Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan Whistleblowing Management System di Lembaga XYZ menggunakan framework ISO 37002:2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Whistleblowing Management System XYZ telah sesuai secara menyeluruh pada dua klausul dan telah sesuai sebagian sehingga memerlukan peningkatan pada lima klausul lainnya jika dibandingkan dengan framework ISO 37002:2021. Klausul yang perlu ditingkatkan diantaranya klausul kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi dan evaluasi kinerja. Diharapkan penelitian ini dapat membantu XYZ meningkatkan tata kelola Whistleblowing Management System melalui penguatan kebijakan dan pedoman serta penguatan dari sisi pegawasan dan komunikasi internal.

---

This study aims to evaluate the implementation of the Whistleblowing Management System at XYZ Institution using the ISO 37002:2021 framework. This research uses a qualitative descriptive research method with a case study approach. The results indicate that the Whistleblowing Management System at XYZ is compliant with two clauses but requires improvements in five other clauses according to the ISO 37002:2021 framework. The clauses needing improvement include leadership, planning, support, operations, and performance evaluation. This research will contribute to the enhancement of XYZ's Whistleblowing Management System governance through the fortification of policies and guidelines, coupled with the reinforcement of oversight and internal communication mechanisms."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Whistleblowing System (WBS) pada PT XYZ dengan membandingkan antara kebijakan Whistleblowing System yang diungkapkan perusahaan dengan Pedoman Whistleblowing System yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta kesesuaian antara implementasinya di dalam lingkungan dan aktivitas perusahaan dengan apa yang telah diungkapkan perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kebijakan WBS yang diungkapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan panduan KNKG, akan tetapi Pelatihan Pendidikan Berkelanjutan dan Insentif Bagi Pelapor belum diterapkan oleh perusahaan. Departemen Human Capital dan Internal Audit menjelaskan bahwa pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan telah dilakukan dalam bentuk pelatihan budaya dan value perusahaan serta beranggapan bahwa secara tidak langsung, WBS sudah termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut karyawan diluar departemen penggerak utama WBS (Internal Audit dan Human Capital), pelatihan berkelanjutan yang khusus mengenai WBS harus tetap dilakukan, diluar pelatihan budaya perusahaan. Selain itu para karyawan juga merasa perlu adanya penambahan saluran pelaporan berupa aplikasi khusus yang mudah dipahami dan digunakan.

---

The objective of this study is to evaluate the implementation of the Whistleblowing System (WBS) at PT XYZ by comparing the Whistleblowing System policy disclosed by the company with the Whistleblowing System Guidelines provided by the National Committee on Governance Policy (KNKG) and the appropriateness of its implementation in the company's business activities with what has been disclosed. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, observations, and documentation. The results of the study show that in general the WBS policies disclosed by the company are in compliance with the KNKG guidelines, but the Continuing Education Training and Incentives for Whistleblowers have not been implemented by the company. The Human Capital and Internal Audit Departments explained that ongoing training and sosialization had been carried out in the form of corporate culture and values training and assumed that WBS was included indirectly. Meanwhile, according to employees outside the WBS prime mover departments (Internal Audit and Human Capital), continuous training specific to WBS must still be carried out, apart from corporate culture training. In addition, employees also consider the need for additional channels for reporting in the form of special application that are easy to understand and use."

