Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang persepsi Taruna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Sub Bagian Ketarunaan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Permasalahan dan keunggulan dari pelayanan Sub Bagian Ketarunaan kepada Taruna menjadi proses berjalannya organisasi ini untuk mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengukur persepsi kualitas pelayanan Pegawai Sub Bagian Ketarunaan sesuai Teori Parasuraman yang membagi sepuluh dimensi yang disederhanakan setelah penelitian kembali menjadi lima dimensi kualitas pelayanan, yakni dimensi Reliability, responsiveness, emphaty, tangibles and assurance. Tujuan penelitian ini adalah mengukur kualitas pelayanan dari Pegawai Sub Bagian Ketarunaan yang diperoleh dari persepsi Taruna, yang diukur atau dilihat dari lima dimensi pada teori Parasuraman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase Taruna yang menyatakan setuju dan dikategorikan tinggi yakni 80,3 % lebih banyak dibandingkan yang menyatakkan tidak setuju dan dikategorikan rendah yakni 19,7 %. Hal ini menunjukan bahwa persepsi Taruna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Pegawai Sub Bagian Ketarunaan sudah sesuai dengan kriteria kelima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dan dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Pegawai Sub Bagian Ketarunaan sudah dikatakan baik.

---

This thesis discusses about the perception of Taruna on the quality of service provided by Sub Division of Polytechnic Functional Correctional Faculty of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The problems and advantages of Sub Division of Fellowship to Taruna become the process of running this organization to achieve the goal. This study uses a quantitative approach that measures the perception of service quality of Sub Division of Functional Stake according to Parasuraman Theory which divides the ten dimensions simplified after re-research into five dimensions of service quality, namely dimensions Reliability, responsiveness, empathy, tangibles and assurance. The purpose of this study is to measure the quality of service from Sub-Division Officer Stake that obtained from the perception Taruna, which is measured or seen from the five dimensions of service quality theory according to Parasuraman. The results showed that the percentage of Taruna that states agree and categorized high that is 80.3% more than those states disagree and categorized as low ie 19.7%, this shows that the perception of Taruna on the quality of services provided by Sub-Division Officer Stake already in accordance with the criteria of five dimensions of service quality according to Parasuraman and it can be concluded that the services provided by Sub-Division Officer Ketarunaan already said good."

"ABSTRAKPetunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya merupakan sarana mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengajuan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) bagi pustakawan, yang berisi penjelasan rinci tentang kegiatan pustakawan, pembinaan karier pustakawan, angka kredit pustakawan, dan tim penilai pustakawan. Permasalahan dihadapi Pustakawan Kementerian Pertanian dalam pengajukan DUPAK belum adanya kesamaan persepsi, kesulitan memahami prosedur, tidak adanya motivasi, dan belum memahami benar setiap unsur kegiatan. Tujuan dari pengkajian untuk menyamakan persepsi di tingkat Pus taka wan Kementerian melalui sikap, motivasi, dan harapan pribadi serta mengidentifikasi butir-butir kegiatan yang perlu ditambah terhadap Perka Perpusnas No. 11 Tahun 2015 mengenai petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya lingkup Kementerian Pertanian. Pengkajian dilaksanakan bulan Juli-Agustus 2017 dengan metode survei bersifat deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Populasi adalah Pustakawan Kementerian Pertanian berjumlah 137 orang, penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan taraf kelonggaran 10% dengan jumlah sampel sebanyak 58 pustakawan. Hasil kajian menunjukkan sikap pustakawan pada unsur pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangansistem kepustakawan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang kepustakawanan kategori baik dan sesuai dengan pekerjaan di Perpustakaan, namun unsur pengembangan sistem kepustakawanan, pengembangan profesi danpenunjang kepustakawanan cukup keberpihakan akan pada perpustakaan Kementerian Pertanian. Motivasi pustakawan dalam mengajukan DUPAK pada unsur kegiatan pengembangan profesi kategori sangat tinggi, tetapi unsur kegiatan penunjang kepustakawan motivasinya berkategori sedang. Harapan pustakawan terkait dengan angka kreditnya sesuai yang diharapkan namun perlu ditambah pada unsur-unsur kegiatannya dan jumlah angka kreditnya serta dapat disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Perpustakaan Kementerian Pertanian."

"Dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, handal dan profesional tidak terlepas dari kegiatan/proses belajar mengajar. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan turut serta mengambil bagian dalam rangka menciptakan kondisi tersebut. Sebagai obyek didik, Mahasiswa/ Taruna dalam perjaianan studinya ditantang untuk berkompetisi meraih suatu prestasi yang maksimal, namun untuk mencapai prestasi maksimal tersebut dipengaruhi oleh faktor dalam (intern) dan faktor luat (ekstern). Salah satu faktor luar yang akan diteliti adalah kompetensi pengajaran dosen dilihat dari persepsi siswa/taruna sebagai oyek didik, juga akan dilihat hubungan dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar taruna.Kerangka berpikir daian penulisan ini mengacu pada teori Bloom tentang proses belajar dimana menyatakan bahwa hasil belajar (learning outcome) erat hubunganya dengan kualitas pengajaran (quality of instruction) dan tenaga pengajar ikut pula menentukan prestasi belajar.Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan menggunakan kuesioner untuk menjaring persepsi taruna sebanyak 120 populasi yang kesemuanya menjadi responden. Pengumpulan data untuk variabei X ( kompetensi pengajaran dosen) dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen pengukuran pendapat. Sedangkan untuk mengukur prestasi belajar digunakan data dokumentasi nilai ujian akhir semester genap tahun akademik 200312004. Sebelum dilakukan analisa , instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya kemudian data dianalisis berdasarkan frekuensi dan rating scale. Selanjutnya dilakukan analisis hubungan antar variabei dengan korelasi produk moment.Temuan dari penelitian ini dengan menggunakan teknik rating scale diketahui persepsi responden terhadap indikator-indikator :1) Persepsi terhadap kehadiran dosen memberikan kuliah sebesar 71 %, artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati tinggi.2) Persepsi terhadap penguasaan ilmu dan materi pengajaran dosen sebesar 69 % nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati tinggi.3) Persepsi terhadap teknik penyajian 1 penyampaian dalam perkuliahan sebesar 75 % , artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati tinggi.4) Persepsi terhadap aktifitas membimbing dalam latihan sebesar 64 %, artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati sedang,5) Persepsi terhadap kemampuan berkomunikasi dan berhubungan dengan taruna sebesar 64 % artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati sedang.6) Persepsi terhadap kemampuan dalam evaluasi, koreksi dan umpan batik sebesar 75%, artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati tinggi.Prestasi belajar taruna sebesar 76,75 artinya termasuk dalam kategori tinggi dari kriteria yang ditetapkan. Sedangkan dengan tingkat kepercayaan 99 % terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara variabel kompetensi pengajaran dosen terhadap prestasi belajar taruna sebesar : 0,279 %, artinya tingkat hubunganya termasuk dalam kategori rendah .Implementasi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi tenaga pengajar/ dosen terhadap prestasi belajar belum optimal, oleh karena itu dosen/ tenaga pengajar perlu ditingkatkan kompetensi pengajarannya. Perekrutan tenaga dosen perlu dilakukan penyeleksian secara proporsional. Selanjutnya juga perlu peningkatan pengelolaan dan pembinaan manajemen perguruan tinggi dengan baik agar faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan prestasi belajar taruna dapat teracapai .

---

In order to form human resource with a good quality reliable and professional is not quit of learning and teaching process. Correctional Academy as the official educational highest institute have share to take a part in order to create the condition. As educative object college student I cadet on their study challenged to compete in reaching a maximal achievement, but in reaching high prestige influenced by internal and external factor. One of external factor to be checked is tutor I lecture teaching competent, seen from student 1 cadet perception as the educative object and also the influence and relation to the student /cadet achievement learn.

Think scheme on this writing relate Bloom theory about learning process, which explain that " learning outcome" have a solid connection with "quality of instruction and the instructor also determine "learn achievement".

Research method that used survey using questioner to catch the cadet perception as much 120 populations which all become respondents.

Data collection for X variable ( tutor teaching interest) done by spreading instrument of measurement. While to measure achievement learn use data of documentation access final test of semester of year of academic 2003/2004. Before analyzing, the instrument tested by validity and its reliability pursuant to the frequency and rating scale. Next doing analysis of relation between variable and product moment correlation.

Finding from this research by using technique of rating scale known by perception to indicators:

1) Perception to the attendance of tutor giving material equal to 71 %, meaning that the value inclusive of the category high, but rather come near high.

