Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalankan fungsi pelayanan RS berupa jasa kepada seluruh masyarakat yang berhak menerima pelayanan kesehatan dibutuhkan karyawan dengan kinerja yang baik. Sistem penilaian kinerja dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan penilaian kinerja dengan metode 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan kerja/bawahan dan diri sendiri dengan faktor individual, psikologis dan organisasi. Metode penelitian kuantitatif korelasional dengan pendekatan cross sectional, menggunakan data primer kuesioner dan data sekunder telaah dokumen. Sampel penelitian sebanyak 52 responden di populasi unit pelayanan RS. Hasil penelitian didapatkan penilaian kinerja oleh atasan dan rekan kerja dengan distribusi yang sama sebanyak 34 orang (65,4%), sedangkan penilaian oleh diri sendiri menghasilkan penilaian baik lebih banyak yaitu 36 orang (69,2%). Variabel prakarsa yang paling dominan berhubungan dengan penilaian kinerja atasan (OR 4,1, 95%CI 1,2-15,3), rekan kerja (OR 3,9, 95%CI 1,1-14) dan diri sendiri (OR 6.1, 95%CI 1,3-17,5). Kesimpulannya terdapat hubungan antara tanggung jawab dengan penilaian oleh rekan kerja/bawahan dan diri sendiri. Dimana variabel prakarsa yang merupakan variabel independen paling dominan berhubungan dengan penilaian kinerja oleh atasan, rekan kerja/bawahan dan diri sendiri.

---

Working in the healthcare services must be concerned with the quality of the employee performance for the society. The performance appraisal system could be motivated the employee performance. This research is aim to understand the correlation between performance appraisal and 360° assessment tool which is involve several level of employee who work around them such as superior, peers and also itself with individual, psychologist and organization factors. The research methods is quantitative with correlational cross sectional approaches, which is collecting questioner as primer data and reliable documents as secondary data. The research sample is 52 respondents in the healthcare unit. The performance appraisal distribution from the superior/ higher and peers have the same number which are 34 persons (65,4%), the performance appraisal from itself is so much more  which is 36 persons (69,2%). The result is dominant variable is initiative which is correlation with the performance appraisal from the superior/higher (OR 4,1, 95%CI 1,2-15,3) , peers (OR 3,9, 95%CI 1,1-14) and itself (OR 6.1, 95%CI 1,3-17,5). The conclusion of this research, there is correlation within responsibility of the performance appraisal from peers and itself. Which is initiative variable is a dominant independent variable with the performance appraisal from superior/ higher and its correlation with performance appraisal from itself."

"Puskesmas sebagai pelaksana pelayanan JKN berfungsi sebagai gatekeeper menuju pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Konsep gatekeeper terdiri dari kontak pertama, berkelanjutan, koordinasi, dan komprehensif. Penelitian ini ingin melihat implementasi konsep gatekeeper pada pelayanan UKP di Puskesmas X. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sedangkan pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survey kepuasan pasien. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa struktur pada UKP masih kurang pada jumlah tenaga kesehatan, jenis pelayanan, dan fasilitas yang tersedia. Pada proses, masalah yang ditemui adalah waktu tunggu yang terlalu lama sebelum diperiksa, sedangkan durasi pemeriksaan terlalu cepat. Hasil penelitian kuantitatif pada unsur hasil, menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan mencapai 89,13%, kepuasan tertinggi berasal dari dimensi tampilan yaitu 91,67%. Karena jam buka pelayanan hanya sampai pukul 13:00 dan pelayanan hanya sampai hari Sabtu, kontak pertama masih kurang. Banyak kasus yang harus dirujuk karena keterbatasan fasilitas dan prasarana. Implementasi berkelanjutan di Puskesmas X terlihat dari rawat jalan prolanis. Pelayanan UKP di Puskesmas X belum tersedia layanan IGD dan home visit. Koordinasi terlihat dari hubungan Puskesmas X dengan fasilitas kesehatan lain. Implementasi konsep gatekeeper pada Puskesmas X masih kurang pada unsur komprehensif dan kontak pertama, sehingga dapat ditingkatkan dengan penyediaan pelayanan dan penambahan tenaga kesehatan.

