Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang persepsi Taruna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Sub Bagian Ketarunaan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Permasalahan dan keunggulan dari pelayanan Sub Bagian Ketarunaan kepada Taruna menjadi proses berjalannya organisasi ini untuk mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengukur persepsi kualitas pelayanan Pegawai Sub Bagian Ketarunaan sesuai Teori Parasuraman yang membagi sepuluh dimensi yang disederhanakan setelah penelitian kembali menjadi lima dimensi kualitas pelayanan, yakni dimensi Reliability, responsiveness, emphaty, tangibles and assurance. Tujuan penelitian ini adalah mengukur kualitas pelayanan dari Pegawai Sub Bagian Ketarunaan yang diperoleh dari persepsi Taruna, yang diukur atau dilihat dari lima dimensi pada teori Parasuraman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase Taruna yang menyatakan setuju dan dikategorikan tinggi yakni 80,3 % lebih banyak dibandingkan yang menyatakkan tidak setuju dan dikategorikan rendah yakni 19,7 %. Hal ini menunjukan bahwa persepsi Taruna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Pegawai Sub Bagian Ketarunaan sudah sesuai dengan kriteria kelima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dan dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Pegawai Sub Bagian Ketarunaan sudah dikatakan baik.

---

This thesis discusses about the perception of Taruna on the quality of service provided by Sub Division of Polytechnic Functional Correctional Faculty of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The problems and advantages of Sub Division of Fellowship to Taruna become the process of running this organization to achieve the goal. This study uses a quantitative approach that measures the perception of service quality of Sub Division of Functional Stake according to Parasuraman Theory which divides the ten dimensions simplified after re-research into five dimensions of service quality, namely dimensions Reliability, responsiveness, empathy, tangibles and assurance. The purpose of this study is to measure the quality of service from Sub-Division Officer Stake that obtained from the perception Taruna, which is measured or seen from the five dimensions of service quality theory according to Parasuraman. The results showed that the percentage of Taruna that states agree and categorized high that is 80.3% more than those states disagree and categorized as low ie 19.7%, this shows that the perception of Taruna on the quality of services provided by Sub-Division Officer Stake already in accordance with the criteria of five dimensions of service quality according to Parasuraman and it can be concluded that the services provided by Sub-Division Officer Ketarunaan already said good."

"ABSTRAKPetunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya merupakan sarana mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengajuan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) bagi pustakawan, yang berisi penjelasan rinci tentang kegiatan pustakawan, pembinaan karier pustakawan, angka kredit pustakawan, dan tim penilai pustakawan. Permasalahan dihadapi Pustakawan Kementerian Pertanian dalam pengajukan DUPAK belum adanya kesamaan persepsi, kesulitan memahami prosedur, tidak adanya motivasi, dan belum memahami benar setiap unsur kegiatan. Tujuan dari pengkajian untuk menyamakan persepsi di tingkat Pus taka wan Kementerian melalui sikap, motivasi, dan harapan pribadi serta mengidentifikasi butir-butir kegiatan yang perlu ditambah terhadap Perka Perpusnas No. 11 Tahun 2015 mengenai petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya lingkup Kementerian Pertanian. Pengkajian dilaksanakan bulan Juli-Agustus 2017 dengan metode survei bersifat deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Populasi adalah Pustakawan Kementerian Pertanian berjumlah 137 orang, penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan taraf kelonggaran 10% dengan jumlah sampel sebanyak 58 pustakawan. Hasil kajian menunjukkan sikap pustakawan pada unsur pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangansistem kepustakawan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang kepustakawanan kategori baik dan sesuai dengan pekerjaan di Perpustakaan, namun unsur pengembangan sistem kepustakawanan, pengembangan profesi danpenunjang kepustakawanan cukup keberpihakan akan pada perpustakaan Kementerian Pertanian. Motivasi pustakawan dalam mengajukan DUPAK pada unsur kegiatan pengembangan profesi kategori sangat tinggi, tetapi unsur kegiatan penunjang kepustakawan motivasinya berkategori sedang. Harapan pustakawan terkait dengan angka kreditnya sesuai yang diharapkan namun perlu ditambah pada unsur-unsur kegiatannya dan jumlah angka kreditnya serta dapat disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Perpustakaan Kementerian Pertanian."

"Dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, handal dan profesional tidak terlepas dari kegiatan/proses belajar mengajar. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan turut serta mengambil bagian dalam rangka menciptakan kondisi tersebut. Sebagai obyek didik, Mahasiswa/ Taruna dalam perjaianan studinya ditantang untuk berkompetisi meraih suatu prestasi yang maksimal, namun untuk mencapai prestasi maksimal tersebut dipengaruhi oleh faktor dalam (intern) dan faktor luat (ekstern). Salah satu faktor luar yang akan diteliti adalah kompetensi pengajaran dosen dilihat dari persepsi siswa/taruna sebagai oyek didik, juga akan dilihat hubungan dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar taruna.Kerangka berpikir daian penulisan ini mengacu pada teori Bloom tentang proses belajar dimana menyatakan bahwa hasil belajar (learning outcome) erat hubunganya dengan kualitas pengajaran (quality of instruction) dan tenaga pengajar ikut pula menentukan prestasi belajar.Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan menggunakan kuesioner untuk menjaring persepsi taruna sebanyak 120 populasi yang kesemuanya menjadi responden. Pengumpulan data untuk variabei X ( kompetensi pengajaran dosen) dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen pengukuran pendapat. Sedangkan untuk mengukur prestasi belajar digunakan data dokumentasi nilai ujian akhir semester genap tahun akademik 200312004. Sebelum dilakukan analisa , instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya kemudian data dianalisis berdasarkan frekuensi dan rating scale. Selanjutnya dilakukan analisis hubungan antar variabei dengan korelasi produk moment.Temuan dari penelitian ini dengan menggunakan teknik rating scale diketahui persepsi responden terhadap indikator-indikator :1) Persepsi terhadap kehadiran dosen memberikan kuliah sebesar 71 %, artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati tinggi.2) Persepsi terhadap penguasaan ilmu dan materi pengajaran dosen sebesar 69 % nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati tinggi.3) Persepsi terhadap teknik penyajian 1 penyampaian dalam perkuliahan sebesar 75 % , artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati tinggi.4) Persepsi terhadap aktifitas membimbing dalam latihan sebesar 64 %, artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati sedang,5) Persepsi terhadap kemampuan berkomunikasi dan berhubungan dengan taruna sebesar 64 % artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati sedang.6) Persepsi terhadap kemampuan dalam evaluasi, koreksi dan umpan batik sebesar 75%, artinya nilai tersebut termasuk kategori sedang dan tinggi tetapi lebih mendekati tinggi.Prestasi belajar taruna sebesar 76,75 artinya termasuk dalam kategori tinggi dari kriteria yang ditetapkan. Sedangkan dengan tingkat kepercayaan 99 % terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara variabel kompetensi pengajaran dosen terhadap prestasi belajar taruna sebesar : 0,279 %, artinya tingkat hubunganya termasuk dalam kategori rendah .Implementasi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi tenaga pengajar/ dosen terhadap prestasi belajar belum optimal, oleh karena itu dosen/ tenaga pengajar perlu ditingkatkan kompetensi pengajarannya. Perekrutan tenaga dosen perlu dilakukan penyeleksian secara proporsional. Selanjutnya juga perlu peningkatan pengelolaan dan pembinaan manajemen perguruan tinggi dengan baik agar faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan prestasi belajar taruna dapat teracapai .

---

In order to form human resource with a good quality reliable and professional is not quit of learning and teaching process. Correctional Academy as the official educational highest institute have share to take a part in order to create the condition. As educative object college student I cadet on their study challenged to compete in reaching a maximal achievement, but in reaching high prestige influenced by internal and external factor. One of external factor to be checked is tutor I lecture teaching competent, seen from student 1 cadet perception as the educative object and also the influence and relation to the student /cadet achievement learn.

Think scheme on this writing relate Bloom theory about learning process, which explain that " learning outcome" have a solid connection with "quality of instruction and the instructor also determine "learn achievement".

Research method that used survey using questioner to catch the cadet perception as much 120 populations which all become respondents.

Data collection for X variable ( tutor teaching interest) done by spreading instrument of measurement. While to measure achievement learn use data of documentation access final test of semester of year of academic 2003/2004. Before analyzing, the instrument tested by validity and its reliability pursuant to the frequency and rating scale. Next doing analysis of relation between variable and product moment correlation.

Finding from this research by using technique of rating scale known by perception to indicators:

1) Perception to the attendance of tutor giving material equal to 71 %, meaning that the value inclusive of the category high, but rather come near high.

2) Perception to domination of science and item of instruction of tutor equal to 69 %, the value is inclusive category include high, but rather come near high.

3) Perception to presentation technique / forwarding of in lecturing of equal to 75 °/a, its meaning the value is inclusive of category high but rather come near high.

4) Perception of active guide in practice of equal to 64 %, its meaning the value is inclusive of category include high but rather come in medium. Perception to communicate ability and relation which adept 64 %, means the value is inclusive of category includes high but rather come nor medium. Perception to evaluation ability, corrective and feed back of equal to 75 %, its meaning the value is inclusive of category include high but rather come near high.

Cadet learn achievement equal to 76,75 of its meaning is included in high category from specified criteria.. While the story level of belief 99% , there are correlation which are positive and significant among variable of tutor teaching interest of the cadet learn prestige are 9,279 , means that the relation rate include in low category.

