Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam hubungan industrial banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi yang terpenting adalah hubungan industrial antara perusahaan atau manajemen, dan pihak pekerja. Dengan melihat banyaknya jumlah pekerja maka dari itu terbentuklah serikat pekerja. Serikat pekerja disini berfungsi untuk menjembatani permasalahan yang ada di dalam perusahaan antara pekerja dengan manajemen. Di Bulog sendiri terdapat satu serikat pekerja bernama Sekar. Sekar sendiri memiliki fungsi antara lain adalah melakukan pembinaan kepada anggota Sekar Perum Bulog agar dapat meningkatkan komitmennya guna pencapaian visi dan misi Perum Bulog melalui diskusi dan sarasehan yang dilakukan secara berkesinambungan, dan juga Berperan aktif di bidang ketenagakerjaan dalam usaha pembelaan hak dan kewajiban anggota Sekar Perum Bulog melalui peningkatan hubungan komunikasi dan informasi dengan membentuk media dari dan untuk anggota. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan yang akan dibahas adalah tentang peran serikat pekerja di Perum Bulog yaitu Sekar dalam menghadapi permasalahan dana pensiun yang selama ini dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Saat ini sedang ada permasalahan gagal bayar oleh Jiwasraya yang mengakibatkan terancamnya dana pensiun milik karyawan Perum Bulog. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa peran Sekar sebagai serikat pekerja dalam membela hak-hak karyawannya sudah cukup baik melihat banyak sekali serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan yang mendatangkan solusi bagi semua pihak khususnya karyawan Bulog

---

In industrial relations many parties are involved in it. But most important is the industrial relations between the company or management, and the workers. By seeing the large number of workers, a trade union is formed. The union here functions to bridge the problems that exist within the company between workers and management. In Bulog itself there is a union called Sekar. Sekar itself has a function, among others, to provide guidance to members of the Sekar State Logistics Agency (Bulog) to increase its commitment to achieving the vision and mission of the State Logistics Agency (Bulog) through continuous discussion and discussion, and also to play an active role in the field of employment in the efforts to defend the rights and obligations of members of the Sekar State Logistics Agency through improving communication and information relations by forming media from and for members. In this study using qualitative methods, and what will be discussed is about the role of trade unions in Bulog of Sekar in facing pension fund problems that have been managed by PT.Asuransi Jiwasraya. At the moment there is an issue of default by Jiwasraya that has threatened the pension fund of Bulog’s employees. From the results of the study, the researchers found that Sekar's role as a union in defending the rights of its employees was good enough to see many series of activities carried out to support the success that brought a solution for all parties, especially Bulog’s employees"

"Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456), akan berdampak pada perusahaan swasta menengah dan besar, yang telah mengikutsertakan pekerjanya pada program dana pensiun, bahkan terhadap kelangsungan perusahaan dana pensiun yang menyelenggarakan program dana pensiun yang selama ini telah berjalan. Penyelenggaraan program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar untuk menjadi peserta padahal perusahaan tersebut telah menjadi peserta dana pensiun. Perusahaan swasta menengah dan besar seharusnya diberi ruang untuk memilih program pensiun mana yang layak dan sesuai dengan kemampuan perusahaan, karena masih terdapat beban biaya pesangon terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertemuan-pertemuan pembahasan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun yang merupakan pelaksanaan dari UU tersebut serta pengalaman empiris penulis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk analisis yuridis digunakan metode penelitian normatif terhadap upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan perusahaan swasta menengah dan besar terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN. Oleh karena itu disarankan agar dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun hendaknya tidak mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program dana pensiun terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN, karena pekerja pada perusahaan swasta menengah dan besar telah akan mendapat manfaat hampir sama.Reform of National Social Security System as stipulated in Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (SJSN) LN No. 150 of 2004, TLN No. 4456, would have an impact on the medium and large private companies, which have workers participate in the pension funding program, even the survival of the company that organizes the pension fund pension plans that had been running. Implementation of security retirement program organized by the National Social Security Agency (BPJS), requires medium and large private companies to become participants when the company has become a pension fund participants. Medium and large private companies should be given space to choose the pension plan where appropriate and in accordance with the ability of the company, as there are costs of severance to workers terminated by the company. This study was conducted based on the meetings discussion of the draft regulations the administration of pension which is the implementation of the Act as well as the empirical experience of the authors in the execution of daily tasks. For juridical analysis method is used to study normative legal safeguards do medium and large private companies on the implementation of the Pension Security Program SJSN. It is therefore recommended that the process of drafting regulations organizing the pension security program should not require medium and large private companies that have workers participate in pension plans on the implementation of the Pension Security Program SJSN, because workers in medium and large private companies would have benefited almost same."

