Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas dampak kebijakan layanan ISBN Perpustakaan Nasional RI terhadap penerbit di Jawa Barat. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 mewajibkan seluruh penerbit untuk menerapkan kewajiban tersebut. Jawa Barat sendiri merupakan provinsi dengan jumlah penerbit terbanyak kedua di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus untuk mengetahui dampak kebijakan ISBN terhadap penerbit di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ISBN awalnya menjadi tantangan bagi penerbit untuk beradaptasi dengan persyaratan baru. Akan tetapi, setelah kebijakan diterapkan, penerbit berhasil meningkatkan kembali volume penerbitan dan mengembangkan strategi untuk memenuhi persyaratan pengajuan ISBN. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ISBN berpotensi meningkatkan ketersediaan informasi bagi masyarakat dan mendorong perubahan praktik penerbitan di Jawa Barat.

---

This study examines the impact of the ISBN service policy of the National Library of Indonesia on publishers in West Java. The National Library Regulation Number 5 of 2022 mandates all publishers to comply with this obligation. West Java itself is the province with the second-highest number of publishers in Indonesia. This research uses a qualitative method with a case study approach to understand the impact of the ISBN policy on publishers in West Java. The results of the study indicate that the ISBN policy initially posed a challenge for publishers to adapt to the new requirements. However, after the policy was implemented, publishers managed to increase their publication volumes and develop strategies to meet the ISBN application requirements. The findings of this study show that the ISBN policy has the potential to enhance the availability of information for the public and encourage changes in publishing practices in West Java."

"Tesis ini membahas mengenai pengembangan layanan bagi pemustaka tunanetra yang di Perpusnas RI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses pengembangan layanan tunanetra sejak tahun 2007 hingga tahun 2016, serta mengidentifikasi pemahaman dari profesional informasi khususnya para pemangku kepentingan di Perpusnas RI mengenai permasalahan layanan tunanetra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan layanan tunanetra di Perpusnas RI masih belum sempurna dikarenakan kurang baiknya pengelolaan manajemen Perpusnas dalam beberapa aspek layanan. Terlepas dari hal tersebut, pemangku kepentingan di Perpusnas sudah mulai memahami pentingnya layanan tunanetra untuk menunjang peran perpustakaan dalam menerapkan konsep inklusi sosial.Tesis ini membahas mengenai pengembangan layanan bagi pemustaka tunanetra yang di Perpusnas RI.

---

This research attempt to discuss about library service for visually impaired users development at National Library of Indonesia NLI. The objectives of this research are to identify library service for visually impaired users development process from 2007 until 2016, and also to identify the comprehension of NLI rsquo s stakeholders about library service for visually impaired users problem. This research use qualitative approach with study case method.

The result obtained from this research shows that the library service for visually impaired users development process in NLI still far from perfection due to poor management in some aspects of library service. Apart from that, NLI's stakeholders start to understand about the importance of library service for visually impaired users to support the role of library in implementing social inclusion concept."

"Layanan perpustakaan memiliki peranan yang cukup penting di dalam sebuah penyelenggaraan perpustakaan. Kualitas layanan perpustakaan menjadi indikator keberhasilan suatu institusi perpustakaan. Untuk itu, peningkatan kualitas layanan perpustakaan perlu menjadi prioritas utama Lembaga perpustakaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya yang bertugas di layanan perpustakaan, melalui pelatihan. Diklat layanan perpustakaan merupakan diklat teknis yang diselenggarakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan perpustakaan nasional. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memberikan layanan perpustakaan. Namun, teridentifikasi bahwa proses penciptaan pengetahuan di dalam diklat layanan kurang sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan peserta diklat. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan pengetahuan sesama peserta diklat, sesama SDM di penyelenggara diklat dan antara peserta diklat dan penyelenggara diklat. Kesenjangan pengetahuan tersebut tetap terpelihara seiring terselenggaranya diklat layanan. Upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut antara lain melalukan analisis kebutuhan diklat, evaluasi pascadiklat layanan dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit di pusat pendidikan dan pelatihan.

---

Library services have an important role in a library operation. The quality of library services determines the succesfull indicator of a library institution. For this reason, improving the quality of library services needs to be main priority for library institutions. One of the efforts to be done is to improve the quality of human resources through training, especially those assigned in library services. Library service training is a technical training that is managed by the Education and Training Cente of National Library of Indonesia. This training aims to increase the knowledge and skills of participants in providing library services. However, it was identified that the process of knowledge creation in the library service training was not in accordance with the expectations and needs of the training participants. It happens as knowledge gap among participants, among units in education and training centre, and also between participants and the training host (education and training centre) occur. Alternative efforts that could be done to fill in the gaps are conducting training need analysis, post training evaluation, and increasing the coordination and communication among units in the education and training centre."

