Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan tenaga perawat di pasar kesehatan global menjadi perhatian, termasuk di Indonesia. Saat ini tenaga perawat Indonesia mengalami surplus, yakni sebanyak 2.298 perawat secara nasional, dan diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Di samping itu, hampir seluruh Puskesmas (99.9%) sudah memiliki perawat yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan demand, saat ini terdapat 23.579 job order, namun hanya 20,4% penempatan tenaga perawat Indonesia di pasar global yang telah terpenuhi. Tantangan seperti kualifikasi yang tidak sesuai, kesulitan adaptasi budaya, ketahanan mental, karir stagnan, deskilling, dan brain waste bertentangan dengan tujuan Permenkes 37/2015 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri. Permenkes ini belum menjelaskan detail pendayagunaan sebelum dan pasca migrasi serta matriks peranan stakeholder. Analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) melalui wawancara mendalam menunjukkan tujuan kebijakan mencakup alih ilmu, peningkatan profesionalisme, dan penyediaan lapangan kerja. Sumber daya dan komunikasi antar badan pelaksana memadai, namun peran pemerintah daerah dalam diseminasi informasi dan pelatihan perlu ditingkatkan. Disposisi badan pelaksana positif, namun kinerja kebijakan belum optimal, terbukti dari belum terpenuhinya job order, alih ilmu pengetahuan yang belum optimal, dan belum adanya payung hukum pendayagunaan pasca migrasi. Kemenkes berupaya meningkatkan kinerja dengan menyiapkan tenaga perawat berkualifikasi dan merinci pendayagunaan dalam revisi Permenkes 37/2015. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi koordinasi antara Kemenkes dan stakeholder lainnya seperti Kemdikbud, BP2MI, Pemerintah Daerah, Kemlu, dan Kemnaker.

---

The imbalance crisis between the demand and supply of nursing personnel in the global healthcare market is a concern, including in Indonesia. Currently, Indonesia is experiencing a surplus of nurses, amounting to 2,298 nurses nationally, and this number is predicted to continue to increase in the coming years. Moreover, almost all Community Health Centers (Puskesmas) (99.9%) already have nurses spread throughout Indonesia. Based on demand, there are currently 23,579 job orders, but only 20.4% of the placement of Indonesian nurses in the global market has been fulfilled. Challenges such as mismatched qualifications, cultural adaptation difficulties, mental resilience, career stagnation, deskilling, and brain waste contradict the objectives of Permenkes 37/2015 regarding the Utilization of Indonesian Health Workers Abroad. This regulation does not detail the utilization before and after migration, nor the stakeholder role matrix. An analysis using the theory of Van Meter and Van Horn (1975) through in-depth interviews shows that policy objectives include knowledge transfer, professionalism enhancement, and job creation. Resources and communication between implementing bodies are adequate, but the role of local governments in information dissemination and training needs to be enhanced. The disposition of the implementing bodies is positive, but policy performance has not been optimal, as evidenced by the unfulfilled job orders, suboptimal knowledge transfer, and the absence of a legal framework for post-migration utilization. The Ministry of Health is working to improve performance by preparing qualified nurses and detailing utilization in the revision of Permenkes 37/2015. This study recommends optimizing coordination between the Ministry of Health and other stakeholders such as the Ministry of Education and Culture, BP2MI, Local Governments, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Manpower."