"Berfokus kepada permasalahan diskrepansi perolehan penghasilan di masa bekerja dan di masa pensiun, dimana sesuai dengan pemaparan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyatakan perlunya mencapai nilai replacement ratio di angka 62%, peneliti menggunakan data pendapatan per bulan di masa bekerja dari karyawan perusahan swasta PT.XYZ yang beroperasi di Jakarta, untuk melakukan perhitungan dan menentukan faktor-faktor demografi yang paling signifikan dalam mencapai angka replacement ratio yang dimaksud. Metode perhitungan yang digunakan adalah regresi linear dengan OLS, WLS yang dibandingkan dengan metode LASSO. Hasil perhitungan menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara job level semasa bekerja, usia dan jumlah penghasilan terhadap nilai replacement rate di masa pensiun, sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di negara berkembang lainnya. DPLK, sebagai program pendanaan pensiun yang dikembangkan oleh pihak swasta menjadi salah satu pilihan dalam meningkatkan penjaminan kehidupan sederhana yang layak, mendukung program nasional yang baru berjalan di Indonesia mulai tahun 2015, yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

---

Focusing on the problem of income acquisition discrepancies during working and retirement period, which is in accordance with the exposure of the results of previous research stating the necessity to reach the replacement ratio value of 62%, researcher use monthly income date during each employment period of employee working for PT.XYZ a private company operating in Jakarta, to perform calculations and determine the most significant demographic factors in achieving the intended replacement ratio. The calculation method used is linear regression with OLS, WLS compared to LASSO method. The results of the calculation state that there is a significant relationship between job level during employment, age and amount of income to the income adequacy rate in retirement, in accordance with the results of previous studies conducted in other developing countries. DPLK, as a pension funding program developed by the private sector, is one of the options in increasing the guarantee of a decent simple life when entering pension period, supporting public pension fund program running in Indonesia started in 2015, namely JHT (Jaminan Hari Tua) and JP (Jaminan Pensiun)."

"Skripsi ini bertujuan mengevaluasi penerapan proses bisnis digital pada dana pensiun dengan jenis dana pensiun pemberi kerja, dan penyempurnaan Tata Kelola yang dilakukan sejalan dengan penerapan digitalisasi tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara menelusuri proses pengembangan sistem pendukung dalam bentuk aplikasi, menelusuri proses adaptasi unit kerja perusahaan terhadap sistem yang sudah dikembangkan dan mengidentifikasi kendala yang harus diatasi oleh Tata Kelola yang sudah berjalan. Hasil dari penelitian menemukan bahwa Tata Kelola Dana Pensiun Perkebunan setelah penyempurnaan mampu mengatasi kendala-kendala, baik yang sudah ada maupun yang secara potensial dapat terjadi dimasa depan. Disisi lain, perusahaan masih harus menyempurnakan Tata Kelola Teknologi Informasi yang ideal sesuai Landasan Teori. Walaupun demikian, secara umum, DAPENBUN sudah memiliki acuan Tata Kelola yang memadai terkait digitalisasi proses bisnis.

