Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2 adalah rumah sakit berbentuk kapal yang dalam pelaksanaan operasionalnya membutuhkan tata kelola rumah sakit. Konsep tata kelola rumah sakit yang digunakan merujuk kepada Permenkes No. 33 tahun 2023 sebagai rujukan utama seluruh pelaku rumah sakit kapal/apung Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsep dan tata kelola RS Apung Nusa Waluya 2 dan implementasinya atas Permenkes No. 33 tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, untuk menemukan konsep tata kelola RS Apung Nusa Waluya 2. Hasil penelitian menunjukkan RS Apung Nusa Waluya 2 secara regulasi memenuhi standar perundang-undangan, di aspek lain hampir menyerupai tata kelola rumah sakit di daratan. Faktor yang menjadi pembanding antara lain regulasi, good governance, bentuk pelayanan, SDM, sarpras, pendanaan, dan patient safety. Usulan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah terkait pendokumentasian dan penyusunan  panduan tata kelola rs apung.

---

The Nusa Waluya 2 Floating Hospital is a ship-shaped hospital whose operational implementation requires hospital management. The hospital governance concept used refers to Minister of Health Regulation no. 33 year 2023 as the main reference for all floating hospital executant. The objective of this research is to get the information of the concept and the governance of the Nusa Waluya 2 Floating Hospital and its implementation of Minister of Health Regulation No. 33 of 2023. This qualitative study adopts a case study approach to discover the concept of governance of the Nusa Waluya Floating Hospital 2. The research finding is that the Nusa Waluya 2 Floating Hospital already in accordance to regulatory standards, in other aspects it almost resembles land-hospital governance. Contributing factors related to regulations, good governance, forms of service, human resources, infrastructure, funding, and patient safety. The proposed follow-up actions that can be carried out are related to documentation and preparation of floating hospital management guidelines."

"Pergeseran skema pembayaran biaya kesehatan ke rumah sakit telah bergeser dari majoritas biaya sendiri dibayar tunai ke pembayaran melalui pihak penyelenggara jaminan kesehatan, yang menyebabkan rumah sakit harus mengelola piutang dengan baik karena penerimaan pendapatan rumah sakit dibayar non-tunai. Keterlambatan pembayaran piutang dan atau kegagalan pengelolaan piutang dapat mempengaruhi posisi arus kas, yang kalau ini berlanjut mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui posisi gambaran piutang pada pasien jaminan kesehatan di RSU Famili Husada periode tahun 2015-2016 dimana rumah sakit telah memutuskan untuk melayani pasien BPJS Kesehatan. Selain itu perlu juga diketahui jumlah piutang dan kebijakan pemberian kredit yang ada agar dapat dijadikan masukan untuk perbaikan manajemen kedepan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan seluruh pegawai yang bekerja di bagian keuangan, kasir, front office dan manajemen, sebanyak 14 orang sebagai informan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipan, kemudian dianalisis menggunakan content analysis.Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan saldo piutang pasien rawat inap pasien jaminan kesehatan pada tahun 2015-2016 terutama untuk pasien JKN yaitu dari sebasar 17% meningkat menjadi 30,66%, sedangkan rata-rata persentase pembayaran piutangnya sebesar 45% yang artinya pembayaran piutang dari pasien BPJS Kesehatan belum lancar sehingga bila ini tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terganggunya arus kas dan akhirnya kegiatan opreasional rumah sakit pun terganggu. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah piutang rumah sakit terdapat ketebatasan secara kuantitas maupun kualitas dari sumber daya manusia dalam pengelolaan piutang; belum ada standar prosedur operasional yang mengatur secara khusus tentang pemberian kredit dan kebijakan pengumpulan piutang. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian kredit dan penagihan piutang yang berlaku, evaluasi beban kerja petugas pengelola piutang dan lakukan pelatihan-pelatihan khusus di bidangnya, serta lakukan pendekatan pada pihak debitur.

