Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap perjanjian yang telah mengikat selayaknya dihormati oleh para pihak dengan cara beritikad baik dalam melaksanakan serta mengupayakan pemenuhan prestasinya. Hal tersebut merupakan implementasi dari asas pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KHU Perdata. Skema KPBU yang berlandaskan perjanjian keperdataan antara pemerintah selaku pemilik proyek dan badan usaha sebagai pelaksana menjadi salah satu alternatif dalam pemberian layanan dengan penyediaan infrastruktur ditengah sulitnya pembiayaan akibat terbatasnya sumber daya. Pandemi Covid-19 yang melanda sering dijadikan alasan berhentinya pelaksanaan perjanjian akibat dihubungkannya kejadian tersebut dengan keadaan kahar (force majeure). Hal tersebut menjadi masalah, sebab para pihak dapat dirugikan mengingat penyiapan proyek KPBU memakan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, perlu diaturnya klausul keadaan kahar dengan baik dan memberikan alternatif pengaturan dalam menyikapi keadaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris preskriptif. Analisis penelitian menggunakan teori keadaan memaksa (force majeure/overmacht) dari waktu ke waktu dan prinsip keadaan sulit (hardship). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan suatu keadaan kahar digantungkan pada pengaturan perjanjian dan produk hukum tertentu yang dikeluarkan pemerintah. Agar tidak mudahnya suatu perjanjian diakhiri, negosiasi ulang perjanjian dapat menjadi salah satu alternatif dengan memasukkan prinsip keadaan sulit (hardship) yang penerapannya sesuai (match) dengan karakteristik KPBU. Pemerintah perlu segera mensosialisasikan penggunaan prinsip hardship serta memerhatikan produk hukum yang dikeluarkan terkait keadaan yang berhubungan dengan keadaan kahar.

---

Every agreement that has been made should be respected by the parties who bind themselves by means of good faith in executing and the fulfilment of the performance. This is an implementation of the pacta sunt servanda principle which is regulated in Article 1338 of the Civil Code. The PPP scheme, which is based on an agreement between the government as the project owner and the business entity as the executor, is an alternative in providing services by building infrastructure in the midst of financing problems due to limited resources. The Covid-19 pandemic is often used as the reason for termination of contract due to the correlation of the situation with force majeure. This is a problem because the parties risk suffering loss considering that the preparation of a PPP project takes a lot of energy, time, and cost. Therefore, it is necessary to regulate the force majeure clause properly and provide alternative arrangements in responding to certain circumstances. The research method used in this thesis is a normative juridical research with a prescriptive explanatory typology. The research analysis uses the theory of force majeure/overmacht from different periods and the principle of hardship. The result of the study shows that the fulfilment of a force majeure depends on the arrangement of certain contracts and legal products issued by the government. In order to prevent a contract from being terminated easily, renegotiation of the agreement may become an alternative by incorporating the principle of hardship whose application matches the characteristics of PPP projects. The government needs to immediately socialize the use of the hardship principle and pay attention to legal products issued in relation to circumstances of potential force majeure."

"Swiss merupakan salah satu negara anggota Development Assistance Committee yang kerap melakukan bantuan luar negeri. Terkait pembangunan internasional berkelanjutan bidang manajemen air, Pemerintah Swiss juga telah melaksanakan berbagai program secara mandiri melalui badan-badan pemerintah yang mereka miliki seperti the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Kehadiran aktor privat dalam hubungan internasional kemudian memicu dilaksanakannya public-private partnership (PPP) dalam program-program pembangunan internasional Pemerintah Swiss. Dalam bidang manajemen air itu sendiri, SDC melaksanakan PPP dengan Nestlé dalam program More Coffee Less Water di Vietnam dan program SuizAgua di Peru. Meskipun PPP dipercaya mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas suatu program, keterlibatan Nestlé menimbulkan sebuah pertanyaan karena adanya orientasi kebijakan dalam hal manajemen air yang cenderung berbeda dengan Swiss. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori Rational Choice untuk memahami alasan di balik dilibatkannya Nestlé dalam program More Coffee Less Water dan SuizAgua. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode survei literatur terhadap sumber-sumber sekunder, penulis menemukan bahwa SDC dan Nestlé sama-sama memiliki kepentingan yang pada akhirnya menjadikan pelaksanaan PPP dalam kedua program tersebut pilihan yang paling rasional bagi mereka.