"ISBN atau International Standard Book Number adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi yang diberikan secara unik tersebut berkaitan dengan perbukuan meliputi kode negara tempat buku diterbitkan, kode penerbit, dan kode judul buku. ISBN merupakan elemen esensial dalam produksi, distribusi, analisis penjualan, dan penyimpanan data bibliografi, serta memiliki arti penting dalam manajemen informasi di perpustakaan. Sejak dikembangkan pada tahun 1960-an, ISBN diterapkan di lebih dari 160 negara. Seiring dengan perkembangan jumlah penerbitan buku yang sangat pesat dan kemajuan teknologi informasi, telah dilakukan revisi struktural terhadap sistem penomoran ISBN, yakni perubahan dari ISBN 10 digit menjadi ISBN 13 digit. Bagaimana penerapan ISBN di Indonesia? Perpustakaan Nasional RI (Perpustakaan Nasional) sebagai badan nasional ISBN untuk Indonesia, menerapkan prosedur pemberian ISBN kepada setiap warga negara Indonesia, baik perseorangan, lembaga pemerintah, maupun penerbit swasta bagi hasil cipta karya atau karya yang berupa buku ataupun musik."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan digitalisasi koleksi manuskrip dan buku langka dilihat dari segi kebijakan dan praktiknya di Perpustakaan Nasional RI. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi telah diatur dalam UU No. 43 Tahun 2007 pasal 7d dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990. Kedua aturan tesebut belum mengatur digitalisasi secara eksplisit. Sedang pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa Bidang Transformasi digital mempunyai tugas melaksanakan pelestarian informasi bahan pustaka melalui alih media digital. Pelaksanaan digitalisasi di Perpustakaan Nasional RI sudah sesuai dengan SOP namun tidak dilaksanakan secara ketat bahkan terdapat beberapa prosedur tidak dilakukan karena keterbatasan waktu, peralatan, sarana dan prasarana. Hal tersebut mengakibatkan munculnya risiko bagi pustakawan dan bahan pustaka. Dalam praktiknya, pustakawan menyadari tujuan digitalisasi koleksi sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perpustakaan Nasional juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan pustakawan dengan mengikutkan mereka dalam seminar, workshop, diklat, dsb. Namun, pelatihan yang dimaksud belum dilaksanakan secara berkala. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam digitalisasi yaitu terkait dengan anggaran, peralatan, dan koordinasi yang kurang baik. Namun semua hal tersebut tidak menjadikan pustakawan patah semangat dalam melaksanakan tugasnya.

---

This research raises issue of digitization of manuscripts and rare books collection in terms of policy and practice at National Library of Indonesia. This research is using qualitative approach with case study method. Data was collected by interview, observation and document study. The results show that digitization policy has been regulated in Act No. 43 of 2007 Article 7d and Act No. 4 of 1990. Both rules have not explicitly regulate digitization. Meanwhile, the implementation is regulated in the Decree of the Director of National Library No. 3 of 2001 which states that Digital Transformation Division has the task of carrying out preservation of library material information through digital media transformation. Implementation of digitization at National Library of Indonesia is in accordance with SOP but not strictly implemented, there are even some procedures which are not performed because of time, equipment, facilities and infrastructure constraints. This condition results in risks for librarians and library materials. In practice, librarians are aware of the purpose of digitizing collections, thus they perform various ways to achieve the goal. National Library seeks to improve the ability of librarians by involving them in seminars, workshops, trainings and so on. However, the training has not been implemented on a regular basis. There are several problems that occur in digitization related to budget, equipment, and poor coordination. However, all these things do not discourage librarians in performing their duties. "

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan kebijakan preservasi koleksi peta di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Tujuan penelitian ini adalah mengindentifikasi penerapan kebijakan preservasi koleksi peta yang diterapkan di lapangan sehingga kendala penerapan kebijakan tersebut dapat dianalisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus yaitu wawancara mendalam kepada pihak yang terkait di dalam proses preservasi koleksi peta dan melakukan observasi yaitu berupa pengamatan secara langsung terhadap objek penilitian. Kebijakan preservasi yang diteliti adalah manajemen, sumber daya manusia, fasilitas serta anggaran yang berkaitan dengan presevasi peta. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam penerapan kebijakan preservasi koleksi peta di PNRI masih banyak kendala-kendala yang ditemui sehingga penerapan kebijakan belum berjalan secara optimal.