---

The shift in health-care payment schemes to hospitals has shifted from the majorities of their own expenses paid in cash to payments through health insurance providers, which causes hospitals to manage receivables well because hospital revenue is paid non-cash. Delinquent receivables and / or failure of receivables management may affect cash flow position, which if this continues to result in disruption of hospital operations. The purpose of this study is to know the position of the description of receivables in health insurance patients at RSU Famili Husada period 2015-2016 where the hospital has decided to serve the patient BPJS Health. In addition, it is also necessary to know the amount of receivables and lending policies available to be used as input for future management improvement.This research uses qualitative descriptive research method by involving all employees who work in finance, cashier, front office and management, as many as 14 people as informant. Data were collected by in-depth interview technique and participant observation, then analyzed using content analysis. The results show that there is an increase in the balance of accounts receivable of patient in health care patient in 2015-2016 especially for JKN patient that is from sebasar 17% increase to 30,66%, whereas the average of payment percentage of receivable equal to 45% which mean payment of receivable from patient BPJS Health has not been smoothly so that if it is not managed properly will cause disruption of cash flow and finally hospital operational activities were disrupted. The conclusion can be made that in line with the increase of the number of hospital receivables there are limitations in quantity and quality of human resources in the management of receivables; there is no standard operating procedure that specifically regulates the provision of credit and collection policy of receivables. Based on the result of this research, it is suggested to evaluate the crediting policy and receivable billing, evaluation of workload of receivable management officer and do special training in the field, and approach the debtor."

"ABSTRAKNama :Nancy Bumbunan M SiraitProgram Studi :Kajian Administrasi Rumah SakitJudul :Implementasi Tata Kelola Badan Layanan Umum di 3 RSBhayangkara PolriPembimbing :Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH.Badan Layanan Umum BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentukuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kepolisian NegaraRepublik Indonesia selaku lembaga yang bertugas untuk melaksanakan penegakanhukum, menjalankan reformasi birokrasi di bidang pelayanan kesehatan khususnya yangdilaksanakan oleh RS Bhayangkara kepada masyarakat menjadi bagian yang terintegrasidari reformasi birokrasi Polri. Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2005 serta PerkapNomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit diLingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai titik tolakpembentukan Satker BLU di lingkungan Polri Rumkit Bhayangkara . Tujuan penelitianini untuk menganalisa implementasi kebijakan tata kelola Badan Layanan Umum diRumah Sakit Bhayangkara Polri.Penelitian dilakukan melalui analisis data sekunder dan wawancara mendalam dengankepala rumah sakit dari perwakilan 3 RS yaitu RS Bhayangkara Tk. II Sartika AsihBandung, RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu, dan RS Bhayangkara Tk IV SespimaCiputat,dan pembina layanan kesehatan Kepolisian Pusat, perwakilan DitjenPerbendaharaan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Yankes KementerianKesehatan, dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancaramendalam dan observasi telaah dokumen Dan didapatkan hasil bahwa Rumah SakitBhayangkara Polri yang sudah BLU memberikan efek positif, dimana RS menjadi lebihfleksibel untuk mengembangkan layanannya, sehingga terjadi peningkatan pendapatanrumah sakit, implementasi tata kelola BLU di RS Bhayangkara telah berjalan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pada telaah dokumenmasih ditemukan beberapa ketidaklengkapan berupa bukti evaluasi dari pelaksanaankegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh pengawas internal maupundewan pengawas, PPK-BLU yang diterapkan di RS Bhayangkara sesuai dengan UUNomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 20 ayat 3, dan implementasi tatakelola BLU Di RS Bhayangkara menurut 10 unsur yang terkait secara garis besar sudahberjalan baik sesuai dengan asas BLU.Hal-hal yang harus dipersiapkan RS Bhayangkara untuk menjadi BLU yaitumeningkatkan layanan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit,melakukan persiapan seperti persyaratan substantif, teknis, dan adminitratif seperti yangtercantum pada PP Nomor 23 tahun 2005 pada pasal 4, memberi pemahaman danedukasi kepada seluruh personil rumah sakit akan pelaksanaan BLU di Rumah SakitBhayangkara Polri.Kata kunci : Badan Layanan Umum, RS Bhayangkara Polri, implementasi, tata kelola

