Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menyalurkan kredit, bank dan lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit selalu terkait dengan risiko kredit yang mungkin timbul akibat pemberian kredit. Debitur mungkin mengalami kegagalan bayar dalam melunasi utangnya. Apabila pihak yang meminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik bank maupun lembaga pembiayaan akan melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan kredit tersebut. Salah satunya adalah dengan mengambil alih aset yang dijadikan jaminan oleh peminjam, yang biasa dikenal sebagai Agunan yang Diambil Alih (AYDA). AYDA umumnya dianggap sebagai jaminan aset sesuai dengan undang-undang perbankan. Ketika penjualan AYDA dilakukan untuk melunasi utang debitur, timbul sengketa perpajakan antara Bank/Lembaga Pembiayaan Konsumen sebagai kreditur dan Pihak Fiskus.Perbedaan persepsi antara wajib pajak dan fiskus dapat menimbulkan sengketa pajak. Sengketa perpajakan menimbulkan kerugian yang sama baik bagi wajib pajak maupun fiskus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya sengketa PPN atas AYDA serta memberikan rekomendasi saran untuk mengurangi sengketa perlakuan PPN atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan secara triangulasi metode dengan melakukan analisis konten dan literatur serta wawancara dengan Konsultan, Pemeriksa Pajak dan Hakim Pengadilan Pajak.Hasil peneltian menunjukkan terjadi peningkatan jumlah sengketa dan penyebab sengketa terkait PPN atas AYDA. Hasil analisis diketahui penyebab terjadinya sengketa PPN atas AYDA adalah disebabkan perbedaan interpretasi antara fiskus dan wajib pajak serta regulasi yang diterapkan tidak sejalan dengan sifat dan kondisi usaha Wajib Pajak. Kontribusi penelitian ini adalah membantu mencegah terjadinya sengketa pajak di masa mendatang dan meningkatkan literasi tentang sengketa terkait PPN atas AYDA.

---

In distributing credit, banks and financial institutions as credit providers are always associated with credit risks that may arise as a result of providing credit. Debtors may experience failure to pay off their debts. If the borrowing party is unable to fulfill its obligations, both the bank and financing institution will take various steps to resolve the credit. One way is to take over the assets used as collateral by the borrower, which is commonly known as Foreclosed Collateral (AYDA). AYDA is generally considered as collateral for assets in accordance with banking laws. When the sale of AYDA is carried out to pay off the debtor's debt, a tax settlement arises between the Bank/Consumer Financing Institution as the creditor and the Fiscus.

Differences in perception between taxpayers and the tax authorities can give rise to tax dispute. Tax disputes cause the same losses for both taxpayers and tax authorities. The aim of this research is to analyze the causes of VAT disputes on AYDA and provide recommendations for reducing VAT treatment disputes on Foreclosed Collateral (AYDA) in Indonesia. The research method used was a case study approach. The analysis was carried out using a triangulation method by conducting content and literature analysis as well as interviews with Consultants, Tax Auditors and Tax Court Judges.

The research results show that there is an increase in the number of disputes and causes of disputes related to VAT on AYDA. The results of the analysis show that the cause of VAT dispute on AYDA is due to differences in interpretation between the tax authorities and taxpayers and the regulations applied are not in line with the nature and conditions of the Taxpayer's business. The contribution of this research is to help prevent tax disputes and increase literacy about VAT-related collection on AYDA."

"ABSTRAKSalah satu kegiatan lanjutan yang muncul dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen adalah penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi). Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa PPN sehubungan dengan penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli, terdapat perbedaan pendapat antara DJP di satu sisi dengan kreditur selaku Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. Analisis perlakuan PPN atas transaksi penjualan AYDA dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada ketiga contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf a khususnya Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu dari hasil analisis juga diketahui bahwa peraturan PPN yang ada belum efektif dalam menjaring potensi transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli.

