Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2020 yang merupakan bagian dari laporan keuangan Balai ABC yang berakhir pada 31 Desember 2020. Penganggaran di Balai ABC tahun anggaran 2020 menggunakan Aplikasi SAKTI mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Evaluasi dilakukan dengan melakukan revisi setiap ada perubahan yang tidak sesuai dengan rencana awal, agar pagu anggaran dapat terserap secara maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi, pagu anggaran yang telah terserap di setiap kegiatan berbeda dengan rencana awal. Namun, secara keseluruhan pagu anggaran telah terserap dengan maksimal.

---

This report aims to conduct the evaluation of Work and Budget Planning of Ministry/Agency for the 2020 which is part of the financial report of the Balai ABC ending on December 31, 2020. Budgeting at Balai ABC for the 2020 fiscal year using the SAKTI Application from planning, implementation, to budget accountability. Evaluation is carried out by making revisions every time there are changes that are not in accordance with the initial plan, so that the budget can be absorbed optimally. Based on the evaluation results, the budget that has been absorbed in each activity is different from the initial plan. However, overall the budget has been fully absorbed."

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2020 yang merupakan bagian dari laporan keuangan Balai ABC yang berakhir pada 31 Desember 2020. Penganggaran di Balai ABC tahun anggaran 2020 menggunakan Aplikasi SAKTI mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Evaluasi dilakukan dengan melakukan revisi setiap ada perubahan yang tidak sesuai dengan rencana awal, agar pagu anggaran dapat terserap secara maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi, pagu anggaran yang telah terserap di setiap kegiatan berbeda dengan rencana awal. Namun, secara keseluruhan pagu anggaran telah terserap dengan maksimal.

---

This report aims to conduct the evaluation of Work and Budget Planning of Ministry/Agency for the 2020 which is part of the financial report of the Balai ABC ending on December 31, 2020. Budgeting at Balai ABC for the 2020 fiscal year using the SAKTI Application from planning, implementation, to budget accountability. Evaluation is carried out by making revisions every time there are changes that are not in accordance with the initial plan, so that the budget can be absorbed optimally. Based on the evaluation results, the budget that has been absorbed in each activity is different from the initial plan. However, overall the budget has been fully absorbed."

"Kompetisi bisnis membawa perusahaan kepada perkembangan bisnis yang diikuti dengan peningkatan produktivitas beserta tantangannya. Perkembangan tersebut perlu diakomodasi dengan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh bagian dan unit bisnis perusahaan. Sistem informasi yang umum diterapkan perusahaan adalah Enterprise Resource Planning (ERP). Penerapan ERP dapat memberikan manfaat bagi perusahaan termasuk meningkatkan produktivitas. Proses pengembangan sistem yang kompleks menjadi tantangan. Kompleksitas tersebut tidak hanya dari aspek teknis, melainkan aspek penerimaan pengguna juga berperan. Teknologi dikatakan berhasil jika diterima oleh penggunanya. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui penerimaan pengguna sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem. PT ABC mengadopsi ERP sejak akhir tahun 2022, diawali dengan penggunaan modul Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS) pada proses penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2023. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengunaan PBCS dalam proses penyusunan RKA di PT ABC dari sudut pandang penggunanya. Rerangka penelitian menggunakan empat variabel kunci dari Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Analisis dilakukan dengan triangulasi hasil kuesioner dan wawancara kepada pengguna PBCS di PT ABC. Hasil berdasarkan keempat variabel UTAUT, penggunaan PBCS dalam penyusunan RKA PT ABC telah berjalan dengan baik.

---

Business competition drives business development, which followed by increased productivity and its challenges. This development needs to be accommodated with an information system that can integrate all parts and business units of the company. A common information system applied by companies is Enterprise Resource Planning (ERP). ERP implementation can provide benefits for companies, including increasing productivity. The complex process of system development is a challenge. This complexity is not only from the technical aspect, but also the aspect of user acceptance. Technology is said to be successful if it is accepted by its users. Evaluation needs to be carried out to determine user acceptance so that system development and improvement can be carried out. PT ABC has adopted ERP since the end of 2022, starting with the use of the Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS) module in the preparation of the Work Budget Plan for the 2023 budget year. This study was conducted to evaluate the use of PBCS in the preparation of RKA at PT ABC from the perspective of its users. The research framework uses four key variables from the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), namely performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions. Analysis was carried out by triangulating questionnaire results and interviews with PBCS users at PT ABC. The results based on the four UTAUT variables, the use of PBCS in the preparation of PT ABC's RKA has been running well."

"Skripsi ini membahas efektivitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran pembangunan yang dilakukan Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan terhadap kinerja K.L. sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan konsep sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan yang dikemukakan Kusek Rist 2004. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi yang dilakukan kedua lembaga tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan yang dipengaruhi oleh kriteria kriteria berikut kurangnya koordinasi antar K.L. evaluator hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak mendukung prinsip penganggaran berbasis kinerja hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak ditindaklanjuti sistem yang sering bermasalah terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM serta tidak adanya pemberian insentif.

