Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas tanggung jawab aplikasi informasi kesehatan terhadap konsumen maupun calon konsumen Alodokter yang mengalami kerugian akibat autodebet layanan asuransi. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme hukum, termasuk arbitrase, mediasi, gugatan perdata, dan proses pidana, dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna memiliki hak untuk menempuh mediasi atau arbitrase sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, atau melaporkan pelaku usaha secara pidana apabila terbukti mengandung unsur tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumen memiliki jalur hukum yang kuat untuk menuntut haknya, sementara pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

This research aims to discuss the responsibility of business actors towards consumers and prospective Alodokter consumers who experience losses due to autodebit insurance services. This research answers the question of how legal mechanisms, including arbitration, mediation, civil suits, and criminal proceedings, can be used to resolve such disputes. The results show that users have the right to pursue mediation or arbitration in accordance with Article 45, paragraph (2), of the Consumer Protection Law, file a civil lawsuit under Article 1365 of the Civil Code, or report the business actor criminally if it is proven to contain elements of a criminal offense. This study concludes that consumers have strong legal channels to claim their rights, while business actors are obliged to be responsible for the losses incurred in accordance with applicable legal provisions. "

"Perlindungan rahasia medis dan rekam medis merupakan suatu kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Saat ini, penggunaan aplikasi layanan kesehatan di Indonesia semakin menjadi suatu tren kesehatan baru di masyarakat oleh karena pasien dapat mendapat layanan kesehatan, khususnya berkonsultasi dengan dokter, sesuai dengan permasalahan kesehatan yang sedang diderita. Aplikasi layanan kesehatan bukan merupakan penyelenggara jasa kesehatan sehingga sampai saat ini  belum ada peraturan khusus yang mengatur tanggung jawab perlindungan rahasia medis dan rekam medis oleh aplikasi layanan kesehatan. Hal ini menimbulkan potensi risiko hukum yang dapat mengakibatkan terlanggarnya kerahasiaan data dan riwayat kesehatan pasien pengguna aplikasi layanan kesehatan. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penulis akan mengumpulkan data melalui studi pustaka yang hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini, berdasarkan Terms and Conditions dari masing-masing aplikasi layanan kesehatan, penulis menyimpulkan sampai saat ini perlindungan rahasia medis dan rekam medis pada aplikasi layanan kesehatan Halodoc, Alodokter, KlikDokter, dan Good Doctor belum diterpakan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengaturan perlindungan rahasia medis dan rekam medis yang berlaku pada saat ini masih hanya sebatas mewajibkan kepada kesehatan saja. Tanggung jawab dari aplikasi layanan kesehatan dalam perlindungan rahasia medis dan rekam medis pasiennya seharusnya diatur dalam pengaturan khusus.

---

Legal protection of medical confidentiality and medical records is an obligation in the administration of health services. Nowadays, the utilizarion of health service apps in Indonesia is increasingly becoming a new health trend in society since patients will able to receive health services, particularly consulting with the doctors, based health problems being suffered. Health service apps are not health service providers, then until now there are no specific regulation about the responsibility of protecting medical secrets and medical records by health service applications. This raises potential legal risks that can result in breaches of confidentiality of data and medical history of patients that using the health service apps. Through normative juridical research methods, the writer will collect data through a literature study whose results will be presented descriptively. In this study, based on the Terms and Conditions of each health service apps, the author concludes that until now the protection of medical confidentiality and medical records on Halodoc, Alodokter, KlikDokter, and Good Doctor health service apps has not been applied as stipulated in the current regulation. In addition, currently the regulation of the protection of medical confidentiality and medical records is still limited to requiring health. The responsibility of the application of health services in the protection of medical secrets and medical records of patients should be regulated in a specific regulation."

