Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan koordinasi pemerintah pusat yang difokuskan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), dan  Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor informal. Indonesia menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran dengan jumlah tertinggi di Asia Tenggara, namun hingga saat ini masalah pelanggaran hak PMI masih tinggi. Keterlibatan negara melalui kementerian dan badan menjadi salah satu hal penting yang dapat dilihat dari bagaimana setiap instansi berkoordinasi dalam isu pelindungan PMI. Permasalahan pelindungan PMI turut dipengaruhi oleh tata kelola yang dipengaruhi oleh pelaksanaan koordinasi antar kementerian dan badan yang terlibat. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koordinasi antar organisasi sektor publik dengan mekanisme koordinasi jejaring yang dikemukakan oleh Bouckaert, Peters, dan Verhoest (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, ditinjau dari koordinasi mekanisme jejaring, pelaksanaan koordinasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, surat menyurat, serta komunikasi melalui telepon atau aplikasi telekomunikasi. Sudah terdapat pertukaran data dan informasi antar kementerian dan badan, namun rapat koordinasi belum dilaksanakan secara rutin dalam kurun waktu tertentu. Hingga saat ini belum tersedia mekanisme yang mengatur secara teknis dan menjadi pedoman pelaksanaan koordinasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap sejumlah kendala dalam pelaksanaan koordinasi dalam upaya pelindungan PMI sektor informal.

---

This study aims to examine the implementation of central government coordination focused on the Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), and Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) to protect Indonesian Migrant Workers (PMI) in the informal sector. Indonesia is one of the countries with the highest number of migrant workers in Southeast Asia, however the problem of violations of PMI rights is still high. The involvement of the state through ministries and agencies is one of the important things that can be seen from how each government organizations coordinates the issue of protecting PMI. The problem of protecting PMI is also influenced by the implementation of coordination between the ministries and agencies. The theoretical framework used in this study is the theory of coordination between public sector organizations with a network coordination mechanism proposed by Bouckaert, Peters, and Verhoest (2010). This study uses post-positivist research approach with qualitative data collection techniques. The results of the study show that, in terms of the coordination of the network mechanism, the implementation of coordination has not been fully running optimally. Coordination is carried out through coordination meetings, correspondence, and communication via telephone or telecommunications applications. There has been an exchange of data and information between ministries and agencies, but coordination meetings have not been held routinely within a certain period of time. Until now, there is no mechanism that technically regulates and serves as a guideline for the implementation of coordination. This affects a number of obstacles in the implementation of coordination in efforts to protect PMI in the informal sector.