Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 138329 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Salma Shabira
"The focus of this internship report is the Withholding Tax Article 21, Withholding Tax Article 22, Withholding Tax Article 23, and Value-Added Tax. The purpose of this internship report is to evaluate the recapitulation process of PT XYZ’s tax obligations related to WHT Article 21, WHT Article 22, WHT Article 23, and VAT. The evaluation is carried out by the applicable tax regulations for WHT Article 21, WHT Article 22, WHT Article 23, and VAT. The method used in this internship report was by comparing the information on PT XYZ’s tax compliance from the recapitulation done during the internship to the related tax regulations. The data were collected from the documents submitted by PT XYZ to ABC Consulting Firm for recapitulation. The evaluation result shows that the recapitulation for PT XYZ has been supported by sufficient documents and PT XYZ has shown a good compliance with their tax obligations related to WHT Article 21, WHT Article 22, WHT Article 23, and VAT in accordance with the applicable tax regulations. This report also explains Author’s self-reflection during the internship at ABC Consulting Firm.

Fokus dari laporan magang ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai. Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekapitulasi kewajiban perpajakan PT XYZ terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN. Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan mengenai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN. Metode yang digunakan dalam laporan magang ini adalah dengan membandingkan informasi terkait kepatuhan perpajakan PT XYZ melalui rekapitulasi yang telah dilakukan saat magang terhadap peraturan perpajakan terkait. Data yang terdapat pada laporan magang ini dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh PT XYZ kepada ABC Consulting Firm untuk direkapitulasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rekapitulasi untuk PT XYZ telah didukung oleh dokumen-dokumen yang cukup dan PT XYZ telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap kewajiban perpajakannya terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan ini juga menjelaskan refleksi diri Penulis selama melaksanakan magang di ABC Consulting Firm."
Depok: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Triya Rachmatika Noorhassim Putri
"Perusahaan asuransi memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lainnya. Pertanggungan terhadap tertanggung merupakan jasa utama yang disediakan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan berbagai pihak seperti reasuradur. Penelitian ini meninjau apakah terdapat pemotogan dan pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai pada alur transaksi spesifik perusahaan asuransi di PT. XYZ Life Insurance. Peneliian ini juga meneliti apakah pemotongan serta pemungutan pajak telah berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta telah sesuai dengn asas-asas pemotongan dan pemungutan pajak.Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis menggunakan data primer dengan observasi dan wawancara sedangkan data sekunder menggunakan buku-buku, laporan keuangan serta literatur lain yang mengacu pada penelitian ini.
Dari hasil penelitian penulis terhadap alur transaksi pada perusahaan asuransi yang terjadi PT. XYZ Life Insurance memiliki beberapa masalah. Masalah tersebut diantaranya tidak dipungutnya PPN atas agen asuransi serta pemotongan pajak atas unit link yang tidak sesuai dengan asas keadilan. Selain itu juga terdapat pengenaan pajak dua kali atas investasi produk asuransi dana pensiun yang sebelumnya telah dikenakan pajak final. Permasalahan tersebut yang diharapkan dapat menjadi perhatian bagi PT. XYZ Life serta pihak lainnya yang terkait.

The insurance company has different characteristics from other companies. Coverage of the insured are the main services provided by the insurance company by involving various stakeholders such as reinsurers.This study reviewed whether there are any withholding Income Tax and Value Added Tax on the main transaction of PT. XYZ Life Insurance. The study also examined whether the withholding as well as tax collection has been run in accordance with prevailing tax regulations and compliance principles. The study used descriptive analysis. The author used primary data through observation and interviews and secondary data through books, financial statements and other literature which refers to the study.
