Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penagihan PKB di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post positivisme dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penagihan PKB memberikan dampak positif dalam menekan prosentase pertumbuhan jumlah kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU) namun belum dapat memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian target pencairan tunggakan PKB. Faktor pendorong dalam implementasi kebijakan penagihan PKB ini yaitu adanya perangkat regulasi penagihan pajak yang memenuhi substansi undang-undang penagihan pajak, adanya dukungan pendanaan yang memadai serta adanya koordinasi yang baik antara instansi pemungut pajak dengan instansi terkait lainnya. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penagihan PKB ini diantaranya belum tersedianya jumlah SDM yang memadai atau sebanding dengan beban kerja yang ada, belum tersedianya sistem informasi yang memadai dalam menunjang kegiatan penagihan pajak dan belum berfungsinya manajemen penagihan pajak secara optimal.

---

This study aims to analyze the implementation of the Motor Vehicle Tax (PKB) collection policy in the DKI Jakarta Province and the factors that influence the implementation of the PKB collection policy in the DKI Jakarta Province. The research approach in this thesis is post positivism using descriptive method. The results of the analysis show that the implementation of the PKB collection policy has a positive impact in suppressing the percentage growth in the number of Unregistered Vehicles (BDU) but has not been able to have a positive impact in achieving the target for disbursing PKB arrears. The driving factors in the implementation of this PKB collection policy are the existence of tax collection regulations that meet the substance of the tax collection law, adequate funding support and good coordination between tax collection agencies and other relevant agencies. Inhibiting factors in the implementation of this PKB collection policy include the unavailability of an adequate number of human resources or in proportion to the existing workload, the unavailability of an adequate information system to support tax collection activities and the inability of optimal tax collection management. "

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."

"Penelitian ini membahas analisis Implementasi Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Kota Bekasi memberikan Insentif berupa Kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki Tunggakan Pajak dan belum dilunasi. Tujuannya adalah mempercepat penerimaan serta optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan Penghapusan sanksi Pajak kendaraan Bermotor dalam upaya pencairan tunggakan yang terjadi di Kota Bekasi serta strategi yang di lakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan mengugunakan teknik analisis data kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah Strategi yang dilakukan dalam hal pelayanan dan penagakan hukum mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta dampak kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor mampu mencairkan tunggakan pajak yang ada di Kota Bekasi.

---

This study discusses the analysis of the implementation of the Elimination of Motor Vehicle Tax Sanctions. Bekasi City Government provides incentives in the form of policies approved by the administration for motor vehicle taxpayers who have tax arrears and have not been paid. The goal is to accelerate revenue and optimize vehicle tax revenue in the city of Bekasi. The problem raised in this study is the application of Motor Vehicle Tax Avoidance Policy in efforts to disburse arrears that occur in the City of Bekasi and the strategy undertaken by the Bekasi City Government in an effort to disburse motor vehicle tax arrears. The research method used in this study is a qualitative method. The purpose of this study is descriptive research. The technique of collecting data that has been collected, analyzed with qualitative data analysis techniques. The results of this study are the strategies carried out in terms of service and tax enforcement can increase transportation tax revenue and tax the transport vehicle tax liability is able to disburse tax arrears in the City of Bekasi."

"Salah satu kebijakan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kebijakan earmarking taxatas beberapa pajak daerah. Kebijakan earmarking tax merupakan pengalokasian khusus dari penerimaan pajak tertentu yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Penerapan Konsep earmarking tax di Indonesia dapat diterapkan pada penggunaan pererimaan negara dari sektor pajak. Penerapan Kebijakan earmarking tax di provinsi DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta bentuk penerapannya. Berdasarkan Pasal 11 Perda PKB dijelaskan bahwa hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Kebijakan earmarking tax telah secara efektif dikelola oleh pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta yang mana dalam hal ini pemerintah daerah telah memenuhi standar minimum pengalokasian sebesar 20%.

