Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gagalnya proses denazifikasi Jerman Barat, biasnya media massa, serta terlihatnya dukungan pemerintah terhadap memicu ketidakpercayaan publik. Ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pun mulai memunculkan kelompok radikal kiri yang intensi awalnya adalah menyuarakan pendapat. Namun, karena tidak ada perbubahan, kelompok tersebut berubah menjadi kelompok teroris yang meresahkan. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana film Der Baader Meinhof Komplex (2008) digambarkan melalui penokohan Ulrike Meinhof. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penggambaran positif dan Ideologi awal RAF melalui tokoh Ulrike Meinhof. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan argumentative berdasarkan tinjauan Pustaka. Untuk mengkaji penggambaran RAF yang direpresentasikan oleh Ulrike Meinhof dalam kerangka budaya, adegan dan dialog dari film Der Baader Meinhof Komplex (2008) akan dianalisis menggunakan teori representasi Stuart Hall. Analisis menunjukan bahwa RAF merupakan kelompok yang memiliki tujuan yang baik namun tidak terkendali dalam perkembangannya.

---

The failure of the West German denazification process, the bias of the mass media. And the appearance of government support sparked public distrust. The public's dissatisfaction with the government's performance has also begun to create radical leftist group, whose initial intention was to voice opinions. However, because nothing has changed, the group has turned into a troubling terrorist group. This thesis will discuss how the film Der Baader Meinhof Komplex (2008) is depicted through the characterization of Ulrike Meinhof. The purpose of this research is how to describe the positive and initial ideology of the RAF through the character Ulrike Meinhof. The method used in this research is a qualitative method with an argumentative approach based on a literature review. To study the RAF depiction represented by Ulrike Meinhof in a cultural framework, scenes and dialogues from the Der Baader Meinhof Komplex (2008) film will be analysed using Stuart Hall's theory of representation. The analysis shows that the RAF is a group that has good goals but is not controlled in its development."

"Penelitian ini mengkaji fenomena radikalisme di indonesia dan upaya Banser menangkalnya dalam perspektif intelijen. Sejatinya, fenomena radikalisme bukanlah hal yang baru terjadi. Radikalisme atau yang di sebut juga intoleransi ini terjadi di hampir seluruh wilayah. Kemunculan radikalisme ini tidak hanya sekedar mencari eksistensi dengan memgadakan perkumpulan atau sekedar mengangkat spanduk saja, melainkan juga secara siatematis masuk ke arah politik praktif. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, Banser bertugas menangkal Radikalisme dan sikap intoleransi. Peneliti menggunakan teori Open Source Intelligent (OSINT) dan teori kontra Intelijen untuk menganalisis upaya Banser melakukan kegiatan intelijen dalam rangka menangkal Radikalisme tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi Banser menangkal radikalisme antara lain penyelidikan, penggalangan, pengamanan, penanaman nilai dan bela negara. Adapun Banser dalam memanfaatkan upaya OSINT adalah dilakukan dengan tahapan metode mulai dari grabbing, monitoring, infiltrasi, profiling, pengolahan, analisa dan desiminasi data serta pengamanan data.

---

This research examines the phenomenon of radicalism in Indonesia and Banser's efforts to counteract it from an intellegence perspective. In fact, the phenomenon of radicalism is not a new thing. Radicalism or what is also known as intolerence occurs in almost all regions. The emergence of this radicalism does not only seek existence by holding associations or just raising banner's, but also systematically enters into practical politics. As the Nahdlatul Ulama Autonomous Body, Banser is tasked with counteracting radicalism and intolerance. Researchers use Open Source Intellegent (OSINT) theory and counterintelligence theory to analyze Banser's effort to carry out Intellegence activities in order to counterect this radicalism. The results of the study show that Banser's strategy of counterecting radicalism includes investagation, security, raising, instilling, values, and defending the country. Banser's effort to utilize OSINT are carried out in stages, starting, from grabbing, monitoring, infiltration, profilling, processing, analysis, and data dissemination, as well as data security."

"Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang sangat dihindari baik oleh pekerja maupun pengusaha. Hal ini dikarenakan terdapat banyak potensi konflik yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang PPHI menawarkan metode penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan diluar pengadilan. Melakukan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi merupakan opsi yang ditawarkan Undang-Undang PPHI demi menciptakan solusi yang dapat menguntungkan bagi semua pihak. Mengenai pelaksanaan perundingan bipartit, serikat pekerja/buruh atau pengusaha dapat memohonkan pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Berbicara mengenai organisasi para pekerja, pastinya tidak akan lepas dari eksistensi serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat menggunakan kuasa pekerja yang diberikan kepada serikat pekerja. Skripsi ini menjelaskan permasalahan mengenai kewenangan serikat pekerja yang mewakili pekerja berdasarkan kuasa untuk dapat menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan, kewenangan serikat pekerja sebagai penerima kuasa pekerja dalam upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit akan berlaku dan berjalan sesuai dengan kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa yang telah diberikan oleh para pekerja sebagai pemberi kuasa.

---

Termination of employment is something which is highly avoided by both workers and employers. It is because there are many potential conflicts which occur due to termination of employment. Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes stipulates that the settlement of industrial relations disputes should prioritize deliberation and consensus. Therefore, in order to realize it, the PPHI Law offers a dispute resolution method which can be conducted outside the court. Furthermore, conducting bipartite negotiations, conciliation, arbitration and mediation are options which offered by the PPHI Law in order to be able to create solutions which useful for all parties. Regards to the implementation of bipartite negotiations, trade/labor unions or employers can request assistance from their respective organizational units. In addition, discussing about worker’s organizations certainly cannot be separated from the existence of trade unions. Settlement of disputes on termination of employment can use the power of attorney which is given to the union. This thesis explains the problem regards to the authority of trade unions which represent workers based on power of attorney to be able to resolve disputes over termination of employment by conducting an analysis of the Supreme Court Decision Number 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Moreover, this study used normative juridical research methods; besides, conducted literature studies in order to obtain secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the shows that the authority of the trade union as the recipient of the worker’s power of attorney in efforts to resolve disputes through bipartite negotiations will apply and operate in accordance with the power set forth in the power of attorney which has been given by the workers as the authorizer."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara gresivitas pajak dan volatilitas idiosinkratik. Analisis dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi 2016-2019. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan data perusahaan terpilih sebanyak 64 sehingga diperoleh 256 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak dan volatilitas idiosinkratik memiliki hubungan positif.

---

This study aims to identify the corellation of tax aggresiveness and idiosyncratic volatility. The sample used in this study were manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) over the 2016-2019 observation period. The study used the method of purposive sampling with 64 selected companies resulting in 244 firm-years. The result indicated that tax aggressiveness has a positive correlation with idiosyncratic volatility."

"

Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu indikator keberhasilan program keluarga berencana. Tingkat putus pakai alat kontrasepsi modern di Indonesia masih terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 25%. Angka tersebut masih di atas target nasional yaitu sebesar 24.6%. Kejadian putus pakai pada kelompok wanita yang masih membutuhkannya akan tergolong ke dalam unmet need dan berpotensi pada kejadian kehamilan yang tidak diinginkan. Terjadinya putus pakai kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh kurang optimalnya pelayanan yang diberikan penyedia layanan keluarga berencana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menganalisis data hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2018 untuk mengetahui hubungan antara kualitas penyedia layanan keluarga berencana dengan tingkat putus pakai kontrasepsi modern dengan menggunakan uji chi-square dan regresi logistik. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan putus pakai alat kontrasepsi modern setelah di adjust oleh paritas dan interaksi antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan paritas. Wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara buruk memiliki risiko 2,2 lebih tinggi untuk putus pakai alat kontrasepsi modern dibandingkan dengan wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penyedia layanan secara merata pada seluruh fasilitas pelayanan keluarga berencana untuk dapat meningkatkan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dan meningkatkan cakupan pengguna kontrasepsi baru.

