Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Media sosial dinilai sudah menjadi salah satu alternatif sistem pemasaran yang efisien dan efektif. Tiktok, salah satu platform media sosial dengan jumlah peminat yang berkembang pesat belakangan ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pelaku seni sehingga menimbulkan aktivitas ekonomi berupa jasa promosi yang dinamakan endorsement. Namun, jasa endorsement ini tergolong ke dalam shadow economy yang sulit dipajaki dibandingkan dengan kegiatan promosi konvensional, terutama jasa yang diberikan oleh individu yang terhutang PPh 21. Tujuan penelitian ini adalah mengukur praktik pemotongan Pajak Penghasilan atas pemanfaatan jasa endorsement oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pemotongan Pajak Penghasilan tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey yang dilengkapi wawancara mendalam. Hasil penelitian mengatakan bahwa praktik pemotongan Pajak Penghasilan atas pemanfaatan jasa endorsement yang meliputi kegiatan mendaftar, menghitung, menyetor, melaporkan pajak, dan menerbitkan bukti potong pajak adalah cukup baik. Kendala utama adalah kurangnya pengetahuan dari para pelaku PMSE tentang bagaimana melakukan pemotongan pajak dan kurangnya pemahaman para pelaku seni bahwa jasa endorsement yang mereka berikan merupakan objek pajak. Peneliti menyarankan agar untuk membantu mempermudah pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh 21 atas jasa endorsement oleh pelaku seni individu, pemerintah membuat aplikasi bukti potong elektronik seperti yang telah diterapkan pada PPh 23, selain terus menerus memberikan edukasi pajak melalui sosial media secara efektif dan efisien.

---

Social media is considered to have become an alternative to an efficient and effective marketing system. Tiktok, one of the social media platforms with a rapidly growing number of enthusiasts, has recently been used by business actors and art actors, giving rise to economic activity in the form of promotional services called endorsements. However, this endorsement service belongs to the shadow economy which is difficult to tax compared to conventional promotional activities, especially services provided by individuals. This study’s aims are to measure the practice of withholding income tax on the use of endorsement services, and identify the obstacles of the process. This quantitative research was conducted with survey as data collection techniques. The result shows that the practice of withholding income tax on the use of endorsement services which includes registering, calculating, depositing, reporting, and issuing withholding slip is quite good. The main obstacle is the lack of knowledge of the tax withholder on how to do the tax compliance. In addition, minimum understanding of the art actors that their endorsement services are subject to tax makes is harder for tax withholder. The author suggests that the government should develop an online withholding tax system for individual tax payer, as has been applied for corporate entities. The utilization of social media for tax education also has to be more intensified as it is considered as an effective and efficient method."

"Media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi personal melainkan juga media pemasaran barang dan jasa. Salah satu cara pemasaran yang seringkali digunakan dalam media sosial adalah melalui endorsement. Atas jasa endorsement yang diberikan, social media influencers akan mendapatkan imbalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengenaan pajak penghasilan atas aktivitas endorsement oleh social media influencers. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa social media influencers yang memiliki penghasilan dibawah 4,8 Milyar per tahun dapat memilih untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Akan tetapi, kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sendiri memiliki isu perbedaan pandangan dalam penentuan KLU profesi yang sesuai untuk social media influencers, dimana mereka dapat tergolong dalam KLU Pekerja Seni dengan norma 50% dan KLU Kegiatan Hiburan, Seni, dan Kreativitas Lainnya dengan norma 35%. Adapun KLU yang sesuai untuk social media influencers adalah KLU Kegiatan Hiburan, Seni, dan Kreativitas Lainnya karena pada KLU ini mencakup profesi yang belum tercakup dalam KLU 90001 s.d 90005. Selain itu, dalam penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, besaran persentase norma bagi aktivitas endorsement oleh social media influencers yang ditetapkan dianggap belum mendekati keadaan yang sesungguhnya sehingga dianggap belum mencerminkan keadilan, maka perlu dilakukan penyempurnaan secara berkala agar besaran norma dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tantangan pemajakan atas penghasilan yang diterima social media influencers yang dialami oleh otoritas pajak berkaitan dengan pengawasan dalam kepatuhan perpajakannya. Strategi untuk pengawasan diarahkan dengan menitikberatkan pada penggunaan teknologi untuk memperoleh data pembanding dan pengawasan yang jauh lebih mudah.