From the results of the study, authors found that the flow of transactions that occurred in the PT. XYZ Life insurance have some problems. These problems include PT. XYZ Life Insurance did not impose VAT on insurance agents and withholding tax on unit links that do not conform to the equity principle. There are also double taxation on pension insurance products that have previously been subjected to the final tax. The problesms are expected to be a concern for PT. XYZ Life and other related parties.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45365
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farhan Ahmad Ghifari Wijaya
"PT X merupakan pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26. Pada bulan Agustus 2020 DJP
mengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh Wajib Pajak melakukan pelaporan
pajak melalui aplikasi e-Bupot mulai masa September 2020. Terkait kewajiban
perpajakan tersebut, timbul implikasi bahwa biaya kepatuhan akan mengalami
perubahan. Penelitian ini menganalisis perubahan biaya yang terjadi dengan adanya
kewajiban e-Bupot. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi teknis
penerapan e-Bupot dan wawancara dengan internal accounting di PT X untuk
menganalisis dampak penerapan aplikasi e-Bupot terhadap biaya kepatuhan. Biaya
kepatuhan yang akan dianalisis terdiri dari biaya yang berhubungan dengan uang, biaya
yang berhubungan dengan waktu, dan biaya yang berhubungan dengan psikologis. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan perubahan biaya kepatuhan yang terjadi akibat dari
penerapan aplikasi e-Bupot

PT X is a withholding income tax article 23 and / or 26. In August 2020, the DGT issued
a regulation requiring all taxpayers to report tax through the e-Bupot application starting
from September 2020. Regarding these tax obligations, an implication arises that costs
will change. This study analyzes changes in costs that occur with e-Bupot obligations.
This thesis uses qualitative methods through observation of the application of e-Bupot
and interviews with PT X's internal accounting for the impact of the application of the e-
Bupot application on cost compliance. Compliance costs will be analyzed from costs
related to money, costs related to time, and costs related to psychological. The results of
this study indicate changes as a result of the application of e-Bupot
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Darmayanti
"ABSTRAK
Latar belakang pemerintah dalam menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah adalah untuk mendorong industri properti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berdasarkan tujuan yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa implikasi atas kebijakan ini. Implikasi bagi pemerintah adalah adanya isu tax expenditure, namun kebijakan ini bukan merupakan tax expenditure dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Implikasi bagi Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajak, sedangkan implikasi bagi industri properti adalah adanya peningkatan penjualan hunian sangat mewah, namun hal ini belum dapat terlihat.

.The government’s background in issueng the rate reduction policy of Income Tax Article 22
regarding sales of luxurious residential is to encourage the property industry. This research
uses qualitative approach and categorized as descriptive research based on its purpose. Data
collection techniques that used are through literature study and in-depth interviews The
results of the research found that there are implications related to this policy. The implications
for the government side are there is a tax expenditure issue, while this policy is not classified
as a tax expenditure and the fulfillment of public housing needs. The implication for
taxpayers’ side is the reduction of the tax burden, while the implication for the property
industry’s side is the increase in sales of luxurious residential, but this has not been seen
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suryani
"Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Untuk itu harus dibuat suatu sistem pembayaran pajak terutama pajak penghasilan yang dapat menjamin kelancaran dana ke kas negara Cara pembayaran tersebut disebut current payment yang terdiri dari estimated tax dan withholding tax.
Estimated Tax merupakan angsuran pajak penghasilan tiap bulan yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang diakhir tahun, dimana pembayaran pajak tersebut diiakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri.
Withholding Tax adalah sistem yang menggunakan pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak terutang. Beberapa tujuan dari sistem ini antara lain; meningkatkan penerimaan pajak, mempercepat penerimaan pajak ke kas negara, mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak, dan mencegah penyelundupan pajak.
Dengan melihat beberapa tujuan sistem withholding tax diatas, penulis ingin menguji seberapa besar pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah :
a. menganalisis pelaksanaan withholding tax system di KPP Pratama Tanah Abang I dari segi kebaikan dan kelemahan sistem tersebut.
b. mengetahui pengaruh withholding tax system terhadap percepatan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.
