Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu upaya dalam menjamin mutu suatu pelayanan kesehatan adalah tersedianya obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif, dan bermutu. Ketidakmampuan merencanakan kebutuhan obat dengan baik di tingkat Puskesmas, akan berpengaruh pada persediaan obat. Puskesmas akan mengalami persediaan obat yang berlebih (over stock) ataupun masalah kekosongan obat (stock out). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengadaan obat di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten Way Kanan. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan penelitian non-eksperimental, data primer pada penelitian ini diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara pada saat penelitian dilaksanakan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat mempertajam evaluasi pengelolaan obat di instalasi farmasi pada tahun 2019. Analisa data menggunakan analisis konten (data primer), serta analisis ABC dan VEN (data sekunder). Hasil wawancara dari para responden menunjukkan banyaknya faktor- faktor yang mempengaruhi dalam merencanakan kebutuhan obat. Tidak hanya sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan keakuratan data serta pengolahnnya, tetapi juga ketersediaan jenis obat oleh pihak penyedia yang terdapat dalam sistem aplikasi e-katalog juga merupakan faktor penting yang harus segera dicari solusinya, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan hal tersebut, diantaranya pihak penyedia dan Kementerian Kesehatan sendiri.

---

One of the efforts in warranting the quality of a health service is the availability of complete type of medicines, sufficient amount, guaranteed efficiency, safe, effective, and qualified. The incapability to plan medicine requirement well in Public Health Center, will affect the medicine supply. The public health center will encounter over stock or even stock out the medicine supply. The purpose of this research is to evaluate the implementation of medicine planning and procurement in work territory of department of health of Way Kanan Regency. This research was conducted by non-experimental research arrangement, primary data in this research was obtained based on observation and interview during the research, meanwhile the secondary data was obtained by exploring the documents that can improve the evaluation of medicine management in the pharmacy installation in 2019. The data analysis used content analysis (primary data), and ABC and VEN analysis (secondary data). The interview result of the respondents shows the factors that affect the medicine requirement planning. Not only human resource directly related by the data accuracy and it is processing, but also the availability of the medicine type by the provider party in the e-catalog application system is also an important factor that needs immediate solution, especially by the parties directly related with that matter, such as the provider and the Ministry of Health.

Keywords: Medicine Requirement Plan, Public Medicine, Department of Health, Public Health Center

"

"HIV/AIDS merupakan penyakit mematikan yang hingga saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkannya. Pemerintah perlu melakukan program untuk mencegah kasus HIV supaya tidak semakin banyak. Untuk mendukung program tersebut diperlukan data dan informasi yang akurat tentang HIV/AIDS melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Kota Bogor menempati peringkat ketiga terbanyak kasus HIV/AIDS di Provinsi Jawa Barat. Dinas Kesehatan Kota Bogor telah melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan HIV/AIDS namun masih terdapat kekurangan diantaranya UPK yang belum mengirimkan laporan dengan tepat waktu. Petugas pelaporan di dinas kesehatan masih merekapitulasi laporan secara manual. Oleh karena itu diperlukan evaluasi untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara kepada petugas pencatatan dan pelaporan HIV/AIDS, observasi dan studi dokumentasi. Hasil menunjukan bahwa terdapat komponen yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan HIV/AIDS diantaranya determinan organisasi berupa tidak tersedia admin pelaporan di 3 puskesmas, tidak tersedia SOP mengenai pencatatan dan pelaporan HIV/AIDS; determinan teknis yaitu terdapat ketidaksesuaian antara input dan output, tidak ada fitur analisis di dalam SIHA. Dari output yang dihasilkan, ketepatan pengiriman laporan masih belum tepat waktu.

---

HIV/AIDS is a deadly disease that has not found a cure that can cure it. The government needs to do a program to prevent HIV problems. To support this program, accurate data and information about HIV/ AIDS is needed through a system of recording and approval. The city of Bogor has the highest ranking in cases of HIV/AIDS in West Java Province. The Bogor City Health Office has implemented a system of recording and reporting on HIV / AIDS but still needs a lot of funds from UPK who have not sent reports in a timely manner. Reporting officers at the health office still recapitulate reports manually. Therefore an evaluation is needed to provide information that is useful for decision makers to determine policy. This research is a qualitative research by taking data through interviews with HIV/AIDS recording and reporting officers, observation and documentation studies. The results showed that there were components that affected the HIV/AIDS recording and reporting system, including organizational determinants in the form of not available tadmin reporting in 3 puskesmas, not available Standard Operating Procedures on HIV/AIDS recording and reporting, no policy or decree regarding recording HIV/AIDS reporting; technical determinant, that is there is a discrepancy between input and output, there is no analysis feature in SIHA. From the resulting output, the accuracy of the report submission is still not timely."

