Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Kompetensi Penyidik Melalui Pemolisian Prediktif di Polres Jakarta Utara. Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kompetensi personel Polres Jakarta Utara belum optimal dalam menghadapi perubahan sosial, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kompetensi personel melalui pemolisian prediktif.Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori strategi yang meliputi ends, ways, dan means, serta teori pemolisian prediktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam peningkatan kompetensi personel adalah keterbatasan sumber daya dan kurangnya akses terhadap teknologi canggih serta data yang relevan. Strategi yang diusulkan mencakup penguatan pelatihan intensif dalam analisis data, kerjasama dengan lembaga ahli, alokasi sumber daya yang memadai, dan implementasi teknologi analisis data canggih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pemolisian prediktif yang terencana dan terkoordinasi dapat meningkatkan efektivitas Polres Jakarta Utara dalam menghadapi dinamika perubahan sosial. Saran praktis dan teoritis juga diberikan untuk memastikan keberhasilan strategi ini, termasuk pengembangan program pelatihan berkelanjutan, pembaruan kebijakan berbasis bukti, dan penelitian lebih lanjut dalam bidang pemolisian prediktif.

---

This research is motivated by the problem of Investigator Competency Through Predictive Policing at the North Jakarta Police. Therefore, the aim of this research is to identify factors that cause the competence of North Jakarta Police personnel to not be optimal in facing social change, as well as to formulate strategies to increase personnel competence through predictive policing.

This research approach uses qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation studies. The data obtained was analyzed using strategy theory which includes ends, ways and means, as well as predictive policing theory.

The research results show that the main obstacles in increasing personnel competency are limited resources and lack of access to advanced technology and relevant data. The proposed strategy includes strengthening intensive training in data analysis, collaboration with expert institutions, allocation of adequate resources, and implementation of advanced data analysis technologies. This research concludes that the implementation of planned and coordinated predictive policing can increase the effectiveness of the North Jakarta Police in dealing with the dynamics of social change. Practical and theoretical suggestions are also provided to ensure the success of this strategy, including the development of ongoing training programs, evidence-based policy updates, and further research in the area of predictive policing"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pencegahan kejahatan melalui pendekatan komunitas di daerah pemukiman RT 003, 004, dan 005, RW 001, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur dalam mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor. Daerah pemukiman tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena frekuensi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang cukup tinggi, dan daerah tersebut memiliki wilayah akses yang terbuka. Tujuan penelitian ini untuk memberikan saran tentang upaya pencegahan kejahatan berbasis komunitas dalam permukiman yang dapat mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor di daerah permukiman Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur. Hal tersebut untuk meningkatkan partisipasi warga komunitas. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara tidak terstruktur, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol sosial informal masih belum berjalan dalam warga komunitas dikarenakan minimnya aksi kolektif. Kemudian, aspek penjagaan yang efektif serta kurangnya informasi terkait fungsi dan keberadaan pemolisian komunitas juga berdampak pada penjagaan di lingkungan yang belum maksimal. Penelitian ini menyarankan bahwa warga komunitas yang berperan sebagai wadah kolaborasi dalam pemolisian komunitas masih memerlukan bimbingan dan kerjasama dengan pihak polisi agar dapat menghasilkan pemolisian komunitas yang berjalan optimal.