---

Social media is not just used as a personal communication however, it also used for goods and services marketing. One of the marketing strategies that is mostly used in promoting product is through endorsement by social media influencers. For the endorsement services that has been given, social media influencers will receive income from that activity. This research was conducted using a qualitative approach with descriptive research type. Data collection was carried out by study literature, field study, and in-depth interviews. The results showed that social media influencers whose income less than 4,8 Billion/year can choose using Norma Penghitungan Penghasilan Netto but, Norma Penghitungan Penghasilan Netto policy has different perspectives issue to determine KLU Profession that is appropriate for social media influencers where they are in group of KLU Pekerja Seni with norm 50% and KLU Kegiatan Hiburan, Seni, dan Kreativitas Lainnya with norm 35%. The appropriate KLU Profession for social media influencers is KLU Kegiatan Hiburan, Seni, dan Kreativitas Lainnya because that KLU covers profession that has not been cover in KLU 90001 until 90005. Furthermore, in application using Norma Penghitungan Penghasilan Netto, the amount percentage of the appropriate norms for endorsement activites by social media influencers is considered not close enough to the real situation so that it is considered not to reflect justice. It is necessary to make periodic improvements so that the amount of norms can reflect the actual situation. The challenge of taxing income received by social media influencers by tax authorities is related to monitoring in tax compliance. The strategy for monitoring is directed by emphasizing the use of technology to obtain comparative data and monitoring in an easier way."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap teknik pemasaran yaitu dengan menggunakan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengenaan pajak penghasilan atas social media influencer selebgram dalam kegiatan endorsement serta upaya dalam meingkatkan penerimaan pajaknya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif . Hasil penelitian menunjukan bahwa penghasilan selebgram atau pekerja seni memiliki potensi perpajakan yang besar. Penerapan PPh atas penghasilan selebgram dapat mengikuti ketentuan perpajakan untuk pekerja seni yang telah diatur oleh pemerintah. DJP berupaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan atas selebgram dengan memperbaharui basis data, sosialisasi dan melakukan pengawasan dengan penegakan hukum. DJP perlu memberikan penegasan mengenai ketentuan perpajakan atas penghasilan selebgram sehingga dapat memberikan kesamaan perlakuan pajak dengan kegiatan artis konvensional dan menutup celah-celah pajak yang banyak dimanfaatkan melalui kegiatan secara online.

---

ABSTRACTTechnological development has changed marketing technique by using social media. This research describes the imposition of income tax for social media influencer selebgram in endorsement activities and the efforts to increasing tax revenue. This research approach is qualitative approach. Descriptive is the research purpose. Research result indicate that the income of selebgram or artist has great tax potential. Implementationof income tax on the income of selebgram may follow the taxtation provision for artist that have been regulated by the government. DJP undertake to increase the income tax revenue of selebgram by updating the data base, socializing and monitoring by law enforcement. DJP needs to provide affirmation of the tax policy for income of selebgram so that it can provide the same tax treatment with the activities of conventional artists and close the gap of taxes that are widely used through online activities."

"Kemunculan internet yang mendorong berkembangnya online marketplace menimbulkan banyak jenis transaksi dengan skema baru, salah satunya adalah program promosi penjualan yang dilakukan oleh online marketplace PT XYZ. Program ini mengandung unsur jual beli dengan harga di bawah harga wajar, hadiah, serta mengandung adanya unsur undian sekaligus. Perlakuan pajak atas hal ini belum diatur secara rinci dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemotongan pajak penghasilan dalam program promosi penjualan dengan konsep penghasilan (taxable income) dan biaya pengurang dalam pajak (deductible expense) serta menganalisis pajak penghasilan yang melekat pada program promosi penjualan yang dilakukan oleh online marketplace PT XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan studi lapangan kepada pihak ahli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan terkait program promosi ini dari otoritas pajak dan pelaku dalam menentukan pajak penghasilan yang berlaku atas program promosi penjualan oleh online marketplace tersebut. Perlakuan pajak penghasilan dapat dilihat dari skema program promosi yang dilakukan oleh online marketplace yaitu sebagai jual beli dengan potongan harga pada umumnya karena belum ada regulasi yang mengatur secara pasti, hadiah atas kegiatan karena jual beli dibawah harga wajar dilakukan berkaitan dengan kegiatan promosi, diperlakukan penghargaan karena adanya syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada program ini, serta dianggap sebagai hadiah undian pada program yang memilih peserta terpilih melalui jalur undian. Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat regulasi yang secara jelas memberi penegasan mengenai perlakuan pajak penghasilan pada program promosi penjualan oleh online marketplace, sebagaimana yang dilakukan oleh PT XYZ di Indonesia dan melakukan sosialisasi atas peraturan terkait.