The implementation from research result indicates than influence of instructor competence /lecture to the achievement not hasn't being optimal therefore lecture 1 instructor needs to increase their teaching competent. The recruitment of lectures need to have a proportional selection next also need a college management construction and management improvement better in order to the other, Dissimilar factor which can influence and improve reaching of cadet learning in study."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis persepsi dari pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (DJKI Kemenkumham RI) terhadap penerapan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan DJKI Kemenkumham RI. Berlandaskan kepada teori pengelolaan sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Faustino Cardoso Gomes, penelitian ini akan melihat bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh DJKI Kemenkumham RI setelah diterapkannya reformasi birokrasi jika dilihat dari persepsi pegawai di lingkungan DJKI Kemenkumham RI. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi pegawai DJKI, pengelolaan sumber daya manusia setelah reformasi birokrasi sudah mengalami perubahan menjadi tergolong baik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum reformasi birokrasi.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the analysis of employees perceptions of implementation bureaucratic reform in the field of human resource management at the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (DJKI Kemenkumham RI). Based on the theory of human resource management that put forward by Faustino Cardoso Gomes, this research will look at how human resource management after bureaucratic reforms that carried out by the DJKI Kemenkumham RI that viewed from the perception of DJKI employees. The approach of this research is used by positivist with descriptive objectives through data collection techniques through questionnaires and literature studies. The results of this research indicate that the management of human resources implementation after bureaucratic reforms has changed to be classified as good while compared to the conditions before the bureaucratic reform."

"Hak Kekayaan Intetektual Intellectual Property Rights adalah hak yang timbal bagi basil idelpemikiran yang memberikan dampaklrnanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual diatur dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan institusi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Permasalahan yang ada dapat dirumuskan: "Bagaimana kualitas pelayanan di Direktorat Jena/era/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikaji dari aspek tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy serta npaya apa sajakah yang hams dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Direkfor-at Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?".

Penelitian ini bertujuan menguji kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikaji dan aspek tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy serta menjelaskan upaya-upaya apa raja yang hams dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Model yang dipergunakan untuk menganalisa kualitas pelayanan dengan mempergunakan teori SERVQUAL yang terdiri dari 5 dimensi yaitu Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, pengukuran tingkat kepuasan dan analisis dimensi prioritas pelayanan. Teknik pengambilan data yang dipergunakan adalah penyebaran kuesioner pada pelanggan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IhtelektuaI (HKI) sebanyak 50 responden sebagai sampel data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan dimensi SERVQIJAL adalah; dimensi Tangible mempunyai tingkat kepuasan 78,86%, Reliability mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.73 (80.5%), Responsiveness mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.87 (77.06%), Assurance mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.67 (83.22%), dan Empathy mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0.95 (76,77%), Hal ini menunjukkan bahwa dimensi Empathy mempunyai tingkat kepuasan yang terendah dan dimensi Assurance mempunyai tingkat kepuasan yang tertinggi.

Alternatif prioritas perbaikan pelayanan yang diperoleh menurut penelitian ini dilihat dari tingkat kepentingan menurut responden adalah dengan melakukan perbaikan dirnulai dari dimensi Reliability, Responsiveness, Empathy, Tangibility, dan Assurance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI adalah positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai peran yang cukup dalam meningkatkan efektivitas kerja yang diharapkan.

---

The primary aim of this research is to examine the impact of organizational culture on employee performance of Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. This research used Quantitative approach and Quantitative methode. Data collection is by spreading questioner to 28 employee at Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. The result showed that the impact of organizational culture on employe performance of Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia is positive and significant. This showed that organizational culture had the role on improving job effectivity that have been hoped."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bisang pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi digital dalam menjalankan pelayanan pemasyarakatan. Transformasi digital sejalan dengan tata kelola data dan informasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan satu data Indonesia dan sistem pemerintah berbasis elektronik menjadi pedoman instansi pemerintah dalam pertukaran data dan penggunaan sistem informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut dokumen cetak biru TI Ditjenpas belum memiliki tata kelola data yang mengakibatkan beberapa data tidak valid dan tidak sesuai yang membuat kurangnya kualitas data. Dengan adanya tata kelola data memudahkan organisasi dalam mengelola data agar mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam perancangan data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada penelitian ini melakukan pengukuran tingkat kematangan data governance untuk mengetahui peta kemampuan organisasi dalam menerapkan data governance, selanjutnya melakukan pemetaan peran, aktivitas, dan tanggungjawab, serta melakukan perancangan struktur organisasi data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan manajemen data governance dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi.

---

The Directorate General of Corrections is the technical implementing element of the Ministry of Law and Human Rights, which has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the correctional sector. The Directorate General of Corrections carries out digital transformation in correctional services. Digital transformation aligns with good data and information governance in achieving organizational goals. Based on the Indonesian one data regulation and an electronic-based government system, it becomes a guideline for government agencies in exchanging data and using information systems in carrying out their primary duties and functions. According to the IT blueprint document, Ditjenpas does not yet have data governance, resulting in invalid and inappropriate data and a lack of data quality. With data governance, it is easier for organizations to manage data in order to obtain standardized and quality data to solve existing problems. The method used in designing data governance at the Directorate General of Corrections refers to as the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). In this study, to measure the maturity level of data governance to determine the map of the organization's ability to implement data governance, then to map roles, activities, and responsibilities, and to design the organizational structure of data governance at the Directorate General of Corrections. Data governance design can be a solution to prepare data governance management to support regulatory compliance."