---

ABSTRACTThis study discusses crime prevention through community approaches in RT 003, 004 and 005, RW 001, residential areas of Duren Jaya, East Bekasi in anticipation of motorcycle theft. The residential area was chosen as the research location due to the high frequency of the occurrence of motorcycle theft, and open access of the area. The purpose of this study is to provide advice on community-based crime prevention efforts in settlements that can anticipate motorcycle theft in residential areas of Duren Jaya, East Bekasi. This is mean to increase community participation. Using qualitative methods through unstructured interviews, the findings of this study indicate that informal social control is still not running within the community due to the lack of collective action. Then, aspects of effective safeguards and lack of information regarding the function and existence of community policing also have an impact on safeguards in an environment that is not yet optimal. This study suggests that community members who act as collaborative institutions in community policing still in need of guidance and collaboration with the police to conduce optimal community policing."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi JawaBarat pada tahun 2010. Kriminalitas terjadi di semua tempat yang mempunyaikarakteristik tertentu.. Pencurian Kendaran bermotor merupakan kriminalitas yangtinggi tingkat kejadiannya tetapi dengan tingkat penyelesainnya rendah. Para pelakucenderung melakukan aksi jahat mereka pada tempat yang mempunyai targetpotensial serta memudahkan untuk melarikan diri.Variabel yang digunakan pada penelitan ini adalah Jumlah Penduduk, KepadatanPenduduk, Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Jumlah Tenaga KeamananTerlatih, Kerapatan Jalan, Jumlah Pos Kemananan, Rasio Polisi terhadap JumlahPenduduk, Rasio Polisi terhadap Luas Wilayah dan Jumlah Pencurian KendaraanBermotor. Metode analisa yang digunakan adalah analisa spatial berupa overlay petadan analisa statistik.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa wilayah tempat kejadian pencurian kendaraanbermotor memiliki kecenderungan, semakin tinggi Jumlah Penduduk, KepadatanPenduduk, Kepemilikan Kendaraan Bermotor, dan Kerapatan Jalan maka semakinbanyak kendaraan bermotor yang dicuri. Semakin tinggi Jumlah keamanan terlatih,pos keamanan, rasio polisi dan kepadatan polisi maka semakin sedikit kendaranbermotor yang dicuri. Berdasarkan analisa statistik dapat ditunjukkan bahwakepemilikan kendaraan bermotor merupakan faktor yang paling menentukanpencurian kendaraan bermotor, diikuti oleh kerapatan jalan.

---

AbstractThis thesis is discussing the motor vehicle theft in Bekasi, West Java in 2010.Criminality happens in places with certain characteristics. Motor vehicle theft is acrime with high incidence rate, but the investigation completion is low. Theperpetrator usually picks the place with potential targets and easy access to escape.The variables used in this research are population, population density, total motorvehicle ownership, total trained security personnel, road density, total security post,police personnel to population ratio, police personnel to area ratio, and total motorvehicle theft. The method analysis is spatial analysis in form of map overlay andstatistics analysis.The result of this research claimed that crime scene of motor vehicle theft have somepropensities, the higher the population, population density, total motor vehicleownership, and road density the higher the number of motor vehicle stolen. Thehigher the total trained security personnel, total security post, police personnel topopulation ratio the lower the number motor vehicle stolen. Based on statisticsanalysis, it is showed that total motor vehicle ownership is the most determiningfactor of motor vehicle theft, followed by road density factor."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan knowledge sharing terhadap kinerja penyidik di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dengan beban kerja sebagai variabel moderasi. Kejahatan siber yang berkembang pesat menuntut penyidik yang kompeten dan berbagi pengetahuan yang efektif untuk meningkatkan kinerja kolektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei kepada penyidik dan analisis data melalui regresi berganda dan analisis moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif signifikan sebesar 40,7% terhadap kinerja penyidik. Knowledge sharing juga berpengaruh positif, menyumbang 25,3% dari varians kinerja. Beban kerja memoderasi hubungan ini, dimana dampak positif kompetensi terhadap kinerja menurun menjadi 16,6% dan dampak knowledge sharing menjadi 14,0% ketika beban kerja tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen beban kerja yang efektif diperlukan untuk memaksimalkan manfaat kompetensi dan knowledge sharing dalam meningkatkan kinerja penyidik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang determinan kinerja dalam penegakan hukum dan memberikan wawasan praktis untuk meningkatkan efektivitas investigasi kejahatan siber melalui pengembangan kompetensi dan pembudayaan berbagi pengetahuan.