---

The emergence of the internet that encourages the development of online marketplaces has led to many types of transactions with new schemes, one of which is a sales promotion program conducted by the online marketplace PT XYZ. This program contains elements of buying and selling at prices below the fair price, prizes, and lottery at once. The tax treatment for this matter has not been regulated in detail in the tax regulations in Indonesia. This study aims to analyze income tax deductions in sales promotion programs with the concept of taxable income and deductible expenses and analyze the income tax attached to the sales promotion program conducted by the online marketplace PT XYZ. This research uses a qualitative approach with literature studies and field studies to experts. The results of this study indicate that there are still different views regarding this promotion program from the tax authorities and actors in determining the income tax that applies to the sales promotion program by the online marketplace. The treatment of income tax can be seen from the promotional program scheme carried out by the online marketplace, namely as a sale and purchase at discounted prices in general because there are no regulations that regulate it for certain, prizes for activities due to buying and selling below fair prices are carried out in connection with promotional activities, are treated as awards because there are terms and conditions that apply to this program, and it is considered a lottery prize in the program that selects selected participants through the lottery. The alternative solution that can be done is to make regulations that clearly provide confirmation of income tax treatment in sales promotion programs by online marketplaces, as is done by PT XYZ in Indonesia and socialize related regulations."

"Endorser atas jasanya mempromosikan produk dan jasa endorse (endorsement) milik pemberi kerja dibayar menggunakan uang, barang, ataupun jasa. Penghasilan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan penghasilan yang harus dipotong pajak. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa pajak yang dikenakan berbeda dengan pajak promosi yang selama ini dilakukan di media konvensional, sehingga timbul persepsi bahwa perbedaan media tempat kegiatan promosi itu dilakukan menyebabkan perbedaan pajak yang harus dibayarkan oleh endorser. Skripsi ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama mengenai apakah peraturan perpajakan di Indonesia telah mengakomodir penghasilan dari kegiatan promosi yang dilakukan di media sosial Kedua, bagaimana pemotongan dan penghitungan terhadap penghasilan dari kegiatan promosi di media sosial Dan ketiga, kewajiban apa yang dimiliki para pihak yang terlibat dalam kegiatan promosi di media sosial dalam pemotongan dan penghitungan pajak terhadap penghasilan dari kegiatan promosi di media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan perpajakan di Indonesia dalam mengatur pemotongan penghasilan dari kegiatan promosi di media sosial, bagaimana pemotongan dan penghitungan pajak tersebut dilakukan, serta mengetahui kewajiban atau peran apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan promosi yang dilakukan di media sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya pengaturan perpajakan di Indonesia tidak membedakan penghasilan dari media, kegiatan promosi yang dilakukan di media sosial dalam peraturan perpajakan di Indonesia tidak dibedakan dengan kegiatan promosi yang dilakukan di media konvensional. Pemotongan dan penghitungan pajak atas penghasilan dari kegiatan promosi di media sosial pengaturannya telah diakomodir oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.

---

Endorser for his services of promoting employer`s product and services being paid by money, goods, or services. The income, based on the Undang-Undang Pajak Penghasilan must be tax deducted.