---

Switzerland is one of the Development Assistance Committee’s member countries which often provides international aid. In regards to sustainable international development within the water management field, the Swiss government has executed several independent programs through its federal bodies such as the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Furthermore, the presence of private actors in international relations has triggered the use of public-private partnerships (PPP) in said programs. Within the water management field itself, SDC has conducted two PPPs with Nestlé in the More Coffee Less Water program in Vietnam and the SuizAgua program in Peru. Although PPPs are thought to be able to increase the efficiency and quality of a program, Nestlé’s involvement raises a question because of its generally opposing water management policy orientation. Consequently, this paper utilizes the Rational Choice theory to understand the reason behind Nestlé’s involvement in More Coffee Less Water and SuizAgua. While applying a qualitative approach and utilizing a literature survey method towards secondary sources, this paper finds that both SDC and Nestlé have converging interests and therefore making PPP the most rational choice for both parties in said programs."

"Indonesia adalah negara dengan potensi bencana yang tinggi terutama karena letaknya yang berada di jalur pertemuan 3 (tiga) lempeng dunia atau yang disebut dengan jalur ring of fire, sehingga menyebabkan adanya 129 (seratus dua puluh sembilan) gunung berapi yang dapat meletus setiap saat yang dapat mengakibatkan gempa bumi disertai gelombang tsunami. Berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia juga memakan banyak korban jiwa dan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi, meskipun memiliki risiko bencana yang tinggi, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia masih ditemukan beberapa kekurangan dan permasalahan yang muncul. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kerangka hukum penyelengggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, penggunaan Kerjasama Pemerintah dan BadanUsaha (“KPBU”) dalam penanggulangan bencana di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru, serta potensi penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan keberhasilan praktik penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana berdasarkan yurisdiksi Jepang dan Selandian Baru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deksriptif-analitis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan permasalahan dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah dengan meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan bencana melalui skema KPBU. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki kerangka pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana, pihak pemerintah perlu membentuk kerangka pengaturan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana dengan berkaca pada keberhasilan praktik di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru.

---

Indonesia is a country with a high disaster potential, especially because of its location which is in the meeting point of three (3) world plates or what is known as the ring of fire, causing one hundred and twenty nine (129) volcanoes to erupt at any time resulting in an earthquake accompanied by a tsunami wave. Various disasters that have occurred

in Indonesia have also claimed many lives and have had a negative impact on the Indonesia economy both in the short term and long term. However, despite having high risk of disaster, in the implementation of disaster management there are still some shortcomings and problems that arise. The main issues that will be discussed in this study are regarding the legal framework for disaster management in Indonesia, the use of public private partnership (“PPP”) in disaster management in the jurisdictions of Japan and New Zealand, as well as the potential use of PPP in disaster management in Indonesia, which will be analysed based on the successful practice of using PPP in disaster management based on the jurisdictions of Japan and New Zealand. This research is conducted using a

normative-juridical research method with a descriptive-analytical typology. The conclusion obtained from this study, the way that can be done to overcome various shortcomings and problems in disaster management in Indonesia is to increase the

involvement of private sector in disaster management through the PPP scheme. However, Indonesia does not yet have a regulatory framework governing the use of PPPs in disaster management. Therefore, to implement the use of PPP in disaster management, the government needs to establish a regulatory framework for the use of PPP in disaster management by reflecting on the success of practices in the jurisdictions of Japan and New Zealand."