"Kebijakan asuransi TKI berpotensi bersinggungan dengan implementasi jaminan kesehatan. Fungsi kebijakan juga belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan bagi TKI. Kerangka pikir dasar penelitian terdiri dari aspek kelayakan kebijakan, faktor implementasi, gambaran skema permasalahan dengan analisis SWOT, serta persepsi para ahli untuk mendapatkan poin-poin rekomendasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kesehatan yang dimiliki oleh TKI berasal dari asuransi TKI, kepesertaan JKN, dan jaminan di negara penempatan. Secara retrospektif, adanya kebijakan asuransi TKI merupakan amanat UU No.39 Tahun 2004 yang menyebutkan kewajiban kepemilikan jaminan sosial dan atau polis asuransi bagi TKI. Namun, asuransi TKI belum menyentuh aspek sosial seiring badan penyelenggara yang bersifat komersial dan bukan termasuk jaminan sosial. Dalam perubahan konsorsium, rasio klaim asuransi TKI tetap lebih kecil dibandingkan dengan premi yang masuk, tetapi ditunjang dengan penurunan keluhan dari para TKI. Dalam implementasinya, terdapat banyak lembaga yang membantu pengaduan asuransi TKI ini. Namun bentuk kerja sama bilateral yang berkaitan dengan koordinasi jaminan kesehatan antar negara belum dimaksimalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan kesehatan bagi TKI masih bersifat hilir (kuratif) dan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan asuransi TKI dengan jaminan sosial merupakan hal yang penting. Peneliti menyarankan agar menerapkan jaminan kesehatan bagi TKI secara komprehensif dengan memasukkan prinsip preventif dan promotif. Upaya integrasi awal dapat dilakukan dengan mewajibkan kepesertaan JKN sebelum keberangkatan, koordinasi dengan jaminan dengan negara tujuan, membantu pembayaran premi asransi TKI bagi pekerja informal dan tidak mampu, serta pemberian jaminan kesehatan segera ketika sampai di Indonesia tanpa adanya limitasi manfaat.

---

The policy of insurance for TKI is potentially related to the implementation of health coverage. The function of this policy has not provided maximal coverage. The purpose of this research is to analyze the policy implementation of health coverage for TKI 2015. This research uses a qualitative method by interviewing some informants who are significantly related to the health coverage for TKI. The framework of this research consists of the aspect of the advisable policy, the implementation factors, the schematic representation of the problem by using SWOT, and the experts? perception to get some recommendation for better TKI insurance.

The result of this research is the health insurance owned by TKI comes from TKI insurance, the membership of JKN, and insurance during their employment abroad. In a retrospective aspect, TKI insurance policy is the instruction of Law No. 39 of 2004 which regulates the obligation of the ownership of the social security and or insurance policy for TKI. However, TKI insurance has not been involved with the social aspect because the agency commercializes the coverage of Indonesian migrant workers and it is not included a social security. In the change of consortium, the claim ratio of TKI has been paid less than the premium received, but it is supported by the decrease of the complaint from TKI. In the implementation, TKI insurance has been assisted by a lot of agencies. However, the bilateral cooperation related to the coordination of health coverage among countries has not been maximized.

This research concludes that the health insurance for TKI is still lower (curative) and the government's attempt to integrate the social security for TKI is important. The researcher suggests the government should comprehensively implement the health coverage for TKI by incorporating the principle of prevention and promotion. The earlier integration attempts which can be done are the government requires TKI to be registered in JKN before their departure, coordinates related to the social security with the placement countries, assists to pay the insurance premium for TKI classified as an informal migrant worker and an incapable worker, and immediately grants a health coverage when they arrive back in Indonesia without any limitation of benefits."

"Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Isu kesehatan masyarakat kemudian menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengambilan kebijakan dibidang ketenagakerjaan. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) juga terkena dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan Pra Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Pasca Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus UPT BP2MI DKI Jakarta). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia program perlindungan pra penempatan calon Pekerja Migran Indonesia CPMI telah dilaksanakan secara maksimal oleh UPT BP2MI dengan memprioritaskan kesehatan pekerja migran pada masa pandemi ataupun pasca pandemi, serta mengimplementasikan kebijakan pelindungan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Adapun faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia yaitu kurangnya sosialisasi dari perangkat yang terkait serta peraturan yang tidak konsisten, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan terkait pra penempatan calon pekerja migran. Pandemi COVID-19 ini telah memberi pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan pelindungan kepada CPMI yang bersifat fleksibel dan sesuai dengan isu termutakhir.

