Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan quality assurance pemeriksaan telah berlangsung lebih dari 12 tahun. Melalui PMK 184/2015, adanya pembatasan terkait dasar hukum menurunkan kebermanfaatan dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. Tentu hal ini bertolak belakang dengan peran dari quality assurance sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan quality assurance sehingga dapat mengetahui faktor penghambat dan merancang solusi untuk memaksimalkan perannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data diambil dari studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi berdasarkan proses kinerjanya belum maksimal dan memberikan kebermanfaatan bagi Wajib Pajak, pelaksanaan tidak efektif yang disebabkan oleh pembatasan pembahasan, waktu pembahasan yang singkat, independensi dan kompetensi, pandangan tidak netral terhadap Wajib Pajak, serta kurangnya quality assurance tidak menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan. Berdasarkan dampaknya, Wajib Pajak tidak merasakan kehadiran quality assurance. Berdasarkan analasis biaya-manfaat pelaksanaan quality assurance menyebabkan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan baik untuk Wajib Pajak dan fiskus.

---

The implementation of quality assurance has been going more than 12 years. Through PMK 184/2015, the existence of restrictions related to legal basis reduces objective to improving the quality of tax audit. This is contrary to the role of quality assurance so it is important to evaluate. This research is aimed to evaluating quality assurance policies so that they can identify the inhibiting factors and design solutions to maximize their role. This research was conducted using a qualitative approach and data were taken from literature studies and in-depth interviews with key informants. The results of this study indicate that evaluation based on the performance process is not maximized and provides benefits for taxpayers, implementation is ineffective due to discussion restrictions, time-limit discussion, independence and competence, views that are not neutral towards taxpayers, and lack of outreach. Based on the results of the implementation of quality assurance did not show positive results in improving the quality of tax audit. Based on the impact, taxpayers do not feel the function of quality assurance. Based on a cost-benefit analysis, the implementation of quality assurance causes a lot of time, effort, and costs that must be spent for both taxpayers and tax authorities."

"Sengketa pajak merupakan hal yang tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, jumlah sengketa pajak pada proses Banding mengalami peningkatan. Selain jumlah yang meningkat, 98,5% dari sengketa dalam proses Banding dimenangkan oleh Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menanggapi isu ini dengan membentuk Quality Assurance yang bertujuan meminimalisir sengketa pajak. Tetapi, setelah Quality Assurance telah diterapkan, angka sengketa pajak tidak mengalami penurunan. Oleh karena itu, Quality Assurance perlu dianalisis penerapannya berdasarkan teori alternative dispute resolution dalam meminimalisasi sengketa pajak di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan Quality Assurance sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam meminimalisasi sengketa pajak di Indonesia beserta dengan faktor penghambatnya dan menganalisis perbandingan penerapan Quality Assurance di negara lain (khusunya Amerika Serikat) dengan penerapan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan didukung data dari studi lapangan dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak, Akademisi, Komite Pengawas Perpajakan, DDTC, dan CITA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya Quality Assurance merupakan jawaban atas permasalahan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, namun, dalam penerapannya Quality Assurance masih belum dapat mencapai tujuannya yaitu mengurangi angka sengketa pajak karena ketidakselarasan antara tugas, fungsi, mekanisme dan tujuan. Selain itu, faktor penghambat secara substansial menjadi faktor penghambat terbanyak dalam penerapan Quality Assurance. Dalam hal perbandingan dengan negara lain, Indonesia dapat menerapkan paradigm cooperative compliance yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat dalam penyelesaian sengketa pajak.

---

Tax disputes cannot be avoided but can be minimized. In the last 6 years, the numbers of tax disputes in the appeal process has increased. Furthermore, 98,5% of the disputes in the appeal process were won by the Taxpayer. The Directorate General of Taxes responds to this issue by establishing Quality Assurance which aims to minimize tax disputes. However, after Quality Assurance has been implemented, the number of tax disputes has not decreased. Therefore, it is important to analyze the application of Quality Assurance based on the theory of Alternative Dispute Resolution in minimizing tax disputes in Indonesia. This study aims to analyze the application of Quality Assurance as an Alternative for Dispute Resolution in minimizing tax disputes in Indonesia along with its inhibiting factors and to analyze the comparison of the application of Quality Assurance in other countries (especially the United States) with the application in Indonesia. This research was conducted through a qualitative approach, supported by data from field studies and in-depth interviews with the Directorate General of Taxes, academics, Tax Omnbudsman, DDTC, and CITA. The results of this study indicate that Quality Assurance is the answer to the low quality of examination did by the Directorate General of Taxes, however, the feasibility of Quality Assurance has not been able to achieve its goal due to inconsistencies between its duties, function, mechanism, and aim. Moreover, the inhibiting factors were substantially the most inhibiting factor. Besides, in comparison with the United States, Indonesia can adopt the cooperative paradigm that has been applied by the United States to tackle tax disputes."