---

This research aims to analyze the influence of competence and knowledge sharing on the performance of investigators at the Cyber ​​Sub-Directorate of the Criminal Investigation Department of Polda Metro Jaya, with workload as a moderating variable. Rapidly growing cybercrime demands competent investigators and effective knowledge sharing to improve collective performance. This research uses a quantitative approach with a survey of investigators and data analysis through multiple regression and moderation analysis. The research results show that competence has a significant positive influence of 40.7% on investigator performance. Knowledge sharing also has a positive effect, accounting for 25.3% of the variance in performance. Workload moderates this relationship, where the positive impact of competence on performance decreases to 16.6% and the impact of knowledge sharing becomes 14.0% when workload is high. These findings indicate that effective workload management is needed to maximize the benefits of competency and knowledge sharing in improving investigator performance. This research contributes to the understanding of the determinants of performance in law enforcement and provides practical insights for increasing the effectiveness of cybercrime investigations through competency development and the cultivation of knowledge sharing."

"Berbagai permasalahan masih ditemukan dalam pelaksanaan pelatihan Penyidik Reserse Kriminal yang menyebabkan pelatihan tersebut tidak efektif, hal tersebut mengindikasikan proses analisis kebutuhan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan belum terlaksana dengan baik, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap analisis kebutuhan pelatihan penyidik Reserse Kriminal di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri sesuai indikator analisis kebutuhan Noe (1999). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kebutuhan pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri belum menggambarkan kebutuhan akan pelatihan yang sebenarnya ahl ini disebabkan dalam analisis organisasi yang dilakukan belum terlaksana dengan baik dikarenakan dalam menyusun kebijakan pendidikan dan pelatihan tidak melibatkan seluruh anggota Polri selain itu dukungan kepada anggota untuk mengaplikasiakan ilmu yang didapat dalam pekerjaan masih sangat kurang serta minimnya dukungan anggaran pelatihan.  Analisis tugas yang selama ini dilakukan hanya mempertimbangkan pemenuhan persyaratan penyidik dan juga mempertimbangkan tindak pidana yang sedang marak terjadi dan yang menjadi atensi pimpinan, penilaian terhadap tugas yang menjadi tanggung jawab penyidik belum dijadikan bahan pertimbangan penyusunan program pendidikan dan pelatihan. Analisis individu belum dilakukan, karena penilaian kompetensi anggota dan penilaian kinerja anggota belum dijadikan petimbangan dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan.

---

Various problems were still found in the implementation of the Criminal Investigator Training which caused the training to be ineffective, indicating that the needs analysis process carried out before the training had not been carried out properly, therefore this study aimed to analyze the Criminal Investigator investigator training needs analysis in The National Police Education and Training Institute is in accordance with the indicators of needs analysis Noe (1999). This study uses a post-positivist approach, data collection is done by document studies and interviews which are then analyzed data. The results showed that the training needs analysis carried out by the National Police Education and Training Institution had not yet described the training needs that ahl actually caused because the organization`s analysis had not been carried out properly because the education and training policies did not involve all members of the National Police. members to apply the knowledge acquired in the work are still very lacking and the lack of training budget support. Analysis of the tasks that have been carried out only consider the fulfillment of investigators' requirements and also consider criminal offenses that are rampant and those that are at the attention of the leadership, the assessment of the tasks that are the responsibility of investigators has not been taken into consideration in preparing education and training programs. Individual analysis has not been carried out, because the assessment of members competencies and the assessment of member performance has not been taken into consideration in the preparation of education and training programs."

