Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum terhadap siswa penyandang disabilitas yang mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Lingkungan yang kurang akomodatif menyebabkan siswa penyandang disabilitas kerap menemui hambatan dalam beraktivitas dan kurang optimal berperforma di sekolahnya. Hal ini membuat siswa penyandang disabilitas lebih rentan mengalami perundungan di sekolah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi siswa penyandang disabilitas terhadap perundungan. Lebih lanjut akan dilihat pelaksanaan peraturan oleh sekolah dan pengalaman siswa dalam memperoleh perlindungan dari tindakan perundungan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan empat guru, orang tua, dan siswa penyandang disabilitas dari SMPN 259 Jakarta dan SMPN 226 Jakarta. Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa baik sekolah maupun pemerintah belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap siswa penyandang disabilitas dari tindak perundungan di sekolah. Hal ini dilihat dari kurangnya pengetahuan hukum, tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), serta masih terdapat normalisasi tindak perundungan.

---

This study aims to know the legal protection of students with disabilities who experience bullying in the school. A school environment that does not accommodate the needs of children with disabilities causes obstacles for their activities and makes them perform less optimally in their school. This makes students with disabilities more vulnerable to be bullied at school. This study will discuss the regulation that protects students with disabilities against bullying. Furthermore, this study aims to look at the regulation implementation by the school and students’ experiences in obtaining protection from acts of bullying. Data were obtained from interviews with four teachers, parents, and students with disabilities from 259 and 226 DKI Jakarta Junior High School. The results of the study concluded that both schools and the government had not been able to provide maximum protection for students with disabilities from bullying in schools. This can be seen from the lack of legal knowledge, the unavailability of a Special Needs Teacher, and the normalization of acts of bullying."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum terhadap siswa penyandang disabilitas yang mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Lingkungan yang kurang akomodatif menyebabkan siswa penyandang disabilitas kerap menemui hambatan dalam beraktivitas dan kurang optimal berperforma di sekolahnya. Hal ini membuat siswa penyandang disabilitas lebih rentan mengalami perundungan di sekolah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi siswa penyandang disabilitas terhadap perundungan. Lebih lanjut akan dilihat pelaksanaan peraturan oleh sekolah dan pengalaman siswa dalam memperoleh perlindungan dari tindakan perundungan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan empat guru, orang tua, dan siswa penyandang disabilitas dari SMPN 259 Jakarta dan SMPN 226 Jakarta. Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa baik sekolah maupun pemerintah belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap siswa penyandang disabilitas dari tindak perundungan di sekolah. Hal ini dilihat dari kurangnya pengetahuan hukum, tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), serta masih terdapat normalisasi tindak perundungan.

---

This study aims to know the legal protection of students with disabilities who experience bullying in the school. A school environment that does not accommodate the needs of children with disabilities causes obstacles for their activities and makes them perform less optimally in their school. This makes students with disabilities more vulnerable to be bullied at school. This study will discuss the regulation that protects students with disabilities against bullying. Furthermore, this study aims to look at the regulation implementation by the school and students’ experiences in obtaining protection from acts of bullying. Data were obtained from interviews with four teachers, parents, and students with disabilities from 259 and 226 DKI Jakarta Junior High School. The results of the study concluded that both schools and the government had not been able to provide maximum protection for students with disabilities from bullying in schools. This can be seen from the lack of legal knowledge, the unavailability of a Special Needs Teacher, and the normalization of acts of bullying."

"Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang saat ini rentan mengalami diskriminasi khususnya diskriminasi mengenai hak-haknya dalam bidang ketenagakerjaan. Adanya diskriminasi tersebut tentunya diperlukan instrumen perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas guna menjamin hak-haknya di bidang ketenagakerjaan dan solusi dalam menghadapi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan jenis data sekunder yang kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan wawancara. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia saat ini sudah dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih ada beberapa kebijakan yang perlu pembenahan dan penyempurnaan agar perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas berjalan efektif. Selain itu kendala-kendala juga masih terjadi di lapangan sehingga berdampak pada belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada. Simpulannya adalah pekerja penyandang disabilitas sudah dilindungi dengan baik dan masih diperlukan upaya pembenahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

---

Persons with disabilities are a minority group that is currently vulnerable to discrimination, especially discrimination regarding their rights in the field of employment. The existence of such discrimination certainly requires legal protection instruments for persons with disabilities given to workers with disabilities to guarantee their rights in the field of employment and solutions in facing obstacles in providing legal protection for workers with disabilities. In this study, the type of research used in this study is descriptive analytic with secondary data types which are then analyzed by qualitative analysis with data obtained from interviews. From the study it was found that persons with disabilities in Indonesia are currently protected by several laws and regulations, but there are still some policies that need improvement and improvement so that the protection of workers with disabilities is effective. In addition, constraints are still occurring in the field so that the existing legislation has not been effective. The conclusion is that workers with disabilities are well protected and efforts are still needed to reform policies in existing legislation."

"Penelitian ini tentang model penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas intelektual yang dikembangkan sebagai salah satu cara untuk meniadakan eksklusi sosial atas hak pendidikan mereka.  Penelitian sebelumnya terkait eksklusi sosial di pendidikan yang dialami penyandang disabilitas intelektual lebih menjelaskan tentang penyebab terjadinya eksklusi sosial di pendidikan dan manifestasi tindakan eksklusi sosial tersebut.  Beberapa penelitian yang ada belum memunculkan atau merekomendasikan cara ataupun model pendidikan yang tepat guna meniadakan eksklusi sosial di pendidikan bagi penyandang disabilitas intelektual. Oleh karenanya, peneliti berpendapat bahwa merupakan sebuah langkah tepat bagi para stakeholders terutama pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan sebuah model penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas intelektual. Pengembangan model tersebut bertujuan agar eksklusi sosial di pendidikan bagi penyandang disabilitas intelektual dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus instrumental tunggal.  Wilayah penelitian akan dilaksanakan di DKI Jakarta sehingga data primer berasal dari para informan di lingkup dinas pendidikan DKI Jakarta, sekolah, dan masyarakat termasuk anak penyandang disabilitas intelektual.  Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen kebijakan, data statistik, pemberitaan media elektronik dan laporan program yang ada.  Teori yang digunakan untuk menganalisa data yang ada serta membangun model adalah teori eksklusi sosial.

---

This research is about the model of the inclusive education implementation for children with intellectual disabilities that was developed to eliminate the social exclusion, so they can obtain their educational rights. Previous research related to social exclusion in education experienced by people with intellectual disabilities explained more about the causes of social exclusion in education and the manifestation of these social exclusion actions. Some existing studies have not yet emerged or recommended appropriate education methods or models to eliminate social exclusion in education for persons with intellectual disabilities. Therefore, researcher argue that it is an appropriate step for stakeholders, especially the government and the community, to develop a model for the implementation of inclusive education for children with intellectual disabilities. The development of the model aims to reduce or even abolish the social exclusion in education for persons with intellectual disabilities. This study uses a qualitative approach with a type of single instrumental case study. The research area will be carried out in DKI Jakarta so that the primary data derives from informants of DKI Jakarta education office, schools, and communities including children with intellectual disabilities. In addition to primary data, this study also uses secondary data in the form of policy documents, statistical data, electronic media coverage and existing program reports. The theory used to analyze existing data and build models is a social exclusion theory."

