Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan mampu semakin meningkatkan pelayanan yang dihasilkan oleh daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, daerah diharapkan mamu meningkatkan daya saingnya dengan melaksanakan inovasi daerah. Berdasarkan data Global Innovation Index, peringkat negara sangat inovatif juga akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing sebagaimana data yang tertera dari Global Competitiveness Index. Di Indonesia, telah dihasilkan beberapa kebijakan terkait inovasi daerah untuk meningkatkan pelaksanaan inovasi di daerah yang berfungsi untuk meningkatkan inovasi dan daya saing dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi pada bidang lainnya. Sejak kebijakan tersebut dilaksanakan, peringkat Indonesia pada Global Innovation Index belum menunjukkan peningkatan yang signifikan begitu juga dampaknya terhadap daya saing pada Global Competitiveness Index. Berbagai masalah menjadi penyebabnya, termasuk implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan sejauh ini belum maksimal. Untuk itu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan kebijakan tersebut untuk mewujudkan peningkatan inovasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan inovasi daerah sekaligus melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigm post-positivisme dengan metode kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inovasi daerah telah dilaksanakan melalui beberapa program yaitu, penyusunan indeks inovasi daerah, replikasi inovasi daerah, penilaian, dan pembinaan inovasi daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya, diantaranya yaitu dana dan kualitas serta kuantitas aparatur dalam menjalankan program inovasi daerah. Sehingga diharapkan agar pelaksanaan program inovasi daerah tersebut dilaksanakan dengan peningkatan kolaborasi dari beberapa pemangku kebijakan yaitu, Kementerian/Lembaga, Akademisi, Dunia Usaha, dan Masyarakat sehingga tujuan program inovasi daerah tersebut dapat terwujud.

---

It is hoped that the change in the paradigm of regional government administration is able to further improve the services produced by the regions. To achieve this, the regions are expected to be able to increase their competitiveness by implementing regional innovations. Based on data from the Global Innovation Index, a highly innovative country ranking will also have an effect on increasing competitiveness, as shown in the data from the Global Competitiveness Index. In Indonesia, several policies related to regional innovation have been produced to increase the implementation of innovation in the regions which function to increase innovation and competitiveness in governance, public services, and innovation in other fields. Since this policy was implemented, Indonesia's ranking in the Global Innovation Index has not shown a significant increase nor has its impact on competitiveness on the Global Competitiveness Index. Various problems are the cause, including the implementation of policies implemented by the Research and Development Agency so far has not been optimal. For this reason, a study was conducted to see how the Research and Development Agency implemented these policies to realize increased regional innovation. This study aims to analyze the implementation of regional innovation policies as well as to see the factors that influence the implementation of these policies. This study uses a paradigm post-positivism with qualitative methods, where data collection is carried out by in-depth interviews and document studies. The results show that the implementation of regional innovation policies has been implemented through several programs which are regional innovation index preparation, regional innovation replication, assessment, and regional innovation coaching. The implementation of this activity is carried out with due regard to the availability of resources, including funds and the quality and quantity of personnel in carrying out regional innovation programs. So it is hoped that the implementation of the regional innovation program will be carried out with increased collaboration from several policy makers that are Ministries/ Institutions, Academics, the Business World, and the Community so that the objectives of the regional innovation program can be realized. "

"PenelitiPenelitian ini melihat bagaimana proses translasi yang terjadi ketika inovasi teknologi portal intranet diterapkan di Kementerian Kominfo.Konsep difusi inovasi dan actor network theory digunakan dalam penelitian ini. Pendekatannya adalah kualitatif, dengan metode studi kasus. Unit analisis yang diteliti berupa aktor manusia dan non-manusia. Aktor manusia yaitu inisiator dan beberapa pengguna portal intranet, kemudian aktor non-manusia antara lain aplikasi intranet dan forum diskusi yang berada di portal intranet. Hasil penelitian menunjukkan proses translasi terjadi melalui tahap problematisasi di mana inisiator menawarkan inovasi intranet pada aktor-aktor. Dilanjutkan dengan tahap interressement di mana portal intranet didesain inisiator sebagai single gateway bagi aplikasi e-government. Enrollment berupa pembelokkan akses untuk mengakses internet dengan cara login terlebih dahulu menuju portal intranet dan terakhir adalah mobilisasi yang terjadi ketika portal intranet Kominfo digunakan sebagai wadah untuk berbagi ilmu dan forum diskusi. ANT sebagai teori yang dapat mengungkap relasi persoalan antar aktor, menekankan pada translasi dalam proses terbentuknya jaringan (network).