---

ABSTRACTName Nancy Bumbunan M SiraitStudy Program Kajian Administrasi Rumah SakitTitle Implementation of Public Service Agency Management at 3Bhayangkara Polri HospitalCounsellor Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH.Public Service Agency BLU is a government agency established to provide services to thepublic in the form of providing goods and or services sold without prioritizing profit andin carrying out its activities based on efficiency and productivity principles. The Police ofthe Republic of Indonesia as an institution in charge of enforcing the law, carrying outbureaucratic reforms in the field of health services especially implemented by BhayangkaraHospital to the community become an integrated part of the reform of the policebureaucracy. With the issuance of Government Regulation of the Republic of IndonesiaNumber 23 Year 2005 and Regulation of Chief of Police Number 3 Year 2010 on HospitalFinancial Management System in the Police Environment of the Republic of Indonesia isthe starting point of the formation of BLU Work Unit within Polri RumkitBhayangkara .The purpose of this research is to analyze the implementation of governancepolicy of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital.The study was conducted through secondary data analysis and in depth interviews with thehead of the hospital from a representative of 3 RS, Bhayangkara Tk. II Sartika AsihBandung, Bhayangkara Hospital Tk. III Bengkulu and Bhayangkara Tk IV Sespima CiputatHospital, and the Central Police healthcare supervisor, the Directorate General of Treasuryat the Ministry of Finance, the Directorate General of Yankes of the Ministry of Health, andrepresentatives of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. Thisresearch used qualitative method through in depth interview technique and observation ofdocument review And it was found that Bhayangkara Polri Hospital which has BLU givepositive effect, where the hospital become more flexible to develop its service, so that thereis an increase of hospital 39 s income, the implementation of BLU governance in BhayangkaraHospital has been run in accordance with the provisions of the laws and principlesapplicable to the BLU. Although in the document review still found some incompleteness inthe form of evidences of evaluation of the implementation of monitoring and evaluationactivities conducted by internal supervisors and supervisory boards, PPK BLU applied inBhayangkara Hospital in accordance with laws and regulations as in Law No. 44 of 2009about hospitals in article 20, paragraph 3, and implementation of BLU governance InBhayangkara Hospital according to 10 related elements in outline has been running well inaccordance with the principle of BLU.The things that must be prepared by Bhayangkara Hospital to become BLU is to improvethe service, so that there is an increase of hospital income, perform preparation such assubstantive, technical, and administrative requirements as stated in PP No. 23 year 2005 onarticle 4, giving understanding and education to all hospital personnel will implement theFinancial Management of Public Service Board at Bhayangkara Polri HospitalKeywords Public Service Agency BLU , Bhayangkara Polri Hospital, implementation"

"Rumah sakit merupakan suatu institusi pemberi pelayanan jasa kesehatan dengan sumber daya dan sarana prasarana yang spesifik dalam bidang kesehatan. Salah satu syarat klasifikasi dan perijinan rumah sakit sesuai dengan undang undang rumah sakit no. 44 tahun 2009 pasal 24, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Permenkes No. 56 tahun 2014 jelas disebut bahwa rasio perawat : bed adalah 2 : 3. Dengan jumlah proporsi terbanyak di rumah sakit, maka perawat merupakan salah satu sumber daya manusia terpenting yang dimiliki rumah sakit yang sangat berpotensi menentukan keberhasilan pencapaian visi misi suatu rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan tenaga perawat secara ilmiah menggunakan metode Ilyas dan Douglas dengan metode work sampling pada ruang perawatan dewasa di Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian operasional yang tergolong penelitian deskriptif dengan analisa data kuantitatif. Bila yang menjadi dasar pembagiannya adalah waktu kontak peneliti/pengamat dengan populasi/ sampel penelitian maka penelitian ini termasuk penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat di ruang perawatan dewasa Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang yang berjumlah 25 orang, terdiri dari 18 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. Hasil penelitian dengan tekhnik work sampling terhadap kegiatan perawat terbagi menjadi empat jenis kegiatan, yaitu kegiatan produktif langsung (40%), kegiatan produktif tidak langsung (32%), kegiatan tidak produktif (9%) dan kegiatan pribadi (19%). Berdasarkan data, maka dapat diketahui seberapa besar persentase beban kerja tiap-tiap shift jaga, yaitu shift pagi (88,88 %), shift sore (83,92 %) dan shift malam (57,84 %). Dari hasil penelitian, formula Ilyas dan Douglas pada awalnya terdapat perbedaan hasil pada formula Ilyas didapatkan kebutuhan perawat 25 orang, sedangkan menggunakan metode Douglas didapatkan kebutuhan perawat hanya 18 orang. Akan tetapi setelah dilakukan koreksi pada kedua metode tersebut, didapatkan hasil yang sama, yaitu 30 perawat. Perlu dilakukan penelitian lain mengenai kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh perawat di ruang tersebut, sehingga dapat diketahui dengan pasti apakah beban kerja yang tinggi disebabkan memang karena tingginya beban kerja atau dikarenakan kegiatan yang dilakukan tidak efisien.