---

This study discusses the implementation of a policy on how to preserve a collection of maps in the National Library of the Republic of Indonesia (PNRI). The purpose of this study is to identify the implementation of a maps’ collection that applied in the object of research, so that contraints of the application can be analyzed. The approach used in this study is a qualitative case study method that is in-depth interviews to the relevant parties in the preservation map collection process’ and observation namely direct observation to the object. Preservation policies studied were management, human resources, facilities and budgets relating to the maps’ preservation. The results of the research revealed that the implementation of map colections’ preservation policy at PNRI are still having many obstacles so that the implementation of the policy has not run optimally."

"Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia sejak tahun2014 telah mengubah sebagian besar pola pembayaran pelayanan kesehatan di rumahsakit dari sistem fee for service menjadi prospective payment system berdasarkanpaket INA CBGs. Hal ini memberikan dampak terhadap rumah sakit, terutama rumahsakit milik pemerintah dan pemerintah daerah sebagai provider utama pelayanankesehatan tingkat lanjut. Diperlukan strategi yang fokus pada peningkatkan kinerjasecara terintegrasi untuk meminimalkan cost, merasionalisasi waste, sertameningkatkan efisiensi business process tanpa mengabaikan clinical pathway yangmengacu pada standar pelayanan profesi. Tujuan dari penelitian ini adalahmengetahui pengaruh pemberlakuan JKN terhadap kinerja rumah sakit umum daerahyang meliputi aspek kinerja keuangan dan hospital base rate. Penelitian dilakukanmenggunakan data laporan keuangan periode 2012 - 2015 dan data klaim BPJS untukmenghitung hospital base rate di dua RSUD tipe C di kabupaten Sukabumi. Selamaperiode 2012 - 2015 terjadi kenaikan dari total aset dan aset lancar, terutama kas dansetara kas sangat meningkat setelah pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional padatahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Peningkatan Aset disertai juga denganpeningkatan liabilitas. Peningkatan pendapatan layanan lebih tinggi setelahpemberlakuan JKN jika dibanding periode sebelumnya dan pendapatan dari APBDberkurang setelah pemberlakuan JKN di RSUD A. Sedangkan untuk komponen biayajustru peningkatannya lebih rendah setelah pemberlakuan Jaminan KesehatanNasional. Secara umum dilihat dari ratio keuangan, kinerja RSUD mengalamipeningkatan, terutama RSUD A. Case mix indeks meningkat baik pada rawat jalandan rawat inap di RSUD A, sedangkan di RSUD B case mix indek rawat inapmeningkat sedangkan rawat jalan menurun. Hospital Base Rate untuk rawat inap danrawat inap di kedua RSUD meningkat pada periode 2014 - 2015.

---

National Health Insurance NHI implementation in Indonesia since 2014 hastransformed most of the payment system in the hospital from fee for service into aprospective payment system based on INA CBGs. Necessary strategies formanagement hospital that focus on enhancing performance in an integrated tominimize cost, rationalize waste, and improve business process efficiency withoutneglecting clinical pathways refers to the standard of professional services. Thepurpose of this study was to determine the effect of the implementation of NHI on theperformance of district public hospitals were covering aspects of financialperformance and hospital base rate HBR . In order to conduct a financial analysisthis study uses financial statement period 2012 ndash 2015 and BPJS claims period 2014 2015 to calculate the HBR in two type C public hospitals in Sukabumi. During 2012 2015 there was an increase of total assets and current, primarily cash and cashequivalents greatly increased after NHI period in 2014. The increase in assets isaccompanied also by an increase in liabilities. Improved medical revenue after NHIperiod higher if compared to the previous period and revenues from the localgoverment budget APBD was reduced after NHI period. As for the expensesprecisely the increase is lower after NHI period. In general, if viewed from thefinancial ratios, the performance of hospitals has increased. Case mix index increasedon both outpatient visit and inpatient admission at District Hospital A, while inDistrict Hospital B case mix index increased on inpatient admission and decreased onoutpatient visit. Hospital Base Rate on inpatient admission and outpatient visit in bothhospital increased during 2014 2015."