 

---

The continued use of contraception is one indicator of the success of the family planning program. The rate of discontinuation using modern contraceptives in Indonesia is still quite high at 25%. This figure is still above the national target of 24.6%. Contraceptive discontinuation in the group of women who still need it will be classified as unmet need and potential for unwanted pregnancy. The occurrence of contraceptive discontinuation can be influenced by suboptimal services provided by family planning service providers. This research is a descriptive analytic study using cross sectional research design. This study analyzes data of the 2018 Population and Family Development Population Program Performance and Accountability Survey to determine the relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation using the chi-square test and logistic regression. This study found that there was a significant relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation after being adjusted by parity and the interaction between the quality of family planning service providers with parity. Women who received poor quality of family planning services had a 2.2 higher risk of discontinuing use of modern contraceptives compared to women who received good quality of service. Therefore, it is necessary to improve the quality of services evenly in all family planning service facilities to be able to increase the continuity of contraceptive use and increase the coverage of new contraceptive users.

 

"

"Penelitian ini membahas tentang perselisihan yang terjadi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja dianggap mangkir karena menolak perintah mutasi dari pengusaha dan penyelesaiannya. Pembahasan dilakukan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan para ahli serta ketentuan undang-undang nasional yang berlaku, serta analisis terhadap peraturan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif karena menirikberatkan pada ketentuan undang-undang, teori-teori, asas-ass, konsep-konsep, sertai akidah hukum dengan cara menganalisisnya. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Ketentuan terkait mutasi diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang merupakan hasil dari kesepakatan pengusaha dan pekerja, demi mencegah kesewenang-wenangan, pengusaha harus mengacu pada Pasal 32 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam memberikan perintah mutasi, agar seimbang, pengusaha juga berhak untuk melakukan PHK terhadap pekerja yang menolak mutasi dengan alasan mangkir. Pekerja berhak untuk mengajukan penolakan terhadap perintah mutasi namun masih berkewajiban untuk menjalankan perintah mutasi sembari melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menunda atau membatalkan perintah mutasi.

---

This study discusses disputes that occur due to termination of employment (LAYOFFS) because a worker is considered absent from work because of refusing work transfer orders from employers and how to resolve the disputes. The studies are performed based on theories put forward by experts and applicable national laws and regulations, as well as an analysis of company regulations used in this study. This research uses a juridical-normative method because it focuses on laws and regulations, theories, principles, concepts, and legal principles by analyzing them. The data obtained from literature studies and document studies are analyzed using descriptive-qualitative methods. General requirements related to work transfer are regulated in employment agreements or company regulations, which are the result of the agreements between employers and workers. To prevent arbitrariness, employers must refer to Article 32 of the Manpower Law in providing work transfer orders. To balance it, employers also have the right to lay off workers who refuse transfer because workers are considered absent from work. Workers have the right to reject a transfer order, but are still obliged to carry out the transfer order while making the necessary efforts to postpone or cancel the transfer order.

"

"Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untukmengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyakpermasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksidengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpermasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupuninternal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apasaja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yangdigunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namunmasih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM,Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidakdapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (SatgasDana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harusditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untukmembuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahassebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa

---

In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the

authority to manage their own finances. But in practice there are still many

problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with

parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the

problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages

have been resolved well by the village apparatus and what policies have been

carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative

with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the

practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in

terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial

System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village

Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village

officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task

Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human

resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new

perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the

potential for taxation from the village"

"Program Digital Amoeba (PDA) adalah program corporate entrepreneurship pada PT Telkom Indonesia, Tbk. Melalui program ini, karyawan Telkom dapat mewujudkan ide inovasi yang membawa keuntungan bagi perusahaan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh tim intrapreneur yang sukses untuk lulus dari program ini cukup panjang, yaitu 32 bulan. Oleh karenanya penting untuk diketahui potensi peningkatan dari program ini. Untuk melihat hal tersebut maka perlu ditinjau dari sisi individu intrapreneur, yaitu karakteristik psikologis dan karakteristik profesional, dan dari sisi organisasi, yaitu sistem nilai organisasi dan praktik manajemen. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivismdan metode pengumpulan data mixed-method. Data primer dikumpulkan dari penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Jumlah responden kuesioner penelitian ini adalah 122 intrapreneur PDA dan ada 10 (sepuluh) narasumber wawancara penelitian yang terdiri atas manajemen PDA, para intrapreneur yang menjadi CEO startup PDA yang telah sukses, dan intrapreneur dari perusahaan lain. Pada penelitian ini digunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda untuk mengolah data kuantitatif, sementara studi deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengolah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik psikologis dan profesional intrapreneur, bersama-sama dengan sistem nilai organisasi dan praktik manajemen yang baik maka akan dapat mendukung kesuksesan corporate entrepreneurshipdalam perusahaan.