2) Perception to domination of science and item of instruction of tutor equal to 69 %, the value is inclusive category include high, but rather come near high.

3) Perception to presentation technique / forwarding of in lecturing of equal to 75 °/a, its meaning the value is inclusive of category high but rather come near high.

4) Perception of active guide in practice of equal to 64 %, its meaning the value is inclusive of category include high but rather come in medium. Perception to communicate ability and relation which adept 64 %, means the value is inclusive of category includes high but rather come nor medium. Perception to evaluation ability, corrective and feed back of equal to 75 %, its meaning the value is inclusive of category include high but rather come near high.

Cadet learn achievement equal to 76,75 of its meaning is included in high category from specified criteria.. While the story level of belief 99% , there are correlation which are positive and significant among variable of tutor teaching interest of the cadet learn prestige are 9,279 , means that the relation rate include in low category.

The implementation from research result indicates than influence of instructor competence /lecture to the achievement not hasn't being optimal therefore lecture 1 instructor needs to increase their teaching competent. The recruitment of lectures need to have a proportional selection next also need a college management construction and management improvement better in order to the other, Dissimilar factor which can influence and improve reaching of cadet learning in study."

"Hak Kekayaan Intetektual Intellectual Property Rights adalah hak yang timbal bagi basil idelpemikiran yang memberikan dampaklrnanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual diatur dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan institusi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang ada dapat dirumuskan: "Bagaimana kualitas pelayanan di Direktorat Jena/era/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikaji dari aspek tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy serta npaya apa sajakah yang hams dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Direkfor-at Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?". Penelitian ini bertujuan menguji kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikaji dan aspek tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy serta menjelaskan upaya-upaya apa raja yang hams dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Model yang dipergunakan untuk menganalisa kualitas pelayanan dengan mempergunakan teori SERVQUAL yang terdiri dari 5 dimensi yaitu Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, pengukuran tingkat kepuasan dan analisis dimensi prioritas pelayanan. Teknik pengambilan data yang dipergunakan adalah penyebaran kuesioner pada pelanggan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IhtelektuaI (HKI) sebanyak 50 responden sebagai sampel data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan dimensi SERVQIJAL adalah; dimensi Tangible mempunyai tingkat kepuasan 78,86%, Reliability mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.73 (80.5%), Responsiveness mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.87 (77.06%), Assurance mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.67 (83.22%), dan Empathy mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.95 (76,77%), Hal ini menunjukkan bahwa dimensi Empathy mempunyai tingkat kepuasan yang terendah dan dimensi Assurance mempunyai tingkat kepuasan yang tertinggi. Alternatif prioritas perbaikan pelayanan yang diperoleh menurut penelitian ini dilihat dari tingkat kepentingan menurut responden adalah dengan melakukan perbaikan dirnulai dari dimensi Reliability, Responsiveness, Empathy, Tangibility, dan Assurance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI adalah positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai peran yang cukup dalam meningkatkan efektivitas kerja yang diharapkan.

---

The primary aim of this research is to examine the impact of organizational culture on employee performance of Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. This research used Quantitative approach and Quantitative methode. Data collection is by spreading questioner to 28 employee at Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. The result showed that the impact of organizational culture on employe performance of Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia is positive and significant. This showed that organizational culture had the role on improving job effectivity that have been hoped."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bisang pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi digital dalam menjalankan pelayanan pemasyarakatan. Transformasi digital sejalan dengan tata kelola data dan informasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan satu data Indonesia dan sistem pemerintah berbasis elektronik menjadi pedoman instansi pemerintah dalam pertukaran data dan penggunaan sistem informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut dokumen cetak biru TI Ditjenpas belum memiliki tata kelola data yang mengakibatkan beberapa data tidak valid dan tidak sesuai yang membuat kurangnya kualitas data. Dengan adanya tata kelola data memudahkan organisasi dalam mengelola data agar mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam perancangan data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada penelitian ini melakukan pengukuran tingkat kematangan data governance untuk mengetahui peta kemampuan organisasi dalam menerapkan data governance, selanjutnya melakukan pemetaan peran, aktivitas, dan tanggungjawab, serta melakukan perancangan struktur organisasi data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan manajemen data governance dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi.

