Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Pelaksanaan pelayanan farmasi klinis disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Salah satu pelayanan farmasi klinis yang perlu dioptimalkan ialah pelayanan informasi obat, baik kepada pasien maupun kepada rekan sejawat yang bertugas. PIO di rumah sakit sangat diperlukan oleh pasien untuk memberikan jaminan pengobatan rasional, efektif, dan aman. Berdasarkan uraian diatas, dengan terlaksananya PIO sangat menguntungkan bagi pasien maupun pihak rumah sakit

---

Pharmaceutical service is a direct and responsible service to patients related to pharmaceutical preparations with the aim of achieving definite results to improve the patient's quality of life. Pharmaceutical services in hospitals include 2 (two) activities, managerial activities in the form of managing pharmaceutical supplies, medical devices and consumable medical materials and clinical pharmacy service activities. The implementation of clinical pharmacy services is adjusted to standards determined by the government. One of the clinical pharmacy services that needs to be optimized is drug information services, both to patients and colleagues on duty. PIO in hospitals is very necessary for patients to provide guarantees of rational, effective and safe treatment. Based on the description above, implementing PIO is very beneficial for both patients and the hospital."

"Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Apoteker di puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan memberikan pelayanan farmasi klinik kepada pasien dengan efektif dan efisien, tepat sasaran, dan memprioritaskan pasien. Pelayanan resep merupakan salah satu kegiatan pelayanan farmasi klinik berupa rangkaian kegiatan mulai dari peracikan obat, penyerahan obat hingga pemberian informasi obat kepada pasien. Pelayanan resep di Puskesmas Kecamatan Ciracas telah menerapkan sistem resep terintegrasi dengan komputer sejak tahun 2022. Penerapan sistem tersebut masih tergolong baru, maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pasien atau pengujung mengenai alur pelayanan resep elektronik di Puskesmas Kecamatan Ciracas. Penyusunan laporan khusus ini bertujuan untuk memberikan panduan berupa video mengenai alur pelayanan resep elektronik di Puskesmas Kecamatan Ciracas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan resep. Panduan berupa video mengenai alur pelayanan resep elektronik di Puskesmas Kecamatan Ciracas ditayangkan menggunakan media elektronik dekat ruang farmasi di Puskesmas Kecamatan Ciracas. Video tersebut diharapkan dapat membantu bagi pasien atau pengujung Puskesmas Kecamatan Ciracas untuk menjadi lebih tertib dan memahami mengenai langkah-langkah pelayanan resep elektronik.

---

Pharmaceutical service standards are benchmarks used as guidelines for pharmaceutical personnel in administering pharmaceutical services. Pharmaceutical service standards at puskesmas include pharmacy management and clinical pharmacy services. Apothecary at puskesmas have the duties and responsibilities of ensuring the management of pharmaceutical preparations and consumable medical materials and providing clinical pharmacy services to patients in an effective and efficient manner, on target, and prioritizing patients. Prescription service is one of the clinical pharmacy service activities in the form of a series of activities starting from dispensing drugs, dispensing drugs to providing drug information to patients. Prescription services at the Ciracas District Health Center have implemented a prescription system integrated with computers since 2022. The application of this system is still relatively new, therefore it is necessary to socialize to patients or visitors regarding the flow of electronic prescription services at the Ciracas District Health Center. The purpose of preparing this special report is to provide guidance in the form of a video regarding the flow of electronic prescription services at the Ciracas District Health Center as an effort to increase the effectiveness and efficiency of prescription services. A guide in the form of a video regarding the flow of electronic prescription services at the Ciracas District Health Center is displayed using electronic media near the pharmacy room at the Ciracas District Health Center. It is hoped that this video will help patients or visitors to the Ciracas District Health Center to become more orderly and understand the steps for electronic prescription services."

"Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Mengingat pentingnya pelayanan kefarmasian yang harus diberikan oleh tenaga farmasi di apotek, maka tugas khusus ini dilakukan yang untuk mengamati pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian oleh petugas apotek di Aotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Brimob Depok kepada pasien. Data dalam tugas khusus ini dikumpulkan secara deskriptif berupa standar operasional prosedur (SOP) sistem penerimaan resep umum dan kredit. Dari hasil analisis mengenai sistem pelayanan kefarmasian pada Apotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Depok telah melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes no. 73 Tahun 2016 tentang Sandar Pelayanan Kefarmasian dengan baik. Sistem pelayanan kefarmasian yang dilakukan yaitu pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, dan pelayanan kefarmasian di rumah.

