Setiap perjanjian yang telah mengikat selayaknya dihormati oleh para pihak dengan cara beritikad baik dalam melaksanakan serta mengupayakan pemenuhan prestasinya. Hal tersebut merupakan implementasi dari asas pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KHU Perdata. Skema KPBU yang berlandaskan perjanjian keperdataan antara pemerintah selaku pemilik proyek dan badan usaha sebagai pelaksana menjadi salah satu alternatif dalam pemberian layanan dengan penyediaan infrastruktur ditengah sulitnya pembiayaan akibat terbatasnya sumber daya. Pandemi Covid-19 yang melanda sering dijadikan alasan berhentinya pelaksanaan perjanjian akibat dihubungkannya kejadian tersebut dengan keadaan kahar (force majeure). Hal tersebut menjadi masalah, sebab para pihak dapat dirugikan mengingat penyiapan proyek KPBU memakan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, perlu diaturnya klausul keadaan kahar dengan baik dan memberikan alternatif pengaturan dalam menyikapi keadaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris preskriptif. Analisis penelitian menggunakan teori keadaan memaksa (force majeure/overmacht) dari waktu ke waktu dan prinsip keadaan sulit (hardship). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan suatu keadaan kahar digantungkan pada pengaturan perjanjian dan produk hukum tertentu yang dikeluarkan pemerintah. Agar tidak mudahnya suatu perjanjian diakhiri, negosiasi ulang perjanjian dapat menjadi salah satu alternatif dengan memasukkan prinsip keadaan sulit (hardship) yang penerapannya sesuai (match) dengan karakteristik KPBU. Pemerintah perlu segera mensosialisasikan penggunaan prinsip hardship serta memerhatikan produk hukum yang dikeluarkan terkait keadaan yang berhubungan dengan keadaan kahar.

---

Every agreement that has been made should be respected by the parties who bind themselves by means of good faith in executing and the fulfilment of the performance. This is an implementation of the pacta sunt servanda principle which is regulated in Article 1338 of the Civil Code. The PPP scheme, which is based on an agreement between the government as the project owner and the business entity as the executor, is an alternative in providing services by building infrastructure in the midst of financing problems due to limited resources. The Covid-19 pandemic is often used as the reason for termination of contract due to the correlation of the situation with force majeure. This is a problem because the parties risk suffering loss considering that the preparation of a PPP project takes a lot of energy, time, and cost. Therefore, it is necessary to regulate the force majeure clause properly and provide alternative arrangements in responding to certain circumstances. The research method used in this thesis is a normative juridical research with a prescriptive explanatory typology. The research analysis uses the theory of force majeure/overmacht from different periods and the principle of hardship. The result of the study shows that the fulfilment of a force majeure depends on the arrangement of certain contracts and legal products issued by the government. In order to prevent a contract from being terminated easily, renegotiation of the agreement may become an alternative by incorporating the principle of hardship whose application matches the characteristics of PPP projects. The government needs to immediately socialize the use of the hardship principle and pay attention to legal products issued in relation to circumstances of potential force majeure.