---

This research is explain how translation process occured when internet portal technology innovation is implemented in the Ministry of Communication and Information. Diffusion innovation and Actor Network Theory concept are used in this research. Qualitative approach with study case method is used for this research. The object of analyst to be examined are human actors and non-human. The human actor is an initiator and several internet portal users and the non-human such us internet application and discussion forum which is on the internet portal.

The research result shows translational process occurs through the problematization phase where the initiator offers intranet innovation to the actors. Followed by interessement phase where the intranet portal designed by initiator as a single gateway for e-government applications. Enrollment is in the form of diverting the internet access by logging on to the intranet portal and mobilization that occurs when Kominfo intranet portal is used as a place for sharing knowledge and discussion forums. ANT as a theory which can reveal the relationship problems between actors, emphasizing the translation in the formation process of the network."

"ABSTRAKKesadaran akan pentingnya pemanfaatan sistem inovasi untuk mendukungpembangunan, dipicu terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semulaberbasis pada sumber daya menjadi perekonomian berbasis pengetahuan atauKBE. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami penguatan Sisteminovasi dalam kebijakan pembangunan di provinsi NTT menggunakan metodeSSM dalam kerangka hirarki kebijakan Bromley (1989). Hasil analisismenunjukkan bahwa belum adanya kebijakan lokal sebagai payung legitimasiSIDa di daerah yaitu roadmap penguatan SIDa yang terintegrasi dengan RPJMDmenyebabkan penguatan SIDa dalam kebijakan pembangunan pemerintahprovinsi NTT tidak berjalan efektif pada tataran organisasi maupun tataranoperasional. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan pada ketiga tatarankelembagaan tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah antara satu dengan yanglain, karena saling berkaitan. Untuk itu pemerintah provinsi perlu melakukanrevisi peraturan daerah tentang RPJMD sebagai payung legitimasi SIDa di daerah.Kemudian perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPPD provinsi, sehinggasemakin berkompeten mengkoordinasikan kegiatan penguatan SIDa. Terakhirperlu merevitalisasi konsorsium menggunakan model triple helix I.untukmenunjang peningkatan intensitas dan kualitas interaksi stakeholder inovasidalam dalam satu rantai kegiatan penguatan SIDa.

---

ABSTRACTAwareness of importance the use innovation system to support development,triggered by world economy transition which was originally based on a resource basedeconomy into a knowledge- based economy or KBE. This thesis contributesto understanding strengthening of innovation systems in NTT province policydevelopment using SSM method within policy framework of hierarchy Bromley(1989). The analysis showed that the absence of a local policy as an systeminnovation legitimacy in the region, specifically roadmap SIDA which integratedwith RPJMD cause strengthening SIDA in the NTT provincial government'sdevelopment policy has not been effective at organizational level and operationallevel. Therefore, setting institutional policy on the third level can’t be seen inisolation from one another, due to inter-related. The provincial government needsto revise local regulations that legitimacy SIDA in the region. Then the need toincrease the capacity and capability BPPD province, so the more competentcoordinate building activities SIDA. Last need to revitalize the consortium usingtriple helix model I, to increase intensity and quality of stakeholder interaction inthe chain of innovation in building activities SIDA."