"Perkembangan teknologi dan internet yang pesat telah mengubah cara bisnis memasarkan produk dan mencapai konsumen. Platform media sosial kini menjadi kunci penting bagi bisnis dalam mempromosikan produk mereka dan berinteraksi dengan pelanggan secara efektif. Di Indonesia, perusahaan sering kali memanfaatkan influencer media sosial dan selebriti sebagai endorser untuk meningkatkan keberadaan produk dan meningkatkan kesadaran merek. Meski demikian, praktik postingan berbayar yang tidak diungkapkan secara jelas menimbulkan keprihatinan terkait hak konsumen akan informasi yang jujur. Apabila influencer tidak mengungkapkan hubungan komersial mereka, konsumen mungkin tertipu dan menganggap bahwa dukungan tersebut merupakan rekomendasi yang objektif. Kurangnya transparansi ini dapat menyebabkan penipuan, kebingungan, dan keputusan pembelian yang buruk. Di Indonesia, ketiadaan peraturan periklanan yang mengatur pengungkapan membuat konsumen rentan terhadap iklan yang menyesatkan di media sosial, yang pada gilirannya merusak hak hukum mereka akan mendapatkan informasi yang akurat. Kepercayaan konsumen dan reputasi merek menjadi taruhannya ketika transparansi dikompromikan. Untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan, sangat penting untuk memperkenalkan peraturan periklanan yang mengatur pengungkapan yang efektif di Indonesia sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Pengungkapan yang jelas mengenai konten berbayar memungkinkan konsumen untuk menggunakan hak mereka dalam pengambilan keputusan dan mencegah penyebaran informasi yang bias atau menyesatkan. Menegakkan etika periklanan dan kewajiban hukum dalam pemasaran online sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen, menjaga keadilan pasar, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang industri pemasaran influencer. Dengan menerapkan peraturan periklanan yang komprehensif terkait pengungkapan, Indonesia dapat memberdayakan konsumen, mempromosikan transparansi, dan menciptakan lanskap periklanan digital yang lebih dapat dipercaya. Hal ini akan berkontribusi pada hubungan konsumen-bisnis yang lebih sehat, meningkatkan integritas pasar, serta melindungi hak-hak konsumen di era digital yang terus berkembang.

---

The rapid development of technology and the internet has transformed the way businesses market their products and reach consumers. Social media platforms have become crucial for businesses to promote their offerings and engage with customers effectively. In Indonesia, companies often leverage social media influencers and celebrities as endorsers to enhance product visibility and brand recognition. However, the practice of undisclosed sponsored posts raises concerns about consumer rights to honest information. When influencers fail to disclose their commercial relationships, consumers may be misled into thinking that endorsements are unbiased recommendations. This lack of transparency can lead to deception, confusion, and poor purchasing decisions. In Indonesia, the absence of disclosure advertising regulations leaves consumers vulnerable to misleading advertisements on social media, undermining their legal rights to accurate information. Consumer trust and brand reputation are at stake when transparency is compromised. To protect consumers and maintain trust, it is crucial to establish effective disclosure advertising regulations in Indonesia that align with legal frameworks. Clear disclosure of sponsored content allows consumers to exercise their rights to informed decisions and prevents the dissemination of biased or deceptive information. Upholding advertising ethics and legal obligations in online marketing is essential for fostering consumer trust, maintaining a fair marketplace, and ensuring the long-term sustainability of the influencer marketing industry. By implementing comprehensive disclosure advertising regulations, Indonesia can empower consumers, promote transparency, and foster a more trustworthy digital advertising landscape. This will contribute to a healthier consumer-business relationship, boost market integrity, and safeguard consumer rights in the evolving digital era."

"Klinik ini didirikan untuk membantu mengembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kabar beredar bahwa ada vaksin ilegal yang beredar di Indonesia, dan vaksin tersebut digunakan di beberapa klinik di Indonesia. Penggunaan vaksin palsu merugikan konsumen, karena bayi yang divaksinasi masih mudah terserang penyakit. BPOM adalah lembaga yang mengawasi distribusi vaksin di Indonesia. BPOM adalah lembaga yang memberikan izin edar vaksin di Indonesia. Vaksin hanya dapat didistribusikan oleh apoteker, sehingga jika yang melakukan pengadaan sediaan farmasi bukan apoteker yang memiliki izin maka vaksin tersebut dapat dikatakan sebagai vaksin ilegal. Tujuan utama vaksinasi adalah membangun kekebalan. Salah satu produsen vaksin resmi adalah Bio Farma. Vaksinasi dilakukan untuk anak usia 0-18 tahun. Akreditasi merupakan salah satu hal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Akreditasi wajib untuk layanan kesehatan klinis. Masih banyak klinik yang belum terakreditasi dan untuk melakukan akreditasi biayanya mahal.

