Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta merilis aplikasi Alpukat Betawi di awal tahun 2020 untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan secara daring, dimana pada saat itu terjadi pandemi Covid-19 dengan adanya pembatasan tatap muka secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas e-service dalam administrasi kependudukan melalui aplikasi Alpukat Betawi selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori enam dimensi model kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan survei kuesioner melalui pengolahan data SPSS 26. Total sampling dilakukan pada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menggunakan aplikasi Alpukat Betawi, yakni sebanyak 103 responden. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang cukup baik pada keseluruhan kategori penilaian efektivitas pelayanan elektronik Alpukat Betawi, dengan capaian nilai sebesar 2,97. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan sumber daya manusia, perbaikan sistem untuk dapat lebih meningkatkan lagi efektivitas aplikasi Alpukat Betawi.

---

The DKI Jakarta Provincial Population and Civil Registration Service released the Betawi Avocado application in early 2020 to make it easier for the public to apply for population administration services online, at which time the Covid-19 pandemic occurred with face-to-face restrictions. This study aims to see the effectiveness of e-services in population administration through the Betawi Avocado application during the Covid-19 pandemic. This study uses the six-dimensional theory of DeLone and McLean's Information Systems success model. The research method used in this study is a quantitative method, with data collection techniques using a questionnaire survey through SPSS 26 data processing. Total sampling was carried out in communities in DKI Jakarta Province who directly used the Betawi Avocado application, namely 103 respondents. The results showed quite good results in the overall category of evaluating the effectiveness of the Betawi Avocado electronic service, with a score of 2.97. The DKI Jakarta Province Population and Civil Registration Office needs to improve human resources, improve the system to be able to further increase the effectiveness of the Betawi Avocado application."

"Alpukat Betawi merupakan sebuah pelayanan publik elektronik yang memiliki tujuan untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun demikian, tidak semua pelayanan elektronik memiliki kualitas pelayanan yang baik terlihat dari adanya sejumlah permasalahan, seperti sistem yang kurang berjalan dengan baik dan tidak dapat diakses tepat waktu, serta keamanan data yang tidak terbebas dari risiko berbahaya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas Alpukat Betawi menggunakan pendekatan e-service quality. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-service quality pada pelayanan kependudukan elektronik Alpukat Betawi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam kategori baik dengan 92%. Hal ini terbukti dari empat dimensi e-service quality yang dikemukakan Papadomichelaki Mentzas (2012) tergolong ke dalam kategori baik yang ditunjukkan pada dimensi efisiensi, dimensi kepercayaan, dimensi keandalan, dan dimensi dukungan bagi masyarakat.

---

Alpukat Betawi is an electronic public service that has the aim of facilitating population administration services in the DKI Jakarta Province. However, not all electronic services have good service quality, which can be seen from a number of problems, such as systems that do not work well and cannot be accessed on time, and data security that is not free from dangerous risks. Therefore, this study aims to analyze the quality of Alpukat Betawi using an e-service quality approach. The research approach used in this study is quantitative with a mixed-method data collection technique, which combines quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the e-service quality of the Betawi Avocado electronic population service in the DKI Jakarta Provincial Government is in the good category with 92%. This is evident from the four dimensions of e-service quality proposed by Papadomichelaki Mentzas (2012) which belong to the good category as indicated by the dimensions of efficiency, the dimensions of trust, the dimensions of reliability, and the dimensions of support for the community."

"Salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar di Indonesia adalah DKI Jakarta. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingginya permintaan pelayanan kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat serta sebagai dasar pembuatan kebijakan. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kantor Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau layanan administrasi kependudukan adalah “Alpukat Betawi’. Alpukat Betawi adalah singkatan dari Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat; yaitu penerapan one stop network service yang mengintegrasikan 17 layanan administrasi kependudukan. Penelitian dari skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan sistem informasi pada aplikasi Alpukat Betawi berdasarkan teori gabungan antara Technology Acceptance Model (TAM) dan Delone & Mclean Model. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam skripsi ini; dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan pengolahannya dengan SmartPLS; serta menggunakan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan hipotesis diterima dan dua hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima adalah Information Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, Information Quality berpengaruh terhadap Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap Perceived Usefulnes, Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap User Satisfaction, Perceived Usefulness berpengaruh terhadap User Satisfaction, System Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, Service Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, dan User Satisfaction berpengaruh terhadap Net Impact. Mayoritas responden merasa aplikasi ini membantu dalam pengurusan dokumen kependudukan karena proses yang lebih mudah, menghemat waktu, dan menghemat biaya yang dikeluarkan. 