---

Puskesmas as the implementer of JKN services serves as a gatekeeper to advanced health services. The gatekeeper concept consists of the first contact, sustainable, coordinated, and comprehensive. This research would like to see the implementation of gatekeeper concept in the service of UKP in Puskesmas X. The research used quantitative and qualitative methods. Qualitative data collection through in-depth interviews, while quantitative data collection is conducted through patient satisfaction surveys. The results of qualitative research indicate that the structure in the UKP is still lacking in the number of health workers, types of services, and facilities available. In the process, the problem encountered is the waiting time is too long before being checked, while the duration of the inspection is too fast. The result of quantitative research on the element of results, shows that the satisfaction of the service reaches 89.13%, the highest satisfaction comes from the tangible dimension that is 91.67%. Since the service hours are only until 13:00 and service is only until Saturday, the first contact is still lacking. Many cases have to be referred to due to limited facilities and infrastructure. The ongoing implementation at Puskesmas X is seen from outpatient prolanis. UKP service in Puskesmas X is not available IGD service and home visit. Coordination can be seen from the relationship between Puskesmas X and other health facilities. Implementation of the concept of gatekeeper at Puskesmas X is still lacking in the comprehensive element and the first contact, so that it can be increased with the provision of services and the addition of health personnel."

"Latar belakang: Program Rujuk Balik merupakan program pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta dengan penyakit kronis yang sudah stabil namun masih membutuhkan pengobatan jangka panjang. Evaluasi BPJS Kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa RSU Hasanah Graha Afiah (HGA) memiliki 3511 pasien potensial PRB yang harus dikembalikan ke FKTP namun sampai dengan tahun 2020 RSU Hasanah Graha Afiah masih belum berhasil memenuhi target tersebut. Berdasarkan data 10 diagnosa terbanyak kunjungan instalasi rawat jalan RSU HGA tahun 2020, Chronic Heart Failure (CHF) menduduki peringkat no 1 dengan jumlah kunjungan 9667 kunjungan dan hanya 35 pasien CHF yang mengikuti PRB. Hasil kredensial RSU HGA tahun 2020 menunjukkan bahwa skor pencapaian PRB 100 % hanya 4.6 % sehingga terancam untuk tidak dapat melanjutkan kerja sama. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kasus kontrol dan kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, formulir data klinis dan pedoman wawancara. Analisis dilakukan dengan melihat karakteristik, data klinis, pengetahuan, tingkat kepatuhan minum obat masing-masing kelompok dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PRB serta pandangan informan tentang PRB. Hasil dan Kesimpulan: Pengetahuan tinggi memiliki OR sebesar 31.0 kali lebih besar (95% interval kepercayaan 7.0 – 136.9) untuk melakukan PRB dibandingkan dengan skor pengetahuan rendah setelah dikontrol oleh variabel lain. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa masih ada peserta BPJS Kesehatan yang belum paham mengenai PRB, tidak tersedianya obat-obatan di apotik rekanan, pelayanan di FKTP yang belum optimal dan tingkat kepercayaan peserta BPJS Kesehatan yang rendah terhadap FKTP menyebabkan PRB tidak berjalan dengan baik. Saran: Sosialisasi alur dan manfaat PRB bagi peserta BPJS Kesehatan, peningkatan pengetahuan DPJP mengenai kriteria stabil, peningkatan kualitas pelayanan di FKTP dan peningkatan kualitas pelayanan farmasi di apotik rekanan terutama ketersediaan obat-obatan bagi peserta PRB diharapkan dapat mengoptimalkan PRB.

---

Background: Referral Program (PRB) is a health service program that is provided to participants with chronic diseases who are stable but still require long-term treatment. The 2018 Health BPJS evaluation showed that RSU Hasanah Graha Afiah (HGA) had 3511 PRB potential patients who had to be returned to the FKTP but until 2020 RSU HGA had not yet succeeded in meeting this target. Based on data from the 10 diagnoses with the most outpatient visits at RSU HGA in 2020, Chronic Heart Failure (CHF) was ranked number 1 with 9667 visits and only 35 CHF patients took PRB. The results of the 2020 RSU HGA credential showed that the 100% PRB achievement score is only 4.6% so it is threatened not to be able to continue cooperation. Methods: This study is a quantitative case-control and qualitative study using a questionnaire instrument, clinical data form and interview. The analysis was conducted by looking at the characteristics, clinical data, knowledge and level of adherence to taking medication for each group and knowing the factors that affect the performance of PRB as well as informant outlook of PRB. Results and Conclusions: High knowledge has an OR of 31.0 times greater (95% confidence interval 7.0 – 136.9) for doing PRB compared to low knowledge scores after being controlled by other variables. The results of the qualitative analysis show that there are still BPJS Kesehatan participants who do not understand about PRB, the unavailability of medicines at partner pharmacies, FKTP services that are not optimal and the low level of trust of BPJS Kesehatan participants in FKTP causes PRB not to work well. Suggestion: Socialization flow and benefit of PRB for BPJS Kesehatan participants, DPJP knowledge improvement in stable criteria, improving service quality in FKTP and partner pharmacies especially in medicine availability hopefully will enhance PRB quality.