"Tesis ini mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan sebuah kelembagaan bentukan masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Pancoran Mas kota Depok yang dinamakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bina Budi Mulya. Metode yang dilakukan dalam penilaian kinerja adalah melalui Balance Scorecard, sebuah alat pengukuran kinerja yang mampu menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi menjadi tindakan strategis organisasi berdasarkan informasi pengukuran yang dihasilkannya. Kinerja keseluruhan masing-masing perspektif Balanced Scorecard BKM Bina Budi Mulya berdasarkan perhitungan tabel Balanced Scorecard menunjukkan hasil cukup baik namun masih kurang memuaskan. Ketidakoptimalan ini terutama disebabkan karena pencapaian target yang kecil pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dari ketidakmampuan BKM Bina Budi Mulya dalam menciptakan agen-agen baru yang lebih segar untuk menjadi anggotaBKM di periode mendatang. Atas dasar penilaian tersebut kemudian disusun suatu rekomendasi rencana aksi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi BKM Bina Budi Mulya.

---

This thesis is trying to evaluate the performance of community institution on Poverty Eradication Program in Urban Area at Kelurahan Pancoran Mas, Depok that is called BKM Bina Budi Mulya. The method is using Balance Scorecard, a tool to measure performance which is able to reflect vision, mission, and organizational strategy to organization strategic acts, based on measurement information. The whole performance from each Balance Scorecard?s perspective shows a significant result however, there are still some displeased that are caused by a little achievement in learning and growing perspective, which is measured by the incapability of BKM to recreate a new agent to be a new member of BKM in the future. Based on the evaluation, the next step is making a recommendation of action plan which can be used to optimize the role of BKM Bina Budi Mulya."

"Buku yang berjudul "Medicine : the self-help guide" ini membahas tentang kesehatan tubuh, dan pengobatan. Buku ini juga membahas tentang obat-obatan yang dapat kita konsumsi jika menderita penyakit tertentu."

"

Penelitian ini membahas mengenai perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggunakan pendekatan berbasis beban kerja dalam menghitung perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Namun, dalam implikasinya masih ditemukan ketidaksesuaian, terutama dalam menentukan angka dari variabelnya. Berdasarkan teori yang ditemukan, pendekatan yang paling efektif untuk menghitung kebutuhan SDM Kesehatan adalah needs-based (berbasis kebutuhan). Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses, faktor, dan kesenjangan dalam perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini berupa formula, langkah, dan pengaplikasian needs-based  dalam perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan needs-based dianggap lebih cocok untuk diterapkan dalam perhitungan kebutuhan Penyuluh Kesehatan Masyarakat  dan tenaga kesehatan lain yang memberi pelayanan UKM. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai langkah lanjutan dari metode ABK Kesehatan yang sudah digunakan sebelumnya. Perhitungan needs-based  dilakukan dengan menambahkan variabel target populasi dalam perhitungannya.

---

The focus of this study is about Health Human Resource Planning of Public Health Promotor in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta services. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta use ABK Kesehatan method for calculating Health Promotor needs. However, we still found some errors dalam menentukan the variables. Based on the theory, that the most effective method for calculation Health Human Resource needs is the needs-based approach. The purpose of this study is to find out how the processes run, what factors influence the processes, and the gaps in Health Promotor Human Resource Planning in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. This research uses qualitative method by utilizing secondary data from various sources. This study explains the  formulas, steps, and the application of needs-based approach for calculating the needs of Health Promotor in Dinas Kesehatan DKI Jakarta. From this study it can be concluded that the needs-based approach is suitable for calculating the needs of other Public Health Workers. This approach can be used as a further step from the ABK Kesehatan method that has been used before. The needs-based calculation is performed by adding a target population variable to its calculation.

"

"[ABSTRAKFornas merupakan daftar obat acuan yang digunakan dalam program JaminanKesehatan Nasional sehingga perlu diteliti penggunaanya dilapangan. Penelitianini bertujuan untuk melihat proporsi penggunaan obat yang sesuai Fornas danmenganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan obat yang sesuaiFornas di Unit Rawat Jalan RSUD Kota Padangsidimpuan. Metodenya adalahmetode kuantitatif (deskriptif analitik dengan 380 data rekam medis) dan metodekualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Proporsipenggunaan obat Fornas hanya 83,2%. Pencapaian yang tidak mencapai 100% inidipengaruhi oleh tidak adanya prosedur internal penggunaan obat Fornas,disfungsi Instalasi Farmasi, Tim Farmasi dan Terapi belum terbentuk, tidakadanya evaluasi dari manajemen rumah sakit, metode pengarahan atau sosialisasihanya bersifat lisan serta terbatasnya dukungan dana dari APBD. Saran daripenelitian ini adalah melakukan metode lain untuk sosialisasi, merevitalisasiinstalasi farmasi, membentuk Tim Farmasi dan Terapi, mempertimbangkan opsiperubahan status menjadi BLUD, meninjau ulang kerjasama dengan Apotek KPNdan menerapkan sistem satu pintu dalam pelayanan kefarmasian serta melakukanadvokasi kepada pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk mengembangkanRSUD Kota Padangsidimpuan.