---

ABSTRACTOne of the follow-up in a consumer finance transaction is the sale of collateral foreclosed (repossessed collateral) that were carried out by the creditor in case the debtor fails to pay (default). From the case studies of several Tax Court Decision; VAT dispute relating to the sale of repossessed collateral from the creditor to the buyer, there are differences of opinions between the Directorate General of Taxation (DGT) on one side with the Taxpayers as creditors and the Judges on the other side. DGT found that the sales of repossessed collateral by creditors are owed submission of VAT but the creditors (banks and finance companies) as well as the Judges thought that the sale of AYDA is not a VAT payable. Analysis treatment of VAT on the sale of AYDA is done by analyzing the opinions expressed in each of the third party case which is taken in this thesis. The results of the analysis indicate that the sale of repossessed collateral from creditors to the buyers are owed VAT pursuant to Article 4 letter (a) particular paragraph of Article 1A (1) letter (a) VAT Law Number 18 Year 2000 concerning the Second Amendment Act Number 8 of 1983 on VAT Value of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods. In addition, from the results of the analysis is also found out that the existing of VAT regulations have not been effective in attracting the potential sale of repossessed collateral from the creditors to the buyers.

---

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebab terjadinya sengketa pajak atas pinjaman dari pemegang saham. Penelitian ini juga guna memberikan rekomendasi untuk meminimalisasi terjadinya sengketa pajak atas pinjaman dari pemegang saham. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dilakukan dengan analisa konten atas putusan pengadilan pajak dan analisis wawancara kepada Fiskus dan Wajib Pajak. Sengketa pinjaman dari pemegang saham terdiri dari sengketa formal dan sengketa materiil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa formal pinjaman dari pemegang saham terjadi karena pelaksanaan dan penerapan peraturan perpajakan, sedangkan sengketa materiil berkaitan dengan loan terms, debt ratio, dan interest rate. Maka dari itu, penelitian ini memberikan solusi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak (WP) untuk mengurangi sengketa pinjaman dari pemegang saham terjadi kembali. DJP dapat membuat kebijakan dan peraturan terkait cash pooling dan tarif bunga pinjaman. Solusi yang dapat diberikan kepada WP yaitu mengadakan pelatihan dan Focus Group Discussion (FGD) terkait perpajakan, membuat pertemuan atau berkonsultasi aktif dengan Account Representative (AR), memperhatikan ketentuan formal atas transaksi meskipun dilakukan antar perusahaan satu grup. Keterbatasan penelitian ini adalah masih terdapat data putusan yang tidak masuk didalam penelitian ini dan terdapat data putusan yang tidak terbaca dikarenakan hasil putusan merupakan hasil scan manual yang diunduh dari website Pengadilan Pajak.

---

This research aims to analyze the causes of tax disputes over loans from shareholders. This research is also intended to provide recommendations for minimizing the occurrence of tax disputes over loans from shareholders. This research is qualitative research with a case study approach and was carried out using content analysis of tax court decisions and analysis of interviews with the Fiscus and Taxpayers. Loan disputes from shareholders consist of formal disputes and material disputes. The results of this research show that formal loan disputes from shareholders occur due to the implementation and application of tax regulations, while material disputes relate to loan terms, debt ratios and interest rates. Therefore, this research provides a solution for the Directorate General of Taxes (DGT) and Taxpayers to reduce loan disputes from shareholders occurring again. DGT can make policies and regulations related to cash pooling and loan interest rates. Solutions that can be given to taxpayers are holding training and Focus Group Discussions (FGD) related to taxation, holding meeting or actively consulting with Account Representatives (AR), paying attention to formal provisions for transactions even though they are carried out between companies of the same group. The limitation of this research is that there is still decision data that is not included in this research and there is decision data that cannot be read because the decision results are the results of manual scans downloaded from the Tax Court website."

"Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk.