Lokasi penelitian ini di KPP Pratama, Tanah, Abang I, dan metodologi menggunakan metode survey dengan beberapa sumber yaitu kuesioner, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sample diambil secara random/acak yang terdiri dari 119 responden.
Pembahasan dalam penelitian ini diutamakan pada analisis sistem withholding tax sebagai variabel bebas, dengan beberapa indikator yaitu ; Pengisian SPT, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT. Setelah sistem tersebut dianalisis, lalu dicari pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu percepatan penerimaan pajak, yang dilihat dari 2 indikator yaitu; sebagai pemotong/pemungut pajak telah memotong/memungut pajak dengan benar, dan sebagai pemotong/pemungut pajak telah menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut secara tepat waktu.
Alat analisis yang digunakan adalah program Software Statistical Package For Social Scientist (SPSS) melalui model Regresi Linier Sederhana. Dari pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Pelaksanaan sistem withholding tax di KPP Pratama Tanah Abang I adalah balk, karena nilai mean sebesar 3,28 diatas nilai rata-rata untuk indikator cukup baik yaitu 2,5.
2. Hubungan sistem withholding tax dengan percepatan penerimaan pajak berkorelasi positif 0,442 tetapi tidak terlalu kuat karena nilainya masih dibawah 0,5. Sedangkan pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak sebesar 19,5 %, dan koefisien regresi menunjukkan angka 0,063 yang artinya setiap peningkatan kinerja dari sistem withholding tax sebesar 1% akan mempercepat penerimaan pajak sebesar 0,063%. Namum sebaliknya, jika pelaksanaan sistem withholding tax turun/ tidak baik sebesar 1% maka penerimaan negara akan terhambat sebesar 0,063%.

Fiscal is main resource of state revenue. However, it should be made any tax payment system, income tax which may ensure fund flow to state treasury specially. Such tax payment so called current payment comprising both estimated and withholding taxes. Estimated tax is monthly income tax installment calculated from outstanding tax in the end of year conducted by such tax payer.
Withholding tax is any fiscal system involving third party for cutting and collecting outstanding tax. Some of those objectives among them: to increase tax revenue, accelerate tax revenue to state's treasury, to make easier Tax Payer in paying tax and preventing fiscal's corruption.
Hence, the author would like to test how large such System influence against acceleration of tax revenue. The following are objectives of the research:
a. To analyze the realization of withholding tax system at KPP Pratama Tanah Abang I based on its advantage and disadvantage.
b. To know influence of withholding tax system with state revenue acceleration at fiscal sector specially.
The research location is at KPP Pratarna Tanah Abang I using survey method following some sources those are questioner. documentation study and library study. Sampling is conducted randomly, it is consist of 119 respondents.
The discussion herein is prioritized for analysis of withholding tax system as independent variables with some indicators such as SPT completion, tax payment and SPT reporting. Then, to find out its influence against dependent variable, i.e, tax payment acceleration by two indicators : as fiscal cutter/collector both had conducted such duties correctly and distributed it on time.
The used analysis system is software program of SPSS (Statistical Package for Social Science) by model of Simple Linier Regression. And from them may be drawn conclusion as follows :
1. Realization of withholding tax system at KPP Pratama Tanah Abang I is good, because its mean value is 3.28 above indicator value (2.5) is good significantly.
2. Correlation among withholding tax system and fiscal revenue acceleration is 0.442 (positive) but it is not too strong because its value still below 0.5. Whereas such system influence against tax revenue acceleration is 19.5 % and regression coefficient indicating point 0.063 it means that any increasing of performance from withholding tax system of 1% will accelerate tax revenue of 0.063%. Conversely, if realization of withholding tax system is not good or decline 1%., it will hinder statc?s revenue of 0.063%.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22281
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hibrizi Panglima Ryansya
"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur rekapitulasi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pasal 21, dan pasal 23 dari KAP XYZ pada PT MA pada bulan Januari sampai Juli 2023 dan refleksi diri selama mengikuti program magang. Evaluasi ini membandingkan prosedur rekapitulasi dengan beberapa peraturan dan ketentuan yang ada seperti asersi manajemen berdasarkan SA 315 bagian A129 dan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Setelah mengevaluasi prosedur rekapitulasi pajak penghasilan ini dapat disimpulkan bahwa prosedur rekapitulasi yang dilakukan KAP XYZ sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun KAP XYZ tidak melakukan konfirmasi kepada PT MA terkait komponen masing-masing objek pajak penghasilan.