"ABSTRACTonsep bandara aerotropolis diharapkan bisa membuat bentuk bandara yang terintegrasi, efektif dan efisien sehingga bisa menghilangkan permasalahan seperti fasilitas dan infrastruktur pada bandara yang belum memadai dikarenakan belum tertatanya perkembangan bandara. Sebelum merealisasikan proyek pengembangan kawasan bandara Radin Inten II Lampung, dilakukan analisis kelayakan finansial untuk mengetahui kelayakan investasi dari proyek tersebut, sehingga pihak investor akan tertarik dan dapat bergabung dalam pengembangan infrastruktur ini. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis kelayakan finansial dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah Badan Usaha KPBU dengan menggunakan metode Life Cycle Cost LCC yang perhitungannya akan melibatkan komponen biaya investasi, operasional, perawatan, dan pendapatan yang akan diperoleh dari tahun 2022-2056. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kelayakan investasi dari proyek pengembangan kawasan bandara Radin Inten II Lampung menghasilkan nilai IRR sebesar 8,80 yang masih berada dibawah nilai WACC. Dengan menggunakan sistem finansial dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah Badan Usaha KPBU , didapatkan nilai IRR akhir sebesar 15,81 dengan pembagian biaya antara pihak pemerintah dan swasta dari komponen biaya investasi, operasional, perawatan, dan pendapatan.

---

ABSTRACTThe concept of aerotropolis airport is expected to create an integrated, effective and efficient airport form so that it can eliminate problems such as facilities and infrastructure at airports that have not been adequate due to the unfocused development of the airport. Before realizing the development project of Radin Inten II Airport in Lampung, a financial feasibility analysis is conducted to determine the investment feasibility of the project, so that the investor will be interested and can join in the development of this infrastructure. The purpose of this research is to analyze financial and institutional feasibility based on Public Private Partnership PPP using Life Cycle Cost LCC method which the calculation will involve a component of investment cost, operational, maintenance and income that will be obtained from year 2022 2056. From the research, it is found that the investment feasibility of airport development project of Radin Inten II Lampung Airport resulted IRR value of 8,80 which is still below WACC value. Using the financial and institutional system based on the Public Private Partnership PPP , a final IRR of 15,81 was obtained with cost sharing between the government and private sectors of the investment, operational, maintenance and revenue. "

"ABSTRAKPembangunan moda transportasi umum LRT berbasis Transit Oriented Development (TOD) muncul sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan kota. Selain itu, konsep TOD ini diterapkan untuk mengatasi permasalahan finansial dalam pembangunan kereta. Adanya pembangunan LRT berbasis TOD diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk menggunakan kereta, mengurangi volume kendaraan bermotor, mengurangi polusi udara, mencegah terjadinya urban sprawl, dan mendukung finansial berkelanjutan. Namun, pengembangan LRT berbasis TOD membutuhkan biaya yang sangat besar. Dengan menghitung komponen Life Cycle Cost, berupa biaya pembangunan, biaya oeprasional dan pemerliharaan, serta pendapatan, hasil penelitian menunjukkan nilai IRR sebesar 9,75. Nilai yang berada dibawah WACC sebesar 11,01 menunjukkan bahwa proyek tidak layak secara finansial. Dilakukan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), berupa pembagian pembiayaan komponen Life Cycle Cost antara kedua pihak, untuk meningkatkan nilai IRR. Dari seluruh opsi pembiayaan yang ada, didapatkan nilai IRR optimal sebesar 14,91 yang menunjukkan bahwa proyek layak secara finansial. Dengan mengacu pada IRR tersebut, maka sharing biaya pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan pendapatan yang dilakukan oleh swasta berturut-turut sebesar 39,86, 66,02, dan 72,02. Sedangkan, sisanya menjadi tanggungjawab pemerintah.

