Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018 telah sukses dilaksanakan, namun demikian masih banyak juga pihak yang keberatan dengan hasil pilkada tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang politik uang di Indonesia dengan secara khusus berfokus pada kasus pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, menggunakan analisis pendekatan intelijen serta dampaknya terhadap demokrasi dan ketahanan nasional. Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah politik uang yang dilakukan oleh  dengan paslon No. 4 Ahmad Yani – Juarsyah dalam proses pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, dengan modus menjadikan masyarakat sebagai relawan, yang terlebih dahulu didata dan kemudian diberikan sejumlah uang sebelum hari- H pencoblosan, agar masyarakat mau memilih paslon ini. Hal ini dalam teori intelijen sebagai bentuk penggalangan dengan pola persuasif/konstruktif dengan menggunakan uang sebagai sarana kontak serta merupakan metode persuasif propaganda. Kemudian pengaturan dana kampanye, baik dalam UU dan peraturan lainya belum secara mendetail mengatur tentang status relawan dan pendanaannya, sehingga celah inilah yang dimanfaatkan oleh paslon No. 4 Ahmad Yani-Juarsyah untuk melakukan politik uang. Dampak dari adanya politik uang di pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, dapat merusak demokrasi karena tidak sesuai dengan konsep dan prinsip pilkada dalam sistem demokrasi. Selain itu politik uang tersebut berdampak pula pada masyarakat Muara Enim yakni adanya gejolak sosial di masyarakat pasca pilkada dan kinerja yang kurang baik dari pemimpin terpilih hasil pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, yang ditandai dengan tingkat kemiskinan masyarakat dan tingkat pengangguran yang meningkat, serta paslon yang terpilih tersebut terlibat kasus korupsi. Hal ini berdampak terhadap ketahanan nasional, yang di dalamnya terdapat aspek kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebagai upaya menggandakan ‘ketahanan’ nasional.

---

The regional elections for Muara Enim Regency in 2018 have been successfully carried out, however, there are still many parties who object to the results of the regional elections, especially for supporters of the candidate pairs who lost in the regional elections at that time. This study aims to further analyze money politics in Indonesia by specifically focusing on the case of the regional election Muara Enim Regency in 2018, using an analysis of the intelligence approach and its impact on democracy and national security. The method used in this research is descriptive qualitative research method. The result of this research is the money politics carried out by the candidate pair No. 4 Ahmad Yani – Juarsyah in the process of the regional election Muara Enim Regency in 2018, with the mode of making the community as volunteers, who are first recorded and then given a certain amount of money before the D-Day of voting, so that people will choose this candidate pair. This is in intelligence theory as a form of raising with a persuasive/constructive pattern by using money as a means of contact as well as a persuasive method of propaganda. Then the regulation of campaign funds, both in the law and other regulations, has not detailed the status of volunteers and their funding, so that this gap is exploited by Candidate No. 4 Ahmad Yani – Juarsyah to carry out money politics. The impact of money politics in the 2018 regional elections of Muara Enim Regency can damage democracy because it is not in accordance with the concepts and principles of regional elections in a democratic system. In addition, money politics also had an impact on the people of Muara Enim, namely the social unrest in the post-election community and the poor performance of the elected leaders from the regional election  Muara Enim Regency in 2018, which was marked by the poverty level of the community and an increasing unemployment rate, as well as the candidate pair who The chosen one is involved in a corruption case. This has an impact on national resilience, in which there is an aspect of leadership in good governance, as an effort to double national 'resilience'."

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi kampanye campuran yang digunakan oleh Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa kampanye yang dilakukan Jokowi-Ahok merupakan strategi kampanye campuran atau kampanye post-modern. Kampanye post-modern adalah campuran antara kampanye pra-modern dan kampanye modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan dilengkapi dengan penelusuran data sekunder melalui buku, jurnal, artikel online dan sumber lainnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dipilihnya strategi kampanye campuran pada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jokowi-Ahok ditentukan oleh keterampilan kandidat, keterampilan tim kampanye, penggambaran media dan lanskap politik.

