Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pengaruh kebijakan womenomics terhadap tenaga kerja wanita Jepang di Prefektur Saitama. Dengan metodologi wawancara dan kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan womenomics yang dijalankan oleh pemerintah Prefektur Saitama mendapat respon positif dari perusahaan-perusahaan yang berada di Saitama dan bersama-sama, pemerintah dan perusahaan, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah wanita. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan dari keluarga, baik suami dan orang tua, memiliki peran penting dalam mendukung partisipasi aktif wanita sebagai tenaga kerja. Walaupun demikian, kebijakan womenomics mendapat kritikan karena dianggap tidak menyentuh inti permasalahan dari tenaga kerja wanita di Jepang, yaitu kesetaraan gender.

---

This study examine the influence of womenomics policy towards women workers in Saitama Prefecture. With interviews and literature review as methodology, this study found that womenomics policy, that conducted by the Saitama Prefecture Government, received a positive response from companies that are in Saitama and government and companies work together to create women-friendly working environment. In addition, this study also found that support from family, both husband and parents, have important role in supporting the active participation of women workers in Japan. Nevertheless, womenomics policy criticized because they did not touch the core issue of women’s employment in Japan, which is gender equality."

"Tesis ini membahas bagaimana kebijakan Womenomics bagi industri konstruksi berdampak pada pekerja perempuan di industri tersebut. Womenomics adalah kebijakan dari Perdana Menteri Abe yang bertujuan untuk mendukung partisipasi aktif perempuan di dunia kerja, yang lalu diturunkan ke industri konstruksi yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan penuaan tenaga kerja. Dengan menganalisis kebijakan menggunakan teori struktur patriarki dari Sylvia Walby dan tokenisme dari Rosabeth Kanter, tesis ini menjelaskan bagaimana kebijakan Womenomics yang diturunkan di industri konstruksi tidak mendukung partisipasi aktif perempuan, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan tenaga kerja dengan menarik lebih banyak pekerja perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data dokumen pemerintah dari situs kementrian Jepang, artikel berita, jurnal internasional, video, serta data statistik pendukung.Kebijakan Womenomics di industri konstruksi belum berhasil mengatasi masalah yang menghambat pekerja perempuan di industri konstruksi. Alih-alih mendorong dan menciptakan perubahan sistem kerja di industri konstruksi agar lebih mendukung kerja perempuan, kebijakan ini lebih banyak mempromosikan imej konstruksi yang ramah perempuan untuk menarik lebih banyak tenaga kerja. Sementara permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan di industri konstruksi tidak banyak ditangani. Kebijakan yang diambil pemerintah didasari oleh kepentingan kapitalis untuk memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan banyak biaya, dan kepentingan patriarkis yang mendukung kapitalis dengan menggunakan perempuan sebagai cadangan tenaga kerja.

---

This thesis examined how Womenomics policy for construction industry affected the women working in that industry. Womenomics is a policy from Prime Minister Abe that aims to support women’s active participation in the workplace. The policy is further specialized for construction industry who suffered from lack of labor and aging labor. By analyzing the policy using structures of patriarchy by Sylvia Walby, and tokenism by Rosabeth Kanther, this thesis explained how Womenomics in construction industry did not support women’s active participation, and instead used as a tool to fill in the lack of labor by attracting more women worker. This thesis used qualitative method using data such as government’s documents, news articles, academic journals, videos, and statistical data.

Womenomics policy in construction industry has yet to address the problems that hinders women workers in construction industry. Instead of pushing and creating a change in construction industry’s working system to support women’s work, the policy dealt more with promotion effort to uplift the industry’s image among women and girls and attract them to work in construction. Whereas the problem faced by women who is already working in the industry is often neglected. The government constructed the policy based on capitalist interest to get as much profit with as little cost as possible, and patriarchal interest that supported capitalist interest by using women as labor reserve."