---

One of the provinces with the largest population in Indonesia is DKI Jakarta. These conditions affect the high demand for population services. Population administration services are organized to find out the needs of the community and as a basis for policy making. One of the innovations made by the DKI Jakarta Provincial Government's Population and Civil Registry Service Office to make it easier for the public to reach population administration services is "Alpukat Betawi”. Alpukat Betawi stands for Direct Access to Fast and Accurate Population Document Services; namely the application of a one stop network service that integrates 17 population administration services. The research of this thesis aims to determine the factors that influence the acceptance and use of information systems in the Alpukat Betawi application based on the combined theory of the Technology Acceptance Model (TAM) and the Delone & McLean Model. Quantitative approach is used in this thesis; with the data collection method using a questionnaire, and processing it with SmartPLS; and using interview and observation methods to collect data. The results showed that eight hypotheses were accepted and two hypotheses were rejected. The accepted hypothesis is that Information Quality influences Perceived Ease of Use, Information Quality influences Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use influences Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use influences User Satisfaction, Perceived Usefulness influences User Satisfaction, System Quality influences Perceived Ease of Use, Service Quality has an effect on Perceived Ease of Use, and User Satisfaction has an effect on Net Impact. The majority of respondents feel that this application helps in managing population documents because the process is easier, saves time, and saves costs."

"Aplikasi PeduliLindungi saat ini menjadi aplikasi wajib yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama masa pandemi COVID-19. Kualitas pelayanan aplikasi PeduliLindungi menjadi perhatian masyarakat mengingat aplikasi tersebut digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Namun, pengguna kerap kali mengeluhkan layanan aplikasi PeduliLindungi, seperti sertifikat vaksin COVID-19 yang tidak muncul, proses registrasi yang kerap terkendala, dan respon operator aplikasi PeduliLindungi yang cenderung lama. Berdasarkan permasalahan yang ada, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis e-service quality pada aplikasi PeduliLindungi di DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan teknik pengambilan data, yaitu metode kuantitatif dengan survei. Wawancara dan studi pustaka sebagai data pendukung. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan aplikasi PeduliLindungi masuk ke dalam kategori baik. Hasil tersebut dibuktikan dari empat dimensi e-GovQual yang dikemukakan oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012), tiga di antaranya, yaitu dimensi keandalan, kepercayaan, dan keandalan masuk ke dalam kategori baik dan hanya dimensi dukungan masyarakat masuk ke dalam kategori buruk. Untuk itu, penelitian ini memberikan beberapa saran, yakni diharapkan Kementerian Kesehatan mengembangkan fitur-fitur dan memperkaya informasi yang dapat memudahkan pengguna, dan kepada pihak puskesmas agar menetapkan batas maksimum waktu penginputan data masyarakat yang divaksin.

---

PeduliLindungi app is currently a mandatory app to do daily activities during COVID-19. The service quality of the PeduliLindungi app has become a public concern considering that the application is currently used by all people. However, users often have some trouble about PeduliLindungi app services, such as certificate of COVID-19 vaccine takes time to appear on the app, the registration procces usually had a trouble, and the response form PeduliLindungi team regarding the complaints of users tend to be long. Based from the previous problems, this thesis aims to analyse electronic service quality on PeduliLindungi app in DKI Jakarta. The approach used in this research is quantitative, with collection techniques is quantitative method through survey. Interviews and literature study used for supporting data. The results of this study indicate that e-service quality on PeduliLindungi app is in good category. That results proved by four dimensions of e-service quality proposed by Papadomichelaki dan Mentzas (2012), three dimensions are in good category and only one dimension is in bad category. Therefore, this study provides suggestions to Ministry of Health to develop some features and enrich information that makes it easier for users, and to the health center to set a deadline for inputting data on people who are vaccinated."

