Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berangkat dari hipotesis penulis bahwa ruang politik Uni Eropa memfasilitasi Greenpeace untuk dapat menekan industri minyak kelapa sawit Indonesia. Tesis ini menganalisis strategi Greenpeace dalam menekan industri minyak kelapa sawit Indonesia melalui Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi pustaka. Analisis kajian tesis ini menggunakan penggabungan konsep transnasional advocacy networks (1998) dan konsep kesempatan politik Dellmuth dan Bloodgood (2019). Berdasarkan konsep konsep transnasional advocacy networks (1998), ada empat taktik politik. Dari keempat taktik politik, Greenpeace hanya menggunakan dua taktik politik untuk mempengaruhi Uni Eropa, yaitu taktik politik pengaruh dan akuntabilitas. Kedua taktik ini bisa dikatakan secara tidak langsung dapat dimanfaatkan Greenpeace untuk menekan industri minyak kelapa sawit. Kendati demikian, kedua taktik tersebut memiliki pengaruh terbatas kepada kebijakan Uni Eropa. Salah satu penyebab terbatasnya pengaruh Greenpeace adalah lambannya pembuatan rencana aksi Uni Eropa dalam melakukan komitmen global. Sementara itu, konsep kesempatan politik menjelaskan bahwa pengaruh politik Uni Eropa terbatas. Keterbatasan pengaruh disebabkan sempitnya ruang politik dari dalam institusi, koalisi organisasi non pemerintah dalam tidak menunjukkan peranan penting dan kompleksitas isu yang disebabkan oleh tidak realistisnya komitmen Uni Eropa. Dengan demikian, Greenpeace tidak dapat menggunakan Uni Eropa sebagai tekanan terhadap industri minyak kelapa sawit.

---

This thesis is based on hypothesis that European Union facilitates political space for Greenpeace in order to be able press the palm oil industry. This thesis analyzes the strategy of Greenpeace in pressing Indonesian palm oil industry through European Union. This qualitative research used literature research regarding palm oil and objects of analysis. Theoretical framework that uses in this research is combination between transnational advocacy networks concept (1998) and political opportunity (2019) concept. Based on transnational advocacy network concept (1998), there are four political tactics which are used by Greenpeace in running the palm oil campaign. Four political tactics are information, symbolic, leverage and accountability. From four political tactics, Greenpeace only uses two political tactics to influence European Union, namely leverage political tactic and accountability political tactic. It can be said that the two political tactics are used indirectly to press palm oil industry by Greenpeace. However, Greenpeace’s influence to European Union policy is limited. One of the reason is the slow progress of European Union in doing global commitment. Meanwhile, political opportunity concept explain that limitation caused by the narrow political space inside European Institution. Besides that, coalition between Greenpeace and other organization non-governments had not shown significant role in influencing European Union policy. The complexity of this issue also limits Greenpeace’s influence on the European Union."

"Badan Umum Milik Negara (BUMN), memiliki komitmen untuk terus menerus meningkatkan nilai perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) antara lain: Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang dikenal dengan nama Asuransi Jasindo sebagai Badan Usaha Milik Negara menerapkan prinsip Good Corporate Governance, maka pada tahun 2000 dibentuk Sekretaris Perusahaan yang membawahi Biro Humas yang bertugas sebagai fasilitator dan mediator yang menjembatani kepentingan perusahaan dengan menjalankan fungsi mensosialisasikan Asuransi Jasindo kepada publik internal maupun publik eksternal.Penelitian tesis ini bertolak dan dasar pemikiran di organisasi dewasa ini, khususnya industri asuransi, fungsi Public Relations seharusnya mempunyai peranan penting untuk mendukung tujuan/goals perusahaan, sehingga Public Relation hares dioptimalkan fungsinya.Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen Public Relations menjalankan fungsi dan peran internal eksternalnya dalam koalisi dominan menjadi efektif dan sukses menurut konsep Public Relations karena praktisi public relations biasanya tidak sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk bertindak sebagai seorang profesional kecuali jika ada dalam koalisi dominan.Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan mewawancarai 11 (sebelas) narasumber untuk mengevaluasi Peran Biro Humas Dalam Koalisi Dominan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Studi kasus pada PT. Asuransi Jasa Indonesia.Menurut Penning dan Goodman seperti dikutip oleh Grunig dan Hunt (1984) dijelaskan dalam tulisan Dr. Elizabeth Goenawan Ananto setiap organisasi memiliki konstituen (publik), baik di dalam maupun di luar organisasi dan konstituen atau publik ini memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain. Mereka yang berkuasa inilah yang kemudian membentuk koalisi yang dominan dari organisasi. Koalisi ini akan menentukan ke mana arah organisasi, bagaimana strukturnya, berapa departemen yang akan dibuat, dan sejauh mana koalisi yang dominan ini menganggap public relations efektif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek Public Relations di Asuransi Jasindo mempunyai potensi karena departemen Public Relations memiliki akses pada subsistem manajemen komunikasi namun dalam pelaksanaan programnya masih belum optimal, dan akan lebih optimal apabila mendapat guide line maupun mendapat dukungan penuh dari manajemen.Berdasarkan data empiris dan teoritis serta hasil penelitian melalui wawancara mendalam, peneliti menyimpulkan Public Relations kini berperan penting dalam meningkatkan citra organisasi dan perusahaan oleh karena itu sesuai kerangka konsep, public relations akan lebih optimal dan efektif bila ada dalam koalisi dominan."

"Pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Jakarta sebagai ibukota Indonesia mengalami dampak paling besar akibat dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respon pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus. Pengurangan kegiatan sampai dengan penutupan fasilitas di berbagai bidang usaha mengakibatkan banyaknya perusahaan dan pekerja yang terdampak sehingga terjadi kasus perselisihan PHK dan perselisihan hak. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi pemerintah daerah DKI Jakarta di bidang ketenagakerjaan memiliki kewajiban dalam memantau dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi di DKI Jakarta, dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai dasar pelaksanannya. Skripsi ini menganalisis mengenai bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial di DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19 dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber-narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk memperlancar penyelesaian perselisihan pada masa pandemi ini yang kasusnya berbeda dari perselisihan pada umumnya, mediasi menjadi pilihan terbaik dengan diutamakannya musyawarah. Namun, masih ditemui kendala dalam proses penyelesaian perselisihan, baik dari segi pihak yang berselisih maupun dari ketersediaan mediator.

---

The Covid-19 pandemic began to hit Indonesia in early 2020. Jakarta as the capital of Indonesia experienced the greatest impact due to the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) as the government's response to reducing the spread of the virus, stopping activities to closing facilities in various business fields resulting in the loss affecting companies and workers, resulting in cases of dismissal disputes and disputes over rights. The Department of Manpower, Transmigration and Energy of DKI Jakarta Province as the DKI Jakarta regional government agency in the manpower sector has the obligation to carry out and resolve industrial relations disputes that occur in DKI Jakarta, with Undang-Undang No.2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes as basic implementation. This thesis analyzes this regarding the settlement of industrial relations disputes in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic. This research used a qualitative approach, with primary data obtained from in-depth interviews with related sources. The results showed that the Department of Manpower Transmigration and Energy of DKI Jakarta Province made various efforts to facilitate the settlement of disputes where dispute cases were unique than the norm during this pandemic, mediation became the best option with a civilized discussion as the priority. However, they were still found in the dispute resolution process, both from the disputing parties and from the mediator."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kampanye Stop the Trafficking of Children and Young People yang dilakukan oleh The Body Shop Indonesia dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap sikap khalayak. Tujuannya untuk mengevaluasi input, output, dan outcome dalam kampanye. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Public Relations, kampanye Public Relations, evaluasi dalam Public Relations, serta macro model of PR evaluation. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan paradigma post-positivisme. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye Stop the Trafficking of Children and Young People yang diselenggarakan oleh The Body Shop belum bisa membentuk sikap khalayak sasaran untuk lebih peduli terhadap permasalahan child trafficking. Dari hasil tersebut, peneliti menyarankan The Body Shop untuk melakukan kampanye Public Relations berdasarkan pada langkah-langkah kampanye yang baik, yaitu terdiri dari tahap riset serta perencanaan strategis.