---

This clinic was established to help develop public health in Indonesia. The news is circulating that there is an illegal vaccine circulating in Indonesia, and the vaccine is being used in several clinics in Indonesia. The use of fake vaccines is detrimental to consumers, because vaccinated babies are prone to disease. BPOM is the agency that oversees vaccine distribution in Indonesia. BPOM is an institution that provides licenses for vaccine distribution in Indonesia. Vaccines can only be distributed by pharmacists, so if the one who procures pharmaceutical preparations is not a licensed pharmacist then the vaccine can be said to be an illegal vaccine. The main purpose of vaccination is to build immunity. One of the official vaccine producers is Bio Farma. Vaccinations are carried out for children aged 0-18 years. Accreditation is one of the things the government does to improve service quality and patient safety. Mandatory accreditation for clinical health services. There are still many clinics that have not been accredited and to do accreditation is expensive."

"ABSTRACTFinancial Technology (Fintech) memiliki bermacam bentuk salah satunya Peer to Peer Lending, yaitu layanan yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman secara online melalui sebuah platform berbasis Sistem Elektronik. Peer to Peer Lending dikenal dengan sebutan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang diatur dengan POJK 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI. Sebagai suatu layanan jasa keuangan berbasis teknologi yang berbeda dari industri pembiayaan konvensional, LPMUBTI membutuhkan kejelasan atas peraturan perlindungan konsumen bagi Pengguna LPMUBTI baik dari segi pengelolaan dana maupun pengelolaan data Pengguna LPMUBTI. Oleh sebab itu, skripsi ini hendak menganalisis mengenai pengaturan perlindungan konsumen yang terdapat pada POJK LPMUBTI dibandingkan dengan peraturan-peraturan perlindungan konsumen yang ada di Indonesia serta perlindungan penerima pinjaman atas penagihan utang pada PT Digital Synergy Technology (PT DST). Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang terdapat pada POJK LPMUBTI masih belum seluruhnya setara dengan peraturan perlindungan konsumen yang ada yaitu pada UU PK, UU ITE, dan POJK Perlindungan Konsumen beserta turunannya. Hasil analisis mengenai pengelolaan data dan pengelolaan dana pada PT DST menunjukkan bahwa terdapat penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna yang menyebabkan kerugian konsumen dan terdapat pelanggaran pada peraturan internal PT DST serta Pedoman Perilaku Aftech terkait penagihan yang dilakukan menggunakan ancaman dan intimidasi. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan pengaturan tambahan mengenai perlindungan konsumen pada POJK LPMUBTI agar konsumen dalam sektor LPMBUTI lebih terlindungi.

---

ABSTRACTFinancial Technology (Fintech) has various forms, one of which is Peer to Peer Lending. Peer to Peer Lending is a service that brings together Loan Providers and Loan Recipients online through an Electronic System-based platform. Peer to Peer Lending is known as the IT-Based Lending Services (LPMUBTI) which is regulated by POJK 77/POJK.01/2016 concerning LPMUBTI. As a technology-based financial service that is different from the conventional finance industry, LPMUBTI requires clarity on consumer protection regulations for LPMUBTI Users both in terms of debt collection and LPMUBTI`s User data management. Therefore, this thesis intends to analyze the regulation of consumer protection found in POJK LPMUBTI compared to consumer protection regulations in Indonesia and the protection of loan recipients for debt collection at PT Digital Synergy Technology (PT DST). This study shows that consumer protection in POJK LPMUBTI is still not entirely equivalent to existing consumer protection regulations, namely in the UU PK, UU ITE, and POJK Perlindungan Konsumen. The results of the analysis of data management and fund management at PT DST indicate that there is an abuse of User Personal Data that causes consumer losses and there is a breach on PT DST`s internal regulations and the Aftech Code of Conduct related to debt collection that used threats and intimidation on its User. Based on this, additional regulations are needed regarding consumer protection in POJK LPMUBTI so that consumers in the LPMBUTI sector are better protected."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen penerimalayanan jasa ortodonti oleh tukang gigi. Dengan meninjau permasalahan mengenaipengaturan mengenai tukang gigi dan pelayanan ortodonti di Indonesia, tanggungjawab tukang gigi ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen danUndang-Undang Praktik Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan, danupaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh tukanggigi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan desainpenelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukan pengawasansecara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusatberkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah terhadap tempat-tempatpraktik tukang gigi, dilakukan pembinaan kepada tukang gigi yang ada dengancara memfasilitasi pendidikan bagi para tukang gigi yang yaitu dengan pendidikanDIII perawat gigi.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis examines the Law Protection for consumers receiving