"ABSTRAKNama : Lutfiyah RizqullohProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Faktor Penentu Intensi Melakukan Whistleblowing System PadaAparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan Tahun 2018Anggaran dibidang kesehatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehinggamemungkinkan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Whistleblowing system mampusecara efektif mengubah aktivitas tindakan tidak etis di organisasi. Penelitian inibertujuan mengetahui faktor penentu intensi melakukan whistleblowing system padaAparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan dengan melihat persepsi pegawaiterhadap komitmen organisasi, budaya organisasi, perlindungan hukum whistleblower,sikap profesionalisme, pelaporan internal, pelaporan eksternal, anonim, dan hotline.Melalui pendekatan kuantitatif dengan desain Cross Sectional, pengambilan sampelmenggunakan probability sampling dengan teknik proportionate random sampling.Responden penelitian sebanyak 98 orang dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, DirektoratJenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Direktorat Jenderal Kefarmasiandan Alat Kesehatan. Analisis data dilakukan dengan chi square dan regresi logistik. Hasilpenelitian mendapatkan bahwa intensi melakukan whistleblowing system pada pegawaiAparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan berhubungan dengan persepsi pegawaiterhadap komitmen organisasi, budaya organisasi, sikap profesionalisme, perlindunganhukum whistleblower, pelaporan internal, dan hotline. Persepsi pegawai terhadappelaporan eksternal dan anonim tidak berhubungan dengan intensi melakukanwhistleblowing system pada pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan.Sebaiknya Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan reformasi pelaporandari website menjadi aplikasi WBS Kemenkes untuk memberikan kemudahan dalammengakses dan penggunaan, serta membuat Standard Operating Procedure SOP perlindungan hukum whistleblower untuk memperjelas perlindungan whistleblower.Kata kunci:Whistleblowing system, perlindungan hukum, whistleblower, sikap profesionalisme,pelaporan internal

---

ABSTRACTName Lutfiyah RizqullohStudy Program Public HealthTitle Determinants of the Intention of Conducting a Whistleblowing Systemin the State Civil Apparatus at the Ministry of Health of 2018In the health budget from year to year has increased allowing for the occurrence of thecrime of corruption. Whistleblowing system capable of effectively revamp the unethicalactions of the activities in the organization. The presence of this research aims to knowthe determinants of intention whistleblowing system at State Civil Apparatus of in theMinistry of Health to look at the perception of employees on organizational commitment,organizational culture, protection whistleblower, an attitude of professionalism, internalreporting, external reporting, anonymous, and hotlines. Through quantitative approachwith the design using Cross Sectional, sampling using a probability sampling techniquewith proportionate random sampling. The respondents of the research as much as 98people at the Directorate General of Health Services, The Development andEmpowerment of Human Resources for Health, Directorate General of Disease Controland Prevention, and the Directorate General of Pharmaceutical and Health tools with dataanalysis using chi square and logistic regression. The results obtained that intentionwhistleblowing system to employees of the State Civil Apparatus in the Ministry ofHealth is related to employee perception of organizational commitment, organizationalculture, an attitude of professionalism, protection whistleblowers, internal reporting, andhotlines. Employee perceptions of external and anonymous reporting are not related tothe intention of whistleblowing system to employees of the State Civil Apparatus in theMinistry of Health. We recommend that the Inspectorate General of the Ministry ofHealth reform the reporting from the website into the application of WBS Kemenkes togive ease of access and usage and make Standard Operating Procedure to legal protectionwhistleblowers to clarify the protection of whistleblowers.Key words Whistleblowing system, legal protection, whistleblower, professionalism attitude,internal reporting"

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris  pengaruh pengungkapan ESG dan whistleblowing system terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah perusahaan yang memiliki CEO Power yang tinggi akan memperkuat hubungan pengungkapan ESG dan whistleblowing system terhadap nilai perusahaan. Dengan mengambil 45 perusahaan non-keuangan di Indonesia sebagai sampel penelitian di tahun 2015-2017, penelitian ini diuji dengan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan perusahaan yang memiliki CEO Power yang tinggi akan memperkuat hubungan antara pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan secara marjinal. Sedangkan pengungkapan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan perusahaan yang memilki CEO Power yang tinggi akan memperkuat hubungan antara pengungkapan whistleblowing system terhadap nilai perusahaan.