"

"Latar Belakang : Service time merupakan salah satu indikator mutu pelayanan IGD RS, dengan target pencapaian yang berbeda-beda. Secara global, service time yang tidak mencapai target masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan, termasuk di IGD RS St. Carolus Summarecon Serpong. Pencapaian service time ≤ 3 jam di IGD RS St. Carolus Summarecon Serpong hanya 74,3% dari target > 90% keseluruhan total pasien rawat inap dari IGD.Metodologi: Penelitian ini menggunakan desain penelitian operational research dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (blended method) dan teknik probability sampling untuk metode pengambilan sampel dengan jumlah sebanyak 32 pasien IGD.Hasil: Hasil penelitian dengan pendekatan lean six sigma berhasil mengidentifikasi waste waiting pada tahap transfer pasien IGD ke ruang rawat inap sebagai penyebab akar masalah, menurunkan lead time dari 4 jam 14 menit menjadi 2 jam 39 menit 2 detik (↓ 37,4%) pada tahap post intervensi dan menjadi 2 jam 19 menit 46 detik (↓ 12,1%) pada tahap control; menurunkan aktivitas non value-added dari 1 jam 38 menit 19 detik menjadi 32 menit 22 detik (↓ 67,1%) pada tahap post intervensi dan menjadi 25 menit 23 detik (↓ 21,6%) pada tahap control. Pada tahap control, pendekatan lean six sigma berhasil mengeliminasi waste transport dan menurunkan waktu waste waiting.Kesimpulan: Kombinasi berbagai tools lean six sigma dalam penelitian ini (heijunka, standardized work, 5 S, Single Exchange Minutes of Dies, dan visual management) mampu menurunkan lead time sebesar 55% pada tahap control, apabila dibandingkan dengan intervensi menggunakan satu tools saja.

---

Background: Service time is an indicator of the quality hospital emergency room (ER) services, with achievement targets that can vary. Globally, service time that does not achieve the target is still a problem that can’t be resolved, including in St. Carolus Summarecon Hospital. Achievement of service time ≤ 3 hours in the St. Carolus Summarecon Hospital ER only 74,3%, from the target > 90% of the total number ER inpatients.

Methodology : This research is operational research with quantitative and qualitative method (blended method) and the data were collected by probability sampling with total 32 patients.

Result: The result of this study succeeded in identifying waste of waiting at the transfer stage of emergency room patients to the inpatient room as the root cause of the problem, reducing lead time from 4 hours 14 minutes to 2 hours 39 minutes 2 seconds (↓37,4%) in the post-intervention stage and became 2 hours 19 minutes 46 seconds (↓ 12,1%) in the control stage; reduced non value-added activity from 1 hour 38 minutes 19 seconds to 32 minutes 22 seconds (↓ 67,1%) in the post-intervention stage and became 25 minutes 23 seconds (↓ 21,6%) in the control stage. At the control stage, the lean six sigma approach succeeded in eliminating waste of transport and reducing waste waiting time.

Conclusion: The combination of various lean six sigma tools in this study (heijunka, standardized work, Single Exchange Minutes of Dies, and visual management) was able to reduce lead time by 55% in the control stage, compared with intervention using just one tool."

"Program Revitalisasi Posyandu PT. Telkomsel di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan merupakan program CSR dengan pendekatan pemberdayaan kesehatan. Pendekatan pemberdayaan kesehatan bertujuan agar masyarakat memperoleh kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan diri sendiri terutama dalam meningkatkan gizi balita dan pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa program Revitalisasi Posyandu CSR PT. Telkomsel masih belum optimal, dikarenakan partisipasi masyarakat belum optimal diaplikasikan dalam setiap tahap pemberdayaan kesehatan. Dalam mengimplementasikan program CSR bermuatan pendekatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi syarat terpenting dalam keberhasilan program. PT. Tekomsel perlu menempatkan indikator partisipasi masyarakat sebagai bobot yang paling utama dalam perumusan key performance indicators (KPI) program CSR

---

Posyandu Revitalization CSR Programme of PT. Telkomsel at Kelurahan II Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Medan is the CSR program with health empowerment approach. Health approach aims to empower people gain the ability to maintain and improve their health, especially in improving the nutritional and ultimately improve public health. This study used a qualitative approach with descriptive research.