"ABSTRACTSchool is a place for children and adolescent to study, however in some research it was found that bullying also often occur in school. Bullying experience is a negative experience that can affect the student rsquo s mental health. Therefore, this study is aimed to identify the students perception to school environment and obtain the correlation between bullying experience and students perception to school environment.Method This study was using cross sectional design with the subject of this study was students from grade 7 9 in five junior high school in Jakarta. This research was part of another research entitled Adolescent, Mental health, Wellbeing and bullying that received money from DRPM UI. Questionnaire that used was traditional bullying questionnaire from Nansel and 4 questions that stated the students perception to their school environment. One hundred twenty students who randomly selected, were involved in this study and divided into four groups, which are the victims group, perpetrator groups, and both victim and perpetrator groups. All of the data were analyzed with Spearman rsquo s correlation rank test using SPSS for Mac version 21.Result of this research showed that there was a weak correlation between students victim, perpetrator and both perception on school safety and bullying behavior in victims,perpetrator, and victim and perpetrator groups. r 0.2, r 0.3, r 0.25. A weak correlation was found between Teacher or other adult act to stop bullying and bullying experience in victim group, perpetrator group, and both victim and perpetrator group, where the coefficient correlation are r 0.3,r 0.2,r 0.21 respectively. To conclude, a major part of students have a good perception on school environment. Therefore, the school condition need to be maintain hence the students will always feel that their school is giving a consistent support.

---

ABSTRAKSekolah merupakan tempat anak dan remaja menuntut ilmu, namun dalam beberapa penelitian menunjukan bahwa perundungan juga banyak ditemukan dalam sekolah. Pengalaman perudungan tersebut merupakan pengalamn negative yang berdampak terhadap kesehatan jiwa anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengdetifikasi persepsi anak terhadap lingkungan sekolah dan mendapatkan korelasi antara pengalaman perudungan dan persepsi anak terhadap lingkungan sekolah.Metoda: Merupakan penelitian dengan desain potong lintang dengan subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas 7-9 di lima sekolah menengah pertama di Jakarta. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian Adolescent, Mental health, Wellbeing and bullying yang mendapatkan dana penelitian dari DRPM UI. Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner perundungan tradisional dari Nansel dan empat buah pertanyaan yang menyatakan persepsi siswa/I terhadap lingkungan sekolahna. Seratus dua puluh siswa/i yang di pilih secara acak terlibat dalam penelitian ini dan terbagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok korban perundungan, kelompok pelaku perundungan, dan kelompok korban sekaligus pelaku perundungan. Semua data di analisa dengan uji rangking korelasi Spearman rsquo;s dengan memakai SPSS untuk Mac versi 21.Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat korelasi lemah antara persepsi siswa/i korban,pelaku,keduanya terhadap keamanan sekolah dengan pengalaman perundungan baik pada kelompok korban, pelaku dan kelompok korban dan pelaku dengan masing ndash; masing koefisien korelasi r=-0.2, r=-0.3, r= -0.25. Korelasi lemah ditemukan antara sikap guru atau orang dewasa lainnya untuk menghentikan perundungan dengan dengan pengalaman perundungan pada kelompok korban, pelaku dan kelompok korban dan pelaku dengan masing- masing koefisien korelasi r=-0,3,r=-0,2 dan r=-0,21. Kesimpulan sebagian besar siswa/i mempersepsikan lingkungan sekolah dengan baik, dan berkorelasi lemah dengan pengalaman perundungan. dengan demikian kondisi sekolah tersebut harus tetap dipertahankan agar siswa/i terus merasa bahwa sekolah mereka merupakan sekolah yang memberikan dukungan secara konsisten."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ada atau tidak adanya hubungan antara penerimaan teman sebaya peer acceptance dan frekuensi bullying yang dilakukan oleh siswa normal terhadap siswa penyandang Autism Spectrum Disorder ASD dalam tatanan sekolah inklusi di Jakarta. Tingkat peer acceptance diukur dengan menggunakan Peer Acceptance Scale PAS sementara frekuensi bullying diukur melalui Bullying Questionnaire BQ Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara skor PAS dan skor BQ. Korelasi antara kedua skor tersebut ialah negatif yang artinya semakin tinggi tingkat peer acceptance maka semakin rendah frekuensi bullying yang dilakukan siswa normal terhadap siswa ASD.Sebaliknya semakin rendah tingkat peer acceptance maka semakin tinggi frekuensi bullying yang dilakukan siswa normal terhadap siswa ASD.

