Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai peningkatan daya saing daerah di DKI Jakarta. Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana DKI Jakarta menempati peringkat pertama berdasarkan survey Annual Competitiveness Analysis of 33 Indonesian Provinces yang dilakukan oleh Asean Competitiveness Institute (ACI). Namun sayangnya jika dibandingkan dengan negara lain masih jauh tertinggal, pada tahun 2017 Indonesia menempati peringkat ke 36 dalam survey The Global Competitiveness Index yang dilakukan oleh World Economic Forum. DKI Jakarta sendiri selalu menjadi kota di Indonesia yang dinilai oleh survey-survey lembaga Internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi daya saing daerah di DKI Jakarta menurut Asean Competitiveness Institute (ACI). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivsm dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam dan studi dokumentasi terhadap literatur terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing daerah DKI Jakarta adalah Stabilitas Ekonomi Makro, Perencanaan Pemerintah dan Institusi, Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan. Terakhir penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses about increasing regional competitiveness in DKI Jakarta. This research departs from the problem where DKI Jakarta is ranked first based on a survey of the Annual Competitiveness Analysis of 33 Indonesian Provinces conducted by the Asean Competitiveness Institute (ACI). But unfortunately when compared to other countries it is still far behind, in 2017 Indonesia was ranked 36th in the survey of The Global Competitiveness Index conducted by the World Economic Forum. DKI Jakarta itself has always been a city in Indonesia which is assessed by international agency surveys. The purpose of this study is to find out the factors that influence regional competitiveness strategies in DKI Jakarta according to the Asean Competitiveness Institute (ACI). This study uses a postpositivsm approach by collecting data through in-depth interviews and documentation studies of related literature. The results of the study indicate that the factors that influence the regional competitiveness of DKI Jakarta are Macroeconomic Stability, Government and Institutional Planning, Human Resources and Infrastructure and Environmental Development. Finally, the authors provide recommendations relevant to the results of this study."

"Pelaksanaan Public-Private Partnership (PPP) di PAM Jaya memiliki banyak permasalahan selama 14 tahun terakhir. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap proses kemitraan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja lembaga-lembaga pengawas dan proses pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PPP di PAM Jaya, serta menggambarkan bagaimana pengawasan tersebut dalam tinjauan akuntabilitas publik. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen.Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan internal dan eksternal PPP PAM Jaya memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Hal ini menyebabkan kerja sama pemerintah swasta ini gagal mewujudkan akuntabilitas publik.

---

Public-Private Partnership (PPP) at PAM Jaya has many problems for these 14 years. A factor that make those problems happen is minim supervision for this partnership process. This research's purpose is describing what a supervision bodies and the process of an internal and external supervision of PPP PAM Jaya, and describing its supervision in public accountability review. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.The results of this research is internal and external supervision oversight PPP PAM Jaya has many problems that lead to a supervision is not work optimally. Those thing has an impact to this government-private cooperation is failed to realizing a public accountability."

"Salah satu tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah adalah memperoleh keuntungan. PT Jakarta Tourisindo sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian berturut-turut sejak tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai analisis SWOT dalam meningkatkan daya saing PT Jakarta Tourisindo sebagai tindakan yang diambil untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan jenis penelitian deskriptif, murni, cross-sectional, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalamdan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 4 alternatif strategi PT Jakarta Tourisindo dalam meningkatkan daya saing perusahaan yaitu strategi weakness-opportunity (WO), strategi strength-opportunity (SO), strategi strength-threat (ST), strategi weakness-threat (WT). Pemprov DKI Jakarta dapat mendukung strategi tersebut dengan memberikan peluang kepada PT Jakarta Tourisindo untuk menyelenggarakan rapat dan pelatihan yang diadakan di hotel-hotel PT Jakarta Tourisindo, memberikan PMD untuk mendukung kebutuhan perbaikan fasilitas alat produksi, dan menyelesaikan pengurusan legalitas aset BUMD agar dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