---

ABSTRACTThe development of public transportation LRT based on Transit Oriented Developemt (TOD) emerged to solve urban development problems. Moreover, this TOD concept is applied to overcome financial problems in the construction of trains. The development of LRT based on TOD is expected to increase public interest in using trains, reducing the volume of vehicles, reducing air pollution, preventing urban sprawl, and supporting sustainable finance. However, this development requires a very large investment cost for financing. By calculating a Life Cycle Cost components, consist of initial costs, operation maintenance costs, and revenue, the results of the study showed an IRR of 9,75. The values of below WACC, 11,01, indicate that the project is non financially feasible. With Public Private Partnership (PPP), in the form of sharing the Life Cycle Cost components, it increase the IRR value. From all available financing options, author gets the optimal IRR value of 14,91 which indicates that the project is financially feasible. By referring to this IRR, the sharing of initial costs, operation maintenance costs, and revenue made by the private sector are 39,86, 66,02, and 72,02. Meanwhile, the rest is the responsibility of the government."

"Penerapan skema Public-Private Partnership PPP , atau yang dikenal juga dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU di Indonesia, dinilai dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaannya, kinerja skema KPBU dan ketertarikan badan usaha/swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia masih rendah. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi bentuk tata kelola pada tiga level kebijakan yakni level kebijakan, organisasional, dan operasional dari perspektif biaya transaksi, serta memperkaya enrichment teori tata kelola kolaboratif dengan perspektif analisis biaya transaksi pada skema KPBU infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah soft system methodology-based action research untuk mejawab empat pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tiga sumber biaya transaksi dari proyek KPBU yakni principal-principal problem, renegotiation and hold-up problem, dan soft budget contraints dapat diatasi dengan membangun tata kelola kolaboratif pada tiga level kebijakan. Pengayaan praktik tata kelola kolaboratif perlu dikembangkan dengan menganalisis sumber-sumber biaya transaksi pada setiap level kebijakan. Kata kunci: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, soft system methodology, analisis biaya transaksi, tata kelola kolaboratif

---

Implementation of Public-Private Partnership PPP scheme, also known as Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU scheme in Indonesia, is considered to be an alternative source of funding in infrastructure provision. However, in the reality, the performance of the KPBU scheme and private sector interest to participate in the provision of infrastructure in Indonesia is still low. Thus, this research aim to reconstruct the forms of governance at three levels of policy such as policy level, organizational level, and operational level from the perspective of transactions costs, and enrich collaborative governance theory from transaction cost analysis in KPBU scheme for Public Works and Housing sector. The method used in this research is soft system methodology-based action research, to answer four research questions. The results conclude that the three sources of transaction costs of KPBU scheme projects are principal-principal problem, renegotiation hold-up problem, and soft budget constraint can be overcome by building collaborative governance on three policy level. Collaborative governance enrichment practice needs to be develop by analyzing source of transaction cost in every policy level. Keywords: Public-Private Partnership, Soft System Methodology, Transaction Cost Analysis, Collaborative Governance."

"Salah satu contoh kerjasama pemerintah dengan swasta (public-private partnership) pada sektor air di Indonesia adalah kerjasama antara PDAM Jakarta (Pam Jaya) dengan PT. Aetra Air Jakarta (Aetra). Penulis meneliti sifat hubungan hukum dan bentuk imbalan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta, serta meneliti sifat hubungan hukum dan bentuk imbalan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara Pam Jaya dengan Aetra. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan tipologi penelitian evaluatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa sifat hubungan hukum yang ada pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta adalah kerjasama yang berbentuk operasional/pemeliharaan, kelola, sewa, konsesi, bangun guna serah, bangun serah guna, bangun sewa serah, rehabilitasi kelola serah, bangun tambah kelola serah, dan patungan; sedangkan sifat hubungan hukum yang ada pada perjanjian kerjasama antara Pam Jaya dengan Aetra adalah kerjasama berbentuk konsesi. Bentuk-bentuk imbalan yang digunakan pada perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta adalah fee (pembayaran) yang dibayarkan pemerintah kepada swasta dan bagi hasil imbalan antara pemerintah dengan swasta. Bentuk imbalan pada perjanjian kerjasama Pam Jaya dengan Aetra adalah bagi hasil imbalan, di mana masing-masing Aetra dan Pam Jaya menerima Pendapatan Yang Dibagi dan Pendapatan Yang Tidak Dibagi. Pada akhir tesis, penulis memberikan saran agar Pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pemberian imbalan dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta, khususnya di sektor air.

