Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru tentang kesehatan, maka Rumah Sakit memiliki hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun indikator pemberian remunerasi bagi Dokter Spesialis saat ini dinilai belum komprehensif karena belum menunjukkan keadilan dan kinerja diluar tugas utama yang dilakukan oleh Dokter Spesialis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis indikator (struktur pembentuk) pemberian remunerasi untuk pegawai khususnya untuk tenaga medis Dokter Spesialis. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus menggunakan wawancara kepada informan dengan penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil studi ditemukan bahwa indikator pemberian remunerasi yang digunakan saat ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 lebih menitikberatkan pada kinerja berupa koefisien tindakan sesuai ICD-9 namun dirasa belum mencakup pada faktor individu yang juga perlu dipertimbangkan dalam pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, seperti masa kerja, kondisi kerja/kegawatdaruratan dan posisi/tanggung jawab. Selain itu penerapannya belum maksimal karena belum terlaksananya penilaian kinerja yang optimal dan belum dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala kepada dokter spesialis melalui komite medik. Namun dengan dilaksanakannya pemberian jasa pelayanan terhadap dokter spesialis dengan menggunakan pola perhitungan remunerasi, memperlihatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan saat pemberian jasa pelayanan dengan pola per-kehadiran.

---

In accordance with the latest laws and regulations on health, the Hospital has the right to receive service fees and determine remuneration, incentives and awards in accordance with applicable regulations. However, the current indicator of remuneration for Specialist Doctors is considered not comprehensive because it has not shown fairness and performance outside the main duties carried out by Specialist Doctors. This study aims to analyze the indicators (forming structure) of remuneration for employees, especially for medical personnel of Specialist Doctors. A qualitative approach with the type of case study research using interviews with informants with the determination of informants is carried out by purposive sampling. The results of the study found that the remuneration indicators currently used in accordance with Governor's Regulation Number 51 of 2021 focus more on performance in the form of coefficients of action in accordance with ICD-9 but do not include individual factors that also need to be considered in providing remuneration to specialist doctors, such as working period, working conditions/emergencies and positions/responsibilities. In addition, the implementation has not been maximized because performance assessments have not been carried out and periodic monitoring and evaluation have not been carried out to specialist doctors through the medical committee. However, with the implementation of the provision of services to specialist doctors using the remuneration calculation pattern, it shows better performance than when providing services with a per-attendance pattern."

"Gizi kurang adalah salah satu penyebab kematian pada balita sekitar 45% dari kasus kematian balita di dunia. Pola asuh merupakan sikap dan perilaku orang tua terhadap anaknya, rencana penjadwalan pemberian makan serta penyajianya kepada anak adalah merupakan salah satu dari pola asuh. Pola asuh orang tua yang kurang merupakan faktor ekternal terjadinya gizi kurang pada balita. Di RSUD Kramat Jati status gizi kurang pada balita memiliki presentase 35%. Studi cross sectional bertujuan untuk melihat hubungan pola asuh orang tua terhadap status gizi kurang pada balita. Pengambilan data dilakukan secara langsung pada bulan April-Juni 2023 pada seluruh balita yang berkunjung ke poliklinik RSUD Kramat Jati dengan jumlah sampel 374 responden. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan status gizi kurang. Pola asuh kurang baik pada balita yang memiliki gizi kurang baik mempunyai resiko 2,031 kali dibandingkan pada balita dengan status gizi normal (PR;2,031; CI 95%:1,338–3,083;nilai-p 0.018). Hasil analisis regresi logistik hubungan pola asuh orang tua dengan status gizi kurang pada balita setelah dikontrol oleh variabel kovariat: usia ibu, pendidikan terakhir ibu, pekerjaan ibu, pekerjaan ayah, pendapatan keluarga, sanitasi lingkungan, jenis kelamin, dan penyakit infeksi pada balita menunjukan balita dengan pola asuh kurang baik mempunyai risiko 2,080 kali mengalami status gizi kurang dibandingkan dengan balita yang mempunyai status gizi normal (PR:2,080;CI 95%:1,359 – 3,182; nilai-p:0,001).