"Meningkatnya usia wanita yang menunda menikah atau memilih tidak menikah (bankonka) menjadi masalah sosial yang serius di Jepang. Penurunan tingkat kelahiran berkontribusi terhadap perubahan drastis dalam komposisi populasi di Jepang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wanita tidak menikah di Jepang, seperti pendidikan, karier yang baik, dan kebijakan pemerintah terhadap wanita di Jepang. Kebijakan womanomics di Jepang sebagai sebuah upaya untuk menciptakan kesetaraan gender melalui pendidikan dan dunia kerja bagi wanita telah menciptakan dilema. Di satu sisi perempuan dituntut untuk menjadi sosok intelektual tetapi sistem patriarki yang membatasi, mendorong perempuan Jepang menuntut kebebasan. Studi ini menganalisa pendidikan tinggi sebagai pilihan rasional untuk wanita Jepang dalam mewujudkan kebijakan wanita. Sementara peluang perempuan di sektor publik berbanding terbalik dengan peran mereka di sektor domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan hasil data sekunder dalam jurnal. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi sangat mempengaruhi keputusan perempuan dalam memilih untuk menunda bahkan keputusan untuk tidak menikah sama sekali.

---

The increasing age of Late married women or choosing unmarried (bankouka) makes serious social problems in Japan. The decline in birth rates contributes to drastic changes in population composition in Japan. There are several factors that cause unmarried women in Japan, such as education, good careers, and government policy towards women in Japan. The womenomics policy in Japan as an effort to create gender equality through education and the world of work for women has created a dilemma. On the one hand women are required to be an intellectual but patriarchal system that restricts, encouraging Japanese women to demand freedom.

This study analyzes higher education as a rational choice for Japanese women in realizing womenomics policies. While women's opportunities in the public sector are inversely proportional to their role in the domestic sector. This research uses qualitative method by using the result of secondary data in journal.

The results of the analysis of this study indicate that higher education significant affects the decision of women in choosing to delay even the decision not to marry at all."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung  pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015.  Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori:  implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf.  Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama.  Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan empat belas informan dipilih dengan teknik purposive. 

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna.  Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi. Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal.  Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle,  memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle. Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung.

---

This research is motivated by the condition of the national defense industry that lags behind the defense industry of countries in the world, even with countries that are relatively young in developing the industry, even though various policies have been issued. This condition raises the question of how to implement Indonesia's defense industry policy. To answer this question, this study focuses on the defense industry of PT DI in supporting air defense in 2010 to 2015. The four main discussions in the research are: implementation of the policy of synchronizing demand plans and production plans, as well as the preparation of a master plan for the defense industry; procurement of defense equipment; improvement of production quality, expansion of business and production capacity; and research and development.

The theory used in this study consists of theories: implementation of Meriles S. Grindle's policies, Anthony Gidden's structuring, J.S Mill's industrial protection, and Maswadi Rauf's conflict and consensus. The theory of policy implementation and structuring is the main theory. While other theories as supporting theories. The research method uses qualitative methods through a case study approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews involving faurteen informants selected by purposive technique.

This study found that the plan for the need for defense equipment and the production plan was out of sync, because the preparation of the master plan for the defense industry did not have an agreement between the government and the user. Implementation of the procurement of defense equipment produced by PT DI encountered problems in the form of production delays. Meanwhile, foreign procurement does not involve PT DI, either through ToT, offset or local content. To improve the quality of production, it is carried out through the issuance of a certificate of eligibility; expansion of business and production capacity is carried out by providing business capital loans; and PT DI's research and development activities rely on cooperation with the government/other institutions.

The theoretical implication, namely Grindle's theory of policy implementation, shows that not all factors in the policy content and environmental variables have a significant effect on policy implementation, besides that there are other factors that have a significant influence, but are not explained by Grindle's theory. Anthony Gidden's structuration theory, there is relevance that is shown, namely there is no change in implementation even though the structure has changed. This is found in the procurement of defense equipment from abroad. J.S Mill's industrial protection theory as well as Maswadi Rauf's conflict and consensus theory are quite relevant as supporting theories."