---

An example of public-private partnership in water sector in Indonesia is the partnership between PDAM Jakarta (Pam Jaya) and PT. Aetra Air Jakarta (Aetra). The writer conducted a research in the legal nature relation and the form of charge of the public-private partnership contract and the legal nature relation and the form of charge of the partnership contract of Pam Jaya and Aetra. The method that is used in the research is juridical normative, which conducted a research of legal norm in the regulations, with the evaluatif research typology.

This thesis concludes that legal nature relation of the public-private partnership contract is a partnership in the form of operational/ maintenance , management, lease, concession, build operate transfer, build transfer operate, build lease transfer, rehabilitate operate transfer, build rehabilitate, operate transfer, and joint venture; and the legal nature relation of the Pam Jaya-Aetra partnership contract is concession. Forms of charge of public-private partnership contract are divided into service fee that is paid by the public to the private and revenue sharing between public and private. Form of charge of Pam Jaya-Aetra partnership contract is revenue sharing, where each Pam Jaya and Aetra receives shared revenue and unshared revenue.

At the end of this thesis, the writer proposes an idea to the Government of Indonesia to enact a regulation that governs the guidance of charge giving in the public private partnership contract, especially in water sector."

"ABSTRAKSebagai negara berkembang, infrastruktur memiliki peranan penting pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, hingga saat ini, kualitas infrastruktur di Indonesia masih sangat rendah apalagi jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dana pemerintah untuk pengadaan infrastruktur. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa kerjasama pemerintah swasta (KPS) bisa menjadi alternatif terbaik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sayangnya, implementasi skema KPS ini masih mengalami banyak hambatan sehingga banyak proyek infrastruktur yang gagal atau tidak berjalan lancar. Dari sini kemudian dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi KPS di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode logit/probit dengan lebih berfokus pada faktor eksternal. Hasil penelitian menunjukan bahwa risiko politik, kemampuan fiskal pemerintah, kondisi makroekonomi dan regulasi yang ditetapkan memiliki pengaruh terhadap hasil akhir dari proyek pengadaan infrastruktur dengan skema KPS.

---

ABSTRACTAs developing country, infrastructure development is really major for Indonesia in boosting its economic growth. However, up until now, its established infrastructures have relatively low quality compared to other similar countries. One of the main reasons is because of limitation of infrastructures budget. Ministry of National Development Planning (Bappenas) mentioned that Public-Private Partnership (PPP) scheme could be best alternative for government in developing infrastructure in Indonesia. Unfortunately, the implementation of PPP scheme is still facing many hindrances, so that many projects are failed or progressing slowly. Thus, this research is aimed to see what factors restricting the implementation of PPP scheme in Indonesia. Focusing in external factors, author used logit and probit regression in analyzing these factors. The result shows that political risk, government fiscal capacity, macroeconomy conditions and regulation play major role in determining the outcome of the PPP projects."

"PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero berperan penting dalam penyelenggaraan Jaminan Pemerintah terkait proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU. PT Penjaminan Infrsatruktur Indonesia Persero dalam melakukan Penjaminan dilakukan dengan mekanisme regres yang diajukan ke Penanggung Jawab Proyek Kerjasama PJPK . Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara yang lebih baik dalam mekanisme Penjaminan yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur, yakni dengan cara Reasuransi.Penelitian ini kan membahas dapat atau tidaknya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero melakukan Reasuransi, serta membahas pengaturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yurudis-normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan Reasuransi, namun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero sebagai perusahaan yang menjalankan Penjaminan secara operasionalnya dimungkinkan melakukan Reasuransi.