---

The aim of this study is to measure the correlation between peer acceptance and frequency of bullying among typical students toward ASD students in the inclusion school in Jakarta.The degree of peer acceptance is measured by Peer Acceptance Scale PAS while the frequency of bullying is measured by Bullying Questionnaire BQ The result shows a negative correlation between score of PAS and score of BQ. This means that higher score on BQ are associated with lower score on PAS and lower scores on BQ are associated with higher scores on PAS."

"Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan Pemerintah Daerah menampung hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak bekerja., Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan harus membuat kebijakan dan berbuat pemantauan hak-hak di bidang ketenagakerjaan penyandang disabilitas bisa dipenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif mengkaji penerapan aturan dan norma dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 13 Oleh Disnakertrans, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitikmendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Disnakertrans terhadap manusia cacat tubuh. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode Pengumpulan data yaitu penelitian pustakawan dan wawancara langsung dengan Informan yaitu pegawai Disnakertrans kemudian dianalisis dengan metode analitik kualitatif. Dinaskertrans Provinsi Jawa Timur memberikan pemberdayaan meliputi kegiatan kewirausahaan, pemberian keterampilan, dan pelatihan kerja untuk pekerja penyandang disabilitas, serta melakukan sosialisasi untuk digunakan meningkatkan pemahaman bagi pengusaha tentang hak-hak pekerja cacat tubuh. Disnakertrans telah mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun masih belum optimal karena belum ada regulasi tentang pengawasan khusus tentang pekerja penyandang disabilitas. Karena itu di masa depan Disnakertrans bisa membuat aturan khusus tentang pengawasan pekerja cacat tubuh.

---

East Java Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2013 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities which mandates the Regional Government to accommodate the rights of persons with disabilities, including the right to work. monitoring of the employment rights of persons with disabilities can be fulfilled. This research is a normative legal research that examines the application of rules and norms in the East Java Regional Regulation Number 13 by the Manpower and Transmigration Office. This type of research is a descriptive analytic study.

describe and analyze Disnakertrans policies towards disabled people. The data used are secondary data with data collection methods, namely librarian research and direct interviews with informants, namely Disnakertrans employees then analyzed by qualitative analytic methods. The Dinaskertrans of East Java Province provides empowerment including entrepreneurial activities, providing skills, and job training for workers with disabilities, as well as conducting socialization to be used to increase understanding for employers about the rights of disabled workers. Disnakertrans has supervised these companies employing persons with disabilities in accordance with applicable regulations. However, it is still not optimal because there is no regulation on special supervision regarding workers with disabilities. Therefore, in the future, the Department of Manpower and Transmigration can make special rules regarding the supervision of disabled workers."

"Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, termasuk sebagai Anak Buah Kapal menunjukkan rendahnya lapangan kerja di dalam negeri. Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal laut rentan mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja dalam hubungan kerja antara pengusaha kapal dengan Anak Buah Kapal?; Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal yang mengalami kecelakaan kerja?; Bagaimana efektifitas pengaturan perlindungan hukum Anak Buah Kapal apabila terjadi kecelakaan kerja?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaut, termasuk Anak Buah Kapal, diatur dalam perjanjian kerja laut dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia yangmana untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, memastikan keselamatan kerja, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Luar Negeri, Kelautan dan Perikanan, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi Anak Buah Kapal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif bagi Anak Buah Kapal memerlukan komitmen bersama pemerintah, pengusaha, dan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, serta pertumbuhan industri maritim yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi Anak Buah Kapal. Saran dalam penelitian ini yaitu penerapan standar keselamatan yang ketat, koordinasi antar instansi yang lebih baik, dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan dalam industri pelayaran. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan keberlanjutan industri maritim secara keseluruhan.