---

This thesis discusses about campaign strategy which used by Jokowi-Ahok during the Jakarta?s Governor Election 2012. This thesis focused to explain that Jokowi-Ahok?s campaign strategy is mixed campaign strategy or post-modern campaign. Post-modern campaign is acombination between pra-modern and modern campaign. This research is a qualitative methods with primary data collected in-depth interview and secondary data collected books, journals, online articles and other sources as a data collection techinques. The result of this thesis is the mixed campaign strategy by Jokowi-Ahok as a Governor and vice Governor is determined by personal skill of candidates, skill of campaign team, the media?s image and political landscape."

"ABSTRAKDalam Penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden?; 2) Bagaimanakah penataan sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye yang ideal untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia sudah bersifat mandiri, namun desain pelaporan dan pengawasan dana kampanye memiliki banyak kelemahan. Sehingga penelitian ini menemukan 6 (enam) kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilu presiden di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan berbagai celah kelemahan dalam aturan yang menciptakan kesempatan untuk melakukan manipulasi pencatatan dan penggunaan dana kampanye penting untuk diperbaiki agar tidak menjadi permasalahan laten dalam setiap pemilu. Diharapkan dengan perubahan tersebut akan turut meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi pemilu yang semakin berintegritas.

---

ABSTRACTIn this research, there are two problems, namely: 1) What are the problems of reporting and monitoring campaign funds in the Presidential Election? 2) How to organize an ideal system of reporting and monitoring campaign finance to achieve integrity election?. This research uses normative legal research. It concludes that the Electoral Management Bodies in Indonesia are independent, but the reporting and monitoring design of campaign funds have many weaknesses. This research found 6 (six) weaknesses in the reporting and monitoring system of campaign funds in the presidential election in Indonesia. This research recommends various legal loopholes which creates an opportunity to manipulate the use of campaign funds is important to be amended. These changes are expected to improve the quality of democracy in Indonesia into elections with greater integrity."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis politik pendanaan kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dengan fokus pada dua hal: (1) penerimaan sumbangan dana kampanye dari penyumbang kalangan oligark kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo - Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019, dan (2) pembayaran kembali pascapilpres kepada penyumbang. Pola pendanaan kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang berpengaruh terhadap perubahan sifat struktur politik oligarkis sebagai hasil Pilpres 2019 dianalisis menggunakan teori Oligarki dari Jeffrey A. Winters, didukung konsep pembiayaan kampanye dari USAID. Temuan studi ini menunjukkan politik pendanaan kampanye Joko Widodo - Ma’ruf Amin yang melibatkan para penyumbang besar dari kalangan oligark memengaruhi perubahan sifat struktur politik oligarkis pemerintahan hasil pilpres, yaitu dari yang sebelumnya ‘terpecah’ menjadi ‘kolektif’, dan perubahan dari yang sebelumnya bersaing ‘liar’ antaroligark menjadi ‘jinak’ bekerjasama dalam pemerintahan pasca-Pilpres 2019.

---

This study aims to analyze the politics of campaign funding in The 2019 Presidential Election with a focus on two things: (1) receipt of campaign fund donations from oligarchic donors to the presidential and vice presidential candidates Joko Widodo - Ma'ruf Amin as the winner of The 2019 Presidential Election, and (2) post-presidential repayments to donors. The campaign funding patterns for Joko Widodo-Ma'ruf Amin which affected the change in the nature of the oligarchic political structure as a result of The 2019 Presidential Election were analyzed using the Oligarchy theory of Jeffrey A. Winters, supported by the concept of campaign finance from USAID. The findings of this study show that the politics of campaign funding for Joko Widodo - Ma'ruf Amin, which involved big donors from the oligarchs, influenced the change in the nature of the oligarchic political structure of the government resulting from the presidential election, from previously being 'split' to 'collective', and changes from previously competing 'wild' between oligarks becomes 'tame' to cooperate in the post-2019 Presidential Election government."