---

The hospital is an institution providing health services with resources and infrastructure specifically in the health sector. One of the conditions for classification and licensing of hospitals is in accordance with article 24 of act number 44 of 2009 on hospital, which was further regulated in Minister of Health Regulation number 56 of 2014 on Classification and Licensing of Hospital, clearly stated that nurse: bed ratio is 2 : 3. With the highest proportion in hospitals, nurses are one of the most important human resources owned by hospitals that have the potential to determine the success of achieving a hospital vision and mission. The purpose of this study was to determine the needs of nurses scientifically using the Ilyas and Douglas method with a work sampling method in the adult care room at the At-Taqwa Gumawang Islamic Hospital. This research is a type of operational research classified as descriptive research with quantitative data analysis. If the basis for the division is the time of contact of the researcher/ observer with the population/ sample of the study, this study is a cross sectional study. The population in this study were nurses in the adult care room at the At-Taqwa Gumawang Islamic Hospital, which numbered 25 people, consisting of 18 women and 7 men.

The results of research with work sampling techniques on nurse activities are divided into four types of activities, namely direct productive activities (40%), indirect productive activities (32%), unproductive activities (9%) and personal activities (19%). Based on the data, it can be seen how much the percentage of workload each shift, namely the morning shift (88.88%), the afternoon shift (83.92%) and the night shift (57.84%). Based on the results of the research, the Ilyas and Douglas formulas have different results. In the Ilyas formula, there were 29 nurses needs, while the Douglas reguires only 18 nurses needs. But after correction, they had the same results (30 nurses). Other research needs to be done about the quality of work carried out by nurses in the room, so that it can be known with certainty whether a high workloads is due to high workloads or because the activities carried out are inefficient."

"ABSTRAKLatar belakang: Kunjungan wisatawan yang semakin meningkat memberikan pengaruh pada resiko penyebaran penyakit oleh wisatawan. Pelayanan kesehatan bagi wisatawan merupakan hal yang diperlukan ketika seseorang ingin berwisata. Hal tersebut tentunya diperlukan suatu kesiapan bagi rumah sakit yang ada di Bali untuk menanganinya, salah satunya menyesuaikan standar pelayanan kesehatan untuk wisatawan mancanegara, yakni berstandar Travel Medicine.Tujuan penelitian: Menganalisis Kesiapan Rumah Sakit di Bali Dalam Penerapan Layanan Travel Medicine.Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Validasi menggunakan triangulasi sumber dan metode (wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen).Hasil: Belum terpenuhinya beberapa faktor input dalam penerapan layanan Travel Medicine. Selain itu, faktor process belum berjalan dikarenakan belum terpenuhinya beberapa faktor input dan penerapan model pelayanan yang berbeda dengan layanan Travel Medicine.Kesimpulan: Dari segi kualifikasi, ketiga rumah sakit yang menjadi objek penelitian; RSUP Sanglah, BROS dan BaliMed belum siap menerapkan layanan Travel Medicine.