"ABSTRAK Data administrasi kependudukan dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemeritah Provinsi DKI Jakarta agar dapat berjalan akurat. Selain itu data administrasi kependudukan juga dibutuhkan dalam verifikasi dan validasi pelayanan publik. Saat ini data kependudukan sudah dimanfaatkan oleh beberapa OPD dan instansi, dimana sebagian sudah memeberikan feedback data yang dapat memeperkaya data kependudukan, namun data ini belum dimanfaatkan. Saat ini pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan belum didukung oleh data yang terintegrasi, update dan mudah didapat, hal ini disebabkan karena saat ini belum tersedia sebuah basis data yang terintegrasi untuk dapat dimanfaatkan dalam pelayanan publik. Untuk mengatasi permasalahan penyajian dan pemanfaatan data kependudukan ini, maka diperlukan membangun sebuah data warehouse yang dapat membuat proses penyajian dan pemanfaatan data kependudukan efektif dan efisien, terintegrasi, tanpa mengganggu proses operasional layanan administrasi kependudukan. Perancangan data warehouse pada penelitian ini menggunakan teknik pemodelan dimensional 4 langkah menurut Kimball & Ross yaitu dengan pemilihan proses bisnis, deklarasi grain, identifikasi dimensi, dan identifikasi fakta. Perancangan data warehouse menghasilkan 44 tabel dimensi, dan 24 tabel fakta, dirancang dengan model constellation schema. Hasil perancangan dan implementasi data warehouse dapat memeberikan informasi yang berguna bagi Dinas Dukcapil dan bagi OPD yang memanfaatkan data kependudukan agar pelayanannya dapat berjalan optimal dan akurat.

---

ABSTRACT

Population administration data is needed in the planning and implementation of the DKI Jakarta Provincial Government program. Population administration data is also needed in the verification and validation of public services. Currently some OPDs and agencies using population data, some provided feedback data that can enrich population data, but this data has not been utilized. At present the implementation of population data utilization has not been supported by integrated, updated and easily available data, this is because there is no integrated database available to be utilized in public services. To overcome the problem, it is necessary to build a data warehouse that can make the process of presentation and utilization of population data effective and efficient, integrated, without disrupting the operational process of population administration services. The design of the data warehouse in this study uses 4-step dimensional modeling techniques by selecting business processes, grain declarations, dimension identification, and fact identification. The design of the data warehouse produces 44 dimensional tables, and 24 fact tables, designed with constellation schema model. The results of the data warehouse design and implementation can provide useful information for the Dukcapil Office and for OPDs who utilize population data so that their services can run optimally and accurately."

"Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian univariat dengan menggunakan teori Organizational Readiness for Implementing Change sebagai teori utama. Teori Organizational Readiness for Implementing Change memiliki dua dimensi, yaitu change commitment dan change efficacy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah quota sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 318 orang yang didapatkan dengan menyebarkan kuesioner secara daring dan luring kepada sebagian besar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Data yang diperoleh telah diolah menggunakan software SPSS versi 25 melalui ukuran pemusatan berupa modus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dengan persentase sebesar 71,1%. Tingginya tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital tersebut diperoleh dari komputasi dua dimensi dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran terkait bagaimana kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dan juga referensi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya terkait kesiapan untuk menerapkan Identitas Kependudukan Digital.

---

This research examines DKI Jakarta Population and Civil Registration Service readiness level in implementing Identitas Kependudukan Digital. This research included univariate research using Organizational Readiness for Implementing Change theory as the main theory. The theory has two dimensions, change commitment and change efficacy. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The sampling technique for surveys is quota sampling, while for in-depth interviews using purposive sampling techniques. The number of respondents in this study were 318 employees who were obtained by distributing online and offline questionnaires. The data has been processed using SPSS version 25 software through a measure of concentration in the form of mode. The results of this study indicate that the DKI Jakarta Population and Civil Registration Office has a high level of readiness in implementing Identitas Kependudukan which has 71,1%. This high level of readiness obtained from two-dimensional computing study. We hope this research can provide an illustration regarding the readiness of the Service in implementing Identitas Kependudukan Digital and also a reference for other Population and Civil Registration Services related to readiness to implement Identitas Kependudukan Digital."