orthodontic services by dental worker. The purpose of this research could be

attained by reviewing the issues regarding the administration of dental worker in

Indonesia and orthodontic care, dental worker responsibility in terms of the

Consumer Protection Act and the Medical Practice Act, Regulation of the

Minister of Health, and the law effort who could be enforced by the consumer

who suffered a loss by the action of the dental worker. This research is a

normative legal research with a descriptive research design. The results of this

research suggest be done periodically and ongoing supervision by the central

government in coordination with local governments to the practice places of

dental worker, government to make guidance to the existing by facilitating the

education of dental worker to dental nurse DIII education."

"Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di klinik kesehatan yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Klinik adalah salah satu fasilitas kesehatan di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Pasien adalah konsumen klinik sehingga pasien tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan tetapi juga oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klinik sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap tindakan tenaga kesehatan terhadap pasiennya karena hubungan pasien dan klinik yaitu bahwa klinik menjamin setiap tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya di klinik akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap klinik-klinik di Indonesia, pasien menyadari bahwa ada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-haknya, serta klinik dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan pada undang-undang supaya tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

---

This thesis examines legal protection concerning patients as the recipients of clinical health services by means of Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999 and Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009. Clinic is one of health care facility in Indonesia with a great number allowing society easily access the facility. Patients are consumers of the clinic. Therefore, the patient are not only protected by Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009 but also by the Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999. As the health service provider, clinic is responsible for any range of action by the health workers due to relationship between the patients and the clinic which guarantee every range of actions by health workers will endeavor to heal the patient. The results suggest that government should undertake monitoring and community development periodically and in a sustained manner against the clinic in Indonesia. Moreover, the patients have legal protection as stated in Government Regulation in Lieu of Law so they have the discretion to choose the clinical health services. Lastly, the results strongly recommend the clinicsoperate its business activities according to the Law thruthfully and responsibly."

"Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi penyedia aplikasi merupakan hal penting untuk diketahui oleh masyarakat dalam menggunakan layanan jasa transportasi berbasis teknologi informasi yang mana dapat ditemukan dalam syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh penyedia aplikasi pada website masing-masing penyedia aplikasi, khususnya terhadap konsumen yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang menjadi inti dari penelitian ini. Selain membandingkan syarat dan ketentuan dua penyedia aplikasi, penelitian ini juga membahas permasalahan mengenai permintaan tuntutan ganti rugi kepada dua penyedia aplikasi. Adapun metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan alat pengumpulan data primer yaitu studi dokumen dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai perbandingan tanggung jawab dua penyedia aplikasi terhadap para konsumen yang mengalami kecelakaan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan ketika menggunakan layanan transportasi yang ditawarkan oleh penyedia aplikasi. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara dua penyedia aplikasi yang Penulis tinjau. Selain itu, diketahui dalam penelitian ini bahwa penyedia aplikasi tidak dapat dituntut rugi oleh konsumen yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan ketika mengalami kecelakaan saat menggunakan layanan jasa transportasi yang ditawarkan oleh penyedia aplikasi.