---

ABSTRACTBackground: Increasing tourist visits impact on the risk of disease spread. Thus, health care for tourists is important. This certainly requires a readiness for hospitals in Bali to handle it, one of which is to adjust the standard of health services for foreign tourists, namely the standard of Travel Medicine.Research Objectives: Analyzing Hospital Readiness in the Implementation of Travel Medicine Services in Bali.Method: This study uses qualitative methods. Validation uses source and method triangulation (in-depth interviews, observation and document review).Results: Several input factors had not been fulfilled in implementing travel medicine services. In addition, the process factor had not been implemented due to the lack of fulfillment of several input factors and the implementation of service models which were different from travel medicine services.Conclusion: In terms of qualifications, Sanglah Hospital, BROS and BaliMed were not ready to implement Travel Medicine services."

"RSUD Haji Abdul Manap merupakan satu-satunya rumah sakit tipe C yang memberikan pelayanan CST (Care, Support and Treatment) untuk ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) di Kota Jambi, namun 5 tahun terakhir trend utilisasi klinik CST cenderung menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pelayanan klinik CST yang perperan dalam penurunan utilitas layanan klinik CST RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi yang akan dijadikan dasar rekomendasi pemecahanan masalah terkait Penelitian mengunakan desain kualitatif dengan metode deskriftip analitik. Pengambilan sampel dengan purposive sampling, data primer dari observasi dan wawancara mendalam dengan key informan yaitu tim menajemen (3 orang), tim klinik CST (7orang), ODHA(18 orang) dan konselor sebaya (8 orang) serta FGD (Focus Group Discussion). Data sekunder diperoleh dari telah dokumen terkait Klinik CST. Validitas dan realibilitas data dilakukan Triangulasi metode dan sumber. Hasil yang didapat adalah komitmen, monitoring dan evaluasi terutama dari pimpinan RS terhadap klinik CST belum maksimal. Program PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Kerja) belum berjalan. Alokasi anggaran masih terbatas, pemeriksan CD4(Helper-T- cell) sudah ada tapi catrige expired, ruang CST nyaman. Kebijakan terkait layanan CST belum jelas. SPO (Standar Prosedur Operasional) layanan belum lengkap, tidak ada indikator kinerja, sosialisasi SPO belum baik, pelaksanakan SPO belum optimal terutama pelaksanaan SPO pengobatan ARV(Anti Retro Viral) dan konseling. Waktu tunggu lama (> 2 jam) terutama di rekam medis, manajemn belum memahami prosedur pengklaiman layanan CST melalui JKN(Jaminan Kesehatan Nasional) sehingga ODHA peserta JKN masih membayar karcis, koordinasi dengan mitra terkait (Konselor Sebaya, Kelompok ODHA, PKVHI (Persatuan Konselor VCT/(Voluntary counselling and testing ) HIV Indonesia) dan dinas kesehatan belum maksimal. Menurunnya utilisasi Klinik CST disebabkan kurangnya komitmen, monitoring dan evaluasi terutama dari pimpinan rumah sakit terhadap klinik CST. Implementasi kebijakan dan prosedur layanan CST belum optimal dan sumber daya manusia belum sesuai standar kompetensi. Perlunya monitoring dan evaluasi terjadwal dan kontinyu terhadap pelaksaan SPO bekerjasama dengan tim PMKP, koordinasi dengan dinas kesehatan dan PKVHI untuk pelatihan petugas CST, analisis beban kerja perawat dan petugas rekam medis, merevisi Surat Keputusan Direktur RS terkait nama ketua tim CST, advokasi Pemda untuk kejelasan kebijakan terkait layanan CST dan meningkatkan anggaran layanan HIV di rumah sakit, perlu pemahaman prosedur pengklaiman layanan CST bagi ODHA peserta JKN. Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja terkait.