---

One of the aims of establishing a Regionally Owned Enterprise is to make a profit. PT Jakarta Tourisindo as a DKI Jakarta Provincial Government-Owned Enterprise suffered successive losses since 2016. This study discusses the SWOT analysis in increasing the competitiveness of PT Jakarta Tourisindo as an action taken to take advantage of existing strengths and opportunities, while minimizing weaknesses and threats. This study uses a post-positivism approach with descriptive, pure, cross-sectional, data collection techniques with in-depth interviews and literature studies. The data analysis technique used is the SWOT analysis method. Based on the results of the study, four alternative strategies and the follow-up carried out by PT Jakarta Tourisindo and the DKI Jakarta Provincial Government to support the SWOT matrix of PT Jakarta Tourisindo namely 4 alternative strategies of PT Jakarta Tourisindo in increasing the company's competitiveness, namely the weakness-opportunity strategy (WO), the strength-opportunity strategy (SO), the strength-threat strategy (ST), the weakness-threat strategy (WT). The DKI Jakarta Provincial Government can support this strategy by providing opportunities for PT Jakarta Tourisindo to hold meetings and training held at PT Jakarta Tourisindo hotels, provide PMD to support the need for repair of production equipment facilities, and complete legality management of BUMD assets so that they can be cooperated with other parties."

"

Lingkungan strategi perpajakan yang sangat dinamis membutuh tata kelola kolaboratif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, dimana institusi pajak tidak bisa bekerja sendiri. Selain itu, melihat penggunaan pajak yang saling interdepensi antara setiap lembaga pemerintah membuat sinergi dari setiap institusi menjadi sebuah keharusan. Selama rentan tahun 2014 hingga 2016, realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Melihat dari keadaan ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta selaku kanal penerimaan pajak melakukan inovasi dengan menyusun empat program prioritas unggulan BPRD DKI Jakarta dimana program ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dalam menjalankan empat program unggulan ini BPRD DKI Jakarta melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme yang pengumpulan datanya menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Penelitian ini menunjukan bahwa BPRD DKI Jakarta sebagai lembaga/institusi yang memimpin jalannya tata kelola kolaboratif dinilai kurang proaktif serta percaya diri dalam menjalankan kebijakannya. Selain itu, dalam dimensi system context terjadi hambatan pada elemen level of conflics/trust dimana kolaborasi yang dibangun BPRD DKI Jakarta dengan salah satu aktor didasari oleh unsur politik bukan kebutuhan.

 

---

The tax strategy environment that is very dynamic requires collaborative governance in order to optimize local tax revenues, where tax institutions cannot work alone. In addition, seeing the use of interdependent taxation between each government institution makes the synergy of each institution a must. During the vulnerable years of 2014 to 2016, the realization of DKI Jakarta regional tax revenues never reached the specified target. Seeing from this situation, the DKI Jakarta Regional Tax and Retribution Agency, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) as a channel for tax revenue innovates by compiling four priority programs of the DKI Jakarta BPRD where the program has the aim of optimizing tax revenues. In carrying out these four excellent programs, the DKI Jakarta BPRD collaborates with various government and non-government agencies. This study uses a post-positivism approach in which data collection uses qualitative methods with in-depth data collection techniques and documentation studies. This research shows that the DKI Jakarta BPRD as an institution that leads the way of collaborative governance is considered to be less proactive and confident in carrying out its policies. In addition, in the context of the system context there are obstacles to the level of conflics / trust element where the collaboration built by the DKI Jakarta BPRD with one of the actors is based on political elements rather than needs.

