Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 148131 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Putri Aaqilah Della
"Disparitas harga antara wilayah-wilayah di Indonesia merupakan isu penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekspansi pelabuhan terhadap disparitas harga di Indonesia. Pendekatan penelitian dilakukan melalui analisis komparatif antara wilayah yang mengalami ekspansi pelabuhan dan wilayah yang tidak mengalami ekspansi. Data harga barang dan data transportasi dari berbagai sumber dianalisis menggunakan metode regresi panel dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi pelabuhan berpengaruh signifikan terhadap disparitas harga di Indonesia. Wilayah yang mengalami ekspansi pelabuhan menunjukkan penurunan disparitas harga yang lebih signifikan dibandingkan dengan wilayah yang tidak mengalami ekspansi. Perbaikan konektivitas dan peningkatan ketersediaan barang di wilayah ekspansi pelabuhan menyebabkan penurunan biaya logistik dan transportasi, yang pada gilirannya menekan harga barang di wilayah tersebut. Selain itu, efek kompetisi pasar yang ditingkatkan di wilayah ekspansi pelabuhan juga berkontribusi pada penurunan disparitas harga. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang relevan. Pemerintah perlu memperhatikan pentingnya pengembangan pelabuhan yang efisien dan terhubung dengan baik dengan jaringan transportasi. Selain itu, upaya untuk meningkatkan persaingan pasar dan infrastruktur pendukung di sekitar pelabuhan perlu ditingkatkan. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi disparitas harga antara wilayah-wilayah di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

The price disparity between regions in Indonesia is an important issue that affects the welfare of the people and the national economic growth. This research aims to analyze the impact of port expansion on price disparity in Indonesia. The research approach is conducted through a comparative analysis between regions that have experienced port expansion and regions that have not. Price data of goods and transportation data from various sources are analyzed using panel regression methods and spatial analysis. The research results show that port expansion significantly affects price disparity in Indonesia. Regions that have experienced port expansion exhibit a more significant reduction in price disparity compared to regions that have not. Improved connectivity and increased availability of goods in port expansion areas lead to a decrease in logistics and transportation costs, which in turn puts downward pressure on prices in those regions. Additionally, the enhanced market competition effect in port expansion areas also contributes to the reduction of price disparity. This research provides relevant policy implications. The government needs to consider the importance of developing efficient ports that are well-connected to transportation networks. Furthermore, efforts to improve market competition and supportive infrastructure around the ports need to be enhanced. These steps can help reduce price disparity between regions in Indonesia and promote inclusive economic growth."
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Anggorowati
"[ABSTRAK
Publikasi World Bank tahun 2010 tentang Indeks Kinerja Logistik menempatkan
Indonesia pada posisi ke 75 dari 155 negara. Permasalahan kinerja logistik di Indonesia
diantaranya terjadi di pelabuhan utama Tanjung Priok yang antara lain disebabkan oleh
keterbatasan kapasitas pelabuhan, kepadatan arus lalu lintas angkutan barang (congestion),
lamanya waktu penanganan barang (dwelling time) dan ketidakpastian waktu tunggu barang
(lead time). Cikarang Dry Port sebagai perpanjangan pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi
alternatif kegiatan logistik impor ekspor bagi industri di daerah Cikarang dan sekitarnya,
sehingga diharapkan dapat mengurangi kepadatan di Tanjung Priok. Penelitian ini bertujuan
untuk memperoleh gambaran apakah kegiatan logistik setelah melalui Cikarang Dry Port lebih
efisien dibandingkan sebelumnya dilihat dari aspek biaya, waktu dan keamanan barang. Dengan
menggunakan sampel responden yang pernah mengunakan Cikarang Dry Port, pendapat
responden menunjukkan bahwa aspek biaya tidak signifikan berbeda, aspek waktu lebih cepat
dan aspek keamanan barang lebih baik. Dengan menggunakan value of time sebesar 0,8% dari
nilai barang per hari akan diperoleh efisiensi sebesar 2,4% dari nilai barang. Efisiensi waktu juga
berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kepuasan dan mempertahankan
pelanggannya.;

ABSTRACT
Publication of World Bank 2010 about logistics performance index placed Indonesia in
75 of 155 countries. The performance of logistics problems in Indonesia occurring in Port
Tanjung Priok was caused by the limited capacity of port , congestion, the length dwelling time
and the uncertainty of the lead time. Cikarang Dry Port as an extension of Port Tanjung Priok
could be considered as an alternative for industries in Cikarang regions and surrounding areas to
conduct their export import logistics activities, so it expected to lessen the density in Tanjung
Priok. This research aims to obtain a description whether logistics activities more efficient before
and after using Cikarang Dry Port seen from the aspect of the cost , time and security of goods.