---

H Abdul Manap Public Hospital is the only type-C hospital which provides CST (Care, support and Treatment) service to PLWHAs (People Live With HIV-AIDS) in Jambi City. However, in the past five years, the trend of CST clinic utilization has tended to decrease. This research aims to analyze the CST clinic service system which affecting the decrease in the utilization of the CST Clinic of H. Abdul Manap Regional Public Hospital, Jambi City to be used as a basis for problem solving recommendations. This research utilized qualitative design, descriptive analytical method with purposive sampling technique. The primary data sources from observation and in-depth interviews with Key informants included the management team (3 people), CST Clinic team (7 people), PLWHAs (18 people) and peer counselors (8 people) as well as FGDs (Focus Group Discussions). The secondary data were obtained from the relevant documents of the CST Clinic. The data validity and reliability were examined by the triangulation method and source. Results is the comitment, monitoring and evaluation especially from the chairman of the hospital to the CST service, has not been maximum. Safety and quality program has not run. The budget allocation was limited. CD4 test was available, but the CD4(Helper-T-cell) catrige was not available. The CST room was convenient, the policies related to CST service were not yet clear. The service SOP was incomplete, lacking performance indicators, and its socialization had not been conducted well. Therefore, not all staffs implemented the SOP(Standar Opertional Procedure) properly, especially the SOP on ARV (Anti Retro Viral) treatment, and counseling. The average waiting time was more than 2 hours, and the hospital had not known the procedure to claim CST service. Therefore, PLWHA with JKN (National Health Insurance) still needed to pay the ticket to access CST service. Coordination with related partners (Peer Counselors, PLWHA Groups, PKVHI (Association of Indonesian HIV VCT(Voluntary, Counselling and Testing) Counselors) and health services has not been maximum. Decreasing utilization of CST Clinic due to lack of the comitment, monitoring and evaluation especially from the chairman of the hospital to the CST service. As well as the scheduled and continuous monitoring on SOP implementation are required in collaboration with the PMKP (Safety and quality program) team. The local government needs to make advocacy to the clarity of regional policies related to CST service, increase HIV service budget in the hospital, management teams should understand the procedure for claiming CST service for PLWHAs with National Health Insurance. Last, improvement in cooperating with work partners is required."

"Tesis ini membahas implementasi pelayanan berorientasi pasien di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan dan hubungannya dengan persepsi tenaga kesehatan tentang dukungan organisasi yang dirasakan oleh tenaga kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Hasil penelitian menyarankan bahwa manajemen Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan untuk terus meningkatkan pelayanan berorientasi pasien khususnya pada dimensi preferensi pasien, dan keterlibatan keluarga dalam rencana perawatan pasien ; membangun sistem reward bagi tenaga kesehatan yang transparan; menyediakan fasilitas platform penyampaian saran perbaikan baik online maupun offline; memfasilitasi tenaga kesehatan dengan pelatihan manajemen stress dan komunikasi efektif dan empatik dalam menunjang pelaksanaan pelayanan berorientasi pasien yang lebih baik.

---

This thesis discusses the implementation of patient-oriented care at Tangerang Selatan General Hospital and its relationship with the perceived organizational support by healthcare workers. This research is quantitative with a cross-sectional design. The results suggest that the management of Tangerang Selatan General Hospital should continuously improve patient-oriented care, especially in the dimensions of patient preferences and family involvement in patient care plans. Additionally, the hospital should establish a transparent reward system for healthcare workers, provide platforms for submitting improvement suggestions both online and offline, and facilitate healthcare workers with stress management training and effective, empathetic communication to support the implementation of better patient-oriented care."

