Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap kepentingan Pemegang Saham Publik di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham seri A dwi warna di PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebelum dan sesudah pengalihan saham milik negara di PT Perusahaan Gas Negara Tbk ke PT Pertamina (Persero) terkait pengalihan saham milik negara di PGN ke PT Pertamina (Persero) (Pertamina). Sebagaimana diketahui jika saham seri B milik pemerintah dialihkan seluruhnya ke Pertamina, sehingga Pertamina menjadi holding dari PGN, dan PGN menjadi Subholding Gas dimana PT Pertamina Gas menjadi anak usaha PGN dan mempengaruhi status PGN dimana Persero hilang dan pemerintah memberikan kuasa kepada Pertamina atas hak-hak pemegang saham seri A dwiwarna. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. PGN menjalankan usahanya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dijelaskan hak-hak dari pemegang saham Seri B dan hak-hak dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Namun terdapat perbedaan antara kewenangan pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri A dwiwarna sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan PGN sebelum dan setelah restrukturisasi.

---

This study aims to find out whether there is an influence on the interests of Public Shareholders at PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) and how the government's authority as a series A dual color shareholder at PT Perusahaan Gas Negara Tbk is exercised before and after the transfer of state-owned shares at PT Perusahaan Gas Negara Tbk to PT Pertamina (Persero) regarding the transfer of state-owned shares in PGN to PT Pertamina (Persero) (Pertamina). As is well known, if the government's Series B shares are entirely transferred to Pertamina, Pertamina will become PGN's holding, and PGN will become Subholding Gas where PT Pertamina Gas becomes a subsidiary of PGN and will affect PGN's status where Persero is lost and the government gives power to Pertamina over the rights bicolor series A shareholder. This legal research is descriptive qualitative, using normative juridical research methods. PGN runs its business based on the Company's Articles of Association and the Company's Articles of Association explain the rights of Series B shareholders and the rights of Series A Dwiwarna shareholders. However, there is a difference between the authority of the B Series shareholder and the Dwiwarna Series A shareholder as stated in the PGN Company Articles of Association before and after the restructuring."

"Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjaminnya penegakkan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Salah satu tindak pidana yang cukup berat sanksinya adalah tindak pidana insider trading (perdagangan orang dalam) yaitu 10 tahun penjara dan denda maksimum 15 miliar rupiah. Dengan beratnya sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku insider trading, jelas sekali landasan pemikiran dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk menegakkan hukum di pasar modal. Sebagai penyedia utama gas bumi, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) memiliki dua bidang usaha yaitu distribusi (penjualan) dan transmisi (transportasi) gas bumi melalui jaringan pipa yang tersebar di seluruh wilayah usaha. Divestasi PGN sebesar 5%, yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah sebesar 61% dan oleh Masyarakat melalui Penawaran Umum sebesar 39% menjadi pemicu panic selling yang melanda investor asing maupun lokal, ternyata PGN terlambat memberitahukan ke publik tentang penyelesaian proyek Pipanisasi South Sumatera-West Java (SSWJ), akibatnya terjadi panic selling di Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan indikator dari insider trading, yaitu; return or negative return, volatility, frequency transaction, volume transaction, dominasi anggota bursa, maka Bapepam-LK berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, seharusnya sudah dapat melakukan penyidikan dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Sikap tegas dari Bapepam-LK sangat perlu, agar para investor mendapatkan kepastian hukum, dan mereka dapat mempercayai bahwa Bapepam-LK dapat diandalkan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas."

"Kebijakan pelepasan saham PT. Jasa Marga (Persero) Tbk ke publik sebagai Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian dari wujud komitmen pemerintah terhadap negara, sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Infrastruktur Nasional 2010 – 2025. Pelepasan ini diharapkan akan lebih meningkat transparansi dan akuntabilitasnya, serta dapat dijadikan contoh, dari perspektif harga saham Jasa Marga di bursa yang kian membaik. Aset jalan tol yang dimiliki dan yang akan dibangun juga memberikan dampak yang positif tidak hanya untuk perseroan namun juga bagi kegiatan ekonomi di daerah sekitar jalan tol. Didukung dengan baru dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dinilai akan dapat lebih mempercepat pembangunan nasional, dan juga akan mempermudah penyelesaian pembangunan khususnya ruas tol yang sering kali terhambat.

---

The policy of release of shares of PT. Jasa Marga (Persero) Tbk to the public as a State-Owned Enterprises is part of the government's commitment to the state, which as stated in Law No. 17 Year 2007 on National Infrastructure Development Plan 2010 to 2025. The release is expected to further increase transparency and accountability, and can be used as an example, from the perspective of Jasa Marga's share price on the stock are getting better. Assets owned of toll roads to be built well and have a positive impact not only for the company but also for economic activities in the area around the highway. Powered by the new issuance of Law Number 2 Year 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest and Presidential Decree No. 71 Year 2012 concerning Land Procurement for Development for Public Interest will be assessed further accelerate national development, and will also facilitate the completion of the construction in particularly on toll roads which are often hampered."

"Studi ini mempelajari nilai akuisisi PT Pertamina Gas oleh Perusahaan Gas Negara Tbk. Nilai akuisisi diperoleh dari valuasi setelah memperhitungkan ekspetasi nilai sinergi dari perusahaan gabungan. Valuasi adalah prosess menentukan nilai wajar dari suatu asset atau perusahaan. Valuasi dapat dilakukan dengan analisis fundamental yang terdiri dari pendekatan top-down dan bottom-up. Studi ini menggunakan pendekatan top-down dengan melakukan analisis makroeokonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan kepada perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target. Nilai sinergi diperoleh dari kenaikan arus kas setelah penggabungan perusahaan. Sinergi dapat diklasifikasikan menjadi sinergi operasional dan sinergi keuanganl. Metodologi valuasi menggunakan discounted cash flow dengan free cash flow to firm. Studi ini menggunakan data sekunder yang bersifat publik. Hasil studi menunjukkan bahwa akusisi yang dilakukan menghasilkan sinergi untuk perusahaan gabungan, dan Perusahaan Gas Negara membayar akuisisi secara wajar. Oleh karena itu, manajemen perusahaan diharapkan untuk secara cermat memperhatikan proses penggabungan perusahaan supaya dapat mewujudkan ekspetasi nilai sinergi secara penuh untuk kesejahteraan masyarakat.

---

This research examines the acquisition value of PT Pertamina Gas by Perusahaan Gas Negara Tbk. Acquisition value is derived from valuation after considering expected synergy value from the combined company. Valuation is the process of determining the fair value of an asset or a company. Valuation can be conducted with fundamental analysis which can be divided into top-down approach and bottom-up approach. This research uses top-down approach by performing macroeconomic, industry, and company analysis for both acquiring and target companies. Synergy value is derived from the incremental cash flow after combining two entities. Synergy can be classified into operating and financial synergies. Valuation methodology uses discounted cash flow with free cash flow to firm. This research relies on secondary resources which are publicly available. The results indicate that the acquisition creates synergy value for the combined company, and Perusahaan Gas Negara did not overpay the acquisition. Therefore, the company management is expected to closely monitor the integration process in order to fully realize the expected synergy value for benefitting the society.

"