---

Malnutrition is one of the causes of death in toddlers, around 45% of under-five deaths in the world. Parenting patterns are the attitudes and behavior of parents towards their children, the plan for scheduling feeding and serving it to children is one of the parenting patterns. Poor parenting patterns are an external factor in the occurrence of malnutrition in toddlers. At Kramat Jati Regional Hospital, the percentage of malnutrition among toddlers is 35%. This cross-sectional study aims to see the relationship between parental parenting patterns and malnutrition status in toddlers. Data collection was carried out directly in April-June 2023 on all toddlers who visited the Kramat Jati Regional Hospital polyclinic with a sample size of 374 respondents. The results of statistical tests show that there is a relationship between parenting patterns and malnutrition status. Poor parenting patterns for toddlers who have poor nutrition have a risk of 2.031 times compared to toddlers with normal nutritional status (PR; 2.031; 95% CI: 1.338–3.083; p-value 0.018). The results of the logistic regression analysis of the relationship between parenting patterns and malnutrition status in toddlers after being controlled by covariate variables: mother's age, mother's last education, mother's job, father's job, family income, environmental sanitation, gender, and infectious diseases in toddlers show that those with poor parenting patterns have a 2.080 times risk of experiencing malnutrition compared to toddlers who have normal nutritional status (PR: 2.080; 95% CI: 1.359 – 3.182; p-value: 0.001)."

"Tesis ini membahas tentang kesiapan sebuah puskesmas kecamatan di wilayah DKI Jakarta yang akan dialih fungsi menjadi rumah sakit kelas D untuk memenuhi kebutuhan ruang rawat inap kelas tiga yang kerap kali tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit yang ada di DKI Jakarta, terutama setelah diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS) sejak November 2011 yang dilanjutkan dengan diberlakukannya Jaminan Kesehatan nasional (JKN) sejak Januari 2014. Penelitian ini dilakukan dengan cara kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, dimana penelitian primer yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode cross sectional dan dilengkapi penelitian kualitatif untuk menunjang hasil penelitian kuantutatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa puskesmas kecamatan Kramat Jati belum siap untuk menjadi Rumah sakit umum kelas D berdaarkan dua instrumen penelitian yang didapat dari standar nasional (Permenkes 56/20140 dan standar internasional (standar akreditasi JCI 2011), maka diperlukan waktu dan strategi tertentu guna mewujudkan puskesmas kecamatan Kramat jati menjadi rumah sakit kelas D.

---

This focus of this study is about the preparedness of a district health centers in Jakarta which will converted into a hospital function class D to meet the needs of inpatient ward three classes which often can not be met by existing hospital in Jakarta, especially after the enactment of Healthy Jakarta Card (KJS) since November 2011, followed by the enactment of national Health Insurance (JKN) since January 2014. the study was conducted by means of a combination of quantitative and qualitative research, which is the primary research conducted quantitative research with cross sectional descriptive and qualitative research comes to support research kuantutatif.The results showed that Kramat Jati district health center is not ready to be a general hospital grade D yet, by two research instruments that were obtained from the national standard (Permenkes 56/20140 and international standards (JCI accreditation standards, 2011), it takes time and a certain strategy in order to make a change Kramat Jati district helath center in to general hospital grade D."

"Rumah Sakit ABC Jakarta yang mulai bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada Mei 2017, melihat kebutuhan untuk merekrut dokter spesialis full timer untuk menunjang pelayanan spesialistik pada era JKN. Dengan belum siapnya sistem tunjangan yang baik di Rumah Sakit ABC Jakarta, maka diperlukan adanya suatu rancangan remunerasi sebagai sistem tunjangan dokter spesialis di Rumah Sakit ABC Jakarta pada era JKN. Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara mendalam dan survey, sementara data sekunder diambil dari hasil telaah dokumen. Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem remunerasi untuk dokter spesialis yang diadaptasi dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010 dan Buku Panduan Remunerasi IDI tahun 2016, yang memperhatikan prinsip-prinsip remunerasi serta tiga komponen remunerasi (Pay for Position, Pay for Performance dan Pay for People).

---

ABC Hospital Jakarta, which began to have an agreement with BPJS Health Insurance in May 2017, saw the need to recruit full timer specialists to support specialist services in the NHC era. With the absence of a good allowance system at ABC Hospital Jakarta, it was necessary to have a design on remuneration for medical specialist as an allowance system at ABC Hospital Jakarta in the NHC era. The research method used was a combination of quantitative and qualitative study using primary and secondary data. Primary data obtained from in-depth interviews and surveys, while secondary data was taken from the results of document review. This study resulted in the design of a remuneration system for specialists adapted from the Minister of Health Decree No. 625/Menkes/SK/V/2010 and IDI Remuneration Guidebook of 2016, which taken into account the principles of remuneration and three components of remuneration (Pay for Position, Pay for Performance and Pay for People)."