---

This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting. This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design.

The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur informasi kinerja dan alokasi belanja tahun 2016 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan logic model dan alokasi efisiensi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa outcome pada level Kementerian dan Eselon 1 perlu dilakukan penyesuaian. Outcome belum menggambarkan capaian kinerja secara jelas, dan kurang relevan terhadap tujuan Kementerian. Pengalokasian belanja tahun 2016 belum sepenuhnya optimal jika dihubungkan dengan alokasi efisiensi. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya alokasi untuk sektor prioritas, peningkatan nilai belanja input tidak diikuti dengan kuantitas kebijakan output yang dihasilkan, belum adanya realokasi belanja, dan pengalokasiannya masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

The purpose of this research is to analyze the performance information structure and budget allocation of Coordinating Ministry for Economic Affairs in 2016. This research uses qualitative analysis with logic model and efficient allocation. Outcome in ministerial and echelon 1 level need to adjust. Existing outcome does not clearly describe achievement condition and irrelevant to the ministry's objectives. Budget allocation in 2016 is not yet optimum. This problem is caused by less allocation on priority sectors, increasing input is not followed by increasing output, no budget reallocation in successful priority program, and budget allocation still refers to the previous budget."

"Laporan magang ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) milik PT PPP menggunakan landasan yang relevan. Landasan ini terdiri dari COSO Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance (COSO ERM 2017), ISO 31000:2018 – Manajemen Risiko (ISO 31000), dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER- 5/MBU/09/2022. Selain itu, laporan magang ini juga bertujuan untuk pengembangan masa depan diri penulis melalui refleksi selama melakukan kegiatan magang di PT CKZ. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pedoman penyusunan RKAP milik PT PPP belum memenuhi banyak aspek dari standar dan konsep manajemen risiko yang digunakan. Oleh karena itu, harus disusun pedoman penyusunan RKAP berbasis risiko yang lebih baik untuk PT PPP.

---

This internship report aims to evaluate PT PPP's Corporate Work Plan and Budget (RKAP) preparation guidelines using relevant bases. These bases consists of COSO Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance (COSO ERM 2017) and ISO 31000:2018 – Risk Management (ISO 31000), and Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) Number PER-5/MBU/09/2022. In addition, this internship report also aims for the author's future self-development through reflection during the internship at PT CKZ. Based on the evaluation conducted, it can be concluded that PT PPP's RKAP preparation guidelines do not meet many of the risk management aspects from the standards and concepts used. Therefore, a better risk-based RKAP preparation guidelines must be developed for PT PPP."

"Krisis 2020 yang disebabkan oleh wabah penyakit berdampak pada kesehatan dan perekonomian secara global termasuk Indonesia. APBN sebagai penopang utama dalam memulihkan perekonomian. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran sebagai respon cepat Pemerintah, sehingga semua Kementerian/Lembaga harus melakukan penyesuaian kembali atas program dan anggaran tahun 2020. Perubahan pada besarnya anggaran berpengaruh pada target kinerja organisasi melalui kebijakan yang ditetapkan pimpinan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan unsur manusia sebagai pelaksana yang memiliki motivasi yang berbeda dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode studi kasus yang terjadi pada LIPI. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan pihak yang kompeten di bidangnya. Faktor pendukung meningkatnya kinerja adalah pengalihan fokus kegiatan penelitian untuk penanganan covid19, penerapan budaya kerja digital, penerapan standar biaya internal, pola kerja work from anywhere >mendorong pegawai lebih produktif meskipun masih ada keterbatasan dalam pelaksanaannya. Pencapaian kinerja tidak terlepas dari motivasi pegawai baik dari dalam maupun dari luar dalam bentuk kebijakan pimpinan sebagai agen perubahan, penentu arah, maupun juru bicara untuk meningkatkan kualitas pegawai. Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagai kebijakan awal harus dilakukan dengan kerja sama antara pimpinan sebagai pengambil kebijakan dan pegawai sebagai pelaksana sehingga sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi.

---

The 2020 crisis was caused by a disease outbreak that had an impact on global health and economy, including Indonesia. The state budget is the main pillar of the economy. refocusing and reallocating the budget as a quick response from the Government, so that all Ministries/Agencies must readjust their 2020 programs and budgets. Changes in the amount of the budget affect organizational performance targets through policies set out in planning and budgeting policies with the main element of humans as executors who have different motivations in completing work. This study uses an exploratory approach with a case study method that occurred at LIPI. Data were obtained through documentation studies and in-depth interviews with competent parties in their fields. Supporting factors for this achievement are the focus of Covid-19 research activities, the application of a digital work culture, the application of internal cost standards, and work patterns from anywhere that encourage employees to be more productive even though they still have limitations in practice. Performance can not be separated from employee motivation both from within and from outside in the form of leadership policies as agents of change, direction setters, and spokespersons to improve the quality of employees. Preparation of planning and budgeting as initial policy must be carried out in collaboration between leaders as policy makers and employees as executors to suit the demands and needs of the organization."