"Tesis ini bertujuan menunjukkan proses pengambilan keputusan penyidik dalam menentukan penahanan atau tidak melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana di Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam tesis ini, perilaku penyidik yang terdiri dari interaksi antar penyidik maupun antara penyidik dengan penyidik pembantu, dilihat dan diperlakukan sebagaimana kenyataan apa adanya, yaitu dalam kaitannya dan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi dalam pengambilan keputusan penahanan tersangka. Metodologi difokuskan pada pengamatan pola perilaku penyidik dalam proses pengambilan keputusan- untuk menahan tersangka,- agar dapat memahami makna dari gejala kasus-kasus pengambilan keputusan oleh penyidik. Oleh karena mengamati satu gejala keputusan penyidik dalam menentukan penahanan tersangka itu tidak cukup, sehingga perlu mengamati pola perilaku penyidik dalam memutuskan penahanan terhadap tersangka. Kasus-kasus dipilih secara acak, tidak ditentukan karena adanya kategori-kategori tertentu, namun semata-mata didasari oleh kasus-kasus yang dapat saya ikuti secara terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan penahanan oleh penyidik tidak dapat dipandang sebagai keputusan yang berdiri sendiri, namun ada kaitannya dengan pluralistik tindakan dalam sistem peradilan pidana yang harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana. Keputusan penahanan tersangka oleh penyidik dipengaruhi oleh pengetahuan, nilai-nilai, pengalaman penyidik yang saling mempengaruhi dan menjadi pertimbangan maupun motivasi penyidik dengan mengacu pada interpretasi atas aturan-aturan yang ada dalam KUHAP dan berbagai peraturan pidana lainnya dalam memutuskan penahanan tersangka untuk tujuan tertentu. Tesis ini berisi tulisan yang saya susun dalam enam bab: bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, kerangka teori, kajian kepustakaan, dan hipotesis, serta metodologi; bab dua tentang gambaran umum Polres Metro Jakarta Selatan yang terdiri dari kedudukan dan tugas Polres Metro Jakarta Selatan, situasi Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Selatan, data kriminalitas, dan kegiatan penyidikan; bab tiga tentang bukti permulaan yang cukup, aturan penahanan terdiri dari tempat penahanan, alasan, syarat, wewenang, lamanya, dan jenis penahanan, serta penangguhan penahanaan dan surat perintah penahanan; bab empat tentang pemeriksaan kasus yang berisi tentang pemeriksaan pendahuluan, pemanggilan dan penangkapan, pemeriksaan tersangka, laporan hasil pemeriksaan, dan gelar perkara: bab lima tentang keputusan penahanan yang merupakan data dan analisa hasil penelitian terdiri dari keputusan penahanan untuk tujuan proses peradilan pidana, keputusan untuk tidak melakukan penahanan, keputusan penahanan untuk tujuan tidak diproses dalam peradilan pidana, dan keputusan penangguhan penahanan; bab enam merupakan kesimpulan dari tesis."