---

There are different opinions between the bank and the Directorate General of Taxation (DGT) regarding the treatment of Value Added Tax (VAT) on sales of foreclosed assets. Bank considers that there should be no VAT payable on the sale of foreclosed assets because submission of assets from the debtor to the bank has not occurred yet and thesale of foreclosed assets are not included in a bank's business activities DGT claims that there is VAT payable on the transfer of foreclosed assets under. Article 4 paragraph 1 letter a of VAT Law Through a juridical and normative study with a descriptive analysis the author explains the submission of collateral from the debtor to the bank as creditor at the time of collateral handover and the VAT treatment on sale of foreclosed assets at PT Bank Permata Tbk."

"Sulitnya identifikasi khususnya dalam menentukan kondisi kewajaran pada transaksi know-how seringkali menimbulkan sengketa, hal tersebut terlihat pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat sembilan putusan banding sengketa pajak terkait pembayaran royalti atas pemanfaatan Know-How kepada pihak afiliasi, dengan permasalahan yang cenderung sama. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan dan kendala yang terjadi atas transaksi pembayaran royalti atas pemanfaatan Know-How dan memberikan solusi untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan kendala yang dialami oleh para pihak. Objek penelitian adalah sembilan putusan banding terkait pembayaran royalti atas pemanfaatan Know-How kepada pihak afiliasi pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara, wawancara dilakukan kepada lima responden yang terdiri dari dua pihak konsultan pajak, satu pihak akademisi, dan dua pihak DJP pemilihan responden dilakukan untuk memperoleh sudut pandang yang sesuai dengan masing-masing pihak agar tidak condong pada pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan utama dalam transaksi pembayaran royalti atas pemanfaatan Know-How adalah eksistensi atau manfaat dan eksistensi. Kendala yang menjadi penyebab permasalahan tersebut adalah sulitnya pembuktian eksistensi atas Know-How, metode penetapan harga wajar, terbatasnya data pembanding, perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan Fiskus, ketidakselarasan dasar hukum yang. Rekomendasi bagi Wajib Pajak antara lain menyusun dokumentasi yang mendukung eksistensi atas keberadaan intangible property khususnya Know-How, menggunakan analisis FAR sebagai dokumen pendukung dalam penentuan metode penetapan harga wajar, mengajukan Advance Pricing Agreement. Rekomendasi untuk DJP antara lain melakukan update regulasi yang mengatur tentang pedoman pemeriksaan, dan memasukan pertimbangan yurisprudensi pada setiap regulasi yang terkait dengan intangible property.

---

The difficulty of identification, especially in determining the condition of reasonableness in know-how transactions, often leads to disputes. It can be seen that from 2016 to 2020, there were nine appeal decisions in tax disputes related to the payment of royalties for the use of Know-How to affiliated parties, with problems that tend to be the same. This study will analyze the problems and obstacles in royalty payment transactions using Know-How and provide solutions to prevent disputes in the future. The difference between this study and the previous research lies in discussing the obstacles the parties experienced. The object of the study was nine appeal rulings related to the payment of royalties for the use of Know-How to affiliates from 2016 to 2020. This research uses the case study method with a qualitative approach. The data collection technique, namely documentation and interviews, interviews were conducted with five respondents consisting of two tax consultant parties, one academic party, and two DGT parties, the selection of respondents was carried out to obtain an appropriate point of view with each party so as not to lean towards a certain party. The results showed that the main problem in royalty payment transactions for Know-How is existence or benefit and existence. The obstacles that cause these problems are the difficulty of proving the existence of Know-How, reasonable pricing methods, limited comparative data, differences of opinion between taxpayers and Fiscus, and misalignment of the legal basis. Recommendations for taxpayers include compiling documentation that supports the existence of the intangible property, especially Know-How, using FAR analysis as a supporting document in determining appropriate pricing methods, and submitting an Advance Pricing Agreement. Recommendations for the DGT include updating regulations governing examination guidelines and including jurisprudence considerations in every regulation related to intangible property"

"Penelitian ini membahas tentang efektifitas penyelesaian banding oleh wajib pajak di Pengadilan Pajak. Bagaimana efektifitas dalam penyelesaian banding di Pengadilan Pajak, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian banding baik dari internal maupun eksternal serta upaya yang dilakukan oleh pengadilan pajak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan indikator efektifitas organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. Analisa yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini.