"Dalam sistem self assessment, diperlukan adanya pengawasan yaitu pemeriksaan pajak. Bermutunya suatu hasil pemeriksaan ditunjukkan dengan dapat dipertahankannya hasil pemeriksaan di Pengadilan Pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan dalam pemeriksaan pajak menggunakan teori Dunn dan Wibawa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dalam pemeriksaan selalu mengikuti peraturan yang berlaku. Perubahan kebijakan dimaksudkan agar pemeriksaan semakin berkualitas sehingga dapat mempertahankan hasil temuan. Penelitian menunjukkan adanya efektivitas dalam perubahan kebijakan, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya penolakan permohonan banding Wajib Pajak di Pengadilan Pajak atau dengan kata lain hasil pemeriksaan dapat terus dipertahankan. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan mutu hasil pemeriksaan datang dari Direktorat Jenderal Pajak dan lingkungan eksternal. Hambatan dalam pemeriksaan pajak muncul dari sisi Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak dan Pengadilan Pajak.

---

In self assessment system, required the supervision which is tax audit. The quality of tax audit indicated by the results of tax audit can be defended in Tax Court. The focus of this thesis is to evaluate tax audit policy considering the theory by Dunn and Wibawa. This research is a descriptive qualitative analysis.

The results of research showed that the policy who applied in the tax audit always follows the applicable regulations. Policy change is intended to get certain quality so as to sustain the findings in Tax Court. Research shows the effectiveness of the policy change, indicated by the increasing rejection of taxpayer appeals in Tax Court or in other words, the results of tax audit can be defended.

Factors that can increase the quality of tax audit coming from the internal side of Directorate General of Taxation and external environment that supports the success of tax audit. The obstacles in tax audit arise from the internal side of the Directorate General of Taxation, Taxpayer and Tax Court."

"Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Objek pemeriksaan pajakKualitas adalah bahan baku yang dibutuhkan DJP untuk pemeriksaan pajak dapat berjalan secara efektif. DJP telah membentuk Komite Perencanaan Audit yang memiliki: kewenangan untuk menetapkan objek pemeriksaan mutu. Objek inspeksi wajib memenuhi 4 (empat) variabel yaitu indikasi ketidakpatuhan wajib pajak, modus Ketidakpatuhan Wajib Pajak, potensi tax/tax gap, dan tingkat kolektibilitas. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kualitas variabel pemilihan objek pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan objek pajak merupakan proses penting yang harus dilakukan agar DJP dapat memperoleh objek tersebut pemeriksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan upaya pemeriksaan pajak.Tax audit is one form of law enforcement carried out by the Directorate General of Taxes General of Taxes (DGT) to improve taxpayer compliance. Tax inspection object Quality is the raw material needed by DGT for tax audit can run effectively. DGT has established an Audit Planning Committee which has: authority to determine the object of quality inspection. Mandatory inspection object fulfills 4 (four) variables, namely an indication of taxpayer non-compliance, mode ofTaxpayer non-compliance, potential tax/tax gap, and collectibility level. This research using a qualitative approach that aims to analyze the quality of the variables selection of tax audit object. The results of this study indicate that the selection of tax object is an important process that must be carried out so that the DGT can obtain the objectquality audits in order to improve tax audit efforts."

"Skripsi ini membandingkan implementasi dari pemberian hak pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 20112013 dengan model implementasi Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian untuk menjelaskan implementasi berdasarkan Standard Operating Procedure. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, dan juga dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang berkaitan. Analisis dalam skripsi ini menggambarkan implementasi yang telah dilakukan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2011 - 2013 dengan model implementasi Edward III. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2011-2013 berdasarkan model implementasi Edward III telah dilaksanakan dengan baik.

---

This thesis compares the implementation of The Taxpayer’s Right to Confer with Quality Assurance Team in Large Taxpayer Regional Office for Year 2011-2013 with Edward III’s implementation model. This thesis uses qualitative approach as research method to explain the implementation based on Standard Operating Procedure. Data used in this thesis was collected through literature studies, field studies, and interview with relevant informan.

The analysis of this thesis depicts the implementation that has been done by Large Taxpayer Regional Office for Year 2011-2013 based on Edward III’s implementation model. The findings of this thesis is all of the factors that Edward III asserted have been implemented well by Large Taxpayer Regional Office."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi proses Quality Assurance Review (QAR) atas Fungsi Audit Internal Bank Yellow. QAR merupakan sebuah penilaian eksternal yang dilakukan oleh pihak independen terkait kesesuaian praktik audit internal perusahaan terhadap standar yang berlaku. Proses evaluasi dilaksanakan oleh KAP ABC untuk periode 2020 – 2023. Bank Yellow merupakan bank swasta di Indonesia yang menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan. Fokus pembahasan evaluasi adalah melihat kesesuaian proses QAR yang dilakukan dengan best practice yang berlaku, yaitu Manual dari Institute of Internal Audit (IIA). Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian proses QAR telah sesuai dengan best practice yang berlaku. Laporan ini juga berisi refleksi diri selama aktivitas magang.