"Kotamdaya Tanggerang merupakan daerah perkotaan yang memiliki angka kejadian curanmor yang relatif tinggi, karena kasus curanmor menempati peringkat teratas sebagai kasus yang paling banyak terjadi di Kotamdaya Tangerang pada periode 1995-1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola persebaran curanmor sehubungan dengan struktur kota di Kotamdaya Tangerang tahun 1994, 1996, dan 1998. Variabel yang digunakan adalah variabel terikat yaitu jumlah curanmor dan lokasi kejadian curanmor, dan variable bebas yaitu deliniasi struktur kota yang meliputi daerah urban, daerah peralihan dan daerah non urban."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji masalah interaksi dan perlakuan petugas penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas penyidik (Polri) pada satuan reserse Polwiltabes Surabaya, khususnya yang dilakukan oleh petugas penyidik yang tergabung dalam unit kejahatan kekerasan.Kajian dalam tesis ini mencoba mengangkat dua hal pokok, yaitu tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses interaksi dan perlakuan petugas penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana khususnya dalam proses pemeriksaan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses pemeriksaan yang dilakukan. Adapun faktor-faktor tersebut adalahPertama, adanya faktor-faktor yang mernpengaruhi secara positif terhadap interaksi dan perlakuan yang dilakukan oleh petugas penyidik, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar. Adapun faktor-faktor tersebut ialah : 1) Adanya kesamaan nilai, tekad dan semangat dari setiap petugas penyidik untuk dapat memberantas setiap pelaku tindak pidana, khususnya terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta adanya motivasi dan kesamaan pandang tentang pentingnya arti keamanan dan ketertiban. ( 2 -) Adanya sikap disiplin, kepatuhan dan tanggung jawab dari setiap petugas penyidik unit kejahatan kekerasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kedua faktor tersebut menjadi pendorong bagi petugas penyidik untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dalam arti bahwa petugas penyidik dapat melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar.Kedua, Adanya faktor-faktor yang secara negatif berpengaruh terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh petugas penyidik, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap proses interaksi dan perlakuan petugas penyidik dalam proses pemeriksaan yang dilakukan, akibatnya proses pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :(1) Kurangnya pemahaman dan penguasaan terhadap tehnik dan metode pemeriksaan yang dimiliki oleh petugas penyidik;(2) Rendahnya derajad kepekaan ( sensitivitas ) petugas penyidik dan(3) Adanya dampak negatif dari struktur organisasi satuan reserse yang ada saat ini.Kurangnya pemahaman dan penguasaan terhadap tehnik dan metode pemeriksaan yang dimiliki oleh petugas penyidik. Di dalam melaksanakan pemeriksaan, tehnik dan metode pemeriksaan merupakan sarana bagi petugas penyidik untuk dapat melakukan hubungan dan komunikasi dengan tersangka pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa. Dengan tidak dikuasainya tehnik dan metode pemeriksaan dengan baik, maka proses pemeriksaan yang dilakukan akan menjurus kepada pemeriksaan yang hanya mendasarkan kepada kesewenang-wenangan atau pemeriksaan yang berdasarkan kepada kekuasaan petugas belaka. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pemeriksaan yang baik dan benar, maka perlu meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap tehnik dan metode pemeriksaan yang dimiiiki oleh petugas penyidik dengan memberi kesempatan kepada mereka ( petugas penyidik ) yang belum mengikuti pendidikan kejuruan reserse untuk mengikuti pendidikan kejuruan atau melakukan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya.Rendahnya derajad kepekaan ( sensitivitas) dari petugas penyidik. Apabila petugas penyidik tidak lagi memiliki kepekaan terhadap perubahan sikap masyarakatnya maupun terhadap penggunaan kekerasan yang dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang diperiksa, maka dalam melaksanakan proses pemeriksaan tersebut mereka akan cenderung untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap kewenangan atau kekuasaan yang mereka miliki. Penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, ancaman kekerasan, sehingga membuat tersangka merasa takut atau bahkan penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap pelanggaran hak-hak azasi tersangka. Akibatnya proses pemeriksaan yang mereka lakukan disamping tidak profesional, juga tidak akan sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar, karena keterangan, pengakuan atau kejelasan tentang terjadinya tindak pidana yang didapat petugas pemeriksa dari tersangka ( yang diperiksa ) tersebut adalah keterangan atau pengakuan yang terpaksa diberikan, sehingga tidak dapat dijamin kebenarannya.Adanya dampak negatif dari struktur organisasi satuan reserse yang ada saat ini. Organisasi adalah merupakan wadah atau tempat untuk meyelenggarakan berbagai kegiatan dengan penggambaran yang jelas tentang herarkhi kedudukan, jabatan serta saluran wewenang dan pertanggungan jawab. Akan tetapi didalam struktur organisasi satserse Polwiltabes yang ada saat ini justru memiliki dua unit yang mempunyai kegiatan yang nyaris hampir sama, akibatnya keberadaan dua unit tersebut mendorong timbulnya rasa kecewa atau mendorong terjadinya konflik-konflik diantara anggotanya. Dengan timbulnya konflik-konflik dan rasa kecewa diantara para petugas penyidik tersebut, maka akan mendorong pula dilakukannya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang mereka ( petugas penyidik ) dimiliki. Dengan demikian, maka struktur organisasi satserse yang ada saat ini justru merupakan penghambat terlaksananya proses pemeriksaan yang sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar."