Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi covid-19 yang merebak secara tiba-tiba menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan semua negara di belahan dunia termasuk dengan Indonesia. Keadaan darurat pandemi covid-19 di hadapi Indonesia dengan menerapkan status darurat Kesehatan masyarakat Status keadaan darurat tersebut dipilih pemerintah karena covid19 termasuk ke dalam bencana non alam. Dengan adanya penetapan status darurat Kesehatan masyarakat yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah melakukan beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah. Namun dalam proses pelaksanaannya baik program dan kebijakan pemerintah mengalami inkonsistensi sehingga menyebabkan kebingungan di dalam masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum dengan mengkaji pengaturan kedaruratan, hak atas Kesehatan di dalam konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan Kesehatan selama keadaan darurat pandemi covid-19 dianggap kurang berhasil oleh masyarakat sebab di awal penanggulangannya, pemerintah terkesan lamban dan tidak adanya inisiatif dalam melakukan pencegahan. Barulah covid-19 merebak di kalangan masyarakat pemerintah gencar dalam melakukan penanggulangan. Dalam penanggulangan covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menanggulangi covid-19 seperti Penerapan Protokol Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Vaksinasi Covid-19, Melakukan tes PCR Ketika akan bepergian dan terakhir Menetapkan PPKM. Namun peraturanperaturan tersebut selalu tidak memiliki kejelasan dan berubah-ubah seperti PPKM terkait dengan level kedaruratan. Selain itu, terkait program vaksinasi yang penyebaran informasi tidak sampai di tengah masyarakat sehingga program vaksinasi banyak menimbulkan keraguan dan keributan yang menyebabkan terhambatnya pencegahan dan penanggulangan covid-19. Permasalahan PCR juga dirasakan masyarakat sebab program tes PCR yang diwajibkan oleh pemerintah Ketika akan melakukan perjalanan dirasa sangat mahal harganya dan membebani masyarakat terlebih lagi dengan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Inkonsistensi pemerintah dalam membuat peraturan dan kebijakan inilah yang membuat carut marut sistem kedaruratan di Indonesia. Terlebih lagi banyaknya tumpang tindih peraturan dan tidak sesuainya peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar menambah daftar panjang persoalan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia akan Kesehatan selama pandemi covid-19. Selain itu terdapat beberapa peraturan yang tidak memiliki rujukan dalam peraturan perundang-undangan dan jangka waktu pemberlakuan covid-19 yang sampai sekarang belum ada kejelasan kapan akan berakhir.

---

The COVID-19 pandemic that suddenly spreads has caused panic and unpreparedness for all countries in the world, including Indonesia. The emergency of the COVID-19 pandemic faced by Indonesia by implementing an emergency status public health is not a constitutional emergency status. The state of emergency was chosen by the government because COVID-19 is a non-natural disaster. With the establishment of a public health emergency status regulated in Presidential Decree No. 11 of 2020, the government has implemented several government policies and regulations. However, in the implementation process, both government programs and policies experienced inconsistencies, causing confusion in the community. This paper uses a normative research method that refers to legal principles, legal systematics, and comparative law by examining emergency settings, the right to health in the constitutions of several countries. The results showed that the government in protecting human rights for health during the Covid-19 pandemic emergency was considered less successful by the community because at the beginning of the response, the government seemed slow and there was no initiative in taking prevention. It was only then that the Covid-19 spread among the people of the government was aggressive in carrying out countermeasures. In dealing with COVID-19, the government has issued several regulations to deal with COVID-19, such as the application of health protocols, large-scale social restrictions, Covid-19 vaccination, conducting PCR tests when traveling and finally establishing the implementation of community activity restrictions (PPKM). However, these regulations always lack clarity and change such as PPKM related to the emergency level. In addition, related to the vaccination program, the dissemination of information did not reach the community so that the vaccination program caused a lot of doubts and commotions which hampered the prevention and control of COVID-19. The PCR problem is also felt by the community because the PCR test program that is required by the government when traveling is considered very expensive and helps the community, especially people with middle to lower economies. The government's inconsistency in making regulations and policies is what makes the emergency system chaotic in Indonesia. Moreover, the many overlapping regulations and the incompatibility of the laws and regulations used as the basis add to the long list of issues related to the protection of human rights to health during the covid-19 pandemic. In addition, there are some regulations that do not have references in the legislation and the same period of covid-19 enforcement now there is no clarity on when it will end."