---

The Directorate General of Corrections is the technical implementing element of the Ministry of Law and Human Rights, which has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the correctional sector. The Directorate General of Corrections carries out digital transformation in correctional services. Digital transformation aligns with good data and information governance in achieving organizational goals. Based on the Indonesian one data regulation and an electronic-based government system, it becomes a guideline for government agencies in exchanging data and using information systems in carrying out their primary duties and functions. According to the IT blueprint document, Ditjenpas does not yet have data governance, resulting in invalid and inappropriate data and a lack of data quality. With data governance, it is easier for organizations to manage data in order to obtain standardized and quality data to solve existing problems. The method used in designing data governance at the Directorate General of Corrections refers to as the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). In this study, to measure the maturity level of data governance to determine the map of the organization's ability to implement data governance, then to map roles, activities, and responsibilities, and to design the organizational structure of data governance at the Directorate General of Corrections. Data governance design can be a solution to prepare data governance management to support regulatory compliance."

"Tesis yang merupakan kajian interdisipliner antara kajian hukum administrasi negara dengan kajian reformasi birokrasi ini membahas penerapan sistem AHU Online sebagai perwujudan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Penelitian ini menganalisis pengaturan dan pelaksaan AHU Online dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi di Ditjen AHU. Dalam menganalisis penerapan AHU Online tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pelayanan jasa hukum secara manual dan pasca diterapkannya AHU Online. Adanya pengurusan dalam pelayanan jasa hukum yang lamban, berbiaya tinggi, hingga indikasi dugaan praktik suap, pungli, menjadi permasalahan utama dalam birokrasi di Ditjen AHU sebelum diterapkannya AHU Online ini. Dengan penerapan AHU Online sebagai suatu terobosan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU, persoalan tersebut dapat diatasi sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Penerapan AHU Online diteliti melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Kedua pendekatan ini digunakan untuk mendapat jawaban atas permasalahan dalam pengurusan dan pelayanan jasa hukum di Ditjen AHU dan solusinya ketika menggunakan AHU Online. Disain pengaturan hukum terkait AHU Online baik berupa pelayanan di bidang Fidusia, pendaftaran Wasiat, pelayanan Badan Hukum maupun kenotariatan diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan secara full online guna memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungli.

---

The thesis is an interdisciplinary study between the administrative law studies with the study is to discuss the implementation of bureaucratic reforms Online AHU system as the embodiment of bureaucratic reforms in the Directorate General of Legal Administration Kemenkumham RI. This study analyzes the setting and implementation of AHU Online in relation to the reform of the bureaucracy in Directorate General of Legal Administration (DG AHU).

In analyzing the application of the AHU Online, the authors found that there are significant differences in terms of legal services manually and post implementation AHU Online. The existence of the maintenance of the legal services that are slow, costly, until indication of alleged bribery, extortion, the main problem in the bureaucracy DG Online AHU AHU before applying this. With the implementation of AHU Online as a breakthrough bureaucratic reform in the public service by DG AHU, these issues can be addressed as a form of excellent service to peoples. Implementation of Online AHU researched approach legislation (statue approach) and the comparative approach (comparative approach).

Both approaches are used to obtain an answer to the problems in the management and legal services in DG AHU and AHU solution when using Online. Design Online AHU related legal arrangements in the form of service in the field of Fiduciary, registration Probate, Legal and notary services geared to provide convenience to the public in making arrangements for full online to provide a service that is fast, effective, efficient and free of extortion."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penerapan e-government pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Lebih lanjut efektivitas penerapan ini mengukur dari tahapan e-government yang terdiri dari tahap emerging presence, enhanced presence, interactive presence dan transactional presence, selain itu juga mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya yaitu faktor sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan serta anggaran. Hasil dari penelitian ini, efektivitas penerapan e-government pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah cukup baik dengan total skor 41. Hasil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar 3,88 sehingga termasuk kategori efektif. Efektivitas pada tahapan e-government yang mendapat nilai paling tinggi adalah pada tahapan interaktif (interactive presence) mendapat predikat baik, selanjutnya pada tahap awal (emerging presence) mendapat nilai cukup baik, sedangkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan e-governmenz dengan nilai paling tinggi adalah pada faktor anggaran serta teknologi mendapat predikat baik, selanjutnya adalah sumber daya manusia dan yang terakhir kelembagaan mendapat nilai cukup baik. Upaya~upaya stratejik untuk meningkatkan efektivitas penerapan e-government pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada proses pentahapan, perlu dibangunnya aplikmsi online system untuk proses permohonan HKI serta memperbaiki pelayanan kepada masyarakat seoara online. Dalam memperbaiki pelayanan terhadap pengguna, perlu di perbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan c-government itu sendiri diantaranya adalah peningkatan pengetahuan pegawai dengan melakukan training pegawai serta melakukan sosialisasi mengenai tingkat ketersediaan aplikasi layanan kepada pengguna.