 

"

"Pelibatan swasta dalam penyediaan perumahan masyarakat berpendapatan rendah (MBR) sebatas pada peraturan tanpa menciptakan kesetaraan komunikasi antara pemerintah dengan swasta. Ruang komunikasi ini penting untuk menyelesaikan keberatan/kesulitan sektor swasta dalam mewujudkan perumahan MBR bersama pemerintah. Ekplorasi ruang komunikasi baik bentuk maupun jenisnya dalam teori perencanaan kolaboratif masih terbatas. Penelitian ini mengeksplorasi ruang komunikasi tersebut sebagai upaya kolaboratif perwujudan rencana tata ruang. Banyak peraturan untuk mendorong swasta berperan serta dalam memenuhi kebutuhan perumahan, dalam prakteknya menemui berbagai kendala. Sementara, rencana tata ruang sangat sedikit mengembangkan perangkat-perangkat kolaboratif dalam penyediaan fasilitas publik, termasuk perumahan MBR. Penelitian ini mengekplorasi perangkat-perangkat kolaboratif penyediaan perumahan MBR baik dari literatur dan preseden serta mengkaji perangkat rencana tata ruang di Kota Jakarta dan Bandung yang telah mengembangkan perangkat kolaboratif tersebut. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis isi, ditemukan bahwa terdapat perangkat kolaboratif zona bonus dan zona inklusif yang dikembangkan, namun masih membutuhkan mekanisme dan perangkat kelembagaan penunjang untuk implementasinya."

"DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian negara merupakan salah satu kota yang merepresentasi kondisi perekomonian Indonesia dengan harapan dapat menyediakan pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui peningkatan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk optimalisasi faktor-faktor eksternal dilihat dari perkembangan investasi dan ketenagakerjaan di DKI Jakarta serta pengaruh variabel kemudahan berusaha, indikator tata kelola pemerintahan, faktor ekonomi, dan sosial budaya terhadap minat investasi kembali di DKI Jakarta. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan permodelan Structural Equation Model (SEM), dengan menerapkan aplikasi Smart PLS berdasarkan data primer melalui penyebaran kuesioner pada sejumlah investor di DKI Jakarta dan data sekunder dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012-2021 serta literatur terkait lainnya. Hasil dari penelitian ini antara lain penanaman modal asing lebih mendominasi dibanding penanaman modal dalam negeri, investasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada ketersediaan lapangan pekerjaan di DKI Jakarta, tenaga kerja di DKI Jakarta secara umum didominasi oleh kelulusan SMA/SMK, serta faktor yang mempengaruhi minat investasi yaitu tatakelola pemerintahan, kemudahan berusaha, dn faktor ekonomi. Sedangkan faktor ekonomi dengan indikator ketenagakerjaan, teknologi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia tidak berpengaruh pada minat investor untuk berinvestasi kembali di DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta as the center of the country's economy is one of the cities that represents Indonesia's economic conditions with the hope of providing decent work and rapid economic growth through increased investment. This study aims to optimize external factors seen from the development of investment and employment in DKI Jakarta as well as the influence of variables of ease of doing business, governance indicators, economic factors, and socio-cultural factors on interest in reinvestment in DKI Jakarta. The methodology applied in this study is quantitative using Structural Equation Model (SEM) modeling, by applying the Smart PLS application based on primary data through the distribution of questionnaires to a number of investors in DKI Jakarta and secondary data from the 2012-2021 National Labor Force Survey (Sakernas) and other related literature. The results of this study include foreign investment dominating more than domestic investment, investment is one of the factors that influence the availability of jobs in DKI Jakarta, the workforce in DKI Jakarta is generally dominated by high school / vocational graduates, and factors that influence investment interest, namely governance, ease of doing business, and economic factors. Meanwhile, economic factors with indicators of employment, technology, natural resources, and human resources have no effect on investor interest in reinvesting in DKI Jakarta."