---

The COVID-19 pandemic has affected labour conditions in Indonesia. Public health issues then become the government's top priority in making policies in the labour sector. Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) are also affected by the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the Implementation of Pre-placement Protection Policies for Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) after the COVID-19 Pandemic (Case Study of UPT BP2MI DKI Jakarta). This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, and document collection. The results showed that the implementation of the Protection of Indonesian Migrant Workers pre-placement protection programme for prospective Indonesian Migrant Workers CPMI has been implemented optimally by UPT BP2MI by prioritising the health of migrant workers during the pandemic or post-pandemic, and implementing protection policies taken by the Government of Indonesia during the COVID-19 pandemic.The factors that become obstacles or constraints in the implementation of post-placement protection of Indonesian Migrant Workers are the lack of socialisation from related devices and inconsistent changes in regulations that in turn resulting in less than optimal implementation of policies related to pre-placement of prospective migrant workers. The COVID-19 pandemic has provided lessons for the Indonesian government to make protection policies for CPMI that are flexible and in accordance with the latest issues."

"Ketahanan keluarga yang kuat adalah aspek penting dalam rangka mengantisipasi datangnya ancaman atas terpenuhinya kebutuhan pokok sebuah keluarga. Kesanggupan sebuah keluarga untuk dapat mencukupi kebutuhan primer keluarganya juga disebut sebagai ketahanan keluarga. Tujuan penelitian ialah mengidentifikasi kondisi ketahanan ekonomi keluarga PMI yang telah dipulangkan pada mengidentifikasi PMI yang terakomodir mengikuti program pemberdayaan, dan mengidentifikasi implikasi program pemberdayaan terhadap ketahanan ekonomi keluarga PMI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai instrument utama. Informan terdiri dari perwakilan BP2MI (2) dan PMI purna yang berasal dari Kabupaten Karawang (7). Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ketahanan ekonomi keluarga, teori pemberdayaan masyarakat, ketahanan nasional dan konsep ketahanan keluarga. Penelitian ini menganalisis kondisi ketahanan ekonomi keluarga PMI setelah terakomodir mengikuti program pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketahanan ekonomi PMI setelah mengikuti program pemberdayaan belum optimal.  Hal ini diukur dengan salah satu indikator ketahanan keluarga yang dirilis KemenPPA 2016. Strategi terhadap ketahanan keluarga PMI yang dicanangkan oleh pemerintah harus memberikan dampak konkrit kepada PMI yang dipulangkan ke Indonesia.

---

Strong family resilience is an important aspect in anticipating threats to the fulfillment of a families basic needs. The ability of a family to be able to provide for the primary needs of the family is also referred to as family resilience. The aim of the research is to identify the condition of the economic resilience of PMI families who have been sent home to identify PMI who are accommodated in empowerment programs  for the economic resilience of PMI families. This study uses a qualitative approach with informants consisted of BP2MI representatives (2) and full-time PMI is from Karawang Regency (7). The theories and concepts used in this study are the theory of family economic resilience, community empowerments theory, national resilience and the concept of family resilience. This study analyzes the condition of the PMI family’s economic resilience after being accommodated in the empowerment program. The results showed that PMI’s economic resilience after participating in the program was not optimal. This is measured by one of the family resilience indicator released by KemenPPA 2016. The strategy for PMI family resilience proclaimed by the government must have a concret impact on PMI who are repatriated to Indonesia."

"Problematika kerentanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak hanya bersinggungan dengan aspek ekonomi, tetapi juga pilar bagi stabilitas politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional. Penulisan ini bertujuan menganalisis upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (KAWAN-PMI) di Desa Lontar sebagai salah satu kantung PMI, sekaligus dampaknya bagi ketahanan PMI. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara, Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Dalam mengkaji upaya pemberdayaan, studi ini menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari aspek enabling, empowering, dan protecting, sedangkan ketahanan PMI dianalisis mengunakan konsep faktor resiko dan faktor protektif dari Saleebey dan teori ketahanan sosial/komunitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemberdayaan oleh KAWAN-PMI mendukung ketahanan PMI, baik dari sisi sumber daya individu maupun sosial dalam menghadapi resiko ekonomi, resiko rumah tangga, dan resiko bekerja di luar negeri. Dari sisi ketahanan sosial, kehadiran KAWAN-PMI dengan sejumlah kegiatan pemberdayaan yang diberikan turut mendukung kemampuan komunitas PMI dalam menghadapi sejumlah faktor resiko yang ada baik dari sisi kapasitas mengatasi, kapasitas adaptif, maupun transformative. Dengan demikian. Pemberdayaan oleh KAWAN-PMI terhadap Komunitas PMI Desa Lontar telah mampu menciptakan keberdayaan yang tidak hanya mendukung ketahanan PMI secara individual namun juga sosial. Adapun faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan mencakup: 1) Pemerintah Desa yang pro-aktif; dan 2) Dukungan pembinaan dan pendampingan dari UPT BP2MI Serang. Adapun faktor penghambat pemberdayaan KAWAN-PMI seperti: 1) Kendala kebijakan pemerintah pusat, 2) dukungan anggaran dan SDM yang masih minim bagi KAWAN-PMI, dan 3) minimnya akses permodalan terhadap komunitas PMI.