---

Pharmaceutical service standards are benchmarks used as guidelines for pharmaceutical personnel in administering pharmaceutical services. Setting pharmaceutical service standards in pharmacies aims to improve the quality of pharmaceutical services, guarantee legal certainty for pharmaceutical staff, and protect patients and the public from irrational drug use in the framework of patient safety. Given the importance of pharmaceutical services that must be provided by pharmacists in pharmacies, this special task was carried out to observe the implementation of pharmaceutical service activities by pharmacists at Kimia Farma 382 Pharmacy and Drug Service Center at Bhayangkara Brimob Hospital, Depok, to patients. Data in this special assignment were collected descriptively in the form of standard operational procedures (SOP) for general prescription and credit acceptance systems. From the results of an analysis of the pharmaceutical service system at the Kimia Farma 382 Pharmacy and the Drug Service Center at the Bhayangkara Hospital, Depok, pharmaceutical service activities have been carried out in accordance with Permenkes no. 73 Tahun 2016 about Good Pharmaceutical Service Standards. The pharmaceutical service system that is carried out is prescription review, dispensing, drug information services, and home pharmacy services."

"Data Riskesdas tahun 2018, notifikasi insidensi tuberkulosis di Indonesia naik menjadi 70% dengan estimasi kasus TB sekitar 845.000 kasus. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis saat ini masih belum optimal karena tingginya angka putus berobat yang dapat menyebabkan resistensi obat dan kegagalan pengobatan. TB-Resisten Obat (TB-RO) di Indonesia sebanyak 9,875 kasus (kasus TB-MDR/RR) ditahun 2018. Diperlukan pelayanan kefarmasian yang menunjang untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian pada pasien TB resisten obat seperti konseling obat. Salah satu media informasi yang digunakan dalam konseling yaitu media booklet yang berisi informasi-informasi tentang penyakit dan cara pengobatannya dan dinilai berhasil dalam penerapannya. yaitu untuk membuat media informasi booklet sebagai sarana informasi konseling pada pengobatan TB-RO. Metode yang digunakan yaitu dengan pengumpulan materi melalui studi pustaka dan didesign menggunakan design grafis. Pembuatan booklet sebagai media informasi dalam konseling dan pengobatan TB-Resisten Obat ini berjudul booklet “Tuberkulosis Resisten Obat” menggunakan aplikasi design grafis Canva® sebanyak 52 halaman.

---

Riskesdas data for 2018, incident notification tuberculosis in Indonesia has increased to 70% with estimated TB cases of approx 845,000 cases. The success rate of tuberculosis treatment is currently still low optimal because of the high dropout rate which can lead to resistance medication and treatment failure. Drug-Resistant TB (RO-TB) in Indonesia totaled 9,875 cases (MDR-TB/RR cases) in 2018. Supporting pharmaceutical services are needed to improve pharmaceutical services in drug-resistant TB patients such as drug counseling. one medium the information used in counseling is the media booklet that contains information about the disease and how to treat it and is considered successful in its application namely to make an information media booklet as a means of counseling information on TB-RO treatment. The method used is to collect material through literature study and design using graphic design. Making booklets as media information in counseling and treatment of Drug-Resistant TB is entitled booklet “Drug-Resistant Tuberculosis” using a graphic design application 52 pages of Canva®."

"Currently, the prevalence of degenerative diseases in Indonesia is increased. The degenerative and chronic diseases need life-long treatment as well as changes in life style. On the other hand, long-life treatment using drugs will develop risks of adversedrug reactions or the possibilities of drug-drug interactions. In these circumstances, the role of a pharmacist is important to providing drug information and counselling,and patient education.However, there is evidence that pharmaceutical care in almost all pharmacies (drug dispensaries) in Indonesia is still ?drug-oriented?. Drug information is not adequate and is provided by pharmacy assistants (technicians). In order to implement pharmaceutical care practice that meets the ?Standard Competence for Pharmacy Practice? as well as consumer?s expectation, we need to know what is the exactly consumer?s expect in pharmaceutical care, particularly indrug information, and how is the commitment of the pharmacists to provide drug information of degenerative and chronic diseases in pharmaceutical care. For those reasons, a field survey has been carried out in Jakarta, Yogyakarta and Makassar to explore the consumer/patient?s opinions and needs for pharmaceuticalcare. A focus group discussion has also been done to explore the pharmacist commitment to provide drug information in pharmaceutical care practice. As a result, there is an indication of a discrepancy between the consumer/patient?s need for drug information and the commitment of pharmacists to provide drug information.Consumers have need for more drug information for all aspects including adverse drug reactions, drug interaction, what to do if adverse reaction occurred, duration of any treatments etc., not only drug indication and administration. On the other hand, pharmacists still need more knowledge and continuing education, particularly in pharmacotherapy and phamacology of drugs used for degenerativeand chronic diseases."

"Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dimana tempat melakukan praktik kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker. Upada dalam meningkatkan kesadaran pasien dilakukan dengan pemberian edukasi serta promosi kesehatan yang dibantu dengan media kesehatan sebagai alat bantu edukasi. Media edukasi kesehatan yang dapat digunakan seperti poster dan leaflet kesehatan yang dapat membantu pasien dalam memperoleh informasi mengenai suatu edukasi kesehatan. Metode yang dilakukan untuk pembuatan poster melalui studi literatur mengenai pembuatan poster hipertensi yang memuat gejala, faktor risiko, cara pencegahan, dan komplikasi penyakit hipertensi. Kemudian data yang telah diperoleh dapat digunakan untuk menyusun poster sebagai media edukasi dan promosi. Poster edukasi dapat menjadi salah satu sarana edukasi masyarakat untuk dapat mengendalikan penyakit hipertensi agar tidak terjadi penyakit komplikasi yang lebih serius.

---

Pharmacy is a pharmaceutical service facility where the pharmacy practice is carried out by the Pharmacy. Efforts to increase patient awareness are carried out by providing education and health promotion assisted by health media as an educational tool. Health education media that can be used such as health posters and leaflets that can assist patients in obtaining information about a health education. The method used for making posters is through literature studies regarding making hypertension posters which contain symptoms, risk factors, ways to prevent, and complications of hypertension. Then the data that has been obtained can be used to compile posters as educational and promotional media. Educational posters can be a means of educating the public to be able to control hypertension so that more serious complications do not occur."

"Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan pelayanan fasilitas kesehatan pertama yang menjadi rujukan pertama masyarakat terutama di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam memaksimalkan upaya pemeliharaan kesehatan, pelayanan kefarmasian puskesmas didukung oleh sumber daya kefarmasian. Salah satu sumber daya kefarmasian puskesmas adalah sumber daya manusia (SDM). Pemerintah telah mengatur SDM pelayanan kefarmasian di puskesmas dalam Permenkes No. 74 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data retrospektif dan menggunakan data laporan harian jumlah pasien puskesmas kelurahan. Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan kesimpulan jumlah SDM pelayanan kefarmasian pada sebagian besar Puskesmas Kelurahan di Kecamatan Duren Sawit belum sesuai persyaratan Permenkes 74 Tahun 2016 dan jumlah apoteker sebagian besar Puskesmas Kelurahan di Kecamatan Duren Sawit minimal terdiri dari 1 (satu) apoteker, kecuali pada Puskesmas Kelurahan Malaka Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa dianjurkan 2 (dua) apoteker yang dapat dilihat dari data rata-rata jumlah pasien di bulan Juli 2021.

---

The community health center (Puskesmas) is the first health service facility which is the first referral for the community, especially in the era of the National Health Insurance (JKN). In maximizing healthcare efforts, pharmacy services at the puskesmas are supported by pharmaceutical resources. One of the health center's pharmaceutical resources is human resources (HR). The government has regulated the human resources for pharmaceutical services in health centers in Permenkes No. 74 of 2016. This research is a retrospective, descriptive study that uses daily report data on the number of patients at the village health center. Based on the evaluation results, it was concluded that the number of human resources for pharmaceutical services at most of the Kelurahan Health Centers in Duren Sawit Subdistrict did not meet the requirements of Permenkes 74 of 2016 and the number of pharmacists for most of the Kelurahan Health Centers in Duren Sawit Subdistrict consisted of at least 1 (one) pharmacist, except for the Malaka Jaya Subdistrict Health Center and the Pondok Kelapa Subdistrict Health Center it was recommended 2 (two) pharmacists which can be seen from the data on the average number of patients in July 2021."

"Tesis ini membahas tentang waktu tunggu pelayanan resep pasien umum di Farmasi URJ Selatan P. K. St. Carolus. Dari penelitian didapatkan bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep pasien umum sebesar 21.90 menit untuk resep non-racikan dan 39.40 menit untuk resep racikan. Untuk resep non racikan, waktu untuk tindakan sebesar 8.78 menit lebih kecil dari waktu jeda yaitu 13.13 menit. Sedangkan untuk resep racikan, waktu tindakan sebesar 26.75 menit lebih lama dari waktu jeda yaitu 12.75 menit, hal ini dikarenakan adanya proses peracikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep pasien umum di P. K. St. Carolus adalah adanya jeda waktu dimana resep tidak diproses, adanya proses peracikan, ketidaksesuaian pengetahuan dan keterampilan SDM, SDM yang belum memadai, ketersediaan obat yang kurang, kecepatan dan keterampilan petugas, sistem komputerisasi yang belum memadai, dan sarana ruangan yang kurang luas."