"ABSTRAKPengeluaran sektor publik di daerah dikatakan produktif jika mempunyai efek multiplier yang pada akhirnya berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu penjelasan mengenai produktivitas tersebut adalah peningkatan daya saing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi pengeluaran sektor publik di daerah dalam menghasilkan daya saing daerah pada 19 wilayah di Indonesia. Skor efisiensi pengeluaran di wilayah-wilayah tersebut diukur menggunakan metode Data Envelopment Analysis DEA , kemudian ditentukan jumlah pengeluaran yang optimal pada tingkat output berupa daya saing yang dihasilkan saat ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada periode yang diteliti, di sebagian besar wilayah di Indonesia belum optimal dalam hal kinerja efisiensi alokasi pengeluaran dengan output daya saing daerah. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan kinerja efisiensi pengeluaran sektor publik di daerah.

---

ABSTRACTLocal government spendings are productive provided that they have multiplier effect, which in turn contribute positively to economic growth. In this case, productivity can be defined as spending performance to increase the level of regional competitiveness. This study aims to determine the efficiency level of nineteen regions rsquo public sector expenditure in generating regional competitiveness. The efficiency score of expenditure and the optimal level of total regional public spending in generating regional competitiveness of these regions is measured and calculated using Data Envelopment Analysis DEA method. It is concluded that in most regions, there is opportunities to be more efficient in alocating public sector expenditure to obtain the current output level in the form of regional competitiveness."

"Implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) hingga saat ini masih belum optimal dalam menarik minat swasta untuk berinvestasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur sektor power yang ditawarkan. Evaluasi permasalahan kurang lakunya proyek KPS yang ditawarkan menunjukkan kinerja KPS yang belum optimal, penyebab salah satunya adalah kurangnya manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi risiko yang mempengaruhi KPS pada proyek infrastruktur power untuk peningkatan kinerja investasi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dan diolah dengan analisa statistik dan Monte Carlo. Hasilnya adalah pembebasan lahan, birokrasi yang berbelit-belit, terlambatnya penyelesaian konstruksi, intervensi pemerintah adalah beberapa risiko dominan yang mempengaruhi KPS infrastruktur power.

---

Implementation of Public Private Partnership (PPP) is still not optimum to attract private sector in investing power infrastructure projects. Lack of popularity in demand of PPP?s projects shows that the performance of the PPP is not optimum due to lack of risk management. This study aims to identify potential risks that may reduce the performance of PPP in power infrastructure projects in Indonesia. Data was collected by survey method and processed with statistical analysis and Monte Carlo Simulation. The research results show that land acquisition, convoluted bureaucracy, delays in completion of construction, government intervention are the dominant risks that affects the power infrastructure PPPs."

"Tesis ini membahas pengamh pola belanja pemerintah provinsi di Indonesia terhadap investasi swasta di provinsi terkait. Penelitian ini menggunalcan metodc Regresi Data Panel - Fixed Effect Methods (FEM) dan mencakup 19 provinsi dalam periode tahun 2003 - 2006. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bclanja operasional dan belanja modal pemerintah daerah secara agregat dan disagregat pcrpengaruh signiiikan dan berkorelasi positif dengan investasi swasta di provinsi terkait. Analisis lebih lanjut menyimpulkan bahwa pengaruh belanja operasional terhadap investasi lebih besar darlpada pengaruh belanja modal. Simpulan yang sama dipemleh jika sampel provinsi dikelompokan dalam kelompok provinsi besar, sedang, dan kecil, kecuali dalam kelompok provinsi kecil, di mana belanja modal tidak berpengaruh signifikan dan pengaruh bclanja opcrasional sama dengan pcngaruh belanja modal. Selain itu, penelitian terhadap variabel-variabel lain yang diamati menunjukan bahwa PDRB, Inflasi, dan Angkatan Kerja juga perpengaruh signiiikan dan berkorelasi positif. Kemudian, UMR berpengaruh signifikan dengan korolasi negatif. Namun, Persentasc Perubahan PDRB dan IPM tidak signifikan berpengaruh walau berkorelasi positif