"Latar belakang. Ketaatan pengobatan merupakan faktor penting untuk memberikan luaran yang baik pada ODGJ. ODGJ yang taat dengan pengobatan baik taat akan medikasi maupun perjanjian kontrol dapat mengalami pengurangan gejala psikopatologi, penurunan tingkat admisi rumah sakit, dan menurunnya tingkat kekambuhan gejala. Banyak faktor yang memengaruhi ketaatan pengobatan yang berasal dari ODGJ dan keluarga, tenaga kesehatan, dan layanan kesehatan. Faktor layanan kesehatan yang dimaksud adalah kompleksitas regimen obat, pembiayaan, akses, dan sistem rujukan pada layanan kesehatan. Sebagai rumah sakit rujukan nasional, kasus di RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo cenderung kompleks dan jenis obat yang terdapat pada rumah sakit ini lebih bervariasi dibandingkan fasilitas kesehatan lain. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan faktor layanan kesehatan dengan ketaatan pengobatan di RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo. Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, pendekatan kuantitatif ditujukan untuk melihat hubungan regimen pengobatan dengan ketaatan pengobatan dan kualitatif untuk melihat pengaruh pembiayaan, akses, dan sistem rujukan pada ketaatan pengobatan ODGJ di RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo. Desain yang digunakan untuk metode kuantitatif adalah repeated measures, data ketaatan pengobatan ODGJ diambil tiap bulan dengan menggunakan instrumen self-report MARS selama 3 bulan berturut-turut dan jenis obat yang digunakan diambil dari catatan rekam medis. Selanjutnya dilakukan analisis perbandingan rerata skor MARS dan rerata skor MARS per domain antara regimen obat I (antipsikotik tunggal maupun kombinasi antipsikotik) dan regimen obat II (antipsikotik kombinasi dengan psikotropika lainnya). Penelitian kualitatif pada penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan subjek yang sudah menyelesaikan pengambilan data MARS selama 3 bulan. Data yang diperoleh kemudian dibuat transkrip dan dimasukkan ke dalam matriks. Matriks yang dibuat kemudian divalidasi dengan metode triangulasi isi, metode, maupun investigator. Hasil. Pada penelitian kuantitatif ditemukan ODGJ dengan regimen obat II dalam 3 bulan cenderung memiliki skor MARS lebih tinggi dibandingkan dengan regimen I meskipun secara statistik tidak bermakna. Akan tetapi, pada analisis domain MARS terdapat hubungan bermakna antara skor sikap bulan II dan III pada regimen obat I (p=0,03). Pada penelitian kualitatif ditemukan bahwa biaya pengobatan, biaya transportasi, biaya kebutuhan non medis, akses, jarak, waktu, motivasi, dan penolakan ke layanan kesehatan dapatmemengaruhi ketaatan pengobatan ODGJ di RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo. Simpulan. Regimen pengobatan memengaruhi sikap ODGJ pengobatan. Demikian pula biaya untuk pengobatan, dan non-pengobatan, akses, jarak, waktu, motivasi, dan penolakan ke fasilitas kesehatan memengaruhi ketaatan pengobatan ODGJ.

---

Background. Adherence to treatment is an important factor to provide good outcomes in people living with mental disorder (PLWMD). PLWMD who are adherent to both medication and doctor’s appointment can experience a reduction in psychopathological symptoms, decreased hospital admissions, and decreased rates of symptom recurrence. Factors influencing adherence to treatment originate from PLWMD and their families, health workers, and health services. The health service factors that can affect adherence include the complexity of drug regimen, cost, access, and the referral system of health services. As a national referral hospital, case at RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo tends to be complex and the types of drugs available at this hospital are more varied than other health facilities. This research was conducted to determine the relationship between health service factors and medication adherence in RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo.

Method. This study used a mixed-methods approach. A quantitative approach aimed at seeing the relationship between treatment regimens and adherence and a qualitative approach to see the effect of cost, access, and referral systems on PLWMD treatment adherence at RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo. The design used for the quantitative method was repeated measurements. Treatment adherence was taken monthly using the MARS self-report instrument for 3 consecutive months and the types of drugs used were taken from medical records. Furthermore, a comparative analysis of the MARS score’s mean per domain was carried out between drug regimen I (single antipsychotic or combination antipsychotic) and drug regimen II (combination antipsychotic with other psychotropic drugs). Qualitative research in this study used in-depth interviews with subjects who have completed the MARS data collection for 3 months. The obtained data were transcribed and entered into a matrix. The matrix was validated using the content, method, and investigator triangulation.

Results. In the quantitative study, it was found that PLWMD with drug regimen II within 3 months tended to have a higher MARS score than regimen I although it was not statistically significant. However, in the MARS domain analysis, there was a significant relationship between month II and III attitude scores on drug regimen I (p = 0.03). In qualitative research, it was found that medical costs, transportation costs, costs for non-medical needs, access, distance, time, motivation, and refusal to health services could affect compliance with PLWMD treatment at RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo.

Conclusion. The treatment regimen influences attitudes towards treatment of PLWMD. Likewise, costs for treatment and non-treatment, access, distance, time, motivation, and refusal to go to health facilities affect compliance of PLWMD."