By using a sample of respondents have ever use Cikarang Dry Port , the respondent?s opinion
show that cost aspect was not significant, time and security good aspects was better. By using
value of time 0.8% of the value of goods per day will be obtained efficiency 2.4 % of the value
of goods. Efficiency time also affected the company ability to meet and maintain the satisfaction
of its customers., Publication of World Bank 2010 about logistics performance index placed Indonesia in
75 of 155 countries. The performance of logistics problems in Indonesia occurring in Port
Tanjung Priok was caused by the limited capacity of port , congestion, the length dwelling time
and the uncertainty of the lead time. Cikarang Dry Port as an extension of Port Tanjung Priok
could be considered as an alternative for industries in Cikarang regions and surrounding areas to
conduct their export import logistics activities, so it expected to lessen the density in Tanjung
Priok. This research aims to obtain a description whether logistics activities more efficient before
and after using Cikarang Dry Port seen from the aspect of the cost , time and security of goods.
By using a sample of respondents have ever use Cikarang Dry Port , the respondent’s opinion
show that cost aspect was not significant, time and security good aspects was better. By using
value of time 0.8% of the value of goods per day will be obtained efficiency 2.4 % of the value
of goods. Efficiency time also affected the company ability to meet and maintain the satisfaction
of its customers.]"
2015
T42896
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Susanto Zuhdi
"Studi ini mengkaji perkembangan pelabuhan dan kota Cilacap dalam periode kolonial Hindia Belanda (ca1830-1940). Perkembangan yang dimaksud disini ialah suatu proses bagaimana sebuah pelabuhan di suatu daerah yang semula hampir-hampir tak dikenal (terra incognita) secara lambat laun berkembang dan berperan besar khususnya di bidang ekspor, di bagian selatan Jawa Tengah. Disebut sebagai pelabuhan yang semula tak dikenal, karena tradisi pelayaran dan perdagangan baik antar pulau maupun internasional di Jawa terletak di pantai utara. Pelabuhan-pelabuhan seperti Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Tuban, Jepara, Panarukan, telah lama berkembang jauh sebelum kedatangan orang Barat.
Sejalan dengan kepentingan pemerintah kolontal yang sejak 1800 telah memperlihatkan ciri lebih ambisius daripada sebelumnya untuk menggali dan memanfaatkan sebanyak mungkin hasil-hasil pertanian, khususnya di Jawa, untuk diekspor ke pasar Eropa, fungsi pelabuhan Cilacap mulai terangkat dari skala perdagangan tukar-menukar (ruilhandel) ke pelabuhan yang berorientasi ekspor ke luar negeri. Perdagangan kecil yang dimaksud adalah kegiatan mempertukarkan barang-barang seperti ikan asin, garam, terasi dari penduduk dl sekitar pantai Cilacap dengan beras dan hasil bumi lainnya dengan orang dari pedalaman.
Eksistensi dan peran pelabuhan Cilacap sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari daerah belakang (hinterland), tempat produk ekspor (cash-crops) dihasilkan, dan pasar dunia tempat komoditi itu dijual. Lalu lintas ekspor itu juga diimbangi oieh kegiatan impor, yakni barang-barang yang didatangkan dari luar negeri dan didistribusikan ke daerah-daerah pedalaman. Dilihat dari arus keglatan tersebut maka prasarana dan sarana komunikasi dan transportasi memegang peran penting. Ketika alat-alat transportasi modern belum diperkenalkan maka arus barang dari dan ke pelabuhan Cilacap sangat tergantung pada keramahan alam. Jalan sungai mempunyai fungsi utama.
Perkembangan prasarana dan sarana modern di suatu daerah biasanya tidak dapat dipisahkan dari potensi daerah itu sendiri, artinya seberapa jauh daerah itu dianggap menguntungkan. Perkembangan pelabuhan Cilacap sebenarnya juga tidak berbeda dari kecenderungan umum itu. Kehadiran unsur-unsur seperti produk ekspor dari pedalaman, pelabuhan dan pasar, yang didukung oleh prasarana dan sarana, telah memungkinkan terjadinya anus barang, yang pada gilirannya melahirkan pula mobilitas sosial geografis. Adalah dapat dikatakan jika proses-proses itu kemudian mewujudkan suatu perkembangan lokalitas kota. Dengan demikian dapatlah diajukan suatu hipotesa bahwa perkembangan aktivitas pelabuhan telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota Cilacap."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ismail
"[ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji aspek hukum dari kepelabuhanan berupa Terminal Khusus Tersus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri TUKS oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta mengkaji permasalahan permasalahan terkait dengan perizinan Tersus dan TUKS di Kotamadya Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan adanya ketidaksesuain antara Undang Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dengan ketentuan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Permenhub No PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Selain itu terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas batas Daerah Lingkungan Kerja DLKr dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan DLKp dari Pelabuhan Samarinda oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP Samarinda dengan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Ditjen Hubla serta belum adanya penyesuaian terhadap DLKr dan DLKp Pelabuhan Samarinda sesuai dengan amanat ketentuan dalam Pasal 351 UU No 17 Tahun 2008 Penelitian ini dilakukan di kota Samarinda Provinsi Kalimantar Timur karena Pelabuhan Samarinda merupakan jenis pelabuhan laut yang berada di Sungai Mahakam yang memiliki peranan yang sangat penting terhadap kegiatan perekonomian.

ABSTRACT
This study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. ;This study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. ;This study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. , This study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. ]"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43043
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Teuku Muhammad Irfan
"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga properti terhadap indeks harga saham di Indonesia pada periode 2007 hingga 2011. Penelitian ini dilakukan karena pada penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya menghasilkan bahwa harga properti di Hong Kong maupun di Singapura berpengaruh terhadap indeks harga saham masing-masing negara tersebut, serta perkembangan bisnis properti di Indonesia yang dinilai menjanjikan dan terus meningkat. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan model Fama- Gibbons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga properti mempengaruhi perubahan pada IHSG. Di sisi lain, tingkat laju inflasi sebagai variabel kontrol diketahui tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan IHSG.

The objective of this study is to analyze the impact of property prices on stock prices indices in Indonesia within the period of 2007 until 2011. The research was conducted based on prior researches resulted that property prices in Hong Kong and Singapore affected to its stock price indices, as well as the development of the property business in Indonesia is promising and rising. The methodology for this study is the Fama-Gibbons model. The result indicated that the property prices have an impact to the change of Jakarta Composite Index (JCI). On the other hand, the inflation rate as the control variable has no impact to the change of JCI.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45616
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simatupang, Thamrin Prima
"Penelitian ini ingin mengetahui dampak jangka pendek program BBM Satu Harga yang diterapkan tahun 2017 terhadap biaya transportasi di daerah tertinggal Indonesia. Penelitian ini mengobservasi 585 desa penerapan program BBM Satu Harga selama 3 tahun yaitu 2006, 2014 dan 2018 dengan total unit observasi sebanyak 1.755 desa. Dengan metode analisis Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa hingga 2018, program BBM Satu Harga berdampak signifikan pada penurunan biaya transportasi di daerah tertinggal khususnya desa-desa yang berjarak 15 km dari Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) penyalur program. Terdapat dua saluran (channeling) efek program BBM Satu Harga terhadap biaya transportasi yaitu meningkatnya pasokan dan turunnya harga BBM dibandingkan sebelum program diterapkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa desa-desa yang berjarak lebih dari 15 km dari SPBU program cukup banyak dan tidak mengalami dampak signifikan dari program. Hal ini menunjukkan bahwa banyak warga yang belum mendapatkan manfaat signifikan dari program ini.

This research wants to know the short-term impact of the One Price Fuel program implemented in 2017 on transportation costs in underdeveloped areas of Indonesia. This study observed 585 villages implementing the One Price Fuel program for 3 years, namely 2006, 2014 and 2018 with a total observation unit of 1,755 villages. With the Difference in Difference (DID) analysis method, this study shows that until 2018, the One Price Fuel program has a significant impact on reducing transportation costs in underdeveloped areas, especially villages that are 15 km from the public fuel stations (SPBU) program distributors. There are two channels of the effect of the One Price Fuel program on transportation costs, i.e the increasing in supply and decreasing in the price of fuel compared to before the program was implemented. This study also found that there were quite a lot of villages that were more than 15 km from the SPBU program and did not experience a significant impact from the program. It shows that many residents have not significant benefited from this program."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gilang Praditiyo
"ABSTRAK
Bursa Efek Indonesia mulai menerapkan sesi perdagangan pra-penutupan (preclosing)
efektif tanggal 2 Januari 2013. Tujuan dari sesi ini adalah untuk
mengurangi manipulasi harga saham pada saat penutupan dan meningkatkan
kualitas pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Penulisan ini untuk mengetahui
mengenai dampak dari penerapan pra-penutupan terhadap efisiensi harga dan
hasilnya menunjukkan bahwa penerapan pra-penutupan berdampak positif
terhadap efisiensi harga. Hal ini terlihat dari volatilitas return yang turun dan
berkurangnya “marking the close” yang merupakan manipulasi harga saham pada
saat penutupan.

ABSTRACT
Indonesian Stock Exchange has started to implement pre-closing trading session
since January, 2nd 2013. This implementation has the goal to reduce marking the
close, which is one of the market manipulation and to increase market quality.
This thesis tries to see the impact of pre-closing implementation to price
efficiency. The result shows that the pre-closing implementation has the positive
impact. It reduces the return volatility and reduce marking the close."
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sebayang, Novand Rindo
"Indonesia adalah negara yang rawan terkena bencana alam seperti letusan gunung berapi, longsor dan tsunami. Rumah adalah aset yang berharga namun menanggung proporsi kerusakan yang tinggi akibat bencana alam, oleh karena itu penting untuk mengetahui apakah kejadian bencana alam mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk memiliki rumah di Indonesia. Paper ini mengadopsi metode harga hedonik untuk menjelaskan dampak dari bencana alam yang terjadi belakangan ini terhadap harga rumah di Indonesia menggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) gelombang empat tahun 2014. Harga imputed rent digabung dengan karakteristik standar metode harga hedonik dan kejadian bencana. Estimasi menunjukkan bahwa dari beberapa jenis bencana alam, kejadian letusan gunung berapi berdampak signifikan terhadap harga. Hasil ini menyiratkan bahwa kejadian bencana alam memang mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk memiliki rumah, terutama kejadian letusan gunung berapi. Implikasi kebijakan utama yang disarankan pada paper ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak bencana alam terutama letusan gunung berapi terhadap pasar perumahan.