---

The vulnerability of Indonesian Migrant Workers (IMW) not only interacts with economic aspects, but also political stability, socio-culture, as well as national defense and security. This paper aims to analyze the empowerment efforts carried out by the Indonesian Migrant Worker Volunteer Community (KAWAN-PMI) in Lontar Village, Indonesia which is one of the largest suppliers of foreign workers, as well as its impact on IMW resilience. Data was obtained through literature study, interviews, Focus Group Discussions (FGD) and documentation which were then analyzed. The review using Community Empowerment theory which consists of enabling, empowering, and protection aspects to the foreign workers and families, while PMI resilience is analyzed using the concepts of risk factors and protective factors by Saleebey and social/community resilience theory. The results of the analysis show that Empowerment by KAWAN-PMI supports, both individual and social resources resilience in facing economic risks, household risks, and the risks of working abroad. In terms of social resilience, the presence of KAWAN-PMI with several empowerment activities provided, also supports the ability of the PMI community dealing with several existing risk factors, in terms of coping capacity, adaptive capacity, and transformative. Thus, Empowerment by KAWAN-PMI towards the PMI Community in Lontar Village has been able to create empowerment that not only supports IMW's resilience individually but also socially. The supporting factors in empowerment efforts include: 1) Pro-active Village Government; and 2) Guidance and mentoring support from UPT BP2MI Serang. However, this empowerment is not free from several inhibiting factors such as: 1) Central government policy constraints, 2) budget and human resource support that is still minimal for KAWAN-PMI, and 3) lack of access to capital for the IMW community."

"Skripsi ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana peraturan yang diatur dalam International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families mengenai pekerja migran di suatu negara, dan memberikan penjelasan bagaimana pengaturan tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (UU Ketenagakerjaan), berikut dengan penerapan dari kedua instrumen tersebut terhadap studi beberapa kasus tenaga kerja asing yang terjadi di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke beberapa pihak diantaranya yaitu Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kantor Imigrasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families belum diimplementasikan secara maksimal dalam ketentuan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia (UU Ketenagakerjaan). Hal ini dikarenakan masih ada beberapa isi Konvensi yang belum diterapkan, dan belum dilakukan pengawasan terhadap penerapannya. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi Konvensi dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia.

---

This mini-thesis is to give a comprehensive explanation on how the rules set out in the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families in the country, and provides information about how foreign workers is set up based on statutory provisions that apply in Indonesia (Law of Workers), as well as the application of both instruments on studying of foreign worker cases that happens in Indonesia. In conducting this research, the author do some literature review and interviews were held with representatives from the Indonesian Ministry of Manpower and Transmigration, and Immigration Office.

The results of the study have shown that International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families has not been implemented to the statutory provisions of employment in Indonesia (Law of workers). This is because there are still some of the Convention that have not implemented, and has not performed oversight of its implementation. The results recommend in-depth review is needed to make sure that the Convention is well- implemented on Law of Workers Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang program advokasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Faith Based Organizations (studi kasus Migrant Institute Dompet Dhuafa) sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan program advokasi di Migrant Institute telah dilaksanakan empat jenis advokasi, yaitu: advokasi klien, advokasi masyarakat, advokasi legislatif, dan advokasi administratif. Unsur faith pun banyak mempengaruhi cara pandang dan pelaksanaan advokasi di Migrant Institute. Lebih lanjut pihak lembaga harus memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan advokasi untuk memaksimalkan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this study is discusses the implementation of an advocacy program on Faith - Based Organizations ( Migrant Institute Dompet Dhuafa case study) in an effort to improve the protection of Indonesian Workers. This study is a qualitative research strategy case study. The results of the study revealed that in the implementation of advocacy programs at the Migrant Institute has been implemented in four types of advocacy, namely: client advocacy, community advocacy, legislative advocacy, and administrative advocacy. Elements affected how much faith and advocacy work in the Migrant Institute. Furthermore, the agency must consider the factors supporting and inhibiting factors to maximize the implementation of advocacy for the protection of Indonesian Workers ."

"Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sudah menjadi kewajiban negara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan yang bebas dari perbudakan, kerja paksa, dan diskriminatif. Sebagai Badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melaksanakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia membentuk layanan yang bernama Crisis Center. Pembentukan layanan Crisis Center diharapkan mampu memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah untuk menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk bantuan hukum layanan Crisis Center serta perannya dalam penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Dalam menjawab persoalan yang ada, penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan tipe deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan Crisis Center belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang bermasalah. Layanan Crisis Center juga masih menggunakan pedoman pelaksanaan yang sama sejak tahun 2015 yang mana sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Pemberlakuan pedoman yang tidak relevan tentu tidak dapat mengakomodir kebutuhan Pekerja Migran Indonesia saat ini.

---

Protection of Indonesian Migrant Workers is a state’s reponsibility. This is a mandate as stated in Undang-Undang Dasar 1945 that everyone has the right to choose occupation that is free from slavery, forced labour, and discrimination. As an institution mentioned in enacted Law of the Republic Indonesia Number 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia formed a service named Crisis Center. Crisis Center Service aims to facilitate Indonesian Migrant Workers to resolve their problems. Based on this, this research analyzes how the legal assistance of Crisis Center works and their role in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. This is a doctrinal law method and a descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is that Crisis Center services are not optimal yet in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. Crisis Center services are also still using an old regulation since 2015 which is not relevant with the current situation."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh rezim buruh migran di Taiwan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong kenaikan upah pekerja migran Indonesia (PMI) domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam untuk memperoleh data empiris dari studi kasus yang diangkat. Berdasarkan Chia-Wen Lu (2011), konsep rezim buruh migran mengacu pada kontrol terhadap populasi pekerja migran yang memiliki karakteristik tidak sama di berbagai negara tujuan pekerja migran. Rezim buruh migran di Taiwan menurut Lu memiliki karakteristik tidak transparan dan mengisolasi pekerja migran domestik dari hak-hak politik mereka dalam memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, peranan pemerintah Indonesia menjadi penting dalam mengadvokasikan kepentingan PMI domestik di Taiwan. Mengingat kondisi PMI domestik di Taiwan bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, ketika upah yang mereka terima relatif tidak setimpal dengan panjang dan intensitas jam kerja yang dijalani. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa karakteristik rezim buruh migran di Taiwan telah memengaruhi upaya pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi kenaikan upah minimum bagi PMI domestik. Selain itu, penelitian ini menemukan faktor lain di luar kerangka analisis Lu (2011) yaitu bahwa meskipun pemerintah Indonesia memiliki bargaining power untuk mengusulkan kenaikan upah minimum PMI domestik kepada otoritas Taiwan, dalam prosesnya terdapat hambatan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Hal ini terkait dengan karakteristik rezim buruh migran di Taiwan yang lebih mengutamakan kepentingan atau kondisi pemberi kerja atau majikan ketimbang pada pekerja migran. Hal ini yang menyebabkan proses negosiasi kenaikan upah minimum antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan, memakan waktu cukup lama hingga mencapai kesepakatan resmi. Hasil proses resmi tersebut pun masih tergantung pada itikad baik pemberi kerja di Tawan untuk mematuhinya.