---

ABSTRACTThe national formulary is list of reference medicines that used in national healthinsurance program. Thus it is important to do research towards its use at thehospital. This research aims to evaluate the proportion of the national formularymedicines used in accordance with the national formulary and analyze the factorsthat influence it at Kota Padangsidimpuan hospital. The method of this study ismixed of quantitative (descriptive analytic by using data from 380 medicalrecords) and qualitative (by doing in-depth interview and documentary review).Proportion of the national formulary medicines used in Kota Padangsidimpuanhospital only reach 83,2%. This is influenced by several factors: no internalprocedur of the use of national formulary medicines, disfunction of pharmacydepartment, no pharmacy and therapy team, no evaluation done by management.no written dissemination method and limited support by local government budget(APBD). This study suggestied to do written dissemination method, revitalizepharmacy department, established pharmacy and therapy committee, consider tochange into BLUD status, application o a one-door system in pharmaceuticalservices and advocate Padangsidimpuan local government to promote KotaPadangsidimpuan hospital., The national formulary is list of reference medicines that used in national healthinsurance program. Thus it is important to do research towards its use at thehospital. This research aims to evaluate the proportion of the national formularymedicines used in accordance with the national formulary and analyze the factorsthat influence it at Kota Padangsidimpuan hospital. The method of this study ismixed of quantitative (descriptive analytic by using data from 380 medicalrecords) and qualitative (by doing in-depth interview and documentary review).Proportion of the national formulary medicines used in Kota Padangsidimpuanhospital only reach 83,2%. This is influenced by several factors: no internalprocedur of the use of national formulary medicines, disfunction of pharmacydepartment, no pharmacy and therapy team, no evaluation done by management.no written dissemination method and limited support by local government budget(APBD). This study suggestied to do written dissemination method, revitalizepharmacy department, established pharmacy and therapy committee, consider tochange into BLUD status, application o a one-door system in pharmaceuticalservices and advocate Padangsidimpuan local government to promote KotaPadangsidimpuan hospital.]"

"Dalam studi ini, dilakukan identifikasi reservoar berdasarkan konsep evaluasi flow unit dan bekerja berdasarkan fungsi bobot dari masing - masing parameter petrofisika. Terdapat tiga data sumur yang digunakan sebagai data utama dalam studi ini. Selain itu juga tersedia data core yang digunakan sebagai pengontrol dari nilai properti petrofisika yang dihasilkan. Inversi AI juga tersedia pada penelitian ini sebagai data utama yang digunakan sebagai pembantu untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi litologi bawah permukaan zona prospek. Interpretasi dilakukan pada penampang seismik composite line dan objek dalam studi ini berupa reservoar batupasir yang berada pada Formasi Bekasap, Lapangan X, Sumatera. Studi yang dilakukan meliputi perhitungan nilai properti petrofisika serta analisis formasi berdasarkan evaluasi flow unit. Hasil pemodelan akan menunjukkan bahwa terdapat zona yang memiliki kualitas reservoar yang baik berdasarkan data hasil zonasi flow unit dan ditunjang dengan data hasil analisis Petrofisika.

---

In this study, identification of reservoir in wells based on flow unit evaluation concept, were performed and work on each petrophysical parameter function. There are three wells data used as the main data in this study. Core data is also available as controller of calculated petrophysical property. Accoustic Impedance Inversion is also available as main data to identify and interprete lithology of prospect zone. Interpretation performed on a cross section of seismic composite line and the object in this study is sandstone reservoir located in Bekasap Formation, Sumatra, X Field. Study was conducted on the petrophysical properties and formation permeability analysis based on flow unit evaluation by FZI calculation from permeability and porosity core which is derived from conventional core analysis. Modeling result will show that there are zones that have good reservoar quality according to the result of flow unit zonation and petrophysical analysis."