"ABSTRAKInovasi menjadi salah satu cara agar organisasi publik dapat bertahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan inovasi di Pusdiklat Kemnaker dan hambatannya dalam mempersiapkan inovasi tersebut. Tidak ada elemen yang pasti dalam menentukan suatu organisasi siap atau tidak siap dalam melaksanakan suatu inovasi. Pada tahun 2010 Wang, dkk menentukan lima elemen kunci penting suatu organisasi siap untuk melakukan inovasi layanan. Kelima kunci itu adalah strategi investasi, toleransi resiko, keberhasilan inovasi, Pengalaman IT dan kolaborasi antar organisasi. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivis dengan metode campuran yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, kuesioner dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan Pusdiklat Kemnaker melakukan tahap awal inovasi dengan metode e-learning diklat dasar ketenagakerjaan belum siap walaupun e-learning untuk diklat dasar ketenagakerjaan sudah dilaksanakan. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan lebih baik lagi. Seperti jaringan internet, peranan pimpinan dan lain sebagainya. Untuk tahap inovasi selanjutnya Pusdiklat Kemnaker belum siap. Pusdiklat belum membangun infrastruktur, program dan pendukung lainnya untuk kesuksesan inovasi tahap selanjutnya. Ada dua hambatan utama inovasi di Pusdiklat yang ditemukan yaitu hambatan sumber daya manusia dan anggaran. Pada inovasi selanjutnya peneliti menyarankan agar kesiapan inovasi di fokuskan terlebih dahulu untuk perbaikan e-learning.

---

ABSTRACTInnovation is one of the alternatives that public organizations can survive. This research aims to determine the readiness of innovation in Pusdiklat Kemnaker and obstacles in preparing innovations in Education and Training Center of Manpower Ministry. There is no definite element in determining whether an organization is ready or not ready for an innovation. In 2010 Wang et all determine five important key elements that an organization ready to innovate the service. The five keys are strategic investment, risk tolerance, innovative champion, IT experience and inter organizational collaboration. This research uses post positivist paradigm with mixed method which combine qualitative and quantitative research method. Data collection techniques used were in depth interviews, questionnaires and document studies. The result shows that the Education and Training Center of Manpower Ministry performs the early stages of innovation the e learning method on basic labor training is not ready even though e learning for basic labor training has been implemented. Pusdiklat Kemnaker must prepare and improve e learning implementation. Like the Internet network, the role of leadership and so forth. For the next stage of innovation, Pusdiklat Kemnaker isn rsquo t ready. Pusdiklat Kemnaker has not built infrastructure, programs and other support for the success of the next stage of innovation. There are two main obstacles of innovation in Pusdiklat that are found that are human resources and budgeting. In the next innovation researchers suggest that the readiness of innovation in focus first for improvement e learning."

"ABSTRAKIndonesia pernah mengalami pengembangan teknologi yang pesat pada periode Orde Baru. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya ekspor produk berteknologi tinggi dan pembangunan industri pesawat terbang. Akan tetapi, setelah terjadinya krisis finansial Asia yang mengarahkan pada krisis ekonomi dan politik di tahun 1997/ 1998, pengembangan teknologi di Indonesia mengalami kemunduran. Skor inovasi dan daya saing menunjukkan posisi Indonesia yang rendah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya untuk mencari faktor kausal yang menjelaskan kasus Indonesia. Berbeda dari penelitian sebelumnya dalam pembahasan inovasi politik yang menitikberatkan pada institusi domestik sebagai variabel independen yang menyebabkan suatu negara untuk berinovasi, penelitian ini menggunakan teori ketidakamanan kreatif yang menggugat premis institusi domestik. Penelitian ini kemudian menerapkan metode kualitatif, seperti pengujian kongruen pada teori ketidakamanan kreatif, menggunakan bahan-bahan literatur, dan wawancara dengan aktor-aktor yang terdapat pada sistem inovasi nasional, dari badan pemerintah, sektor swasta atau bisnis, dan universitas. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa rendahnya tingkat dan kapabilitas inovasi teknologi Indonesia setelah berakhirnya Orde Baru disebabkan oleh ketiadaan ketidakamanan kreatif atau singkatnya Indonesia memiliki banyak tensi domestik dibandingkan ancaman eksternal terhadap keamanan dan ekonomi nasional. Hal ini yang menyebabkan Indonesia lebih banyak mengalokasikan fokus pada tensi domestik dibandingkan ancaman eksternal. Sebagai tambahan, ketiadaan ketidakamanan kreatif juga dipengaruhi oleh kurangnya jejaring untuk memfasilitasi kegiatan inovasi.