---

This thesis studies the effect of government expenditures in Indonesia on private investment in the related province. This study used Data Panel Regression- Fixed EtTect Method (FEM) and covered 19 provinces for period of 2003- 2006. The result of this study found that local govemment operational expenditures and capital expenditures in aggregate and disaggregate significantly effect and positively correlated with private investment in the related province. Further analysis concluded that the eifect of operational expenditures is greater than that of capital expenditures. The same conclusion is obtained if the same sample is grouped into 3 (three) groups: large, middle, and smalL except for small province group, which the eifect of capital expenditures is insignificant and the effect of operational expenditures is equal to the eB`ect of capital expenditures. Beside it, study on other observed variables found that PDRB, inflation, and labor force also have significant effect and positive correlation. On the other hand, Regional Minimum Wage (UNH1) has significant effect but negative correlation. However, percentage change in PDRB and HDI does not have significant effect, even though have positive correlation."

"Dengan telah berjalannya desentralisasi, maka investasi merupakan salah sate upaya daerah terutama kabupatenikota dalam melakukan percepatan pembangunan. Oleh karena itu, terjadi persaingan antar propinsi dan bahkan antar daerah kabupaten kota untuk meningkatkan daya tarik investasi daerahnya Akan tetapi, pembentukan daya tarik investasi suatu daerah berlangsung secara terus menerus dan dipengaruhi oleh banyak aspek Daerah dituntut kemampuannya agar dapat menciptakan iklim dan kondisi kondusif bagi investor dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.Dalam rangka membuat kebijakan investasi yang tepat bagi daerah untuk masa yang akan datang, maka terlebih dahulu perlu diketahui dan dianalisis peranan dan karakteristik daya tank investasi daerah. Sahubungan dengan hal tersebut penulisan tesis ini berusaha menganalisa apakah faktor-faktor penentu daya tarik investasi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi daerah. Kemudian jenis faktor penentu daya tarik apakah yang memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembentukan investasi daerah serta menganalisis dan membandingkan tingkat investasi dan daya tank antar daerah.Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan uji regresi data panel untuk 26 propinsi selama periode 1984 -- 2002. Variabel dependen yang digunakan adalah investasi daerah sedangkan variable-variabel independennya adalah tingkat keterbukaan daerah, panjang jalan, kapasitas sambungan listrik, kapasitas sambungan telpon, kapasitas produksi air bersih, kualitas tenaga kerja, pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, dan domestic market size.Dari basil regresi dapat diketahui bahwa semua variabel-variabel independen dapat dikatakan signifikan secara statistik kecuali variabel kapasitas sambungan telepon. Nilai elastisitas terbesar adalah variabel pengeluaran konsumsi pemerintah dengan elastisitas sebesar 0.377446, diikuti oleh panjang jalan dengan elastisitas sebesar 0.234790, kualitas potensi tenaga kerja dengan elastisitas sebesar 0.222141, kapasitas sambungan listrik dengan elastisitas sebesar 0.207869, tingkat keterbukaan perdagangan dengan elastisitas sebesar 0.086844, tingkat domestic market size dengan elastisitas sebesar 0.071874 sedangkan kapasitas sambungan telepon mempunyai elastisitas sebesar 0.004741.Dengan demikian, jika dilakukan prioritas pembangunan ekonomi regional maka untuk mendorong masuknya investasi perlu dikembangkan terlebih dahulu faktor kelembagaan dari pemerintah sendiri, pembangunan jalan, peningkatan kualitas potensi tenaga kerja dan pembangunan listrik. Sedangkan faktor lain yaitu tingkat keterbukaan perdagangan dan besarnya domestic market size, serta pembangunan untuk meningkatkan ketersediaan air dan sambungan telepon walaupun elastisitasnya relatif masih kecil akan tetapi perlu juga dikembangkan.Sesuai dengan kondisi faktor-faktor penentu daya tarik daerah maka dapat disimpulkan bahwa propinsi-propinsi di Kawasan Barat Indonesia relatif lebih mempunyai daya tarik investasi lebih baik dibandingkan dengan propinsi-propinsi di Kawasan Timur Indonesia."