This internship report aims to evaluate the income tax recapitulation procedures of article 4 paragraph 2, article 21, and article 23 of KAP XYZ at PT MA from January to July 2023 and self-reflection while participating in the internship program. This evaluation compares the recapitulation procedures with several existing rules and regulations such as management assertions based on SA 315 part A129 and several laws relating to income tax. After evaluating the income tax recapitulation procedure, it can be concluded that the recapitulation procedure carried out by KAP XYZ is in accordance with applicable regulations. However, KAP XYZ did not confirm to PT MA regarding the components of each income tax object."
Depok: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Mutia Deswanti
"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT J selaku pemotong. Hasil rekapitulasi PPh 23 memudahkan PT J dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh 23 dan pelaporan SPT Masa PPh 23. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi PPh 23 yang dilakukan oleh PT J telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 Income Tax Payable, which should be settled by PT J as a collector. The result of recapitulation of Article 23 Income Tax Payable assist PT J in calculation and settle Article 23 Income Tax Payable and periodic tax return submission. Based on the result of evaluation, the recapitulation process performed by PT J has complied with the tax regulation."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Hiro Mahulae
"ABSTRAK
PT.Z perusahaan jasa memiliki aktivitas usaha yang berkaitan dengan payroll
services. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan utamanya dilakukan
melalui withholding tax system atau potong pungut. Penelitian akan meneliti
efektivitas dan akseptabilitas perencanaan pajak melalui withholding tax atas PPh
21 dan PPh 23. Alternatif yang tersedia adalah PPh 21 dipotong atas gaji kotor
dan atas gaji bersih. Sementara pembebasan pemotongan PPh 23 lebih kepada
kemampuan perusahaan memanfaatkan fasilitas yang disediakan undang-undang.
Efektivitas perencanaan pajak PT.Z diukur menggunakan indikator likuiditas dan
beban pajak. Penelitian ini juga akan menganalisis akseptabilitas perencanaan
pajak. Ukuran akseptabilitas ini adalah dapat diterima baik oleh otoritas pajak
yang berarti tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian
bersifat kualitatif deskriptif dengan menganalisis data perusahaan dan pendapat
dari pihak konsultan pajak, pihak otoritas pajak serta akademisi perpajakan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak PT.Z sudah efektif dan
acceptable dengan likuiditas yang meningkat dan beban pajak lebih kecil, tidak
bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku dan didukung pembukuan
dan bukti-bukti. Namun ada risiko bisnis menyangkut jumlah pajak yang ditagih
ke pengguna jasa dengan jumlah yang dibayar ke kas negara tidak sama. Untuk
meningkatkan efektivitas, pengajuan fasilitas pembebasan pemotongan PPh 23
diajukan lebih awal. Sementara meningkatkan akseptabilitas, PT.Z perlu
menyusun kontrak yang mengikat antara PT.Z dengan pengguna jasa menyangkut
klausul gross up PPh 21 lebih baik menggunakan istilah tunjangan pajak.

ABSTRACT
PT.Z as a service company has business activities that are closely related to
payroll services. The settlement of income tax in the current year is mainly done
through the withholding tax system, ie authorizing third parties to deduct and
collect taxable taxes.
The reserch will examine the effectiveness of tax planning through withholding
tax on PPh 21 and PPh 23. The available alternative is PPh 21 deducted on
gross salary and nett salary. While the withholding of Income Tax 23 is more to
the company's ability to utilize the facilities provided by the law. Measuring the
effectiveness of tax planning, the authors use liquidity indicators and tax burden.