---

The society considers that the tax imposed on income from promotion activities in conventional media is different from the tax imposed on income from promotion activities on social media, giving rise to a preception that the difference in media in which promotion activities are carried out causes a difference in tax that must be pay by Endorser. This thesis is discusses three main problems. First, about whether the tax regulations in Indonesia have accommodated income from promotion activities that is carried out in social media Second, how is the deduction and calculation of income from promotion activities in social media And third, what obligation they have to witholding taxes of income from promotion activities on social media. This research is conducted with a normative juridical method, the purpose of this study was to find out how tax regulations in Indonesia regulating the income deductions from promotion activities on social media, and know what the obligations or roles are carried out by the people who invlolved in promotion activities that is carried out on social media. The results of this study is indicate that the taxation arrangements in Indonesia do not differentiate the income from media. The promotion activities that is carried out on social media by the tax regulations in Indonesia are not differentiated from promotion activities that is carried out in conventional media. Witholding and calculating income tax from promotion activities on social media has been accomodated by the Undang-Undang Pajak Penghasilan."

"Penggunaan jasa penyedia tenaga kerja dalam dunia usaha semakin banyak diminati mengingat di era sekarang banyak perusahaan yang sudah beralih menggunakan system pegawai kontrak. Hal ini juga selaras dengan data yang menunjukan bahwa terdapat kurang lebih 100 perusahaan penyedia tenaga kerja yang tersebar di seluruh Indonesia yang bergabung ke dalam asosiasi alih daya Indonesia. Atas transaski jasa penyedia tenaga kerja terdapat pengenaan aspek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan atas biaya manajemen. Dalam mekanisme pemotongan PPh 23, peran Wajib Pajak cenderung lebih dominan dibanding peran otoritas pajak. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri baik bagi Pemerintah maupun Wajib Pajak yang bersangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan beserta dampak yang timbul akibat adanya penerapan sistem pemotongan PPh 23 dengan studi pada sektor jasa penyedia tenaga kerja menggunakan sampel PT. XYZ sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja. Hasil yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur menyatakan bahwa permasalahan yang timbul yakni terkait dengan permasalahan teknis yang disebabkan dari kesalahan Wajib Pajak itu sendiri serta belum adanya regulasi terkait dengan sanksi penyerahan bukti potong kepada pihak yang penghasilannya di potong PPh 23. Dampak atas permasalahan yang timbul dari  kesalahan Wajib Pajak itu sendiri yakni dapat meningkatkan compliance cost serta memicu timbulnya double taxation yang berimbas pada beban pajak. Belum diberlakukannya sanksi dapat mengakibatkan semakin menurunkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, perlu adanya penajaman administrasi yang memudahkan Wajib Pajak seperti pembaharuan fitur e-Bupot serta spesifikasi dalam regulasi penerapan sistem pemotongan PPh 23 seperti pemberian sanksi atas tidak diberikannya bukti potong ke lawan transaksi.

---

The use of labor provider services in the business world is increasingly in demand considering that in the current era many companies are switching to using the contract employee system. This is also in line with data showing that there are approximately 100 labor supply companies spread throughout Indonesia that have joined the Indonesian outsourcing association. On top of the employment service transaction, there is an aspect of withholding Income Tax Article 23 which is imposed on management fees. In the mechanism of withholding PPh 23, the role of taxpayers tends to be more dominant than the role of tax authorities. This poses a challenge for both the Government and the Taxpayer concerned. This research is a qualitative research that aims to find out the problems and impacts that arise due to the application of the PPh 23 withholding system with a study in the labor service sector using a sample of PT. XYZ as a labor provider company. The results obtained through in-depth interviews and literature studies state that the problems that arise are related to technical problems caused by the Compulsory error itself, and there are no regulations related to penalties, withholding evidence to parties whose income is deducted from PPh 23. Impact on problems that arise from the taxpayer's own error, which can increase compliance costs and trigger the emergence of double taxation which has an impact on the tax burden. The non-enactment of sanctions can reduce tax obligations. Therefore, there is a need for administrative sharpening that makes it easier for taxpayers, such as changes to the e-bupot feature and specifications for the application of the PPh 23 withholding system, such as sanctions for not providing proof of deduction to transaction partners."