---

One of the policies contemplated in the Law No. 28 of 2009 on the Local Taxes and Charges is the earmarking tax policy on some regional taxes. The earmarking tax policy is a special allocation of particular tax revenues that are used for certain purposes. The earmarking tax concept in Indonesia can be applied on the use of the state revenues from the tax sector. The application of the earmarking tax policy in DKI Jakarta regarding the Vehicle Tax is set out in the Regional Regulation No. 8 of 2010 as amended by the Regional Regulation No. 2 of 2015 on Vehicle Tax. The research method that will be used in this research is juridical-normative or with a qualitative approach by emphasizing the use of legal norms in the legislation and the form of its application. Based on Article 11 of the Vehicle Tax Regulation, it is mentioned that total amount generated from the receipt of Vehicle Tax at least 20% (twenty percent) are allocated for the construction and/or maintenance of roads and the improvement of modes and facilities of public transportation. The earmarking tax policy has been effectively managed by the Government of DKI Jakarta, where in this case the Government has complied the minimum allocation standard of 20%.

"

"Pemberlakuan tarif progresif PKB diatur di dalam Perda No. 8 Tahun 2010 yang diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta tanpa mengurangi pendapatan dari PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi tarif progresif PKB serta hambatan dalam proses formulasi tarif progresif PKB. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah proses formulasi dimulai dari DPP dengan BPKAD, lalu DPRD dan terakhir ke KEMENDAGRI. Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2010 tidak berjalan baik. Maka dari itu Perda No. 8 Tahun 2010 disempurnakan di dalam Perda No. 2 Tahun 2015 dan juga terjadi perubahan besaran tarif progresif. Hambatan yang terjadi disaat proses formulasi kebijakan tarif progresif PKB adalah tidak ada.

---

Enforcement of progressive rates of motor vehicle tax is set in the law No. 8 of 2010 which converted into law No. 2 2015 is intended to address traffic congestion in Jakarta without reducing revenue from the motor vehicle tax. This study aims to analyze the process of formulation of the progression rates of motor vehicle tax as well as obstacles in the process of formulation of progressive rates of motor vehicle tax. The research approach used is qualitative. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The result of this research is the formulation process starts from the tax department with financial management agency and local assets and local legislative and finally to the interior ministry. Implementation of local regulation No. 8 of 2010 is not going well. Therefore the norm of area No. 8 of 2010 perfected in the area Regulation No. 2 of 2015 and also changes the amount of progressive rates. Barriers that occur when the process of policy formulation progressive rates of motor vehicle tax is not there."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan perubahan tingkatan tarif progresif pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan perubahan tingkatan tarif progresif pajak kendaraan bermotor belum mencerminkan tujuan untuk menekan angka kepemilikan kendaraan bermotor dan mengurangi kemacetan.Hal ini terjadi karena implementasi masih terkendala dari sisi Regulasi dan Non Regulasi. Hasil penelitian menyarankan untuk menyederhanakan tingkatan tarif dan memperbaiki administrasi pajakterutama sistem dan basis data wajib pajak sehingga implementasi dapat berjalan baik dan tujuan untuk menekan eksternalitas negatif akibat dari jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkendali dapat tercapai.

---

This thesis discusses implementation of the change progresive rate levels policy of tax on vehicle in DKI Jakarta. This study is a qualitative research. The results of the analysis in this study stated that the implementation of policy changes in levels of progressive tax rates do not reflect the purpose to reduce the number of motor vehichles and reduce congestion. This occurs because the implementation still constrained in terms of regulation and non-regulation. The researcher suggests to simplify tariff rates and improve tax administration especially systems and taxpayer data base, so that the implementation can run well and the objective of suppressing negative externalities resulting from the number of vehicles that are not controlled can be achieved."

"Skripsi ini membahas mengenai persepsi Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah responden yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berjumlah 164 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta yang mengetahui kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian campuran (mix method) yang terdiri dari kuisioner dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan berkompeten dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai instrumen penelitian dalam mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta memiliki persepsi yang baik mengenai kebijakan penghapusan sanksi adminstrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Sebagian Wajib Pajak setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringankan beban ekonomi Wajib Pajak terkait. Namun demikian, belum seluruh Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan berpartisipasi dalam program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ini, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik mengenai program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa yang akan datang.