---

ABSTRACTIndonesia had experienced rapid technological development in New Order regime. It was shown by the increased export of high tech products and built aircraft industry. However, after Asian financial crisis that led to political and economic crisis in 1997 1998 hit Indonesia, the technological development experienced setback. The competitiveness and innovation scores shows Indonesia has been in the low position. This research then seeks further for the causal forces to explain the case of Indonesia. Different from the previous researches in politics of innovation that pinpoints domestic institutions as independent variable to compel nations to innovate, this research employs creative insecurity theory CI that challenges the premises of said domestic institutions. By employing qualitative methods, such as congruence testing to the CI theory, leveraging on literatures, and interviews with actors within Indonesia national innovation system, ranging from government agencies, private or business sectors, and university, this research found that the low rate and capability of Indonesia rsquo s technological innovation after the New Order regime is caused by the absence of creative insecurity or shortly explained that Indonesia rsquo s domestic rivalries or tensions outweigh the external military and economic threats. In addition, the absence of creative insecurity is also influenced by the lack of networks to facilitate innovation. This creates the situation where Indonesia puts more resources to address domestic tensions relative to external threats. "

"ABSTRAKPenerapan E-Government di Indonesia gencar sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh instansi Pemerintah untuk menerapkan E-Government. Badan Kepegawaian Negara telah melakukan implementasi E-Government melalui Kartu Pegawai Elektronik pada Pegawai Negeri Sipilnya namun masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi E-Government melalui Kartu Pegawai Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari sisi sumber daya masih kurang memadai, komunikasi masih harus ditingkatkan, begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi sudah baik pelaksanannya.

---

ABSTRACTThe implementation of E-government in Indonesia exist since Indonesian Government officialized since the issuance of Presidential Decree No. 3 of 2003 which requires all government agencies to implement E-Government. State Employment Agency has implemented the E-Government through Electronic Employee Card on civil servants, but there are still many problems in implementation. Researchers interested in seeing a picture and obstacles in the implementation of E-Government through Electronic Employee Card. This study is a qualitative research with descriptive design. Data collected by observation and in-depth interviews. The results of this study lead to the conclusion that in terms of the resources are still inadequate, communication needs to be improved, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is already well observance."

"ABSTRAK Tesis ini membahas prakondisi proses inovasi di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme. Teknik analisis data menggunakan teori Innovation Process (A-to-F Model) yang dikemukakan oleh De Bes dan Kotler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prakondisi proses inovasi di Kementerian Sekretariat Negara belum berjalan dengan baik, terutama pada tahapan prakondisi developers, prakondisi executors, dan prakondisi facilitators. Belum adanya aturan main yang jelas terkait strategi pengembangan inovasi dikhawatirkan akan terjadi tumpah tindih terhadap tugas dan fungsi unit kerja yang melakukan pengembangan inovasi, pengembangan inovasi juga masih bersifat sendiri-sendiri atau belum tersentralisasi. Selain itu, tidak ada unit kerja yang bertanggung jawab menangani proses inovasi, serta belum adanya evaluasi terhadap inovasi yang sudah dihasilkan dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya duplikasi inovasi dan efektivitas penggunaannya.

---

ABSTRACT

The thesis discusses the prerequisites to build the innovation process at the Ministry of State Secretariat. The study employs post-positivism approach. Analysis technique data uses the theory innovation processes (A-to-F Model) by De Bes and Kottler. The research result shows that the prerequisites to build innovation process at the Ministry of State Secretariat have not worked properly, especially the developer prerequisites, executor prerequisites, and facilitator prerequisites. The absence of clear guidelines to innovation development strategy raises concerns about the overlapping in duty and functions of the units of work which develop innovation, the development of innovation also are carried out separately, not centralised yet. In addition, there is no a unit of work which is assigned to manage the process of innovation, as well as the lack of evaluation of the produced innovation, might impact on the occurrence of the duplication of innovation and the effectiveness of its use.

"

"The complication of pregnancy and labor is not always predictable before it was happened , so pregnant woman must have access nearly Basic Emergency Obstetric Services. Puskesmas were hoped to give basic emergency services. Increased the pregnancy woman access to Puskesmas will decrease Maternal Mortality Rate and Child Mortality Rate fast. The objective of the research asses the innovation of basic obstetric and neonatal emergency services (PONED) at the Puskesmas and comprehensive obstetric and neonatal emergency services (PONEK) at the hospital. The function of PONED puskesmas and PONEK hospital were influenced by human resource, facility, drugs."