"Liberalisasi di bidang pengadaan pemerintah masuk menjadi pembahasan negara maju dan berkembang dalam beberapa Persetujuan Perdagangan Internasional seperti Agreement on Government Procurement, Trans Pasific Partnership Agreement, dan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Indonesia belum ikut serta dalam ketiga persetujuan diatas. Indonesia memiliki beberapa kepentingan nasional untuk ikut serta di dalam persetujuan diatas, namun keikutsertaan tersebut juga memiliki dampak negatif. Tesis ini membahas mengenai tiga hal yaitu kebijakan Indonesia mengenai Pengadaan Pemerintah, kepentingan nasional dalam ikut serta di Persetujuan Pengadaan Pemerintah, dan implikasi hukum apabila Indonesia nantinya ikut serta. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode berusaha menyelaraskan ketentuan hukum internasional dengan hukum nasional yang berlaku dalam bidang pengadaan pemerintah untuk menjawab permasalahan pada tesis. Indonesia belum membuka akses pasar bebas terhadap bidang pengadaan pemerintah untuk produk barang/jasa dari negara lain. Apabila Indonesia membuka akses pasar bebas dalam pengadaan pemerintah, terdapat beberapa hal baik dan buruk yang akan berdampak pada kepentingan nasional. Selain itu juga terdapat beberapa implikasi hukum yang akan terjadi. Indonesia bukan tidak mungkin untuk ikut serta dalam Persetujuan Pengadaan Pemerintah, namun untuk itu pemerintah wajib mempertimbangkan apakah keikut sertaan ini lebih banyak memberikan sesuatu yang baik untuk kepentingan nasional atau bahkan lebih banyak memberikan hal yang buruk. Pemerintah juga memerlukan kesiapan yang matang untuk menghadapi liberalisasi pengadaan pemerintah sehingga keikut sertaan ini tidak akan membawa kerugian semata bagi kepentingan nasional.

---

In these recent years, the topic of Government Procurement liberalization is being discussed by developed and developing countries on International Trade Agreement such as Agreement on Government Procurement, Trans Pasific Partnership Agreement, and European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Indonesia has not participated yet in the above three agreements. There are several national interests of Indonesia if Indonesia participate in the above agreements, but such participation also has a negative impact. This thesis discusses about three questions i.e. the Indonesian policy on Government Procurement, Indonesian national interest of participating the Government Procurement Agreements, and the legal implications in case Indonesia participate on Government Procurement Agreements. The author uses the normative juridical method in trying to harmonize the provisions of international law with the applicable national law in the field of government procurement to answer the questions appear on the thesis. Indonesia has not open yet a free market access to the goods services of the government procurement from other countries. If Indonesia opens a free market access in government procurement, there are some good and bad things that will affect the national interest. There are also some legal implications that will occur. For Indonesia, it is not impossible to participate in the Government Procurement Agreements, however to participate in the Government Procurement Agreements, Indonesian government must consider whether this participation is giving more good or even giving more bad things to the national interest. The government also needs a mature readiness to deal with the liberalization of government procurement so that this participation will not only bring harm to the national interest of Indonesia."

"ISBN is an International Standard Book Number. The ISBN is a unique international identifer for monographic publication, assigning a number replaces the bandling of long bibliographic descriptive records. The objective of this study are to analyze of publsiher's staification on website wualty of ISBN online. the average yield of the overall perception and expectations of the publisher, the degree of conformity was 83.7%, this score is below the scale of 100%, which suggest that generally speaking, publisher are dissatisfied with the website quality. All attributes have a negative gap, the average gap was-0.6, which indicates that the overall perception that respondents have of the system is that performance scores lower than importance. To develop the findings of the IPA analysis, the created a prototype in accordance with the expectations of the publisher, the prototype was created using adobe dreamweaver cs6 and tested using black boc method . testing result showed that the prototype can fulfill all functional requirements"

"Masalah mengenai pentingnya penomoran standard buku pertama kali muncul pada akhir tahun 1965 ketika mata rantai perbukuan terbesar di Inggris yaitu W.H. Smith & Son Ltd. Mengumumkan bahwa mereka sedang mengarahkan sistem perbukuan yang dikendalikan oleh komputer. Untuk tujuan ini maka dipandang perlu untuk membuat sistem penomoran yang unik dan tidak dapat berubah-ubah yang dapat ditempatkan menurut sistem standard. Pada bulan Mei 1966, Prof. Gordon Foster melaporkan tentang perlunya sistem standard penomoran buku dengan mengatakan bahwa There is a clear need for the introduction Into the book trade of standard numbering... and substantial benefits will accrue to all parties therefrom. (Ada kebutuhan yang jelas akan pengenalan suatu penomoran standard bagi dunia perdagangan buku dan manf aat yang besar akan dirasakan oleh semua pihak). Kebutuhan akan penggunaan suatu sistem standard penomoran secara internasional pertama kali dibicarakan dalam International Conference on Book Market Research."