"Presiden Joko Widodo dalam pelantikannya mengajak DPR untuk menerbitkan 2 (dua) undang-undang yang akan menjadi omnibus law, yaitu seru "

"Penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman utama diberbagai belahan dunia, termasuk saat pandemi Covid-19 mewabah. Penyalahgunaan narkoba tidak menunjukan penurunan ditengan pembatasan mobilitas manusia dan barang. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana strategi penanggulangan dan kendala yang dihadapai dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba selama pandemi Covid-19 diwilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun lokasi penelitian adalah pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Jakarta. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, analisa menggunakan triangulasi sebagai uji validitas data. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi penanggulangan dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui razia kegiatan rutin yang ditingkatkan, pembentukan kampung tangguh jaya bersih narkoba, operasi kewilayahan nila jaya dan operasi gabungan serta pembentukan satuan tugas. Kendala yang ditemukan untuk melakukan penegakan hukum terdiri dari kendala internal diantaranya personil yang terinfeksi virus Covid-19 dan terbatasnya pergerakan personil. Sedangkan kendala eksternal perubahan konsumsi narkoba,serta perubahan pola distribusi narkoba.

---

Drugs abuse is still a major threat in various parts of the world, including during the Covid-19 pandemic. Drugs abuse does not a decrease in the midst of restrictions on the mobility of people and goods. This study seeks to see how strategies and obstacles are faced in countermeasures drugs abuse during the Covid-19 pandemic in the jurisdiction of the Metro Jaya Regional Police. The research location is the Directorate of Narcotics Investigation of the Metro Jaya Regional Police in Jakarta. By using qualitative research with primary and secondary data sources, triangulation analysis as a test of data validity. The result of the study show that the countermeasures strategy is carried out in several ways including kegiatan rutin yang ditingkatkan raids, drug-free villages call with kampung tangguh jaya, nila jaya regional operations, and joint operations dan the formation task forces. Obstacles found in carrying out law enforcement consisted of internal obstacles including personnel infected with the Covid-19 virus and limited personnel movement. While the external constraints are changes in drug consumption, as well as changes in drug distribution patterns."

"Latar Belakang: Adanya pandemi COVID-19 yang penyebaran virus SARS COV-2 dapat melalui klinik dental baik penyebaran kontak langsung maupun tidak langsung. Organisasi dental dunia termasuk juga PDGI menyarankan masyarakat untuk menunda perawatan gigi yang bersifat symptomatic, perawatan dengan menggunakan high-speed handpiece atau instrumen ultrasonik dapat menghasilkan sekresi berupa saliva, darah dan cairan tubuh lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai COVID-19 dan dental emergency dengan menggunakan media video edukasi. Tujuan: Mengetahui efek penggunaan video edukasi dalam meningkatkan pengetahuan dental emergency saat menghadapi pandemi corona virus disease 19 (COVID-19). Metode: Penelitian menggunakan desain one group pretest-posttest dengan populasi Mahasiswa S1 Perguruan Tinggi Negeri Jawa Barat berusia 18-22 tahun. Responden penelitian terdiri dari 363 mahasiswa yang dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil: Berdasarkan uji Wilcoxon, terdapat perbedaan bermakna secara statistik pada rerata nilai pre-test dan post-test pengetahuan (p < 0,05). Berdasarkan uji Effect Size Cohen’s d, efek video dalam meningkatkan pengetahuan relatif besar. Kesimpulan: Terdapat peningkatan pengetahuan pada mahasiswa. Efek video dalam meningkatkan pengetahuan relatif besar.