"Untuk mempertahankan daya saing di era kompetisi global, adanya inovasi produk dalam industri pertahanan menjadi faktor kunci yang sangat menentukan. Mayoritas industri pertahanan diketahui mengalami masalah dengan lemahnya daya serap hasil inovasi produk sehingga banyak hasil penelitian yang menumpuk saja dan tidak ada nilai komersialisasinya. Keadaan ini memaksa industri pertahanan untuk terus menemukan dan meningkatkan kemampuan dalam inovasi produknya. Pemerintah telah mengimplementasikan banyak program untuk meningkatkan industri pertahanan di Indonesia, namun untuk memenuhi kebutuhan alutsista Indonesia masih tergantung pada impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh strategi peningkatan inovasi industri pertahanan dengan menggunakan Analisis Kebijakan, terutama pada aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal dan lingkungan (PESTLE). Pemodelan kualitatif menggunakan Causal Loop Diagram (CLD) dipilih untuk memetakan hubungan antar elemen yang terkait. Penelitian dilakukan dengan observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan webinar terkait industri pertahanan. Causal Loop Diagram menunjukkan bahwa di dalam sistem teridentifikasi lima buah loop yang terbagi atas dua loop penyeimbang/ balancing dan empat loop saling memperkuat / reinforcing. Penelitian ini menghasilkan konseptual model untuk mensimulasikan alternatif strategi peningkatan inovasi produk industri pertahanan berdasarkan pada Analisa Kebijakan terhadap fenomena yang ada sekarang dan beberapa sistesis hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Analisis Kebijakan untuk Pengembangan Defence Innovation Product / DIP dalam industri pertahanan perlu dana yang sangat besar, waktu pengembangan yang panjang, kepakaran dan teknologi yang canggih. Inovasi kebijakan yang diusulan untuk mendukung DIP yaitu adanya keharusan membeli DIP dari dalam negeri untuk produk alutisista yang sudah diproduksi dalam negeri, pembelian DIP dari luar negeri harus didukung dengan kerjasama dengan DIP local dan offset (transfer teknologi), DIP impor dikenakan pajak tinggi, Pemerintah membantu pemasaran DIP local untuk ekspor dengan kerjasama G to G. Implikasi hasil penelitian juga didiskusikan lebih lanjut agar dapat dijadikan salah satu rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk sektor industri lainnya.

---

To maintain competitiveness in the era of global competition, product innovation in the defense industry is a very decisive key factor. The majority of the defense industry is known to have problems with the weak absorption of product innovation results so that many research results are accumulated and have no commercialized value. This situation forces the defense industry to continue to discover and improve capabilities in product innovation. The government has implemented many programs to improve the defense industry in Indonesia, however, to meet the demand for defense equipment, Indonesia still depends on imports. The purpose of this research is to obtain a strategy to increase defense industry innovation by using Policy Analysis, especially in the political, economic, social, technological, legal and environmental aspects (PESTLE). Qualitative modeling using the Causal Loop Diagram (CLD) was chosen to map the relationships between related elements. The research was conducted by direct observation, semi-structured interviews, and webinars related to the defense industry. The Causal Loop Diagram shows that in the system five loops are identified which are divided into two balancing loops and four mutually reinforcing loops. This study produces a conceptual model to simulate an alternative strategy to increase innovation in defense industrial products based on a policy analysis of current phenomena and several syntheses of previous research results. The results of this study indicate that the Defense Innovation Product/DIP development in the defense industry requires very large funds, long development time, expertise and sophisticated technology. The proposed policy innovation to support DIP, namely the necessity to buy DIP from within the country for equipment products that have been produced domestically, the purchase of DIP from abroad must be supported in cooperation with local DIP and offset (technology transfer), import DIP is subject to high taxes, the Government assisting the marketing of local DIP for export with the G to G cooperation. The implications of the research results are also discussed further so that they can be used as a reference for further research for other industrial sectors."