The research will analyze the acceptability of tax planning. The indicator of this
acceptability is acceptable by both parties, tax authorities and tax payer which
means that it fit with the applicable taxation rules.
This research is qualitative descriptive by analyzing company data and opinions
from the tax consultant, the tax authorities and academics in the field of taxation.
The results showed that PT.Z tax planning has been effective and acceptable,
with increasing liquidity indicator and smaller tax burden, not contradictory to
applicable taxation rules and supported by bookkeeping and evidences.There is a
business risk with relating of the difference Suggestion of increasing
effectiveness, applying for facility of exemption of withholding of Income Tax 23
is proposed earlier. Meanwhile, to improve acceptability, PT.Z needs to prepare
editorial contracts binding between PT.Z and service users regarding the terms
of gross up of PPh 21 by using tax allowance."
2017
T47747
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shinta
"Laporan ini mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (pajak penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT AMI selaku pemotong. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan PPh Pasal 23, PT AMI dibantu oleh PT SSRT mulai dari proses rekapitulasi hingga pelaporan SPT Masa. Proses rekapitulasi yang dilakukan terdiri atas tiga aktivitas utama, yakni memeriksa invoice dari vendor PT AMI, menghitung pajak penghasilan, dan memeriksa bukti pendukung reimbursement. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PT SSRT telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 of the Income Tax, which has to be settled by PT AMI as a collector. In fulfilling its tax obligation regarding Article 23 of the Income Tax, PT AMI is assisted by PT SSRT from recapitulation process to periodic tax returns submission. The recapitulation process consists of three main activities, which are reviewing invoices from vendors, calculating the income tax, and checking the supporting evidence for reimbursement. The result showed that the recapitulation process performed by PT SSRT has complied with the tax regulations."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ni Luh Putu Ayu Kartini
"Skripsi ini membahas mengenai analisis terhadap pelaksanaan Potong Pungut atas penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan di PT X, sebuah perusahaan property yang pokok usahanya adalah persewaan gedung perkantoran. Analisis mencangkup pelaksanaan PPh Potong Pungut atas penghasilan PT X serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT X dalam pelaksanakan PPh Potong Pungut tersebut dikaitkan dengan konsep withholding tax system serta langkah-langkah tax planning yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan merupakan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan pelaksanaan PPh Potong Pungut atas penghasilan PT X terkait Biaya Sewa, Biaya Servis dan tagihan-tagihan lain sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memenuhi unsur-unsur tax planning. Unsur tax planning yang dimaksud antara lain adalah: PT X telah paham dan berusaha untuk memahami ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan jenis usahanya, yaitu persewaan tanah dan atau bangunan; selain itu PT X selalu berupaya memastikan pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh atas penghasilannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan formal maupun material. Namun melihat kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan kewajiban Potong Pungut atas penghasilannya, PT X dinilai masih belum memiliki Manajemen Pajak yang sempurna dalam melaksakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

This thesis discusses the analysis of the implementation of Withholding Tax on rental of land and buildings income in PT X, a property company whose business is the rental of office buildings. The analysis covers the implementation of the withholding tax on PT X’s income tax and the constraints faced by PT X in the implementiation associated with the concept of withholding tax system and the steps of tax planning that was done by the companies when facing the constraints. This study used a qualitative approach, and is a descriptive study. The results of this study is to find how the withholding tax implementation of the income tax on PT X’s income related with Rental Charges, Service Charge and Other Charges are in accordance with the tax regulations and the elements of tax planning. Element of tax planning is among include: PT X has understood and tried to understand the provisions of existing tax law, especially with regard to the type of their business, land and or buildings rental; besides PT X always tries to ensure the implementation and collection of income tax withholding obligations above his income has been conducted in accordance with the formal and material. But look at the constraints faced, PT X assessed still do not have a perfect Tax Management in fulfilling their taxation rights and responsibility.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>