---

This study aims to prove empirically the effect of ESG and whistleblowing systems disclosure on firm value. This study also aims to prove empirically whether companies that have high CEO Power will strengthen the relationship of ESG and whistleblowing systems disclosure towards firm value. By taking 45 non-financial companies from Indonesia as research samples in 2015-2017, this study was tested by panel data regression method. The results show that ESG disclosure had a negative effect on firm value and companies that had high CEO Power would strengthen the relationship between ESG disclosure towards firm values marginally. While whistleblowing systems disclosure has a positive effect on firm value and companies with high CEO Power will strengthen the relationship between whistleblowing system disclosure towards firm value."

"Untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan tata kelola yang baik. Salah satu instrumen pendukungnya adalah whistleblowing system. Namun demikian, masih banyak terdapat kasus fraud di sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sekaligus efektivitas whistleblowing system atau sistem penanganan pengaduan yang ada di Lembaga XYZ yang merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Karya akhir ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif analitis. Adapun instrumen yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi dan efektivitas whistleblowing system di Lembaga XYZ telah memadai, namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya adalah masih adanya pegawai yang tidak mau memanfaatkan whistleblowing system dan pemberian penghargaan kepada pelapor. Penelitian ini juga memberikan saran-saran untuk memperbaiki implementasi dan meningkatkan efektivitas whistleblowing system di Lembaga XYZ di masa depan berupa revisi terhadap aturan perilaku pegawai, menyusun mekanisme penghargaan bagi whistleblower dan menyusun skema pendidikan dan pelatihan terkait WBS.

---

In order to achieve a good and clean government, it is necessary to have a good governance. One of the pillars of good governance is whistleblowing system. However, there are still many fraud in the public sector. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of whistleblowing system at Institution XYZ which is one of the government internal audit institution. This study uses qualitative and descriptive analytical method. The instruments used is interview and questionnaires. This study shows that although whistleblowing system at Institution XYZ is adequate and effective, there are still weaknesses. The weaknesses are the employee’s refusal to use whistleblowing system and how to rewarding the whistleblower. This study also proposes some suggestons to improve the implementation and effectiveness of WBS at Institution XYZ in the future in the form of revisions to the rules of employee behavior, arranging reward mechanisms for whistleblowers and compiling education and training schemes related to WBS."

"ABSTRAKPeran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat diharapkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun banyak kecurangan dan berbagaipraktik pelanggaran etika dan hukum yang mengakibatkan kerugian negara tidak berhasil diungkap oleh APIP, melainkan diungkap oleh pihak luar organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh level penalaran moral dan konflik peran terhadap perilaku whistleblowing APIP. Dengan menggunakan desainfaktorial 2x2 antarsubjek, eksperimen yang melibatkan 102 mahasiswa magister akuntansi, menemukan bahwa APIP dengan level penalaran moral yang tinggi memiliki perilaku whistleblowing lebih tinggi dibandingkan APIP dengan level penalaran moral yang rendah. APIP dalam kondisi konflik peran terbukti memiliki perilaku whistleblowing lebih rendah dibandingkan APIP dalam kondisi tidak ada konflik peran. APIP dengan level penalaran moral tinggi dan tidak ada konflik peran memiliki perilaku whistlblowing lebih tinggi dibandingkan dengan APIP dengan level moral rendah dan ada kondisi konflik peran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku whistleblowing APIP dengan level penalaran moral yang tinggi tidak berbeda signifikan dalam kondisi tidak ada konflik peran atau dalam kondisi tidak ada konflik peran."

"Auditor internal merupakan pihak yang diharapkan dapat mendeteksi fraud dalam organisasi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi fraud adalah whistleblowing system (WBS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui best practices WBS dan mengusulkan langkah-langkah yang dapat dilakukan Bank Indonesia dalam menerapkannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan studi survey melalui wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 15 (lima belas) hal penting dalam best practices WBS pada organisasi yang melaksanakannya, yang dapat dirangkum menjadi 3 (tiga) elemen pelaksanaan WBS yaitu komitmen, sistem dan struktur. Dalam menerapkan WBS, Bank Indonesia perlu memastikan terpenuhinya seluruh elemen pelaksanaan WBS tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan Bank Indonesia adalah dengan melakukan gap analysis, perancangan WBS dan penerapan WBS (tahap pra penerapan, penerapan dan paska penerapan). Berdasarkan gap analysis terhadap pemenuhan elemen pelaksanaan WBS, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia saat ini telah memiliki sebagian dari elemen pelaksanaan WBS.