"Penelitian ini mengkaji tentang upaya Dewan Pendidikan kota Toda bersama Softbank C&S yang telah memperkenalkan robot kecerdasan buatan untuk kelas aktivitas bahasa Inggris di kota Toda, prefektur Saitama, Jepang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Dewan Pendidikan kota Toda mengupayakan uji coba robot kecerdasan buatan tersebut untuk kelas aktivitas bahasa Inggris di kota Toda.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Toda melalui wawancara mendalam. Penelitian ini mengkaitkan kasus uji coba robot kecerdasan buatan ini dengan konsep kolaborasi industri, pemerintah, dan akademisi di Jepang (Sankangaku Renkei). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa inisiatif lokal dan iklim kolaborasi untuk pendidikan di kota Toda begitu nyata. Selain itu, efektivitas dan kendala pemanfaatan robot kecerdasan buatan tersebut juga dapat diketahui.

---

This study examines the efforts of Toda City Board of Education with Softbank C&S who have introduced an Artificial Intelligence robot for English activity class in Toda City, Saitama Prefecture, Japan. This study aims to find out the reason why Toda City Board of Education strives to Artificial Intelligence robot trial for an English activity class in Toda City. This study uses a qualitative method with a case study in Toda Daini Elementary School through deep interview. This study links this Artificial Intelligence robot trial with the concept of industry, government and academics collaboration in Japan (Sankangaku Renkei).The results of this study found that local initiatives and collaborative climate for education in Toda City were so real. In addition, the effectiveness and obstacles of this Artificial Intelligence robot can also be known. "

"ABSTRACTStagnasi perekonomian Jepang selama lebih dari dua dekade membuat Abe Shinzo di masa kepemimpinannya yang kedua sebagai perdana menteri Jepang mengeluarkan kebijakan perekonomian yang disebut sebagai Abenomics. Kebijakan ini selain dianggap dapat mengatasi masalah perekonomian Jepang juga dapat mengatasi masalah demografi yang terjadi di Jepang, khususnya masalah kesetaraan gender. Hal ini disebabkan karena salah satu fokus utama dari kebijakan Abenomics merupakan pemberdayaan perempuan atau Womenomics. Akan tetapi, hingga kini kesetaraan gender di Jepang belum menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Womenomics belum mampu menjadi sebuah kebijakan yang efektif dalam menangani masalah ketidaksetaraan gender di Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab ketidakefektifan implementasi Womenomics era Abe II. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan ketidakefektifan Womenomics tersebut disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang kuat serta kegagalan Womenomics sebagai institusi yang mengatur pola perilaku masyarakatnya.

---

ABSTRACTJapan economic stagnation for more than two decades has made Abe Shinzo in his second term as prime minister launch an economic policy called Abenomics. This policy is deemed to solve the problems of the Japan economy and also to solve the demographic problems that occur in Japan, especially the gender equality issue. This is because one of the main focuses of the Abenomics policy is women empowerment or Womenomics. However, until now gender equality in Japan has not shown a change for the better. Therefore, it can be concluded that Womenomics has not been able to be an effective policy at solving the issue. This study aims to understand the causes of ineffectiveness of the implementation of Womenomics era Abe II. The method used is literature study. The result shows that the ineffectiveness of Womenomics is due to the existence of a strong patriarchal culture and the failure of Womenomics as an institution that regulates its people behavior."

"Penelitian ini menganalisis tentang penerapan kebijakan tentang Romusha (tenaga kerja paksa) dan dampaknya di Sumatera pada 1943—1945. Romusha merupakan tenaga kerja paksa dari hasil kebijakan mobilisasi masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang dengan tujuan untuk kepentingan perang. Kebutuhan perang yang besar akan sumber daya manusia diperlukan untuk menggali sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan pangan dan perang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah dengan melakukan pencarian sumber primer seperti surat kabar sezaman dan memoar. Salah satu sumber primer yang telah diperoleh yaitu buku yang ditulis oleh Takao Fusayama. Buku tersebut ditulis berdasarkan catatan harian atau laporan tentang perjalanannya sebagai seorang tentara Jepang pada divisi unit sinyal di Malaya dan Sumatera. Sumber sekunder yang digunakan antara lain buku teks dan artikel jurnal yang dapat diperoleh melalui Perpustakaan Nasional, Perpustakaan UI, dan secara daring. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan proses kritik sumber sejarah untuk mendapatkan data sejarah serta dilakukan interpretasi untuk menghasilkan fakta-fakta dari data yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya. Setelah ketiga tahapan sebelumnya dipenuhi, maka untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan proses terakhir yaitu historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa romusha di Sumatera dipekerjakan sebagai tenaga kerja dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana, antara lain pembangunan jalur kereta api.