The results of this research is the Posyandu Revitalization CSR Programme of PT. Telkomsel was not optimal yet, because the public participation has not been applied in every stage of health empowerment. As of in the next implementation of CSR programme, needs improvement with community empowerment approach."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pengadaan secaraelektronik di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 denganmengukur tingkat kepuasan penyedia barang dan jasa sebagai pengguna layanan.Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan menggunakan indikator-indikatorkualitas layanan yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek pelaksanaanpengadaan secara elektronik yang baik sesuai pasal 107 Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010. Metode Gap Analysis dilakukan untuk menganalisis tingkatkepuasan pengguna layanan. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa kinerjalayanan yang diterima oleh pengguna layanan masih lebih rendah dari yangdiharapkan. Penulis memberikan beberapa pilihan prioritas perbaikan kinerjadengan menggunakan metode Important Performance Analysis

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the quality of an electronic procurement service in theMinistry of Finance of Republic of Indonesia in 2014 by measuring the level ofsatisfaction of the user of e-procurement. Level of satisfaction of service users ismeasured by using the service quality indicators developed based on good eprocurementaspects stipulated in Clause 107 of Presidential Regulation No. 54Year 2010. Gap Analysis method is used to analyze the level of user satisfaction.Research showed that the service quality performances perceived by service usersare still lower than expected. The author gives some priority selection to improvethe performance by using Important Performance Analysis method."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan jasa informasi spasial yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial dilihat dari sisi pengguna informasi spasial sebagai pelanggannya menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, empathy, assurance, dan responsiveness, dan untuk menganalisis proses transformasi organisasi BAKOSURTANAL menjadi BIG menggunakan framework 4R. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian adalah bahwa masih ada indikator kepuasan yang penyampaiannya masih dibawah harapan, dilihat dari kesenjangan antara harapan pelanggan dengan kenyatan yang diterima. Namun secara keseluruhan kualitas pelayanan informasi spasial dari BIG dipersepsikan sangat memuaskan oleh pelanggannya. Dalam proses transformasi yang sudah dijalankan dan masih dijalankan sampai saat ini, kekurangan yang dirasakan terutama dari sisi peran pimpinan organisasi. Saran yang diberikan adalah perbaikan terhadap atribut kualitas pelayanan yang masih dipersepsikan dibawah harapan, serta peningkatan peran pimpinan dalam proses transformasi organisasi.

---

This thesis aims to analyze the quality of spatial information service provided by the Geospatial Information Agency in terms of spatial information users as customers using the five dimensions of service quality, that is tangible, reliability, empathy, assurance, and responsiveness, and to analyze the process of organizational transformation from BAKOSURTANAL to BIG using 4R framework. This research is a quantitative and qualitative type of research with descriptive design. Result of the study is that there are still indicators of satisfaction which delivery is still below expectations, indicated by the gap between customer expectations with services perceived. However, the overall quality of spatial information services provided by BIG, perceived by the customer as most satisfying. In the process of transformation that has been run and still running to this day, the shortcomings perceived is especially the role of the leaders of the organization. Advice given is the improvement of the service quality attributes that are still perceived below expectations, as well as increased leadership role in the process of organizational transformation."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) harus menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dalam semua aktivitas pengelolaan obatnya sebagai upaya jaminan kualitas obat di rantai distribusi. PBF yang telah menerapkan CDOB diberikan Sertifikat CDOB oleh Badan POM melalui proses Sertifikasi CDOB. Sebagai bentuk pelayanan publik di lingkungan Badan POM, pelaksanaan Sertifikasi CDOB masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada PBF. Hal tersebut dikarenakan tidak ada sistem pengawasan timeline pada pelaksanaan sertifikasi, petugas di Badan POM terbebani untuk membuat laporan di setiap tahapan sertifikasi, kurangnya integritas data dan informasi yang dihasilkan, ketidakpastian status dan waktu penyelesaian proses sertifikasi CDOB yang dialami oleh PBF pemohon, serta kurangya informasi kepada masyarakat mengenai sertifikasi CDOB. Oleh karena itu peneliti mengembangkan Sistem Informasi Sertifikasi CDOB dengan menerapkan konsep pengembangan indikator pengawasan timeline, sistem manajemen basis data dan sistem informasi berbasis web. Dari hasil penelitian, sistem informasi yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL database ini dapat menghasilkan tabel pengawasan timeline yang memberikan informasi status sertifikasi serta waktu yang tersisa untuk pelaksanaan setiap tahapan sertifikasi sehingga dapat membantu perencanaan sertifikasi dan timeline pelayanan publik dapat terpantau. Selain itu, sistem informasi ini dapat menyimpan database hasil setiap tahapan sertifikasi serta otomatisasi penentuan bahwa PBF memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat CDOB. Dengan sistem informasi berbasis web akan mempermudah komunikasi antara petugas di Badan POM dan PBF karena sistem dirancang secara online serta bentuk publikasi hasil sertifikasi ini dapat dimanfaatkan oleh instansi lain dan pelaku usaha kefarmasian sebagai sumber data pemilihan distributor.