---

This study aims to measure the effectiveness of implementing e-government at the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. Further measure of the effectiveness of this implementation phase of e-government, which consists of the emerging presence, enhanced presence, interactive presence and transactional presence, while also measuring the factors that influence the effectiveness of the implementation of human resource factors, technological, institutional and budget.

Results from this study, the effectiveness of implementing e-government at the Directorate General of Intellectual Property Rights is quite good with a total score of 41. The measurement results and weighted score of 3.88 for the overall aspects that were categorized as effective. The effectiveness of e-government at this stage that gets the highest value is at this stage of interactive (interactive presence) got a good predicate, then in the early stages (emerging presence) got pretty good value, while at the factors that affect the application of e-govemment-value the highest are in the budget and technological factors have both predicates, then the human resources and the latest institutional got pretty good value.

Strategic efforts to improve the effectiveness of implementing e-government at the Directorate General of Intellectual Property Rights in the phasing process, was necessary to build an online application system for IPR application process and improve service tothe community online. In improving service to users, needs to fix the factors that influence the effectiveness of implementing e-govemment it self is the increase of knowledge among employees by conducting training for employees as well as to disseminate about the level of application availability services to users."

"Penelitian ini berfokus pada Praktek Perkantoran Elektronis (E-Office) yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif.Analisis Implementasi Praktek Perkantoran Elektronis ini menggunakan teori tentang komunikasi, sikap (kecenderungan), sumber-sumber, dan struktur birokrasi. Data primer diperoleh langsung dari sejumlah responden dan wawancara yang mendalam yang dilakukan kepada beberapa informan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 127 responden terdiri dari Pejabat eselon II, III, IV dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan.Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: 1) penyelenggaraan Perkantoran Elektronis (E-Office) di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM ditinjau dari kebijakan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.13/KEP/M.PAN/1/2003 implementasinya masih jauh dari yang diharapkan dan 2) upaya-upaya strategis yang harus dilakukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan Perkantoran Elektronis (E-Office) sebagai implementasi kebijakan tersebut.Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya diadakan revisi terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2012 agar tidak terjadi gap atau selisih antara Peraturan yang mengatur tentang jumlah kebutuhan yang dibutuhkan dengan jumlah barang yang ada. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan suatu kebijakan terhadap Unit sekretariat Jenderal pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

---

ABSTRACTThis study focuses on the Practice Electronic Office (E-Office) conducted by the Secretariat General of the Ministry of Justice and Human Rights of Indonesia. This study included descriptive quantitative research methods.This Analysis of the Implementation Electronic Office Practice uses the theory of communication, attitude (inclination), resources, and bureaucratic structures. Primary data were obtained directly from the some respondents and in-depth interviews were carried out to several informants. Respondents in this study consisted of 127 respondents consisting of Echelon II, III, IV, and staff in the Secretariat General of the Ministry of Justice and Human Rights of Indonesia. The data was collected using a questionnaire, while the analysis is done with reference to the theories and concepts used.From the analysis of the questionnaire results, it was concluded that: 1) the implementation of Electronic Office (E-Office) at the Secretariat General of the Ministry of Law and Human Rights in terms of policy Decree of the Minister of State for Administrative Reform No.13/KEP/M.PAN/1/2003 implementation is still further than expected and 2) strategic efforts should be made to maximize the implementation of Electronic Office (E-Office) as the implementation of the policy.The results suggest that the need of holding the revision of Law and Human Rights Minister Regulation No. M.HH-01.PL.01.01 in 2012 in order to avoid a gap or difference between the rules governing the the amount of requirements needed by the number of items available. In addition it is necessary to be socialized prior to implementing a policy at the of Secretariat General Unit of the Ministry of Law and Human Rights of Indonesia."