"Skripsi ini membahas Kemampuan Komunikasi Interpersonal Kepala Cabang sebagai pemimpin dan hubungannya dengan Kinerja Karyawan yang ada di lingkungan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kramat Jati Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Teori yang digunakan untuk mengukur variabel kemampuan komunikasi pemimpin adalah teori Devito (2011) mengenai kemampuan yang harus dikembangkan seorang pemimpin antara lain Openness, Empathy, Supportiveness, Positiveness, dan Equality. Sementara teori yang digunakan untuk mengukur Kinerja Karyawan adalah teori Contextual Performance dari Aguinis (2007) yang terdiri dari Trait Approach, dan Behavior Approach. Teknik penarikan sampel menggunakan Total Sampling dimana Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan di lingkungan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kramat Jati Jakarta berstatus Karyawan Kontrak dan Tetap (Organik) berjumlah 79 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan komunikasi interpersonal pemimpin dengan kinerja karyawan di Bank BRI Kantor Cabang Kramat Jati Jakarta memiliki hubungan yang positif. Nilai koefisien korelasi sebesar .499 menunjukkan adanya hubungan yang sedang dari kedua variabel tersebut.

---

This study discusses about interpersonal communication skills of the leader and their relation with the performance of employees in the BRI of Branch Office Kramat Jati Jakarta. This study used the Devito (2011) theory which states that the abilities leader to be developed are include openness, empathy, supportiveness, positiveness, and equality. Where as the theory of contextual performance bu Aguinis (2007) is used to measure the performance of employees. According to Aguinis it consists of the trait and behavior approach. The sampling technique of this study is total sampling which is the samples in this study were employees of the BRI of Branch Office Kramat Jati Jakarta. The status oh this employee are the contract and permanent (organic), around to 79 people. Data collection technique is the questionnaire as a research instrument. The results of this study showed that the communication skills of the leadder with the employee performance in the BRI of Branch Office Kramat Jati Jakarta had a positive relationship. The correlation coefficient is .499, it showed that moderate correlation of the two variables."

"Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat didefinisikan sebagai suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorang (UKP) tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pelayanan farmasi klinik di puskesmas terdiri dari pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite pasien (khusus Puskesmas dengan ruang rawat inap), pemantauan terapi obat (PTO), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, dan evaluasi penggunaan obat. Proses pencatatan dan pelaporan salah satu proses yang diperlukan dalam penatalaksanaan obat baik yang ketika obat diterima, disimpan, didistribusikan, serta yang digunakan di Puskesmas. Proses pencatatan dan pelaporan di Puskesmas dilakukan dengan membuat Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Pencatatan dan pelaporan LPLPO di puskesmas dapat digunakan untuk memonitor jumlah pemakaian obat-obat yang memerlukan perhatian khusus seperti obat golongan antibiotik. Berdasarkan hasil monitoring penggunaan antibiotik di Puskesmas Kramat Jati tahun 2022 dengan menggunakan LPLPO, penggunaan tertinggi di Puskesmas Kramat Jati di tahun 2022 adalah amoksisilin sebesar 106.450 obat (39%) diikuti sefiksim dengan penggunaan sebesar 37.250 obat (14%) dan sefadroksil sebesar 28.160 obat (10%). Jenis antibiotik dengan penggunaan terendah di Puskesmas Kramat Jati di tahun 2022 adalah doksisiklin sebesar 1.100 obat (0,4%) yang diikuti oleh thiampenikol sebesar 5.100 obat (1,9%) dan azitromisin sebesar 6.195 obat (2,3%). Tren penggunaan antibiotik secara keseluruhan di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati di tahun 2022 secara umum mengalami fluktuasi.

---

Puskesmas is defined as a health service facility that organizes public health efforts (UKM) and first-level individual health efforts (UKP) that prioritize promotive and preventive efforts in their working areas. Clinical pharmacy services at the puskesmas consist of assessment and prescription services, drug information services (PIO), counselling, patient visits (especially Puskesmas with inpatient rooms), drug therapy monitoring (PTO), monitoring and reporting of drug side effects, and evaluation of drug use. . The process of recording and reporting is one of the processes needed in drug management, both when drugs are received, stored, distributed, and used at the Puskesmas. The process of recording and reporting at the Puskesmas is carried out by making a Usage Report and a Drug Request Sheet (LPLPO). Recording and reporting of LPLPO at the puskesmas can be used to monitor the amount of use of drugs that require special attention such as antibiotics. Based on the results of monitoring the use of antibiotics at the Puskesmas Kecamatan Kramat Jati in 2022 using LPLPO, the highest use at the Kramat Jati Health Center in 2022 was amoxicillin of 106,450 drugs (39%) followed by cefixime with use of 37,250 drugs (14%) and cefadroxil of 28,160 drugs ( 10%). The type of antibiotic with the lowest use at the Puskesmas Kecamatan Kramat Jati in 2022 is doxycycline with 1,100 drugs (0.4%) followed by thiampenicol with 5,100 drugs (1.9%) and azithromycin with 6,195 drugs (2.3%). The overall trend of antibiotic use at the Puskesmas Kecamatan Kramat Jati in 2022 will generally fluctuate."

"Kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas karena berhubungan erat dengan kualitas SDM khususnya dokter spesialis. Untuk meningkatkan kinerja serta memberikan penghargaan kepada dokter spesialis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan memberikan imbalan kinerja dokter spesialis menggunakan sistem remunerasi. Remunerasi di RSUD Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar hukum remunerasi yang digunakan adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian remunerasi bagi pegawai rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Penelitian ini memilih lokus penelitain remunerasi di RSUD Mampang Prapatan Jakarta Selatan, karena merupakan RSUD dengan luas lahan terkecill dibandingkan dengan rumah sakit lainnya dan salah satu rumah sakit yang baru menjalankan sistem remunerasi pada awal tahun 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah remunerasi, sistem remunerasi, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) dan Agensifikasi Lembaga Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori yang menghasilkan dimensi job, person, performance, adil dan proporsional, tepat, kompetitif dan transparan. Setelah dilakukan analisis untuk melihat dasar remunerasi di RSUD Mampang Prapatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peneliti menemukan bahwa beberapa dimensi terpenuhi kecuali dimensi transparan.

---

Health is one of the priority sectors because it is closely related to the quality of human resources, especially specialist doctors. To improve performance and reward specialist doctors, the Jakarta Provincial Government through the Health Office provides rewards for the performance of specialist doctors using the remuneration system. Remuneration at the Jakarta Provincial Government Hospital is run using a budget derived from the financial management of the Regional Public Service Agency (BLUD). The basis of remuneration law used is DKI Jakarta Regulation No. 222 of 2016 on guidelines for granting remuneration for employees of regional public hospitals and regional specialty hospitals. This study chose the remuneration research locus at Mampang Prapatan Hospital in South Jakarta, because it is the hospital with the smallest land area compared to other hospitals and one of the new hospitals running a remuneration system in early 2021. The theories used in this study are remuneration, remuneration systems, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) and Agency of Public Institutions. The study uses a post positivist approach with in-depth interview data collection techniques and literature studies. This research uses theories that produce dimensions of job, person, performance, fair and proportional, appropriate, competitive and transparent. After an analysis to look at the basis of remuneration at Mampang Prapatan Hospital as a Regional General Service Agency (BLUD), researchers found that some dimensions were met except for transparent dimensions."

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) melalui suatu sistem manajemen klaim dimana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan jasa layanan BLUD adalah melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Terjadinya pending dalam pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Jati Padang mengakibatkan pendapatan jasa layanan rumah sakit terganggu.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab pending claims BPJS Kesehatan ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), faktor proses, output (pending claims). Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab pending claims yang disebabkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), proses dan output. Salah satu penyebab adalah pengisian resume medis yang tidak sesuai (output), disebabkan karena pengisian resume medis terlambat dan ketidaksesuaian isi resume medis (proses) yang diakibatkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine). Gambaran pending claims (output) di RSUD Jati Padang adalah karena ketidaksesuaian Administrasi Klaim (17.89%), pengisian resume medis (57.51%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (13.42%), konfirmasi coding diagnosa dan prosedur (8.95%) dan konfirmasi grouping (2.24%). Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan selalu dilakukan diatas tanggal 5, dengan rata- rata keterlambatan 6.6 hari. Total jumlah berkas klaim BPJS Kesehatan bulan Januari-September 2018 yang disetujui pada tahap 1 adalah sebesar 3759 berkas (92.36%) dengan total tagihan yang disetujui Rp 1.180.532.000 (74.38%). Diperlukan strategi dari manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah dan mengurangi pending claims. Salah satunya dengan pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, penyusunan Panduan Praktik Klinis dan kelengkapan SOP terkait adminitrasi klaim, adanya monitoring evaluasi berkala mengenai permasalahan proses klaim BPJS.