---

ABSTRACTThis study discuss about Stop the Trafficking of Children and Young People campaign conducted by The Body Shop Indonesia from the planning, implementation, thorugh its impact on public attitudes. The purpose of this study is to evaluate the input, output, and outcome in this campaign. Concepts used in this study are Public Relations, Public Relations campaign, evaluation in Public Relations, and macro model of PR evaluation. This research is qualitative descriptive study using post-positivist paradigm. The findings of this study indicate that Stop the Trafficking of Children and Young People campaign, held by The Body Shop has not been able to shape the attitudes of target audiences to be more concerrned with problems of child trafficking. From that result, the researcher recommends that The Body Shop to conduct Public Relations campaigns based on the good campaign steps, which consists of research and strategic planning."

"Skripsi ini membahas mengenai peran Greenpeace Indonesia sebagai salah satu bentuk reaksi sosial informal dan kelompok penekan terhadap kejahatan lingkungan. Kejahatan lingkungan yang dikaji adalah penolakan pembangunan PLTU Batang, karena dampak ekologis serta kehidupan manusia yang merugikan dalam jangk a pendek hingga panjang. Dalam menganalisis peranan yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia sebagai kelompok penekan, digunakan perspektif gerakan lingkungan hijau dan teori status politik. Gerakan lingkungan hijau memberikan kontribusi dalam pemahaman ge rakan lingkungan yang dilakukan oleh LSM, karakteristik dari gerakan lingkungan yang sepatutnya dibawa oleh LSM itu sendiri. upaya untuk menggerakkan individu atau kelomp ok lain bergabung ke dalam kegiatan yang sedang dijalankan oleh Greenpeace Indonesia. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer (wawancara dan observasi) serta pengumpulan data sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehe nsif mengenai tekanan yang diberikan sebagai upayanya dalam mencegah atau menangani kejahatan lingkungan.

---

This thesis discusses the role of Greenpeace Indonesia as a form of informal social reaction and pressure groups against environmental crime. The case is the refusal of the Coal Power Plant, as well as the ecological impact of adverse human life in the short term to long term. In analyzing the role carried out by Greenpeace Indonesia as social pressure group, used green movement perspectives and political status theories. Green Environmental movement contributed in understanding the environmental movement made by NGOs, the characteristics of the environmental movement should be carried out by the NGO itself. The political status theory used in analyzing the "drama" that was presented as an attempt to persuade individuals or other groups to join in the activities that run by Greenpeace Indonesia. By using data collection techniques: primary (interviews and observations) and secondary (study previous research), this research is expected to provide a comprehensive view on the given pressure as its efforts in preventing or handling environmental crime."

"

Tesis ini memaparkan evaluasi Greenpeace terhadap lingkungan. Evaluasi lingkungan dilihat dari sisi linguistik dengan menelaah sistem appraisal dari ranah sikap dan graduasi. Data dalam penelitian ini adalah tulisan dalam kampanye Greenpeace yang terdapat dalam laman Greenpeace International. Penelitian dengan ancangan kajian wacana ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menelaah transitivitas (Halliday, 2013) dan sistem appraisal (Martin dan White, 2005) dari ranah sikap yaitu afeksi, penghakiman dan apresiasi serta ranah graduasi yaitu fokus dan daya. Sementara itu, presentase dalam yang dilakukan dengan menggunakan UAM Corpus (O’Donnell, 2007) sebagai landasan untuk melihat kecenderungan penilaian Greenpeace dari penganotasian sikap dalam klausa dan menganotasi graduasi. Hasil dari penelitian ini adalah Greenpeace mengevaluasi lingkungan dengan menghakimi entitas-entitas tertentu yang tindakannya berdampak bagi lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dari kecenderungan penilaian Greenpeace adalah menghakimi entitas-entitas tertentu dengan cara yang kuat dari banyaknya penghakiman (judgement) yang direalisasikan dari penggunaan klausa material dan daya dengan skala naik (up scale force) yang direalisasikan dari penggunaan derajat superlatif. Dengan demikian, Greenpeace meyakinkan pembaca dalam kampanyenya melalui penilaian terhadap lingkungan.