"Endorsement menggunakan seorang figur publik dapat dipertimbangkan sebagai bentuk periklanan yang banyak perpergunakan sebagai salah satu teknik pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengetahuan tentang bagaimana seorang selebriti dan mikro selebriti berdampak terhadap keputusan pembelian seseorang. Studi ini terfokuskan dalam menganalisa bagaimana sebuah identitas dapat mempengaruhi gambaran sebuah merek yang dimana dapat dipergunakan untuk membentuk persepsi masyarakat. Penelitian ini pun juga bertujuan menganalisa pengaruh penomena mikro selebriti yang mayoritas menggunakan sarana media sosial sebagai medium utama baik dalam hal mempromosikan ataupun dalam membentuk citra. Menggunakan jurnal Celebrity endorsement, brand credibilityand brand equitysebagai referensi utama dan mengimplementasikan kerangka kerja teoritiscredibility model, self-image model dan Customer Attitude sebagai sarana untuk membahas citra seorang selebriti maupun mikro selebriti terhadap enam responden berupa tiga followers Pevita Pearce sebegai seorang selebriti dan tiga followers Awkarin sebagai seorang mikro selebriti. Berdasar analisa yang didapat, pengaruh dukungan selebriti dapat mempengaruhi pembentukan gambaran sebuah merek ataupun produk. Hal ini mempunyai pengaruh terhadap intensi pembelian konsumen. Serta, bantuan dari mikro selebriti dapat memperluas penyebaran informasi yang dimana dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Endorsement using public figures can be considered as a form of advertising that widely used as a marketing technique. This research aims to find knowledge about celebrity and micro-celebrity influenced purchasing decisions. The study focused on analysing how identities can be used to determine peoples perception of a certain brand. This study also intended to analysed the phenomenon of micro-celebrity in which the majority uses social media as the main medium in terms of promotion or in shaping public image. With Celebrity endorsement, brand credibility and brand equity as the main reference and implementing theoretical framework such credibility model, self-image model and customer attitudes to facilitated in discussing a celebrity nor micro-celebrity whereas they serve as a role model for a brand or product identity towards three Pevita Pearce followers as celebrity representative and three Awkarin as micro-celebrity representative. Based on the analysis, celebrity endorsement can influence the shape of an image of a brand or a product. Which influences customer purchasing intention. Moreover, with the help of micro-celebrity could expand information whereas it has a positive influence on purchase decision."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan media sosial sebagai platform bagi pemasar untuk beriklan di era digital. Pada tahun ini sendiri, salah satu media sosial dengan minat penggunaan serta aktivitas komersil yang tinggi adalah TikTok. Dengan adanya platform yang menyediakan konten berupa video 15-120 detik tersebut menyebabkan banyaknya para pebisnis menggunakan TikTok sebagai lahan untuk mendapatkan kesuksesannya dengan cara endorse para Endorser Non-selebriti (content creator). Hal ini menambah fungsi TikTok yang awalnya untuk berbagi video atau audio visual, tetapi kini juga telah dipenuhi oleh postingan para creator yang mempromosikan endorsement mereka. Penggunaan strategi endorsement oleh non-selebriti yang dilakukan oleh pemasar telah memberikan dampak yang signifikan pada audiens. Keefektifan seorang endorser non-selebriti dapat dilihat dari karakteristik kredibilitas, daya tarik dan kekuatan yang menjadi sumber informasi. Akun TikTok milik Michele Alexander (@cheekykiddo) memiliki karakteristik yang memenuhi elemen-elemen tersebut, menunjukkan bahwa ia merupakan Endorser Non-Selebritis yang efektif dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Efisiensi akun @cheekykiddo yang tinggi juga akan mempengaruhi sikap dan pembentukan asosiasi positif antara audiens dan merek iklannya. Michele Alex juga semakin populer di kalangan pemasar yang melihat adanya potensi dari creator tersebut.

---

This research is motivated by the widespread use of social media as a platform for marketers to advertise in the digital era. This year alone, one of the social media with a high interest in usage and commercial activity is TikTok. With a platform that provides content in the form of 15 to 120seconds video, many business people use TikTok as a land to gain success by endorsing non-celebrity Endorsers (content creators). This adds to TikTok's functionality that was originally for sharing video or audio visuals, but has now also been filled with posts by creators promoting their endorsements. The use of non-celebrity endorsement strategies by marketers has had a significant impact on audiences. The effectiveness of a non-celebrity endorser can be seen from the characteristics of credibility, attractiveness and power that are the source of information. Michele Alexander's TikTok account (@cheekykiddo) has characteristics that meet these elements, suggesting that she is a Non-Celebrity Endorser who is effective in delivering messages to the audience. The high efficiency @cheekykiddo accounts will also influence attitudes and the formation of positive associations between the audience and its advertising brands. Michele Alex is also increasingly popular among marketers who see the potential of the creator."