---

This study discusses about how the perception of DKI Jakarta tax payers regarding the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. The number of respondents used as data in this study is amounted to 164 respondents, all of whom are DKI Jakarta tax payers who knows about the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction. The research method used in this study is a quantitative method using questionnaires as research instruments in obtaining primary data. Futhermore, the research is also supported by data from interviews with several informants who have good knowledge and competency in the taxation field, especially vehicle tax. In general, the results of this study indicate that the DKI Jakarta tax payers have a good perception to the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. Some tax payers agree and support this policy because it is considered to ease the economic burden of the related tax payers. However, not all tax payers have sufficient knowledge and participated in this program, so there is a need for better socialization to the program of elimination on vehicle tax administrative sanction in the future."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki potensi penerimaan paling besar di Provinsi DKI Jakarta. Pada pelaksanaan pemungutannya masih ditemukan adanya kecurangan dalam pajak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menerapkan penggunaan tarif progresif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan juga sebagai salah satu usaha untuk mengoptimalisasikan penerimaan Pajak Daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tarif progresif pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta ini menurut empat dimensi yang digunakan oleh peneliti yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah terpenuhi, meskipun masih terdapat sedikit kendala dari pihak internal maupun eksternal seperti sumber daya manusia, sosialisasi, dan persepsi masyarakat.

---

Motor vehicle tax is one kind of taxes which has the biggest tax revenue potential in the province of DKI Jakarta. In the implementation, tax deceptions are found. The provincial government of DKI Jakarta subsequently applies the use of progressive rates on collecting the motor vehicle tax. The purpose of this action is to reduce the growth in the use of motor vehicles in DKI Jakarta as well as to optimize the revenue from the local taxes, especially the motor vehicle tax. This research uses positivistic approach and descriptive analysis. The results of this research conclude that according to four dimensions used by researcher which are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, the implementation of progressive rates on the motor vehicle tax in DKI Jakarta are fulfilled, although there is still a little problem of internal and external parties such as human resources, socialization, and community perceptions."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kebijakan penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang mulai berlaku pada 1 Januari 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan dasar penetapan tarif progresif adalah untuk tujuan penerimaan. Dampak penetapan kebijakan tarif progresif adalah meningkatnya alokasi earmarking tax dan perbaikan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Dalam rangka optimalisasi penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukan ekstensifikasi berupa perluasan basis pajak daerah serta intensifikasi berupa perbaikan sistem dan administrasi perpajakan. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah dapat menyelaraskan fungsi budgetair dan fungsi regulerend dengan menjaga revenue productivity dan menekan social cost akibat kemacetan lalu lintas yang timbul karena jumlah kendaraan bermotor yang belum terkendali.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of a policy of progressive rates of vehicle motor tax in Jakarta which started from January 1st, 2011. The research is a descriptive qualitative research design. Results of the analysis in this study expressed a progressive tariff base is for the purpose of admission. Impact of progressive tariff setting policy is the increased allocation of earmarking tax administration and improved vehicle ownership in Jakarta. In order to optimize revenue, local governments could be extending the local tax base expansion and intensification of the repair system and tax administration. The results suggested that the government could harmonize regulerend functions and budgetair function with maintaining revenue productivity and reduce the social cost caused by traffic congestion arising from the number of vehicles that have not been controlled."

"Penelitian ini dilakukan denan tujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pajak alat-alat berat sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan pendekatan postpositivisme dan pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, seperti konten kebijakan, dan lingkungan implementasi. Selain itu, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat kegiatan implementasi tersebut, yaitu (a) pro kontra dalam penetapan subjek pajak, (b) lokasi alat-alat berat yang jauh, (c) sanksi yang dilaksanakan kurang tegas, (d) diperlukan banyak kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, (e) adanya faktor tertentu yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak alat-alat berat.

---

The study was conducted to describe the policy implementation process of heavy equipments tax as an object of motor vehicle tax in Riau Province. This study was conducted with a postpositivism approach and qualitative data collection. The research results revealed there were two factors that can influence in policy implementation process such as content of implementation and context of implementation. Meanwhile, there are several factors that hinder the implementation of the activities, they are (a) pros and cons when setting the tax subject, (b) the heavy equpments located in remote spot, (c) lack of law enforcement (d) the policy required a lot of cooperation and coordination between the relevant stakeholders. (e) there are force majeure factors that cause the decrease of revenue of heavy equipments tax."