---

The goal of this study is to find out the way Greenpeace evaluating environment. The evaluation can be explained by  doing research in appraisal which were attitude and graduation. The data of this study is the campaign of Greenpeace which was written on the site of Greenpeace International.  The approach of this study is discourse analysis by using qualitative method.  The qualitative method used transitivity (Halliday, 2013) and appraisal system (Martin dan White, 2005. Moreover, attitude such as affect, judgement and appreciation and graduation such as force and focus are the aim to examine the evaluation of Greenpeace's campaign. Meanwhile, the percentage that was presented by using UAM Corpus (O’Donnell, 2007) was applied as the basic to examine clauses, attitude and graduation. The results of this study show that Greenpeace evaluates the environment by judging the entities whose actions have impacts to the environment. Greenpeace have tendency to use judgement by using material clauses on their site. Furthermore, they also likely use up scale force which make their evaluation stronger. Hence, Greenpeace's evaluation in their campaign can convince the readers.

"

"Kebijakan Indonesia mengenai penyediaan listrik dengan target berkapasitas 35.000 MW bertujuan untuk menjawab kekurangan listrik di beberapa daerah dan meningkatkan perekonomian Indonesia. PLTU-B terbesar di ASEAN dibangun di Kabupaten Batang dan didominasi oleh perusahaan pendanaan Jepang. Akan tetapi, pembangunan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan meninggalkan dampak ekologis, kesehatan serta sosial. Greenpeace sebagai Environmental Non-Government Organization, melakukan penolakan bersama dengan masyarakat Kabupaten Batang dan beberapa NGO lokal maupun internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh Greenpeace, namun tidak berhasil untuk menghentikan pembangunan PLTU-B. Muncul pertanyaan, mengapa Greenpeace belum berhasil mendorong Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang. Dalam menjawab pertanyaan, penelitian ini merujuk pada konsep Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern oleh Keck dan Sikkink 1998 . Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menjalankan information politics, Greenpeace tidak memanfaatkan media secara maksimal. Dalam leverage politics, pemilihan aktor yang dianggap lebih powerful menjadi tidak efektif dan tidak tepat karena berbagai faktor. Accountability politics tidak dapat dijalankan secara maksimal karena benturan kepentingan dalam perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa Greenpeace telah gagal dalam menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang namun berhasil mempengaruhi kebijakan nasional terkait pengadaan listrik 35.000 MW.

---

Indonesia 39 s policy on electricity supply with a target capacity of 35,000 Megawatt aims to address the shortage of electricity in some areas and improve the Indonesian economy. The largest coal plant in ASEAN is built in Batang and dominated by Japanese funding companies. However, this development pose many problems and leave ecological, health and social impacts. Greenpeace as an Environmental Non Government Organization, rejoin the communities of Batang and several local and international NGO rsquo s. Various efforts were made by Greenpeace, but they are not success to stop the construction of the coal plant. The question arises, why Greenpeace has not succeeded in pushing the Indonesian Government to stop the construction of coal plant in Batang. This study refers to the concept of Transnational Advocacy Network and Boomerang Pattern by Keck and Sikkink 1998 . This study will use qualitative research method with case study approach. This study found that in running information politics, Greenpeace does not utilize the media maximally. In leverage politics, the powerful actor become ineffective and inappropriate because of various factors. Accountability politics can not be executed maximally due to a conflict of interest in the formulation of a policy. Thus, this study concluded that Greenpeace has failed to stop the coal plant in Batang but succeeded in influencing the national policy regarding the supply of 35,000 Megawatt of electricity."

"Crude Palm Oil (CPO) merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia sehingga berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara eksportir CPO terbesar di dunia, di mana salah satu tujuan utamanya adalah Uni Eropa. Namun demikian, Uni Eropa justru menerapkan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) I pada tahun 2009 dan dilanjutkan dengan RED II pada tahun 2018 yang berisikan tentang peralihan konsumsi dari energi fosil menjadi energi terbarukan, di mana energi tersebut harus diproduksi dan diolah secara berkelanjutan. Dampaknya, Uni Eropa mulai mengurangi impor CPO dari berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga Kebijakan RED I dan II berpotensi dapat memengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

---

Crude Palm Oil (CPO) is Indonesia's main export commodity, which has led Indonesia to become the world's largest CPO exporter, where one of its main destinations is the European Union. However, the European Union implemented the Renewable Energy Directive (RED) I in 2009 and followed with RED II in 2018. These directives aim to transition consumption from fossil fuels to renewable energy sources, requiring sustainable production and processing. As a result, the European Union has started reducing CPO imports from various countries, including Indonesia. Consequently, RED I and II Policies could potentially affect Indonesia's CPO exports to the European Union."