---

Internal auditor is expected to detect fraud within the organization. One method that can be used to detect fraud is whistleblowing system (WBS). The objectives of this study are to understand WBS best practices and to recommend activities that can be done by Bank Indonesia in order to implement WBS. The methods used are literature studies and survey studies through interviews. The study concluded that there are 15 (fifteen) important matters of WBS best practices, which can be summarized into 3 (three) elements of WBS implementation, namely commitment, systems and structures. In applying the WBS, Bank Indonesia needs to ensure the fulfillment of all elements of WBS implementation. The steps can be done by Bank Indonesia are to perform a gap analysis, design and implementation of WBS (pre-implementation, implementation and post-implementation phase). Based on the gap analysis, it can be concluded that Bank Indonesia has had part of the elements of WBS implementation."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan mekanisme hubungan antara whistleblowing system dan sistem pengawasan internal pemerintah di Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan pengawasan internal. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian ini menemukan perbaikan saluran pengaduan secara prosedural melalui whistleblowing system mengarah pada penguatan sistem pengawasan internal, tetapi penempatan unit pengelola whistleblowing system di Direktorat Jenderal Pajak perlu ditinjau kembali dan sarana-sarana pendukung seperti help desk, metode sosialisasi, dan ketersediaan support group bagi whistleblowers perlu diperbaiki.

---

This qualitative study describes the linkage mechanism of whistle blowing system and government's internal control system in Directorate General of Tax in improving internal control. Data have been collected from in-depth interviews, studying related published documents, and observation. This research finds that reform in whistle blowing system leads to strengthening of internal control system. However, the positioning of unit in charge of whistle blowing system in Directorate General of Tax needs to be reviewed. Moreover, supporting facilities such as help desk, socialization methods, and support group availability for whistleblowers need to be improved."

"ISO 9001 merupakan standar baku yang ditetapkan Badan Standardisasi Internasional International Organization for Standardization - ISO tentang sistem manajemen mutu. ISO 9001 bertujuan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga serta sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Prinsip-prinsip serta persyaratan dari ISO 9001 ini telah banyak diterapkan di banyak perusahaan termasuk galangan kapal. Walau demikian, cara untuk mengetahui efektifitas dari implementasinya kerap sulit diketahui secara pasti.Penelitian ini terfocus pada kiat untuk membuat suatu metode yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas dari implementasi ISO 9001 terhadap sistem manajemen mutu di galangan kapal. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai penyelenggara galangan kapal dilanjutkan dengan analisa data terhadap sistem manajemen mutu pada galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber acuan bagi industri galangan kapal dalam mengukur efektifitas penerapan ISO 9001 serta pengembangan kualitas dan kinerja manajemen produksinya.

---

<>ISO 9001 is a standard issued by the International Organization of Standardization ISO that contains standards for quality management system. The purpose of ISO 9001 is to ensure the quality of the product complies with the standards and regulation which is related to the product. The principles and requirements of ISO 9001 has widely implemented in many organization including shipyards. However, the method to measure the effectiveness of the implementation is still yet debatable.This research focuses on creating a method to measure the effectiveness of ISO 9001 implementation towards the quality management system in shipyards. The research is conducted by interviewing shipyard operators and also by analyzing the shipyards quality management system in Batam, Riau Island. This research is expected to become the benchmark for the shipyard industry in measuring their effectiveness of the implementation of ISO 9001, to improve their product quality and to elevate their productivity."