---

This thesis aims to evaluate the application of digital business process to pension funds company, and the improvements in governance that are carried out in line with the implementation of digitalization. This research was conducted by tracing the development process of supporting systems in the form of applications, observing how work units are adapting to the developed system, and identifying arising problems that must be solved by evaluating the existing governance. This study discovered that the improved governance of Dana Pensiun Perkebunan had been adjusted to the identified problems, both the existing and the potentially arise. However, the corporate governance still need to regulate matters as described in the Theoretical Foundation Information Technology Governance. In general, DAPENBUN is considered to have good governance implementation, which is expected to prevent obstacles that may cause significant impacts"

"Karena besaran iuran yang harus dibayarkan dan manfaat yang akan diterima pada Jaminan Pensiun BPJS sebagaimana ditetapkan pada UU BPJS Nomor 40/2004 tidak terlalu besar, maka eksistensi program pensiun sukarela dari Pemberi Kerja yang diselenggarakan berdasarkan UU Dana Pensiun 11/1992 dapat terus dipertahankan sepanjang penyelenggara mampu melakukan sinergi dalam hal biaya, manfaat, atau sifat kepesertaan dengan program pensiun wajib yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

---

Since the dues to be paid and benefit to be received under the mandatory BPJS Pension as regulated by Law on Social Security Agency Number 40/2004 are not significant, the existence of Employer’s voluntary pension programme as regulated by Law on Pension Fund Number 11/1992 can still be maintained insofar as synergies on cost, benefit, and nature of membership at both programmes can be achieved."

"DPPK XYZ Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) XYZ adalah sebuah dana pensiun yang berlokasi di Jakarta. DPPK XYZ belum memiliki kebijakan investasi yang tertulis dan SOP penempatan dan pelepasan investasi yang komprehensif sehingga menimbulkan masalah dalam kegiatan investasi DPPK XYZ. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi serta menganalisis prosedur dan kebijakan penempatan dan pelepasan investasi di DPPK XYZ yang berlaku saat ini serta menyusun kebijakan dan SOP penempatan dan pelepasan investasi pada DPPK XYZ dengan harapan ketika kebijakan dan SOP tersebut diimplementasikan akan memitigasi risiko dan memaksimalkan kinerja investasi DPPK XYZ. Teknik yang digunakan dalam penyusunan SOP di penelitian ini adalah teknik campuran yaitu menggabungan teknik naratif dan bagan arus (flowchart). Hasil penelitian ini adalah pedoman kebijakan investasi dan SOP penempatan dan pelepasan investasi.

---

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) XYZ is a defined benefit pension plan located in Jakarta. DPPK XYZ does not yet have a written investment policy and a comprehensive SOP for investment placement and disposal, causing problems in XYZ's DPPK investment activities. The purpose of this research is to identify and analyze the current investment placement and release procedures and policies in DPPK XYZ as well as to formulate investment policies and SOPs for the placement and disposal of investments in DPPK XYZ with the hope that when these policies and SOPs are implemented, they will mitigate risks and maximize the investment performance of the DPPK XYZ. The technique used in the preparation of the SOP in this study is a mixed technique, namely combining narrative techniques and flowcharts. The results of this study are investment policy guidelines and SOPs for placement and disposal of investment."

"ABSTRAKPelaksanaan sistem pay as you go sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri ini telah berjalan selama 43 tahun terakhir ini. Permasalahannya adalah belum adanya analisis sistem ini secara menyeluruh dari pemerintah mengenai sistem ini sehingga banyak permasalahan yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai latar belakang dipilihnya sistem ini, pengaruh sistem ini bagi pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hubungan lembaga-lembaga pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan sistem ini. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari sistem pay as you go dalam pembiayaan pensiun Pegawai Negeri memiliki banyak permasalahan dari segi pemerintah yaitu pembebanan sepenuhnya pada Anggaran Belanja Pendapatan Negara sehingga sistem ini untuk ke depannya tidak dapat diterapkan lagi sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

---

ABTRACTImplementation of the system of pay as you go as civil servants pension financing system has been running for the last 43 years. The problem is the absence of a thorough analysis of the government about this system so many problems arise. This research aims to describe the background of the system chosen., influence of these systems for government and civil servants (PNS) and the relationship of government agencies in formulating and implementing these systems. Approach is a qualitative study conducted by the method of in depth interviews and document studies. The results of this study is that based on the evaluation of pay-as-you-go system of financing pensions in the Civil Service has a lot of problems in terms of the imposition of government entirely on the State Budget Revenue so that the system is for the future no longer applicable as a Civil Service pension financing system civil (PNS)."