---

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has important role in the implementation of Government Guarantee related to infrastructure projects with Public Private Partnership rsquo s scheme. Funding mechanism that Indonesia Infrastructure Guarantee Fund runs today is with Recourse mechanism that can be claimed to Contracting Agency CA. This study aims to review the better way on funding strategy of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, namely with Reinsurance.

This study discusses the possibility whether Indonesia Infrastructure Guarantee Fund can proceed Reinsurance to their funding strategy, as well as discussing the rule of law relates to these Reinsurance. This study is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive.

The results of this study concluded that the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has no legal basis to review conduct reinsurance, but the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as the company that operates as a Guarantee company, Reinsurance is possible to do. "

"Ketertarikan pemerintah pada Kemitraan Pemerintah-Swasta dipicu oleh iming-imingmemperoleh fasilitas publik dengan beban yang lebih sedikit pada anggaran pemerintah.Namun, kegagalan demi kegagalan PPP di berbagai belahan dunia memperingatkanpemerintah bahwa PPP bukanlah sebuah silver bullet yang ampuh untuk semuakebutuhan infrastruktur publik. Studi tentang kegagalan PPP biasanya berfokus padakegagalan setelah proyek telah beroperasi, padahal justru banyak proyek dibatalkansebelum kontrak ditandatangani. Studi kasus tunggal ini mengeksplorasi lambatnyarealisasi proyek PPP Waste to Energy (WTE) di Bandung Besar. Penelitian inimenunjukkan bahwa masalah biaya transaksi, baik politik dan ekonomi, menjadihambatan utama dalam realisasi proyek. Empat masalah utama biaya transaksi dalamrealisasi proyek ini yaitu masalah pengetahuan, koordinasi, risiko dan ketidakpastian, dankepercayaan. Masalah pengetahuan terkait dengan kurangnya pengetahuan danpenalaman PPP pemerintah yang mengarah pada desain proyek yang tidak lengkap danketidakselarasan peraturan. Masalah koordinasi muncul karena banyak pemangkukepentingan yang terlibat yang memerlukan struktur tata kelola yang kompleks, terutamamengingat perubahan kepemimpinan politik. Masalah risiko dan ketidakpastian terkaitdengan aset yang sangat spesifik dari WTE. Terakhir, kepercayaan publik padapemerintah dan swasta rendah karena kurangnya transparansi dan dugaan konspirasidalam proses penawaran, sedangkan fasilitas berbahaya ini terletak di dekat perumahan.

---

The increasing government interest in Public-Private Partnerships is triggered by the lureof obtaining public facilities with a less burden on the government budget. However,many PPP failures in various parts of the world warn the government that PPP is not asilver bullet solution for all public infrastructure needs. Studies on PPP failures usuallyfocus on failures after the project has been in operation, whereas many projects werecanceled before the contract is signed. This single case study explores the slow pace ofthe PPP Waste to Energy WTE projects realization in Greater Bandung. It suggests thattransaction costs issues, both political and economic, play a significant role, includingknowledge, coordination, risk and uncertainty, and trust problems. The knowledgeproblems are related to the governments lack of PPP knowledge that leads to theincomplete project design and misalignment of regulations. The coordination problemsarise because many stakeholders involved that required a complex governance structure,especially in the light of political leadership changes. The risk and uncertainty problemsare related to highly specific assets of WTE increases the risks of private investmentbecause the government support and guarantee to cover the assets and the waste qualitywas inadequate and regulation changes regarding fees and tariffs would risk the return ofthe investment. Lastly, public trust in government and private was low due to the lackedtransparency and alleged conspiracy in the bidding process, whereas this hazardousfacility is located near area residents."