Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah dikenal secara luas sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur publik, termasuk sistem angkutan umum masal berbasis rel baik, di negara berkembang maupun di negara maju. Berbeda dengan penerapannya di negara maju, implementasi KPBU menghadapi berbagai tantangan di negara berkembang. Suatu usulan proyek KPBU atas prakarsa badan usaha yang diserahkan oleh pihak badan usaha cenderung sulit dinilai oleh Pemerintah, akibat dari kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam mendefinisikan bentuk struktur KPBU yang sesuai dengan lingkup proyek KPBU. Tesis ini bertujuan untuk memilih bentuk struktur KPBU yang realistis pada sektor angkutan umum berbasis rel perkotaan dengan mengembangkan model pengambilan keputusan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penentuan variabel penelitan dilakukan melalui studi literatur dan penyebaran kuesioner kepada perwakilan dari pemangku kepentingan. Uji validitas melalui koefisien korelasi Pearson Product Moment dan uji reliabilitas melalui Alpha Cronbach dilakukan terhadap variabel penelitian. Dari hasil model tersebut didapatkan hasil bahwa struktur proyek KPBU yang saat ini dapat diimplementasikan adalah dengan skema pembiayaan infrastruktur tetap dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pembangunan, pembiayaan, operasional dan pemeliharaan infrastruktur tetap dan bergerak dilakukan oleh badan usaha. Struktur ini dipilih dengan mempertimbangkan besarnya biaya investasi infrastruktur, risiko dan rendahnya cost-recovery proyek yang berasal dari demand penumpang. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan proyek-proyek penyediaan sistem angkutan umum masal berbasis rel perkotaan yang dilakukan dengan skema KPBU, dukungan dan jaminan pemerintah akan tetap diperlukan, terlepas dari apapun bentuk struktur proyek KPBU pada saat ini maupun di masa mendatang.

---

Public-Private Partnership (PPP) has been widely recognized as a form of cooperation between the government and business entities in the provision of public infrastructure, including rail-based mass public transportation systems, both in developing and developed countries. Unlike its implementation in developed countries, PPP implementation has faced various challenges in developing countries. An unsolicited PPP project proposal submitted by a business entity tends to be challenging to assess by the government due to lack of knowledge and experience in defining the form of PPP structure following the scope of the PPP project. This thesis aims to select a realistic PPP structure in the urban rail-based public transport sector by developing a decision-making model using the Analytical Hierarchy Process (AHP) approach. Determination of research variables is conducted through literature study and questionnaire distribution to representatives of stakeholders. The validity test through the Pearson Product Moment correlation coefficient and the reliability test through Cronbach's Alpha were carried out on the research variables. The model results show that the PPP structure for recent project proposals is feasible when a fixed infrastructure is financed by the government, while the construction, financing, operation, and maintenance of fixed infrastructure and rolling stock is carried out by business entities. This structure is selected due to the high cost of infrastructure investment, risks, and the low cost-recovery of the project that relies on passenger demand. Furthermore, concerning urban rail transit projects with the PPP scheme, government support and guarantees are significantly necessary, regardless of the PPP project structure at present or in the future.