"Pada sektor kesehatan, desentralisasi adalah terjadinya pelimpahan kewenangan dari Departemen Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, yang berakibat terjadinya perubahan terhadap struktur, fungsi dan tanggung jawab, dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disadari, bahwa desentralisasi ini berdampak juga pada sistem perencanaan pembangunan kesehatan, yaitu daerah mempunyai kewenangan besar untuk melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan situasi dan kemampuan daerah, sehingga beberapa permasalahan perencanaan terjawab dengan adanya sistem desentralisasi dengan Bottom Up Planning.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme Sistem Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, dengan menggunakan metode kualitatif dan melakukan pengumpulan data primer terhadap kompunen input, komponen proses dan komponen out put dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, melakukan observasi dan telaahan dokumen data skunder.Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, telah dapat dilakukan dengan mekanisme bottom up planning. Hambatan yang timbul berkaitan dengan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan pada era desentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, antara lain kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga belum memadai; kedudukan unit perencanaan pada sub bagian perencanaan di bawah bagian tata usaha, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan tidak optimal; tidak tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan; sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai; rendahnya ketersediaan dan kevalidan data; rendahnya pemahaman terhadap metode perencanaan; pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan perencanaan belum maksimal; pelaksanaan konsultasi mengenai penyusunan perencanaan belum optimal; pelaksanaan langkah-langkah perencanaan belum maksimal; koordinasi lintas program sudah dilaksanakan akan tetapi terdapat hambatan mengenai sumberdaya manusiannya; perlu ditingkatkan untuk melakukan advocacy kepada pihak Pemerintah Daerah, DPRD dan Bapeda dan belum masuknya wawasan terhadap program pembangunan kepada sektor lain;' penggunaan pedoman penyusunan perencanaan dengan menggunakan konsep P2KT, serta melakukan rencana anggarannya dengan mengacu Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002; pedoman satuan biaya yang digunakan adalah pedoman satuan biaya dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Keputusan Bupati; jadwal penyusunan perencanaan sudah dibuat secara sistematis akan tetapi penggunaannya belum maksimal serta realisasinya sering tidak tepat; dilakukannya pendokumentasian perencanaan program pembangunan kesehatan dalam bentuk DIPDA(DASK, Proposal, Master plan 2001-2005; adanya peningkatan anggaran pada tahun 2003. Kemudian adanya kegiatan district grant PIP I, guna mendorong pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang didanai oleh pinjaman luar negeri (World Bank).Saran utama untuk mendorong kemampuan Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yaitu dengan meningkntan kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga guna melakukan advokasi secara sitematis sehingga dapat memperoleh komitmen pengambil keputusan di daerah agar sektor kesehatan dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan daerah melalui pelaksanaan bimbingan teknis; melakukan konsultasi; melaksanakan penyusunan perencanaan sesuai dengan langkah-langkah perencanaan; adanya koordinasi lintas program dan lintas sektor; adannya petunjuk perencanaan; menyusun anggaran biaya sesuai dengan pedoman satuan biaya; melakukan penjadwalan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan program pembangunan kesehatan.

---

In the health sector, the decentralization means the submission of authority from the Department of Health to the Health Office of Province and Regency/ Municipality, which cause the change towards the structure, function and responsibility, in order to provide health services to the people. It is realized that the decentralization also effect the health development planning system, namely the region have greater authority to perform the planning and budgeting according to the situation and the regional ability, that some planning problems are responded with the decentralization system with Bottom Up Planning.

This research is intended to obtain the description regarding the mechanism of Health Development Program Planning Preparation During The Decentralization Era In The Health Office Of Way Kanan Regency In The Year 2003, by using qualitative method and performing the primary data collection by using the in-depth interview technique, observation and study of documents of secondary data.

This results of this research in implementation of the Health Development Program Planning Preparation in the Decentralization Era in the Health office of Way Kanan in the year 2003, has been done with bottom up planning mechanism. The constraints faced related to the preparation of the health development program planning in the decentralization era in the health office of Way Kanan Regency, among others are the quantity and quality of the human resources that are not sufficient; the position of the planning unit in the sub division of planning under the administration unit, that in the implementation of the health development program planning preparation is not optimum; the lack of fund available especially for the planning preparation; insufficient computation and communication facilities, the low availability and validity of data; the low understanding towards the planning method; the technical guidance implementation is not optimum; consultation implementation regarding the planning preparation has not optimum; planning steps implementation has not maximum; the inter programs coordination has been dome but there is human resource constraint; the advocacy to the regional Government, DPRD and Bapeda needs to be increased due to lack of understanding toward the development program of the other sector; the use of planning preparation guide by using the concept of P2KT, and the prepare the budget by referring to the Kepmendagri No. 29 year 2002; the standard unit cost used is standard the unit cost from the regency government in the form of Decree of the Head of Regency; schedule of the planning preparation has been systematically, however, the usage is not maximum yet and the realization is often inaccurate; the documentation of health development planning in the form of DTPDAIDASK, Proposal, Master plan 2001-2005; the increase of budget in the year 2003. Then with the district grant PHP 1, in order to encourage the decentralization in the health sector which is financed by the foreign loan (World Bank).