---

This research analyzes the implementation of the Romusha (forced labor) policy and its impact in Sumatra in 1943—1945. Romusha was forced labor as a result of the community mobilization policy implemented by the Japanese military government for the purpose of war. The war needs for human resources was necessary to extract natural resources and fulfill the needs of food and war. The method used in this research is using the historical method by searching for primary sources such as contemporaneous newspapers and memoir. One of the primary sources that has been obtained is a book written by Takao Fusayama. The book was written based on diaries or reports about his journey as a Japanese soldier in the signal unit division in Malaya and Sumatra. Secondary sources used include textbooks and journal articles that can be obtained through the National Library, UI Library, and online. The next step is the historical source criticism process to obtain historical data and interpretation to produce facts from the data that has been obtained in the previous step. After the three previous steps have been fulfilled, to produce research that can be accounted for, the last process is historiography or historical writing. The results showed that romusha in Sumatra were employed as laborers in the construction of facilities and infrastructure, including the construction of railroad lines."

"ABSTRAKJagung merupakan salah satu komoditi utama yang diharapkan mampu mencapai swasembada hingga akhir RPJMN 2019. Swasembada jagung diarahkan kepada peningkatan produksi jagung sehingga tidak akan diberlakukan lagi kebijakan impor. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menerbitkan kebijakan swasembada jagung dengan ekstensifikasi dan intensifikasi, dengan skenario Penambahan Areal Tanam PAT seluas 3 juta Ha dan peningkatan produktivitas 53,13 Ku/Ha. Penelitian ini bertujuan untuk : 1 Mengukur ketercapaian swasembada jagung nasional dengan membangun model sistem dinamis ketersedian jagung nasional sebelum dan sesudah ada kebijakan swasembada; 2 Menyusun kebijakan alternatif agar swasembada jagung dapat tercapai. Hasil validasi dan verifikasi model sistem mampu menggambarkan kondisi aktual yang ada. Hasil simulasi menunjukan bahwa swasembada jagung dapat tercapai secara berkelanjutan hingga tahun 2019 melaui kebijakan peningkatan indeks pertanaman, dan skenario ekstensifikasi PAT realistis, ekstensifikasi optimis dan perpaduan antara kebijakan ektensifikasi realistis dan intensifikasi.

---

ABSTRACTCorn is one of five main commodities that are expected to achieve self sufficiency at the end of RPJMN 2019. Gap between supply and demand capacities was still quite large, so that imports are still being conducted. The government through the Ministry of Agriculture issued self sufficiency policy with extensification and intensification, with the scenario increasing of Planting Areas PAT up to 3 Million Ha and increasing productivity up to 53,18 Ku Ha. This study aims to 1 Measure the achievement of national self sufficiency of corn by establish a model of dynamic system of national corn availability before and after policy of self sufficiency 2 Develop some alternatives policy for corn self sufficiency. The simulation results showed that increasing the cropping index can be achieved self sufficiency of maize continuously until 2019, as well the scenario of extensification PAT realistic, optimistic and the combination of realistic and intensification."