---

This internship report discusses the evaluation of the Quality Assurance Review (QAR) process of the Internal Audit Function of Bank Yellow. QAR is an external assessment conducted by an independent party to evaluate the conformity of the company's internal audit practices with applicable standards. The evaluation process was carried out by KAP ABC for the period 2020 – 2023. Bank Yellow is a private bank in Indonesia that offers a variety of banking products and services. The focus of the evaluation discussion is to assess the conformity of the QAR process with applicable best practices, namely the Manual from the Institute of Internal Audit (IIA). Based on the evaluation results, some QAR processes have been in accordance with the applicable best practices. This report also includes self-reflection during the internship activities."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Quality Assurance yang dilakukan oleh Aparat Pengendali Internal Pemerintah BPK-RI pada audit atas laporan keuangan pemerintah. Analisis implementasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Quality Assurance yang berguna untuk meyakinkan bahwa mutu pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuannya. Penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dan menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Quality Assurance Aparat Pengendali Internal Pemerintah yang dalam hal ini Inspektorat Utama BPK-RI. Metode analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Quality Assurance telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih memberikan rekomendasi yang sifatnya lebih universal, sehingga rekomendasi berulang dapat dieliminasi.

---

This study aimed to analyze the implementation of the Quality Assurance conducted by Apparatus of Government Internal Controller at BPK-RI on the audit of government financial statements. Analysis of implementation is required to determine the extent of the application of Quality Assurance which is useful for assuring that quality checks have been carried out in accordance with the standards and provisions. The study used primary data in the form of interviews and the use of secondary data from the Quality Assurance Report of Apparatus of Government Internal Controller in this case Inspektorat Utama BPK-RI. The method of analysis using descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of Quality Assurance has performed quite well. But the researchers suggest the BPK-RI to better provide recommendations that are more universal, so that repetitive recommendations can be eliminated."

"Suatu program pemastian Suatu program pemastian dan peningkatan kualitas dirancang untuk memungkinkan suatu evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal terhadap definisi dan standar audit internal, serta evaluasi apakah auditor internal telah menerapkan kode etik yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terpenuhinya kualitas standar departemen audit internal PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yang sesuai dengan standar IIA dan mengetahui persepsi pemakai terhadap kualitas departemen audit internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat descriptive comparative dengan metode penelitian trend analysis dari studi lapangan. Hasil penelitian adalah program quality assurance belum digunakan secara optimal sebagai upaya peningkatan kualitas yang berarti serta penilaian pemakai memiliki perbedaan persepsi dalam menilai kualitas departemen audit internal. departemen audit internal

---

An assurance and quality improvement program is designed to enables an evaluation of the suitability of the internal audit activity and the definition of internal auditing standards, as well as evaluating whether the internal auditors have implemented a code of ethics. The objective of this study was to determine the fulfillment of the quality standards PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk?s internal audit department in accordance with the IIA standards and determine the users perception on the quality of the internal audit department. This study used a descriptive comparative approaches with trend analysis research method from the study field. The results of this research is the quality assurance program is not used optimally as a significant quality improvement efforts as well as the users assessment have different perception in assessing the quality of the internal audit department."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas Internal Audit melalui. pendekatan quality assurance sehingga dapat menentukan tingkat pemenuhannya atau ketaatannya terhadap standar profesi dan standar lainnya yang berlaku. Dalam penelitian termasuk menentukan tingkat ketaatan Internal Audit terhadap Anggaran Dasar Internal Audit, dan menampung harapan serta saran dari responden (Manajemen Senior, Pelanggan Audit, Direktur Internal Audit dan Auditor) guna meningkatkan kualitas Internal Audit.Standar profesi yang digunakan dalam evaluasi ini adalah "Standard for the Professional Practice of Internal Auditing" yang disusun oleh the Institute of Internal Auditor, Amerika, dimana organisasi Internal Audit Indonesia berafiliasi. Standar memiliki 5 dimensi umum kualitas yaitu: Kemandirian (Independent), Keahlian Profesional (Professional Proficiency), Ruang Lingkup Pekerjaan (Scope of Work), Pelaksanaan Pekerjaan Audit (Performance of Audit Work), dan Manajemen Departemen Internal Audit (Management of the internal Auditing Department). Dalam aplikasinya standar dirinci lebih lanjut dalam 25 standar khusus (sub dimensi kualitas) yang menjadi ukuran kualitas Internal Audit yang diteliti.Populasi dalam penelitian inl sebanyak 147 orang karyawan dengan sampel sebanyak 81 karyawan yang dipilih berdasarkan pertimbangan (judment sampling) dan tehnik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui metode gabungan antara metode survey (dilakukan dengan memberikan pertanyaan penelitian kepada responden) dan analisis isi dokumen.Persepsi responden yang diperoleh melalui kuisioner dianalisis kedalam label frekwensi untuk menentukan apakah kualitas Internal Audit yang dievaluasi berdasarkan dimensi umum dan khusus tersebut "telah memenuhi" atau "tidak memenuhi" standar.Hasil evaluasi menunjukan bahwa:- Kualitas Internal Audit "telah memenuhi" standar dengan peringkat sepenuhnya memenuhi (fully complies)"- Internal audit telah dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar Internal Audit.- Responden memberikan masukan harapannya seperti: agar internal Audit bekerja sebagai konsultan, menjadi mitra manajemen, dan terus meningkatkan profesionalismenya guna meningkatkan kualitas Internal Audit dan Auditor."