---

Drug wholesaler must implement Good Distribution Practices (GDP) in all their drugs handling in an effort to guarantee drugs quality in their distribution chain. Those who already implement GDP will be awarded certificate by BPOM, through GDP certification process. As a public service in BPOM, this certification procedure is still not optimal in providing service to the drug wholesaler. That is because there is no timeline monitoring on the certification implementation, the officer in BPOM burdened to create reports in every step of the certification, there are lack of data and information integrity in the outcome, the uncertainty for the status and time GDP certification process will be done for the applicant, also lack of information for public about GDP certification results. Therefore, researcher developed the GDP certified information system by implement timeline monitoring indicators development concept, database management system and web-based information system.

From the research, the information system developed with the PHP programming language and Mysql database will create timeline monitoring tables that will give certification status information, also time remaining for each stage of the certification so it can help certification plan, and public service timeline can be monitored. In addition the system can store every phase of the certification as well as automation determination whether a drug wholesaler eligible or not to be GDP certified. With a web-based information system, will ease communication between officers in BPOM and drug wholesaler due to its online naturality, and the publication of the results can be utilized by other agencies and pharmacies industry as a source for distributors selection to deal with."

"Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menyusun program besar transformasi digital, salah satunya melalui kebijakan sertipikat tanah elektronik.[1] Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan ini, diperlukan skema dan infrastruktur pendukung digitalisasi sertipikat tanah. [2] Namun kebijakan tersebut mendapatkan kritikan dari masyarakat. Pemerintah dianggap belum memiliki kesiapan dalam memasuki era digitalisasi sertipikat tanah.[3] Terdapat sejumlah permasalah yang harus dibenahi dalam rangka menyiapkan pelaksanaan program ini. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan pendaftaran tanah secara elektronik. Selain itu untuk menguraikan akar permasalahan penerapan pendaftaran tanah secara elektronik di negara lain yang menjadi pembelajaran bagi penerapannya di Indonesia. Untuk mengidentifikasi prospek penerapan dan permasalahan kebijakan ini berdasarkan pembelajaran (lessons learned) dari negara lain. Tipologi penelitian menggunakan metode preskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan study kepustakaan dan wawancara (kualitatif). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat potensi permasalahan dan hambatan penerapan sertipikat elektronik di Indonesia dari segi kesiapan sistem, kelengkapan data dan SDM. Hal ini dapat menghambat penerapan digitalisasi pendaftaran tanah.

---

The government through the Ministry of ATR/BPN has compiled a major digital transformation program, one of which is through the electronic land certificate policy. To realize the implementation of this policy, a scheme and infrastructure to support the digitization of land certificates are needed. However, this policy has received criticism from the public. The government is considered not yet ready to enter the era of digitizing land certificates. There are a number of problems that must be addressed in order to prepare for the implementation of this program. The purpose of writing this thesis is to identify the policy of the Ministry of ATR/BPN in conducting electronic land registration. In addition, to describe the root cause of the application of electronic land registration in other countries which is a lesson for its application in Indonesia. To identify the implementation prospects and problems of this policy based on lessons learned from other countries. Typology of research using prescriptive analysis method, data collection is done by literature study and interviews (qualitative). The data collected was analyzed qualitatively by combining library research with field research. Based on the results of the study, it was concluded that there are potential problems and obstacles to the application of electronic certificates in Indonesia in terms of system readiness, completeness of data and human resources. This can hinder the implementation of digitizing land registration."