"Meskipun Jepang dikenal sebagai salah satu negara industri yang terkuat di dunia, sektor pertanian masih belum ditinggalkan oleh masyarakat Jepang, dan koperasi pertanian sebagai representatif dari pertanian merupakan salah satu koperasi termaju di dunia.Untuk mendapatkan informasi mengenai strategi pengembangan Koperasi Pertanian Jepang (Japan Agricultural Co-operatives) yang dewasa ini dikenal dengan JA, telah dilakukan kajian kepustakaan dan pengamatan lapang secara terlibat pasif di JA-Sakura, yang berlokasi di Tsukuba-Shi, Prefektur Ibaraki, pada tanggal 22-24 Juli 2001.Penelitian ini menyajikan gambaran dan menganalisis adanya strategi yang diterapkan sehingga koperasi pertanian tetap eksis, yaitu dengan menggunakan faktor-faktor kekuatan yang mendukung majunya koperasi pertanian di Jepang."

"Menghadapi tantangan perubahan struktur pertanian dan dinamika sistem pangan global, Pemerintah Jepang bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi koperasi pertanian mengkampanyekan gerakan pangan untuk merevitalisasi daerah melalui konsep Chisan Chishou /地産地消(Produk Lokal Konsumsi Lokal). Melalui konsep Sanchoku/産直(direct sales), petani menjalin kemitraan penjualan produk pertanian melalui Chokubaijyo (gerai penjualan langsung) dalam jaringan distribusi yang dikelola oleh Nougyou Kyoudou Kumiai /農業協同組合atau JA (Japan Agricultural Cooperative) sebagai entitas penting dalam tata kelola pangan pertanian Jepang. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan paradigma social capital melalui pemberdayaan potensi daerah bagi pembangunan sosial dan ekonomi, dan bagaimana operasionalisasi social capital dalam dimensi kognitif, struktural, dan relasional untuk menjaga kerjasama yang berkelanjutan. Studi kasus petani yang tergabung dalam Koperasi Pertanian JA Prefektur Wakayama menggambarkan bagaimana saluran penjualan alternatif Chokubaijyo menjadi salah satu strategi petani untuk mengatasi masalah profitabilitas dan menghadapi perubahan pasar akibat pandemi Covid-19. Sistem keanggotaan Koperasi pertanian JA yang tidak mengikat, memudahkan petani untuk mengakses fasilitas pertanian sekaligus mengamankan saluran penjualan dengan resiko biaya operasional yang lebih rendah. Sistem Chokubaijyo memungkinkan JA dan petani sebagai anggota memiliki hubungan timbal balik secara ekonomi dengan menjadi aktor utama di pasar lokal, dan di sisi lain menjalankan fungsi sosial yang menumbuhkan motivasi petani lansia dengan menciptakan tujuan hidup baru dalam usaha pertanian dan bersama JA berkolaborasi untuk melestarikan produk lokal di tingkat regional.

---

Facing the challenges of changing agricultural structures and the dynamics of the global food system, the Government of Japan, in collaboration with communities and cooperative organizations, campaigns for the food movement to revitalize the region through the concept of Chisan Chisho/地産地消(Local Products for Local Consumption). Through the system of Sanchoku/産直(Direct Sales), farmers establish partnerships in selling agricultural products through Chokubaijyo in a distribution network managed by Nougyou Kyoudou Kumiai (農業協同組合) or JA (Japan Agricultural Cooperative) as a prominent organization in Japanese agricultural food governance. Qualitative methods are used to explain the paradigm of social capital in exploiting the potential for regional social and economic development by considering how to utilize social capital in the cognitive, structural, and relational dimensions to maintain sustainable cooperation. The case study of farmers who are members of the Wakayama Prefecture JA Agricultural Cooperative illustrates how the Chokubaijyo alternative sales channel is one of the farmers' strategies to overcome profitability problems and an increasingly competitive market, as well as facing market changes due to the Covid-19 pandemic. The non-binding membership system of the JA Agricultural Cooperative makes it easier for farmers to access facilities related to agriculture in the Chokubaijyo mechanism and secure sales channels with the risk of lower operating costs. The Chokubaijyo system allows JA and farmers as members to have a reciprocal relationship economically by being the main actors in the local market. Still, on the other hand, it also plays a social function by cultivating the motivation of elderly farmers to creat new life goals in agriculture and collaborating with JA to preserve local products at the regional level."