---

This research analyzes the influence of the labour migrant regime in Taiwan on the Indonesian government’s efforts to enforce a wage increase for Indonesian domestic migrant workers. This research uses a qualitative method by conducting literature studies and in-depth interviews to obtain empirical data. According to Chia-Wen Lu (2011), the labour migrant regime is the state’s control over the migrant worker population. Hence, each country has its own characteristic of control. For instance, the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan are non-transparency and isolates domestic migrant workers from their political rights to influence a policy-making process. Due to the exploitative conditions, when the wage received is not worth the working hours they took. Therefore, the role of the Indonesian government is essential to advocate the needs of Indonesian domestic migrant workers in Taiwan. The findings in this study confirm the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan affect the Indonesian government’s effort to increase the minimum wage of Indonesian migrant domestic workers. In addition, this study found other factors aside from Lu’s analytical framework. It discovered the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan prioritize the interests of employers. Therefore, although the Indonesian government has the bargaining power to propose an increase in the minimum wage, there are obstacles to reaching an agreement immediately. This is related to the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan, which prioritizes the interests or conditions of employers or employers instead of migrant workers. This characteristic caused the negotiation process for the minimum wage increase between the Indonesian government and the Taiwanese authorities to take a long time to reach an official agreement. The results of the official process also depend on the goodwill of employers in Taiwan to comply."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat kesejahteraan terhadap jumlah pekerja migran di kabupaten dan kota pada tahun 2015-2019. Dari variabel yang diukur dalam penelitian ini dengan regresi Random Effect Model (REM) ditemukan fakta bahwa variabel yang memiliki tingkat elastisitas tinggi adalah jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun sebelumnya, dan jumlah PMI pada 2 tahun sebelumnya, serta luas wilayah, dan jumlah populasi. Variabel dalam penelitian ini antara lain: tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui tingkat kemiskinan, indikator pendidikan dan PDRB per kapita dengan variabel kontrol jumlah penduduk, luas wilayah (daratan dan lautan), Jawa-luar Jawa, dan kabupaten/kota. Dari simpulan penelitian, Pemerintah setidaknya memiliki 2 (dua) pilihan kebijakan, pertama, apabila Pemerintah memandang bahwa pengiriman pekerja migran merupakan manifestasi ketidaksejahteraan/kemiskinan daerah kab./kota, maka Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang memfokuskan pada program-program penanggulangan kemiskinan di daerah kantong PMI melalui program padat karya, meningkatkan PDRB per kapita dan Harapan Lama Sekolah (HLS), terutama di daerah kabupaten yang memiliki populasi tinggi, terutama di Jawa, dan memiliki luas wilayah yang tidak besar, dan kebijakan yang akan diambil pemerintah sekurang-kurangnya dimulai dari 2 tahun sebelumnya. Kedua, apabila pemerintah melihat pengiriman pekerja migran sebagai aset yang harus dihandel Pemerintah, fokus kebijakan pemerintah dipusatkan pada daerah terutama kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, dengan HLS yang rendah, populasi tinggi, di Jawa, dengan luas wilayah yang sempit.

---

This study aims to analyze the effect of welfare levels on the number of migrant workers in districts and cities in 2015-2019. From the variables measured in this study using the Random Effect Model (REM) regression, it was found that the variables that had a high level of elasticity were the number of Indonesian Migrant Workers (PMI) in the previous year, and the number of PMIs in the previous 2 years, as well as the area, and the number of migrant workers. population. The variables in this study include: the level of community welfare as measured by the level of poverty, education indicators and GRDP per capita with the control variables being population, area (land and sea), Java-outer Java, and districts/cities. From the conclusion of the study, the Government has at least 2 (two) policy options, first, if the Government views that sending migrant workers is a symbol of poverty/poor in the regencies/cities, then the government must carry out policies by focusing on poverty reduction programs in PMI enclaves through labor-intensive programs, increasing per capita GRDP and expected years of schooling, especially in districts that have a high population, especially in Java, and have a small area, and policies that the government will take at least start from the previous 2 years. Second, if the government sees the sending of migrant workers as an asset that must be handled by the government, there are several government on the regions, especially districts with high poverty rates, with the expectation of low years of schooling, high population, in Java, with a narrow area."