---

The liability and claim for compensation of application provider are important aspects to be acknowledged by the people when using the online transportation services which can be found through the terms and conditions made by the application providers on each of application provider 39 s website, especially for the consumers who do not comply with the terms and conditions. Other than comparing the terms and conditions of two application provers, this research will also discuss about the claim for compensation for the two application providers. The research rsquo s method is analytical descriptive with the primary data collection tool is document studies and interview. While the secondary data is collected through literature studies and juridical normative approach. This research 39 s goal is to review much deeper about the comparison between two application providers rsquo liability towards its consumers who do not comply with the terms and conditions who also undergo an accident while using the transportation service offered by the application provider. From this research, writers will be able to know that there are differences and also similarities between the two application providers rsquo terms and conditions. Other than that, the writers will also know that the application providers can not be claimed for compensation by the consumers who do not comply with the terms and conditions when undergo accident while using the online transportation services offered by the application providers."

"ABSTRAKPeranan beras dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia merupakan pangan pokok karena sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsinya. Sehingga tidak terlepas dari pelaku usaha beras yang berbondong-bondong memproduksi beras yang selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mengejar keuntungan sebanyak banyaknya. Sehingga tidak jarang ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha seperti pencantuman informasi tidak sesuai yang dinyatakan pada label beras. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen yaitu konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap informasi tidak sesuai yang dinyatakan pada label beras ditinjau dari hukum perlindungan konsumen di Indonesia, berupa pengaturan mengenai ketentuan pencantuman label beras di Indonesia, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pelaku usaha dalam mencantumkan informasi tidak sesuai pada label beras berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan tentang ketentuan pencantuman label lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa agar konsumen lebih berhati-hati dalam memilih produk pangan; bagi pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang benar di dalam label agar tidak merugikan konsumen dan merugikan pelaku usaha sendiri karena terdapat ketentuan-ketentuan pada perundang-undangan di Indonesia mengenai pencantuman label pada pangan beras yang harus dilaksanakan; dan peningkatan pengawasan dan pembinaan mengenai pencantuman label pada pangan khususnya beras.

---

ABSTRACTIn Indonesia, rice is widely regarded as staple food because it is being consumed daily by most of the population. Therefore, it is not a surprise that the producer in the rice business are not only trying to meet the population rsquo s demands, but at the same time also aiming to produce as much profit as possible. As a result, violations are commonly found in these business practices, such as misleading information included in rice products label. The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection regulates consumers rights, among them is the right to acquire correct, clear, and honest information regarding the condition and warranty of goods and or services. This thesis examines the legal protection against misleading information stated on rice products label, in terms of consumer protection law in Indonesia, among them are regulation on rice label scripture in Indonesia violations in the form of label that is not in accordance to the rules set by the consumer protection law and other laws about provision on information included in products label. Data analysis method used in this research is a qualitative approach by analyzing data obtained from library materials. This research has produced several suggestions as resolutions, such as more cautious selection of goods by the consumers correct information provided by businessmen on product rsquo s label to not to harm consumers and the business itself, because of the provision that has to be implemented and increased supervision and guidance on the inclusion of labels on food, especially rice. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai keberadaan perusahaan penyedia aplikasi untukjasa transportasi, khususnya Uber, yang mana pembahasan difokuskan padapertanggungjawaban pelaku usaha atas layanan yang diberikan kepada konsumen.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studikepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Uber adalah perusahaanpenyedia jasa transportasi berbasis aplikasi yang memiliki tanggung jawab ataslayanan yang diselenggarakan atas dasar bahwa hubungan antara pelaku usahadengan pengemudi adalah setara, sehingga menimbulkan tanggung jawab yangsetara pada kedua belah pihak, serta adanya hubungan langsung antara konsumendengan pelaku usaha melalui aplikasi yang digunakan untuk mengakses layananyang diberikan.

---

ABSTRACTThis paper discusses the existence of enterprise application providers to transportservices, particularly Uber, which is where the discussion focused theaccountability of business actors on the services provided to consumers. Thisresearch was conducted with the normative juridical literature study. The resultsof this study indicate that Uber is a provider of transportation services-basedapplication that has the responsibility for the service held on the basis that therelationship between businessmen and the driver is similar, giving rise to liabilityequal on both sides, as well as a direct link between consumers with businessesthrough the application used to access the services provided."