"ABSTRACTBy virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income By virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income Tax in conjunction with Decree of the Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 651/KMK.04/1994 on Certain Capital Investment Sectors which Generate Income for the Pension Fund which is not classified as the Object of Income Tax; however, to obtain the facility, the Pension Fund has legal obligation which must be observed and fulfilled properly, such as the provisions in making investment pursuant to the Decree of Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 511/KMK.06/2002 on Pension'Fund Investment and other regulations which have been designated by the Government, which control the Pension Fund, especially; The Pension Fund of Jiwasraya Employer (Dana Pensiun Pemberi KerjaIDPPK Jiwasraya).In writing this thesis, the type of the research conducted is normative descriptive legal research. The normative descriptive research in this thesis tends to be a case study, which is conducted pursuant to the consideration that the writer will elaborate the analysis systematically on the provision of the Pension Fund Law and other regulations which regulate the Pension Fund, i.e. which control the direction of the investment, and the imposition of tax as well as the facility of the entire tax exemption which is obtained by the Pension Fund, which is related to the Taxation Law on taxation aspect and provision in the Pension Fund, in its implementation by DPPK Jiwasraya, as a legal subject in this research, which is also analyzed based on the primary data from the interview result."

"Penelitian ini akan ditakukan pada Dana Pensiun Baok ABC, yaitu investasi Reksadana sahamnya. Penelitian ini akan melihat bagaimana Dana Pensiun Bank ABC memilih reksadana saham yang sesuai dengan arahan dari pengurus. pendiri, maupun pedoman investasi yang ada. Dana Pensiun Bank ABC juga menggunakan perusahaan jasa penilai investasi independenyaitu PT. Infovesta Utama. sebagai benchmark dalam memilih investasi dalam reksadana sahamnya. Oleh karena itu, penelitian ingin melihat keefektifan pemilihan reksadana saham yang telah dilakukan Dana Pensiun Bank ABC dan PT. lnvofesta Utama, dengan mengganakan metode Ilisk-A(jjusted Peiformaw:e, yaim Sharpe index, Jensen Index, Treynor index, dan information ratio; dan juga metode Market timing and Sensitivity, dengan menggunakan Treynor and Mazu:y model, dan llenriklcson and Merton model. Hasil dart penelitian ini menyatakan bahwa analisis pemilihan reksadana saham PT. Invofesta lebih baik dari Dana Pensiun Bank ABC berdasarkan kedua metode penilaian di atas.

---

This Study concentrates at ABC Bank's pension plan, which is the investment of equity fund.This Study want to see how ABC Bank's pension plan choosing their equity funds' investment which appropriate with the suggestion of the board of manager, founder1and investment handbook of ABC Bank's pension plan. Beside of titat. ABC Bank's pension plan afso use an independent ranking service corporation. PT. Invofesta Utama,. as their benclunark in selecting their investment in equity fimd. Because of that,. this study want to analyse the effectiveness of equity funds' selection done by ABC Bank's pension plan and PT. lnvofesta , with Risk-Adjusred Performance methods, using Sharpe index, Jensen Index. Treynor indeJ4 and information ratio; and Market timing and Sensitivity methodsusing Treynor and Mazuy modeland Henrikkson and Merton model. The result of the analysis with two methods used in this study is that PT. Invofesta Utama's analysis in selecting pension funds are much better than ABC Bank's pension plan."