Indonesia is a country that is prone to many types of natural disaster, such as volcanic eruption, landslide, and tsunami. Houses bear a high proportion of damage from natural disasters, and since a house is one of the most important assets of people's lives, it is important to know whether the occurrence of these natural hazards affects household's decision to own a house in Indonesia. This paper adopts the hedonic pricing method to explain the impact of recent natural disaster onto housing price in Indonesia using data from Indonesia Family Life Survey (IFLS) wave five in 2014. The imputed rent price is coupled with disaster occurrence and other standard characteristics in the hedonic pricing method. The estimation shows that among various types of natural hazard, the occurrence of volcanic hazard has a significant impact on the imputed rent price. This result implies that natural hazard indeed affects people's decision to own a property, especially the volcanic disaster. The main policy implication for this paper is to increase people's awareness of natural disaster's impact especially that of volcanic hazards, on the housing market in Indonesia."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T51990
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Retno Herdiana
"Kebijakan moneter di Indonesia lebih dominan dari pada kebijakan fiskal. Pembentukan ekspektasi makin berperan dalam mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Tujuan skripsi ini melihat pengaruh dari pertumbuhan uang, sebagai salah satu perangkat kebijakan moneter, terhadap tingkat pengangguran, ouput nasional, dan harga di Indonesia dengan memasukkan faktor ekspektasi ke dalam pembentukan variabel pertumbuhan uang. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan prosedur ekonometri Ordinary Least Square (OLS) karena persamaan-persamaan yang digunakan merupakan persamaan recursive. Pergerakan uang beredar, khususnya pergerakan yang tidak diantisipasi (unanticipated money), dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan tingkat output. Hubungan antara pergerakan uang tersebut adalah searah dengan tingkat ouput, dan berlawanan dengan tingkat pengangguran. Pengaruh pertumbuhan uang yang tidak diantisipasi pada tingkat pengangguran ternyata lebih lama (sampai tiga tahun kemudian), bila dibandingkan dengan pengaruhnya pada tingkat ouput (hanya sampai setahun kemudian). Pergerakan uang yang sebenarnya (actual money) dan pergerakan yang dapat diantisipasi (anticipated money) bersifat netral terhadap tingkat pengangguran dan tingkat ouput, yang berarti dalil ketidak-efektifan kebijakan (policy ineffectiveness proposition) berlaku di Indonesia. Tingkat harga memiliki hubungan one to one dengan pergerakan uang yang sepenuhnya diperkirakan. Namun pergerakan uang yang tidak diantisipasi (melalui pengaruhnya pada tingkat output) tahun ini dan tahun lalu, akan mempengaruhi tingkat harga dengan arah negatif. Pergerakan uang aktual ternyata juga mempengaruhi tingkat harga. Kesimpulan.akhir adalah kebijakan ekspansi moneter semata-mata hanya dapat mempengaruhi tingkat harga dan tidak dapat mempengaruhi tingkat output serta tingkat pengangguran, kecuali jika kebijakan ini tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Penelitian ini sangat terbatas, sehingga diperlukan penelitian yang dapat melihat lebih jauh dampak pertumbuhan uang pada variabel ekonomi riil lainnya, dengan memperpanjang periode penelitian."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1994
S18845
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ariful Romadhon
"Penelitian ini menganalisis dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia. menggunakan simulasi kemiskinan dengan metode Modifikasi Garis Kemiskinan dan Modifikasi Pengeluaran dengan memanfaatkan indikator-indikator pendahulu angka kemiskinan/leading indicators. Berdasarkan hasil simulasi, ditemukan bahwa pemberian kompensasi BLT BBM dapat menekan angka kemiskinan dibandingkan tanpa adanya kompensasi. Pada skema tanpa adanya kompensasi, angka kemiskinan yang akan terjadi pada September 2022 diprediksi sebesar 10,36 persen (mengalami kenaikan 0,82 persen dibandingkan Maret 2022). Pada skema yang dilakukan oleh pemerintah (kompensasi diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima program Bantuan Langsung Tunai (BPNT), maka kemiskinan diperkirakan sebesar 9,56 persen (mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibandingkan Maret 2022). Pemberian kompensasi dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin saat terjadinya shock ekonomi. Akan tetapi, ditemukan bahwa masih tingginya persentase rumah tangga yang berada pada kelompok dengan 10 persen pengeluaran per kapita terendah (desil 1) yang tidak tercakup ke dalam sasaran penerima manfaat (exclusion of error), yaitu sebesar 55,35 persen dan hanya 44,65 persen rumah tangga yang menerima manfaat program. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa pemberian program bantuan kepada rumah tangga yang lebih tepat sasaran akan jauh lebih efektif dan efisien dalam menekan angka kemiskinan dibandingkan dengan melakukan perluasan cakupan bantuan kepada rumah tangga penerima Program Indonesia Pintar (PIP) ataupun menambah nominal bantuan. Skema pemberian bantuan yang mengarah pada rumah tangga yang lebih tepat tidak hanya menghasilkan angka kemiskinan yang lebih rendah, tetapi juga menghasilkan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan gini ratio yang lebih rendah dibandingkan skema lainnya. Exclusion error pada desil 1 dapat dikurangi dengan melakukan perbaikan, pembaruan, dan integrasi basis data terpadu dikombinasikan dengan data pendukung lainnya dengan melihat karakteristik kerawanan sosial yang dimiliki oleh rumah tangga miskin. Basis data penerima bantuan yang lebih akurat akan berperan sangat penting dalam tahap perencanaan program dan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis inferensial menggunakan regresi logistik ordinal, kecenderungan rumah tangga yang menerima Kompensasi BLT BBM untuk berada dalam kemiskinan dibandingkan menjadi rentan miskin dan tidak miskin semakin besar seiring dilakukannya minimalisasi exclusion error menjadi 25 persen dan 15 persen. Ini menjadi pembahasan dan temuan yang menarik. Hal ini tidak berarti bahwa pemberian Kompensasi BLT BBM akan membuat rumah tangga menjadi jatuh ke dalam kemiskinan. Akan tetapi justru sebaliknya, kecenderungan yang semakin besar menandakan bahwa kompensasi BLT BBM semakin menjangkau kelompok rumah tangga miskin yang berada pada desil terendah. Adanya pemotongan besaran bantuan sosial juga dapat berdampak buruk bagi pemulihan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang membuat angka kemiskinan menjadi lebih tinggi. Terakhir namun tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok agar tidak terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak semakin menurun.

This study analyzes the impact of fuel price raising and Direct Cash Assistance (BLT BBM) compensation on poverty in Indonesia using poverty simulation with the Poverty Line Modification and Expenditure Modification methods by utilizing leading indicators. Based on the simulation results, it was found that the BLT BBM compensation program can reduce the poverty rate compared to without BBM compensation. In the no compensation scheme, the poverty rate in September 2022 is predicted to be 10.36 percent (an increase of 0.82 percent compared to March 2022). In the scheme implemented by the government (compensation is given to recipients of the Family Hope Program (PKH) or recipients of the Direct Cash Transfer (BPNT) program), poverty is estimated at 9.56 percent (an increase of 0.02 percent compared to March 2022). Compensation programs can be a short-term solution to restore the purchasing power of the poor and the vulnerable poor during an economic shock. However, it was found that a high percentage of households in the lowest 10 percent of per capita expenditure (decile 1) were not included in the target beneficiaries (exclusion of error) at 55.35 percent and only 44.65 percent of households received program benefits. The main finding in this study is that providing assistance programs to more targeted households will be much more effective and efficient in reducing poverty than expanding the coverage of assistance to households receiving the Indonesia Smart Program (PIP) or increasing the amount of assistance. Schemes that target more appropriate households not only result in lower poverty rates, but also lower poverty depth index, poverty severity index, and gini ratio compared to other schemes. Exclusion error in decile 1 can be reduced by improving, updating, and integrating the integrated database combined with other supporting data by looking at the social vulnerability characteristics of poor households. A more accurate database of beneficiaries will play a very important role in the program planning stage and the success of poverty alleviation. Based on the results of the inferential analysis using ordinal logistic regression, the tendency of households receiving BLT BBM Compensation to be in poverty compared to being vulnerable to poverty and not being poor increases as the exclusion error is minimized to 25 percent and 15 percent. This is an interesting discussion and finding. This does not mean that the BLT BBM compensation will make households fall into poverty. On the contrary, the increasing trend indicates that BLT BBM compensation is increasingly reaching poor households in the lowest decile. A cut in the amount of social assistance can also have an adverse impact on the recovery of the purchasing power of the poor and vulnerable poor, which makes the poverty rate higher. Last but not least, it is important to maintain the stability of the prices of goods and services, especially basic needs, so that the purchasing power of the community does not decline further."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>