"ABSTRAKUnit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan UPDAK Pemprov DKI Jakarta adalah sebuah unit yang bertugas mengelola dan melayani pelayanan arsip catatan sipil di Provinsi DKI Jakarta. Saat ini pelaksanaan pelayanan arsip catatan sipil berjalan belum optimal, dengan indikator bahwa 30.22 masih terjadi keterlambatan pelayanan kepada masyarakat serta masih ada arsip catatan sipil yang berusia diatas 5 tahun dan belum masuk ke record center UPDAK. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada instansi UPDAK maka diperlukan sebuah sistem informasi manajemen pelayanan arsip catatan sipil. Untuk membangun sebuah sistem informasi manajemen pelayanan dipilih tahapan pengembangan sistem informasi yang mengacu ke System Development Life Cycle SDLC dengan tahapan planning, analysis, design dan implementation dan menggunakan Unified Modelling Language UML. Dari hasil perancangan sistem informasi manajemen pelayanan arsip catatan sipil terbentuk 2 modul besar yaitu modul Loket Pelayanan dan modul Pengelolaan Pelayanan. Dari hasil rancangan sistem informasi manajemen pelayanan arsip didapat manfaat berupa 5 Bussiness Process Automation BPA yaitu Melengkapi Permohonan, Pemutahiran Data Pelayanan, Berita Acara Penelitian Register, Pencatatan Akta dan CP, Pembuatan/Distribusi Laporan dan 3 Bussiness Process Improvement BPI yaitu Permohonan Pelayanan Online, Pelayanan Mutasi Data dan Monitoring Pelayanan serta 1 Bussiness Process Reengineering BPR : Permohonan Legalisir Online.

---

ABSTRACTUnit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan UPDAK Pemprov DKI Jakarta is a unit that serves records archive in DKI Jakarta. Nowday, civil registration records services is not optimal yet, with an indicator of 30.22 delayed services and there are civil records aged over 5 years and does not entered the UPDAK record center. To solve the problems that occur in the UPDAK agency it is necessary an information management service system records civil records. Waterfall model and Unified Modeling Language UML selected as methodology to build a management information system services. There are 4 stages of design planning, analysis, design and implementation. As a result, formed 2 large module Loket Pelayanan Service Submission module and Pengelolaan Pelayanan Service Management module. As results of information management system archive services design we obtained benefits of 5 Business Process Automation BPA Melengkapi Permohonan, Pemutahiran Data Pelayanan, Berita Acara Penelitian Register, Pencatatan Akta dan CP, Pembuatan Distribusi Laporan also 3 Business Process Improvement BPI Permohonan Pelayanan Online, Pelayanan Mutasi Data and Monitoring Pelayanan and 1 Business Process Reingeering BPR Permohonan Legalisir Online."

"Indonesia adalah negara yang menjamin hak warganya dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Pada situasi COVID-19, pelayanan publik memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan pelayanan publik jarak jauh untuk menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya peningkatan serta bagaimana peluang dan hambatan dari sistem e-Government pada pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan secara mendasar diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi mencakup mengenai e-government yang merupakan salah satu upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Aplikasi SAKEDAP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik administrasi kependudukan. Layanan SAKEDAP terdapat peluang dan hambatan yaitu memudahkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan namun terdapat hambatan dengan masih kurangnya fasilitas penyangga aplikasi tersebut.

---

Indonesia is a country that guarantees the rights of its citizens to receive public services, including population administration services. In the COVID-19 situation, public services face the challenge of continuing to provide services, especially in the field of population administrasion, while minimizing face-to-face interactions as much as possible. To prevent this, remote public services are implemented as a safe option. This research will discuss the implementation and accountability of the e-government system in the administration sector, which is one form of administrative service provided by Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. The research method used is doctrinal research with a qualitative approach. The results of the research indicate that public services in Indonesia are regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Population administration services are one form of public service and are fundamentally regulated by Law No. 23 of 2006 Population Administration, which has been amended by Law No. 24 of 2013 Amendments to Law No. 23 of 2006 on Population Administration. Population administration services also experience the impact of information technology development. Information technology development includes e-government, which is one effort in electronic based governance. The SAKEDAP application is one form of population administration public service. SAKEDAP Application have prospects and obstacles, namely facilitating public services in the field of population administrastion but facing obstracles due to the lack of supporting facilities for the application."

"Skripsi ini membahas mengenai Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Elektronik Akta Kelahiran (e-Akta) Pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Teknik analisis menggunakan konsep perubahan paradigma e-Government yang dikemukakan oleh Haedler dan Peliici (2001) antara lain dilihat dari faktor Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Mode of Service Delivery, dan Principle of Service Delivery.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-Akta dinilai masih kurang baik, hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu utama di dalam pelaksanaan program e-Akta diantaranya ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan warga DKI Jakarta dalam mengatasi isu digital divide, serta dari faktor keamanan data kependudukan yang tersimpan pada aplikasi program e-Akta. Melihat kondisi tersebut, diperlukan kerja keras oleh semua pihak yang terkait dengan program e-Akta ini terutama pada proses rekrutmen staf pelaksana yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, pemberian pelatihan rutin baik itu kepada pihak internal maupun eksternal guna menambah pengetahuan di dalam cara penggunaan e-Akta, serta perlunya diberlakukan prosedur operasi standar yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