"Perkembangan influencer social media saat ini sangat lah pesat. Potensi pajak dari kegiatan endorsement yang dilakukan oleh influencer juga sangat besar, maka dibutuhkan pengawasan yang tepat untuk mengawasi kegiatan endorsement yang dilakukan influencer social media. Penelitian ini menggunakan metode post-posivist, disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendektan kualitatif pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil Penelitian menyatakan pengawasan PPh atas kegiatan endorsement di Indonesia masih bersifat manual dan dipersamakan dengan pengawasan WP OP. Hambatan yang bersumber dari WP, Infrastruktur, dan Peraturan membuat Pengawasan tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu DJP diharapkan dapat memperluas basis data influencer social media dan juga membuat ketentuan perpajakan dan juga pengawasan atas kegiatan endorsement......The development of social media influencers is currently very fast. The potential tax from endorsement activities carried out by influencers is also very large, so proper supervision is needed to oversee endorsement activities carried out by social media influencers. This study uses a post-posivist method, compiled based on research using a qualitative approach to data collection for the purposes of analysis obtained through document research, literature study and interviews with related parties. The results of the study stated that the supervision of income tax on endorsement activities in Indonesia was still manual and equated with the supervision of WP OP. Obstacle originating from WP, Infrastructure, and Regulations make Supervision not run optimally. Therefore, DGT is expected to expand the database of social media influencers and also make tax provisions as well as oversight of endorsement activities."

"Tesis berikut menganalisis penggunaan endorsement secara soft selling melalui influencer oleh notaris pada platform media sosial TikTok, dengan fokus pada hubungannya dengan jabatan notaris serta signifikansi penggunaannya. Penyusunan tesis ini menggunakan metode doktrinal melalui studi kepustakaan yang didukung oleh hasil wawancara narasumber, yaitu perwakilan notaris, bank negeri, bank swasta, perusahaan nasional, serta perusahaan multinasional. Soft selling merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan endorsement melalui influencer. Pada pendekatan soft selling, influencer sebagai endorser mengiklankan barang atau jasa dengan cara menampilkan konten yang berorientasi gambar agar terlihat adanya hubungan organik antara influencer dan produk dari penyedia barang atau jasa. Keberadaan soft selling melahirkan kesempatan baru bagi notaris untuk melakukan publikasi dan promosi diri tanpa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik notaris. Hal ini dikarenakan sifat soft selling yang mengaburkan batasan antara konten yang merupakan sebuah iklan atau tidak, sehingga terdapat kebingungan terhadap pertanggungjawaban notaris dan influencer terhadap konten yang diunggah. Namun, dalam praktiknya penggunaan endorsement secara soft selling melalui influencer oleh notaris pada platform media sosial TikTok tidak memberikan dampak signifikan terhadap minat calon klien notaris. Tidak adanya dampak yang signifikan menyebabkan ketidakpastian terkait relevansi larangan-larangan dalam Kode Etik Notaris.

---

This thesis analyzes the use of soft-selling endorsements through influencers by notaries on the TikTok social media platform, focusing on the connection with the notary's position and the significance of its use. The preparation of this thesis uses a doctrinal method through a literature review supported by the results of interviews with informants, namely representatives of notaries, state banks, private banks, national companies, and multinational companies. Soft-selling is one approach that can be used in conducting endorsements through influencers. In the soft-selling approach, influencers as endorsers advertise goods or services by displaying image-oriented content so that there is an organic relationship between the influencer and the product from the goods or service provider. The existence of this approach creates new opportunities for notaries to publish and promote themselves without violating the provisions of the Notary Code of Ethics. This is due to the nature of the soft-selling approach which blurs the line between content that is an advertisement or not, so there are difficulties regarding the accountability of notary and influencers toward the uploaded content. However, in practice, the use of soft-selling endorsements through influencers by notaries on the TikTok social media platform does not have a significant impact on the interest of prospective notary clients. The absence of a significant impact caused uncertainty regarding the relevance of the prohibitions in the Notary Code of Ethics."