---

The Digital Amoeba Program (PDA) is a corporate entrepreneurship program at PT Telkom Indonesia, Tbk. Through this program, Telkom employees can realize innovative ideas that bring benefits to the company. The average time it takes for a successful intrapreneur team to graduate from this program is quite long, which is 32 months. It is therefore important to know the potential for improvement of this program. To see this, it is necessary to look at it from the individual factors of intrapreneurs, namely psychological characteristics and professional characteristics, and from the organizational factors, namely organizational value systems and management practices. This research uses post-positivism paradigm and mixed-method data collection method. Primary data were collected from questionnaires and in-depth interviews. The number of respondents to this research questionnaire was 122 PDA intrapreneurs and there were 10 (ten) interview interviewees consisting of PDA management, intrapreneurs who became CEOs of successful PDA startups, and intrapreneurs from other companies. In this study, descriptive statistical analysis and multiple linear regression were used to process quantitative data, while descriptive qualitative studies were used to process qualitative data. The results show that the psychological and professional characteristics of intrapreneurs, together with organizational value systems and good management practices, will be able to support the success of corporate entrepreneurship within the company."

"Di Indonesia, pertumbuhan penduduk usia kerja sangatlah pesat, hal ini memberikan peluang untuk memperoleh bonus demograifi. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kexja di Indonesia didominasi oleh mereka yang bcrpendidikan rendah. Selain itu tingginya angka pengangguran terdidik (lulusan SLTA +), dan pencari kerja lulusan SLTA cenderung lebih lama mendapatkan pekeljaan dibandingkan lulusan yang berpendidikan rendah. Dengan dasar tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi lama mencari kenja Iulusan SLTA (SMU dan SMK) di Indonesia. Dengan menggxmakan data Sakernas Agustus 2007, akan menganalisa lamanya mencari kerja di Indonesia yang dipengamhi oleh karakteristik individu yaitu pendidikan, pelatihan, jenis kelamin, umur, daerah tinggal, status perkawinan serta status dan sektor pekezjaan yang diperoleh. Untuk menganalisis digunakan metode Hazard zmalisis dengan regresi Cox untuk melihat resiko mendapatkan pekeljaan. Hasil penelilian ini menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di pedesaan Iebih cepat bekelja dibandingkan di perkotaan, laki - laki Iebih cepat mendapatkan pekeljaan dibandingkan perempuan, berstatus kawin lebih cepat mendapatkan pckcrjaan dibmamglmn lainnya, mereka yang pemah mendapatkan pelatihan Iebih cepat mendapatkan pekenjaan dibandingkan yang tidak pernah, mereka yang bekerja di pekerjaan informal lebih cepat mendapatkan pekerjaan lebih oepat mendapatkan pekeljaan dibandingkan pekeljaan formal. Scdangkan mereka yang lulusan SLTA tamatan SMK lebih Iambat mendapatkan pekerjaan dibandingkan tamatan SMU, mereka yang bekelja disektor manufaktur dan jasa lebih Iambat mendapatkan pckcnjaan dibandingkan sektor lainnya yaitu pertanian, kontruksi, pertambangan, listrik, lembaga keuangan dan angkutan. Dan mereka yang bemsia muda lebih lambat mendapatkan pekerjaan.

---

In Indonesia, young population growth is very fast, this matter gives opportunity to get demographic In fact indicate that labor force majority is predominated by them which have low education. Most of open unemployment in Indonesia is labor force whose has high education ( SLTA +). And job search duration for grad of SLTA more longer than they whose has low education. With this background, the research purpose is to know many factors influencing that job search duration grad of SLTA in Indonesia. Using data of Sakemas in August 2007, will analysis job search duration in Indonesia influenced by individual characteristic those are education, training, gender, age, area remain, marriage status.Hazard analysis with Cox regression to see risk get work will be used to analyse the data.

The Result of this research indicate that them who live in rural more faster than in urban to get the job, Male more faster than female, married status more faster than other, them who get training more faster than other, SMU more faster than SMK, informal worker more faster than formal worker, and them who work in trading sector more faster than others sector."