"Artikel ini membahas retorika politik terkait keimigrasian dan keberadaan imigran yang dinyatakan oleh kandidat presiden Prancis pada pemilihan umum presiden Prancis 2017. Isu imigrasi adalah salah satu aspek terpenting dalam kebijakan domestik dan luar negeri Prancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan penerimaan imigran dari para kandidat presiden Prancis 2017, serta dampaknya kepada publik Prancis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga model dimensi dari Norman Fairclough, yaitu dimensi mikrostruktural, mesostruktural, dan makrostruktural. Data yang digunakan berasal dari surat kabar, media daring, buku, dan artikel jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retorika politik oleh kandidat presiden pada kampanye pemilihan umum presiden Prancis 2017 membentuk identitas dan penerimaan imigran tersendiri dalam pandangan publik Prancis. Lima kandidat presiden Prancis menyajikan retorika terkait keimigrasian dan keberadaan imigran dengan pembingkaian yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi partai yang dianut. Namun, retorika yang disajikan oleh kandidat presiden Macron dari En Marche! lebih dapat diterima oleh masyarakat Prancis daripada para kandidat presiden lainnya.

---

This article discusses the political rhetoric regarding immigration and the presence of immigrants declared by the French presidential candidates in the 2017 French presidential election. The issue of immigration is one of the most important aspects of French domestic and foreign policy. The purpose of this study is to determine the perceptions and acceptance of immigrants from the 2017 French presidential candidates, and their impact on the French public. The theory used in this research is Norman Fairclough's three-dimensional model, namely the microstructural, mesostructural, and macrostructural dimensions. The data taken is the first source in the form of newspapers, online media, books and journal articles. The results of this study indicate that the political rhetoric by presidential candidates in the 2017 French presidential election campaign forms its own identity and acceptance of immigrants in the French public view. Five French presidential candidates presented rhetoric related to immigration and the existence of immigrants with different framing according to the party ideology they adhere to. However, the rhetoric presented by presidential candidate Macron is more acceptable to French society than other presidential candidates."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran NGO dalam penanggulangan Isu Perubahan Iklim dengan menggunakan studi kasus atas peran Friends of the Earth dalam mendorong dikeluarkannya Climate Change Act 2008 di Inggris melalui kampanye The Big Ask. Di dalam upaya penanggulangan isu perubahan iklim, Inggris sebagai bagian dari UNFCCC dan Protokol Kyoto, telah memiliki target pereduksian emisi tersendiri. Akan tetapi, target tersebut dinilai belum cukup. Oleh karenanya, Friends of the Earth meluncurkan kampanye The Big Ask di Inggris pada tahun 2005 untuk meminta adanya sebuah kerangka legal nasional yang berisi target pereduksian emisi yang mengikat. Kampanye tersebut pun berhasil mendorong dikeluarkannya Climate Change Act, undang- undang perubahan iklim pertama di dunia. Undang- undang tersebut mengatur mengenai target pereduksian emisi gas rumah kaca dan anggaran karbon yang perlu dipenuhi oleh Inggris.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to explain the role of NGO in tacking climate change issue using the study case of the role of Friends of the Earth in pushing the 2008 Climate Change Act through the Big Ask Campaign. In the effort to tackle climate change, United Kingdom as part of UNFCCC and Kyoto Protocol, has its own emission reduction target. Unfortunately, the target is seen as not enough. Thus, Friends of the Earth launched The Big Ask Campaign in United Kingdom on 2005 to call for a national legal framework which has a binding emission reduction target. This campaign is successful in pushing Climate Change Act, the world first climate law. Climate Change Act will set an emission reduction target and carbon budget that needs to be fulfilled by United Kingdom."