The main suggestion to encourage the ability of the Regency Government, especially the Health Office of Way Kanan in order to implement the decentralization of the health sector, namely by increasing the quality and quantity of human resources in order to perform the advocacy systematically that the commitment of decision maker in the region can be obtained in the health sector to be used as the regional development pillar through technical guidance implementation; perform the consultation; perform the planning preparation according the planning steps; the inter programs and inter sector coordination; the planning guidance; prepare the budget according the standard unit cost perform the planning schedule up to the implementation of the health development program activities."

"Sistem pendidikan selama ini dikelola dalam suatu iklim yang birokratik sudah saatnya kini diubah dengan sistem tata kelola yang lebih baik. Sistem tata kelola birokratik seringkali mengesampingkan peranan kepala sekolah dan guru. Tata kelola yang lebih baik dilakukan dengan cara meningkatkan peran kepala sekolah, guru dan orang tua siswa. Sistem tata kelola yang baru ini disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah. MBS mengharapkan sekolah untuk menjadi mandiri dan selalu meningkatkan mutu kinerjanya. Balanced scorecard dapat menjadi altenatif pengukuran yang tepat untuk diadopsi oleh sekolah.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kinerja SMPN 1 Manggar dengan menggunakan empat perspektif Balanced Scorecard yaitu: (1) perspektif Keuangan, (2) perspektif pelanggan, (3) perspektif proses internal bisnis, dan (4) perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan obyek SMPN 1Manggar. Teknik pengumpulan data menggunakan data skunder dan data primer. Responden yang terlibat adalah guru/pegawai dan siswa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pencapaian penerapan Balanced Scorecard ditinjau dari (1) Perspektif keuangan sangat baik berdasarkan laporan keuangan yang memenuhi syarat ekonomis, efektif, dan efisien. (2) Perspektif pelanggan memperoleh nilai cukup baik berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan sekolah, (3) Perspektif bisnis internal juga dinilai baik berdasarkan indikator telah tersedianya sarana prasarana yang relatif lengkap, inovasi, serta layanan purna jual sekolah. (4) Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dinilai cukup baik, karena loyalitas guru dan pegawai baik dan usaha peningkatan kompetensi juga selalu dilakukan sekolah atau dilakukan guru secara individu.Pada akhirnya dapat diketahui kinerja SMP 1 Manggar secara komprehensif berada pada level baik. Dari hasil penelitian ini diharapkan (1) pihak sekolah hendaknya berupaya untuk lebih meningkatkan kinerja sekolah yang masih berada pada ketercapaian "baik" menjadi tingkat ketercapaian "sangat baik", (2) guru hendaknya lebih membuka diri terhadap penggunaan media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif sehubungan dengan peningkatan prestasi siswa. sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada SMPN 1 Manggar.

---

It had been long time that educational system was managed bureaucracy. It made take a side the role of the principal and teachers in managing the system of the school, and it has to be changed. The good governance of school should be applied by enhancing the role of principal, teacher, and participating of the parents. School based management is the solution in accommodating the role of the school stakeholder. The School Base Management creates the school to be self-managed, and always try to improve its performance. The balance scorecard could be one of the alternative of measuring the school performance.

The aim of the research to explain the performance of SMPN 1 Manggar using 4 perspectives of balance scorecard: 1) financial perspective, 2) customer perspective, 3) business internal process perspective, and 4) growth and learning perspective. Analysis descriptive also applied in this research. The seconder and primer data were used for collecting the data of the research, and the respondent participate in this research is teachers/staffs and students.

The result of the research indicated that the implementation of balance scorecard : 1) financial perspective categorized very good, it was based on the financial report indicated that the financial managed economically, effectively, and efficiently. (2) customer perspective got quite good score. 3) Internal business process in SMPN 1 Manger categorized "good" in facilitating infrastructure, innovation, and output school servicing. 4) growth and learning perspective categorized "quite good". It because the school always try to improve teachers and staffs competency, both individually and institutionally.

Finally, the research found that the performance of SMPN 1 Manggar categorized "good". From the research founding is expected : 1) the school should make effort to more improving the school performance. 2) the teachers should be open minded of innovative and creative in using teaching media in order to improve student achievement. The consequently, it will enhance the community trust to SMPN 1 Manggar"