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) syariah dan indikator mutu wajib syariah merupakan inti pelayanan pasien di rumah sakit syariah. Standar pelayanan ini harus dipenuhi sesuai target pencapaian. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai syariah yang berdampak terhadap implementasi standar pelayanan syariah. Penelitian ini menggunakan mix methode dengan data kuantitatif yang dianalisis menggunakan SEM (Structural Equation Model) dan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah pada pelaksana di RS Nur Hidayah telah terinternalisasi dengan baik dan berdampak terhadap implementasi standar pelayanan syariah. Internalisasi nilai-nilai syariah sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu budaya organisasi yang dibentuk dari strategi organisasi dan kepemimpinan spiritual sedangkan faktor internal pelaksana berupa motivasi dan altruistik mempunyai pengaruh yang tidak terlalu kuat. Perlu disusun strategi untuk kualifikasi rekrutmen sumber daya insani dan peran serta seluruh level manajemen untuk berkontribusi dalam internalisasi nilai-nilai syariah.

---

Sharia Minimum Service Standards (SPM) and Sharia Compulsory Quality Indicators are the core services of patients at the Sharia Hospital. The service standards must be attained to the achievement target. The purpose of this study is to analyze the factors that influence the internalization of Islamic values that had an impact on the implementation of sharia service standards. This study used a mix methods with quantitative data analyzed using SEM (Structural Equation Model) and qualitative data.

The results of the study indicated that Islamic values in the implementers of Nur Hidayah Hospital have been internalized well and have an impact on the implementation of sharia service standards. Internalization of Islamic values was strongly influenced by external factors i.e organizational culture that was formed by organizational strategy and spiritual leadership. The internal factors of implementers such as motivation and altruistic had a little influence. Strategies need to be formulated for human resource recruitment qualifications and the participation of all levels management to contribute to the internalization of Islamic values."

"Rumah sakit (RS) Syariah adalah RS yang melaksanakan semua aktivitas, baik pelayanan pasien maupun pengelolaan manajemennya berdasarkan pada prinsip-prinsip Maqashid Al-Syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan indikator mutu dan standar pelayanan minimal RS Syariah terhadap kinerja pelayanan Medical Check-Up (MCU) di RS YARSI Jakarta. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mixed methods research) secara cross-sectional. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kepatuhan petugas melakukan identifikasi pasien, kepatuhan petugas melaksanakan cuci tangan 6 langkah 5 momen, hijab (kerudung, baju pasien, atau kain) untuk pasien, pemasangan EKG sesuai gender, mengingatkan waktu salat ke pasien, dan gharar (ketidakpastian) mempunyai hubungan terhadap kinerja pelayanan MCU setelah sertifikasi Syariah di RS YARSI Jakarta berupa memperpanjang waktu pelayanan MCU, mencegah terjadinya infeksi kepada pasien MCU, tercegah dari kontaminasi, mengurangi keraguan dalam tindakan, tepat waktu, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Disarankan kepada RS YARSI Jakarta, khususnya di instalasi MCU agar alur pelayanan pasien MCU diikuti oleh seluruh petugas MCU, dilakukan pengarahan secara berkala untuk keseragaman pelayanan MCU, dan pemberian rewards/punishments kepada petugas MCU.

---

Sharia hospital is a hospital that carries out all activities, both patient care and management based on the principles of Maqashid Al-Shari'ah. This study aims to determine the relationship between quality indicators and minimum service standards of Sharia Hospital on the performance of Medical Check-Up (MCU) services at YARSI Hospital Jakarta. The design used in this research is a mixed methods research in a cross-sectional way. From the results of the study, it was found that the compliance of officers in identifying patients, compliance by officers in washing hands 6 steps 5 moments, hijab (veil, patient clothes, or cloth) for patients, installation of an ECG according to gender, reminding patients to pray, and gharar (uncertainty) had a relationship with the performance of MCU services after Sharia certification at YARSI Hospital Jakarta in the form of extending MCU service time, preventing infection to MCU patients, preventing contamination, reducing doubts in action, being on time, and no parties feeling aggrieved. It is recommended to YARSI Hospital Jakarta, especially at the MCU installation so that the flow of MCU patient care is followed by all MCU officers, regular briefings for uniformity of MCU services, and giving rewards/punishments to MCU officers."