---

This study discusses the effectiveness of the completion of the appeal by the taxpayer in the tax court. How the effectiveness of the appeal in tax court settlement, and problems in dealing with the process of resolving appleals form both internal and external as well as the efforts made by tax court.

The method used in this study is qualitative. The data collection techniques are in-depth interviews and literature. The analysis is done using organizational effectiveness indicators organizing public services. Analysis conducted referring to the theme of this study."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa banding tarif bea masuk di pengadilan pajak pada studi kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam satu sub pokok permasalahan, yaitu Bagaimana pelaksanaan banding dalam penyelesaian sengketa tarif bea masuk pada PT.3I di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya Pemohon Banding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak atas kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor yang telah dibayarkan, serta kinerja dan kemampuan pengetahuan hukum dari para hakim yang harus ditingkatkan. Hal ini agar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan citra yang lebih baik bagi Pengadilan Pajak sebagai tempat mencari keadilan.

---

The concentration of the research is relating to the implementation of Import duty dispute appeal in tax court on case studies of PT. 3I in Tax Court. The main issue in this study is detailed in one main sub-problem, namely how to appeal in a dispute import duty tariffs on PT.3I in Tax Court. This study is qualitative research using descriptive approach method.

The results suggest that the applicant should appeal to apply for judicial review as an extraordinary remedy to the Supreme Court of Tax Court Decision on the excess payment of import duty and taxes on the import that has been paid, as well as the performance and capabilities of the legal knowledge of judges should be improved. In order for all parties interest are met so as to achieve a sense of justice and legal certainty for the community and a better image for the Tax Court as a place to seek justice."

"ABSTRAKDalam suatu proses pemungutan pajak, terdapat prosedur pengawasan melaluikegiatan pemeriksaan pajak. Namun pada kenyataannya koreksi yang dilakukan olehpemeriksa pajak banyak yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Setidaknya sejaktahun 2011-2014, berkas masuk sengketa pajak di Pengadilan Pajak kian meningkat.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fakor utama penyebab timbulnya sengketapajak dan mempelajari permasalahan yang menyebabkan meningkatnya sengketapajak di Pengadilan Pajak sejak tahun 2011-2014.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa pajak adalahkarena terdapat perbedaan pengaplikasian hukum. Perbedaan pengaplikasian tersebutdapat disebabkan karena multitafsir peraturan perundang-undangan maupunperbedaan pemahaman substansi transaksi. Selain itu, timbulnya sengketa pajak jugatidak terlepas dari asumsi bahwa setiap individu bertindak sesuai dengankepentingannya. Permasalahan yang menyebabkan sengketa pajak meningkat setiaptahunnya adalah karena terdapat ketidakefektifan sistem administrasi dalampenyelesaian sengketa di tahap pemeriksaan dan keberatan serta kemampuanPengadilan Pajak untuk menghasilkan putusan tidak sebanding dengan peningkatanjumlah berkas sengketa yang masuk.

---

ABSTRACTIn a process of tax collection, there are monitoring procedures through taxaudits. But in fact the many corrections made by tax inspectors are not approved bythe Taxpayer. At least since 2011-2014, new file of tax disputes in the Tax Court isincreasing. This study was conducted to determine the main factor that causing taxdisputes and study the issues which led to increased tax disputes in the Tax Courtsince 2011-2014.This study is a qualitative research with descriptive design. The resultsshowed that the factors causing the tax dispute is because there are differences in theapplication of the law. The difference could be due to the application of multipleinterpretations of the legislation and the differences in understanding of thesubstance of the transaction. In addition, the incidence of the tax dispute can not beseparated from the assumption that individuals act according to its interests. Theproblems that led to the tax dispute is increasing every year because there areinefficiencies in the administrative system of dispute settlement in tax authority aswell as the ability Tax Court to give verdict is not proportional to the increase in thenumber of disputes new file."