"Laporan ini membahas mengenai analisis proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2013 pada yayasan Dompet Dhuafa Republika. Secara lebih rinci, dibahas mengenai gambaran umum sistem anggaran yayasan, elemen-elemen penyusun, pendekatan penganggaran yang digunakan dan evaluasi anggaran yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, sistem anggaran yang digunakan yayasan Dompet Dhuafa sudah mengarah ke penerapan sistem PPBS, yang dimulai dari tahap analisis visi misi yayasan yang dilakukan saat rapat rencana strategis, dilanjutkan perumusan program kerja yang disertai KPI (key performance index) sebagai indikator kinerja, dan diakhiri dengan evaluasi anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban akhir.

---

This report discusses about process analysis of planning and budgeting for period 2013 in the Yayasan Dompet Dhuafa Republika (DD). In details, it discusses about the overview of the DD?s budget system, constituent elements, budgeting approaches and the evaluation of the budget. Based on the analysis, the budget system used by DD has led to the implementation of PPBS system, starting from the vision and mission analysis of DD based on the meeting that discussed strategic plan, followed by the formulation of the work program with KPIs (key performance index) as performance indicators, and ended by evaluation process as a form of accountability."

"Desentralisasi bertujuan memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada daerah menuju otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka memberi pelayanan dan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat serta pemberdayaan (empowering) masyarakat.Dalam upaya pelaksanaan desentralisasi, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 tentang Kewenangaan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Dalam peraturan tersebut kewenangan pemerintah pusat lebih kepada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standard, kriteria dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan antara lain untuk mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara serta menjamin kualitas pelayanan umum yang berskala nasional.Untuk mengetahui seberapa besar berubahan yang telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dilakukan suatu evaluasi yang membandingkan program-program Departemen Kesehatan pada masa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 dan masa diberlakukannya peraturan tersebut sehingga dapat terjawab pertanyaan-pertanyaan berikut; Seberapa jauh perbedaan anggaran kesehatan sebelum dan saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000? Bagaimanakah proporsi anggaran pada masing-masing program sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000? Seberapa besar perubahan anggaran sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 untuk setiap program? Bagaimanakah implikasi kebijakan publik yang sebaiknya diambil oleh Departemen Kesehatan?Untuk menganalisis permasalahannya digunakan metode pengukuran efisiensi anggaran belanja Departemen Kesehatan, dengan melihat proporsi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan yang dilakukan terhadap data tahun 1997/1998 - 2000 sebagai masa pra desentralisasi dan tahun 2001- 2002 sebagai era desentralisasi. Analisa statistik dilakukan dengan bantuan program Exel-for window untuk menggambarkan proporsi masing-masing variable.Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) tidak ada perbedaan anggaran kesehatan yang mencolok pada masa pra dan pasta desentralisasi; (2) meningkatnya pengeluaran pemerintah tidak selalu diikuti dengan meningkatnya anggaran kesehatan; (3) porsi anggaran belanja rutin Departemen Kesehatan selalu lebih besar dari anggaran pembangunan; (4) Belanja Pegawai selalu memiliki porsi terbesar dari anggaran belanja rutin baik pada masa pra desentralisasi maupun era desentralisasi. Walaupun ada perubahan pengelompokan program kesehatan pada masa desentralisasi, dan telah adanya paradigma sehat yang lebih mengutamakan kegiatan promotif dan preventif namun dari analisis kegiatan menunjukkan bahwa program pelayanan kesehatan tetap menduduki prioritas pertama baik pada masa pra desentralisasi maupun era desentralisasi hanya terjadi sedikit pergeseran proporsi pada program kesehatan lainnya. Selain itu masih banyak kegiatan yang berdasar peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, masih dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, dan hanya ada sedikit pergeseran proporsi dari program.Kesimpulan dari analisis ini adalah pelaksanaan desentralisasi belum sepenuhnya dilaksanakan di Departemen Kesehatan, terbukti dengan masih banyaknya kewenangan daerah yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan masih sedikitnya produk kebijakan/pedoman/standard yang mendorong pelaksanaan desentralisasi di daerah dimana justru hal tersebut yang sangat dibutuhkan oleh daerah.Saran yang disampaikan adalah agar Departemen Kesehatan melakukan pengkajian tentang program-program/kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan prioritas program yang mendukung pembangunan kesehatan secara makro sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.Kepustakaan : 40 (1986 - 2001)."