"Apotek jaringan merupakan sekelompok apotek yang dikelola oleh suatu perusahaan dan memiliki cabang dengan nama yang sama, yang digunakan sebagai sarana pelayanan farmasi klinik untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Gambaran pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi klinik selama masa pandemi COVID-19 belum diketahui pada apotek jaringan di Indonesia. Penelitian deskriptif analitik dengan desain penelitian cross-sectional ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pola pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan Pulau Jawa dan Sumatera selama masa pandemi COVID-19. Metode perolehan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling. Data yang dikumpulkan adalah data primer dari total 60 sampel penelitian melalui online kuesioner yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan IBM® SPSS® versi 22. Dilakukan skoring data penelitian untuk memperoleh rerata skor pelaksanaan kegiatan dengan rentang skor 0-100, dimana rerata skor pelaksanaan menggambarkan seberapa baik pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di apotek jaringan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui melalui hasil skoring bahwa pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan secara keseluruhan mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19. Pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan memiliki rerata skor pelaksanaan sebelum masa pandemi sebesar 82,63 ± 16,16, sedangkan selama masa pandemi sebesar 73,99 ± 15,60. Terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik dalam pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan Pulau Jawa dan Sumatera saat sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 (p < 0,1) terutama pada kegiatan PIO, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, PTO, dan MESO. Selama masa pandemi COVID 19, secara keseluruhan terjadi perubahan pada pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan Pulau Jawa dan Sumatera dengan adanya penerapan protokol kesehatan, pengimplementasian metode telefarmasi, dan pelayanan pengantaran obat ke rumah.

---

A chain pharmacy is a group of pharmacies under a certain company divided into several branches with the same name, in which the practice of clinical pharmacy service is carried out to improve the quality of life of patients. The implementation of clinical pharmacy service standards during the COVID-19 pandemic is still unknown at chain pharmacies in Indonesia. This analytical descriptive study with a cross-sectional research design aimed to determine changes in the pattern of clinical pharmacy services in chain pharmacies in Java and Sumatra during the COVID-19 pandemic. The sampling method used was convenience sampling technique. Primary data was collected from a total of 60 research samples through online questionnaires and analyzed using IBM® SPSS® version 22. Scoring of research data is carried out to obtain an average score for the implementation of activities with a score range of 0-100, where the average score of implementation describes how well the implementation of clinical pharmacy service activities carried out in chain pharmacies.

The scoring results show that the implementation of clinical pharmacy services in chain pharmacies as a whole has decreased during the COVID-19 pandemic. Clinical pharmacy services at chain pharmacies have an average implementation score of 82,63 ± 16,16 before the pandemic period and 73,99 ± 15,60 during the pandemic period. There was a statistically significant difference in the implementation of clinical pharmacy services at chain pharmacies in Java and Sumatra before and during the COVID-19 pandemic (p < 0,1), especially in drug information services, counseling, home pharmacy care, drug therapy monitoring, and adverse drug reaction monitoring activities. During the COVID-19 pandemic, there was a change in the overall implementation of clinical pharmacy service activities in chain pharmacies across Java and Sumatra with the implementation of health protocols, telepharmacy methods, and home delivery services."

"Program Rujuk Balik (PRB) adalah suatu program yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menjamin kebutuhan obat peserta BPJS yang memiliki penyakit kronis dengan kondisi stabil dengan diberikannya surat rujukan dari dokter spesialis. Pasien PRB merupakan pasien – pasien dengan penyakit kronis yang umumnya mendapatkan terapi obat yang cukup banyak. Hal ini seringkali berpotensi terhadap ketidakpatuhan minum obat. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pemantauan / monitoring terhadap penggunaan obat pasien oleh apoteker yang bertugas di apotek. Kegiatan monitoring ini dilakukan sebagai follow up kepada pasien agar terwujudnya keberhasilan terapi. Telefarmasi merupakan pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehinga pasien tidak langsung berinteraksi dengan apoteker (Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 2021). Seluruh pasien yang berhasil dihubungi menyatakan telah patuh mengkonsumsi obat yang sudah diberikan. Akan tetapi untuk obat yang belum diberikan, pasien tidak mengkonsumsi obat tersebut. Satu dari sepuluh pasien yang berhasil dihubungi menyatakan telah membeli obat di tempat lain dan melanjutkan konsumsi obat tersebut.

---

The Referral Back Program (PRB) is a program conducted by BPJS Kesehatan (Indonesia's national health insurance) to ensure the medication needs of BPJS participants with stable chronic conditions by providing a referral letter from a specialist doctor. PRB patients are individuals with chronic illnesses who typically require a significant amount of medication therapy. This often poses a risk of non-compliance with medication regimens. Therefore, it is necessary to monitor the medication use of patients by pharmacists working in pharmacies. This monitoring activity serves as a follow-up to patients to ensure the success of their therapy. Tele-pharmacy is a pharmaceutical service provided to patients utilizing information technology, allowing patients to interact indirectly with pharmacists (Directorate of Pharmaceutical Services, 2021). All contacted patients stated that they were compliant with the prescribed medication. However, for medications not yet provided, patients did not consume those medications. One out of ten contacted patients reported purchasing the medication from another source and continuing its use."