---

This thesis discusses the Implementation of e-Government in Services of Electronic Excerpt of Birth Certificate (e-Akta) at Office of Population and Civil Registration Administration City of Jakarta Pusat. This study uses positivism approach. Analysis techniques using the concept of e-Government paradigm shift proposed by Haedler and Peliici (2001), among others, viewed from the factors of Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Modes of Service Delivery, and Principle of Service Delivery.The result of the research shows that the e-Akta program has not yet well-succeeded, there are still some problems to be the main issue in the implementation of e-Akta program including the availability of human resources, the ability of Jakarta's people in tackling the issue of the digital divide, as well as the security factor of population data that stored on e-Akta application program. Respond these conditions, it takes hard work by all parties associated with the e-Akta program is mainly on the process of implementing recruitment of staff in accordance with the educational background required, giving regular training to both internal and external parties in order to increase knowledge in how to use e-Akta, and the need for standard operating procedures that apply must be adapted to the conditions that exist today."

"Pemanfaatan TIK dapat memberikan sistem dan layanan untuk saling terhubung, pada akhirnya ditunjukkan untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi yang dibutuhkan dalam segala hal. Kemajuan TIK memberikan sarana dalam pembangunan dan pembentukan sistem tata kelola yang efisien dan efektif hampir di semua bidang, salah satunya sektor pemerintah yang dikenal e-government (Electronic Government). Dalam rangka melaksanakan e-government dengan menciptakan layanan berbasis digital, Kota Depok sebagai salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia juga ikut ambil bagian. Dengan padatnya jumlah penduduk dan luasnya jangkauan wilayah serta diikuti dengan nilai SPBE Kota Depok yang berada pada predikat baik, maka menjadi tuntutan untuk memberikan layanan kependudukan yang optimal salah satunya dengan melaksanakan pelayanan kependudukan secara digital. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital. Pengukuran e-readiness yang digunkaan, yaitu Framework STOPE dengan lima domain yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yakni strategy, technology, organization, people dan environment. Penelitian ini dikombinasikan dengan pemeringkatan e-readiness dari Center for International Development (CID) Harvard. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu mixed method melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan teknik analisis datanya, yaitu statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jika kesiapan Disdukcapil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital berdasarkan perhitungan framework STOPE berada pada kategori siap dengan nilai 3,16 dengan persentase 79%. Namun praktiknya kesiapan yang baik tersebut tidak selamanya sesuai dengan keadaan di lapangan, dimana kesiapan penerapan e-government masih berbasiskan output belum melihat secara impact dan outcome. Hal tersebut berangkat dari penerapan pelayanan kependudukan secara digital yang masih memiliki beberapa permasalahan terutama pada domain environment, people, dan technology.

---

The utilization of Information and Communication Technology (ICT) facilitates interconnectivity among systems and services, streamlining and expediting access to essential information across diverse domains. ICT advancements serve as pivotal tools for the establishment of efficient governance frameworks, notably exemplified in the sphere of e-government. Depok City, as a regional government entity in Indonesia, is actively engaging in the implementation of digital-based services to realize e-government initiatives. Given the city's substantial population density and expansive geographical coverage, coupled with a commendable SPBE score denoting its proficient standing, there arises a pressing need to optimize citizen services, prominently achieved through the deployment of digital population services. Nonetheless, the execution of such initiatives has encountered inherent challenges. This study endeavors to assess the preparedness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services. The assessment employs the STOPE Framework, encompassing five adaptable domains—strategy, technology, organization, people, and environment—to gauge e-readiness, complemented by e-readiness rankings sourced from Harvard's Center for International Development (CID). Employing a quantitative research approach, a mixed-method data collection methodology incorporating surveys, in-depth interviews, and comprehensive literature review is employed, with data analysis predominantly utilizing descriptive statistics. The findings of this research reveal that e-readiness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services based on the STOPE Framework is in the ready category with e-readiness score of 3.16, constituting 79%. However, in practice, good readiness is not always in accordance with the conditions in the field, where readiness to implement e-government is still based on output without looking at impact and outcome. This stems from the implementation of digital population services which still has several problems, especially in the environment, people and technology domains."