---

The phenomenon of Indonesian labor migration abroad, including as Crew Members, highlights the lack of job opportunities within the country. Indonesian Crew Members working on ships are vulnerable to workplace accidents. This study addresses the following research questions: How is legal protection regulated for workplace accidents in the employment relationship between shipowners and Crew Members? How is legal protection provided to Crew Members who experience workplace accidents? How effective is the regulation of legal protection for Crew Members in the event of a workplace accident? The research method used is juridical-normative with a descriptive-analytical approach. The results indicate that legal protection for seafarers, including Crew Members, is governed by maritime labor agreements and Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, which aims to create fair employment relationships, ensure workplace safety, and comply with regulations. Coordination among ministries, such as the Ministry of Transportation, Foreign Affairs, Marine Affairs and Fisheries, and the Indonesian Migrant Worker Protection Agency, is crucial to ensure effective protection for Crew Members. The conclusion of this research is that comprehensive and effective legal protection for Crew Members requires a joint commitment from the government, employers, and various related parties. This is to ensure the welfare, safety, and responsible and sustainable growth of the maritime industry for Crew Members. The study suggests implementing strict safety standards, improving inter-agency coordination, and providing more intensive education to enhance safety and compliance in the shipping industry. The implementation of these measures is expected to reduce workplace accidents and improve the overall sustainability of the maritime industry."

"Kasus bullying memiliki prevalensi yang tinggi pada anak usia sekolah. Korban bullying seringkali takut melaporkan pelaku sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain yang terlibat dalam bullying, seperti bystander. Kehadiran bystander memiliki kesempatan untuk menolong korban sehingga mengurangi dampak bullying. Tindakan bystander dalam menolong korban bullying dapat dimotivasi dari adanya empati. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara empati dan perilaku menolong korban bullying di sekolah. Penelitian menggunakan deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional pada 277 siswa SMP di kota Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil uji korelasi Pearson didapatkan nilai r = 0,407 dengan p = 0,0001 sehingga mengartikan adanya hubungan yang bermakna antara empati dan perilaku menolong korban bullying. Hasil penelitian merekomendasikan pihak sekolah dan puskesmas untuk mengembangkan program PKPR yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan empati siswa di sekolah.

---

Cases of bullying have a high prevalence in school age children. Victims of bullying are often afraid to reporting the bullies so that requiring assistance from others who involved in bullying such as bystander. The presence of bystanders has an opportunity to help the victim then reduce the impact of bullying. Bystander action can be motivated by empathy. The purpose of this study is to determine the relationship between empathy and defending bullying victim in school. This study used descriptive correlative with cross sectional approach on 277 middle school students in Bekasi. Data collection was carried out by using a questionnaire. Pearson correlation test obtained r value 0,407 with p 0,0001 so that means there is a significant relationship between empathy and defending bullying victim. This study result recommended the school and puskesmas to developing PKPR which can increase student rsquo s empathy in school. "

"Di Indonesia penerapan Self Assessment System menimbulkan permasalahan ketidakpatuhan Wajib Pajak. Hal ini karena kesadaran pajak masih rendah, yang disebabkan kurangnya pengetahuan perpajakan pada masyarakat. Penelitian ini membahas pentingnya penanaman pengetahuan perpajakan sejak kecil untuk menciptakan kesadaran pajak dengan mengambil studi kasus siswa didik pada Sekolah Menengah Pertama di DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMP dan sederajat di DKI Jakarta belum memahami sepenuhnya hakikat fungsi pajak yaitu mengenai peranan pajak terhadap negara dan pemerintah.

---

In Indonesia, the implementation of Self Assessment System raises taxpayer noncompliance issues. This is because the tax awareness is still low due to lack of knowledge of taxation in society. This study discusses the growing importance of tax knowledge from childhood to create awareness of the tax by taking a case study of students at the junior high school students in Jakarta. The approach used in this study is qualitative with descriptive method. Results of this study showed that junior high school students and equal in Jakarta do not fully understand nature function of the tax which is has important role for country and government."