---

The Indonesian Act No. 40 of 2004 mandates that everyone has the right to social security through the Indonesian National Health Insurance (JKN) in achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2019. On JKN, the payment system to hospitals on JKN is set with Indonesian-Case Based Groups (INA- CBGs) tariff, through claim management system where each problem can cause delays in claim payments by National Health Care Security and affect hospital income. The financial sustainability of health facilities is highly dependent on an effective claim management system. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang as a Regional Public Service Agency needs to manage financial management effectively so that health services delivery is well-provided. One of financial source for RSUD Jati Padang is through National Health Care Security claims payment. Every pending claim will be resulted in disrupted hospital revenue.

This research objective was to analyze causes factors of National Health Care Security pending claims using the system approach, which are input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process factors, output (pending claims). This research is a qualitative study. Data is collected with document review and in-depth interviews.

The results showed that there were causes of pending claims caused by input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process and output. One of the causes is improper medical resume filling (output), caused by delay in filling in medical resume and incompatibility of medical resume content (process) and triggered by input factors (Man, Method, Money, Material). The description of pending claims (output) at Jati Padang Hospital is due to discrepancies in claim administration (17.89%), filling in medical resumes (57.51%), incomplete claim support documents (13.42%), confirmation of diagnostic diagnoses and procedures (8.95%) and grouping confirmation (2.24%). National Health Care Security claims are submitted to National Health Care Security verificator pass the 5th, with an average delay of 6.6 days. The total number of National Health Care Security claim files for January-September 2018 approved firstly is 3759 files (92.36%) with the total bills approved at Rp. 1,180,532,000 (74.38%). Strategies are needed from hospital management to be able to prevent and reduce pending claims. One of them is by giving remuneration to specialists, preparation of Clinical Practice Guidelines and SOPs related to claim administration is conducted, hold periodic monitoring evaluations to monitor the claim managemant process."

"Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di Puskesmas salah satunya adalah evaluasi penggunaan obat. Penggunaan obat yang tidak rasional dapat menyebabkan resistensi antibiotik, masalah terapi obat, dan peningkatan biaya obat. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan obat rasional di Puskesmas Kelurahan Cililitan berdasarkan indikator peresepan untuk tiga diagnosis penyakit (ISPA non pneumonia, diare non spesifik, myalgia) serta rerata item per lembar resep pada periode Agustus – Oktober 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil satu data peresepan setiap hari untuk tiap diagnosis penyakit dan dihitung persentase penggunaan antibiotik pada ISPA non pneumonia dan diare non spesifik, persentase penggunaan injeksi pada myalgia, serta rerata jumlah item obat yang diresepkan. Hasil menunjukkan bahwa persentase penggunaan antibiotik pada ISPA non pneumonia adalah 15% (Agustus) dan 10% (September dan Oktober). Persentase penggunaan antibiotik pada diare non spesifik adalah 10% (Agustus – Oktober). Persentase penggunaan injeksi pada myalgia adalah 0% (Agustus – Oktober). Rerata jumlah item obat adalah 3,18 item (Agustus), 3,02 item (September), dan 2,85 item (Oktober). Kesimpulannya adalah persentase penggunaan antibiotik pada ISPA non pneumonia dan penggunaan injeksi pada myalgia tidak melebihi batas toleransi yang ditetapkan (20% dan 1%). Sedangkan persentase penggunaan antibiotik pada diare non spesifik dan rerata jumlah item obat melebihi batas toleransi yang ditetapkan (8% dan 2,6 item).

---

One of the clinical pharmacy services carried out at public health center is the evaluation of drug use. Irrational use of drugs can lead to antibiotic resistance, drug therapy problems, and increased drug costs. The purpose of this special assignment was to evaluate rational drug use at the Cililitan Public Health Center based on prescribing indicators for three disease diagnoses (non-pneumonic URTI, non-specific diarrhea, myalgia) and the average item per prescription in the period August – October 2022. Data collection was carried out using the method of taking one prescription per day for each disease diagnosis and calculating the percentage of antibiotic use in non-pneumonic URTI and non-specific diarrhea, the percentage of injection use in myalgia, and the average of drug items prescribed. The results showed that the percentage of antibiotic used in non- pneumonic URTI is 15% (August) and 10% (September and October). The percentage of the used of antibiotics in non-specific diarrhea is 10% (August - October). The percentage of injections used in myalgia is 0% (August – October). The mean number of drug items was 3.18 items (August), 3.02 items (September), and 2.85 items (October). The conclusions are that the percentage of antibiotic use in non-pneumonic URTI and injection use in myalgia does not exceed the established tolerance limit (20% and 1%). While the percentage of antibiotic use in non-specific diarrhea and the average of drug items exceeded the established tolerance limit (8% and 2,6 items)."