---

Background: The COVID-19 pandemic spreads the SARS COV-2 virus through clinics both by direct and indirect contact. World dental organizations, including PDGI, advise the public to postpone dental care for cases that are of symptomatic dental cases and treatments using high-speed handpieces or ultrasonic instruments which can produce secretions in the form of saliva, blood and other bodily fluids. Therefore, education is needed to increase knowledge about COVID-19 and dental emergencies by using educational video. Objective: To know the effect of using educational videos in increasing dental emergency knowledge in facing corona virus disease 19 (COVID-19) pandemic. Method: This research using pre-experimental study with one group pretest-posttest design towards the colleges students bachelor program in West Java aged 18–22. Result: Based on Wilcoxon test, there is statistically significant difference between the mean of pre-test score and post-test score in knowledge (p < 0.05). Based on Effect Size Cohen’s d test, the effectivity of video in increasing knowledge of the students is relatively big. Conclusion: There is a relatively big increase in knowledge of students and video’s effect in increasing knowledge."

"

Pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia berada dalam keadaan darurat karena krisis ekonomi dan kesehatan. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pun dijadikan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan keadaan darurat covid-19. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020) untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini mengenai alasan perubahan APBN dengan mekanisme di dalam Perppu 1/2020 dan mekanisme perubahan APBN yang diatur di dalam UU 2/2020. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya kapasitas yang memadai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan perubahan APBN dengan cepat dan tanggap seperti yang dilakukan Parlemen negara lain, selain itu, memang terdapat hukum yang tidak memadai di dalam sistem hukum APBN Indonesia sehingga memerlukan Perppu untuk mengubah hukum yang sudah ada. Mekanisme perubahan APBN dengan Peraturan Presiden pun sudah tepat dilakukan di masa darurat tanpa menghilangkan hak budget DPR. Saran dari penelitian ini adalah agar Pemerintah dan DPR menyusun Undang-Undang Keuangan Negara Darurat yang mengatur fleksibilitas dari perubahan APBN, jangka waktu perubahan kebijakan dan mekanisme untuk kembali ke kondisi normal.

 

---

The Covid-19 pandemic has put Indonesia in a state of emergency due to the economic and health crisis. Changes in the state budget were also used as one way to overcome the problem of the Covid-19 emergency. The government then issued Emergency Decree (ED) Number 1 of 2020 (which was ratified as Law Number 2 of 2020) to overcome this emergency. This research is a juridical-normative research with a qualitative analysis method. The formulation of problems related to the reasons for the revision of the state budget with the mechanisms in ED 1/2020 and the state budget amendment mechanism regulated in Law 2/2020. The conclusion of this research is that there is no sufficient capacity of the parliament to make changes to the state budget quickly and responsively as has been done by Parliaments of other countries, besides that, there is indeed an inadequate law in the legal system of the Indonesian State Budget so that it requires ED to change existing laws. The mechanism for revising the state budget by Presidential Regulation is already appropriate in an emergency without eliminating the parliament's budgetary rights. The suggestion from this research is that the Government and the Parliament should draft an Emergency State Finance Law which regulates the flexibility of state budget changes, the time frame for policy changes and the mechanism for returning to normal conditions.

"

"Dalam situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan aktivitas perekonomian di Indonesia. Kegiatan usaha yang semakin rendah berdampak pada keuangan negara yang memungkinkan untuk terjadinya krisis sistem keuangan. Dengan demikian, dibentuklah UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) sebagai langkah luar biasa untuk menangani krisis sistem keuangan akibat COVID- 19, yang memuat kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi COVID-19. Skripsi ini membahas bagaimana kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU 2/2020 dan implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diberikan sesuai dengan kedudukan tiap lembaga, dan UU 2/2020 mengakibatkan berbagai perubahan kewenangan. Saran yang diberikan adalah lembaga terkait perlu untuk memberikan rasionalisasi mengenai perubahan kewenangan tersebut, serta KSSK untuk menginformasikan indikator kesuksesan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan pandemi COVID-19.

---

In COVID-19 pandemic, economic activities in Indonesia has taken a downfall and can lead to a financial system crisis. Therefore, Law Number 2 of 2020 concerning Perppu Number 1 of 2020 on State Finance Policy and Financial System Stability for the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in the Framework of Dealing with Threats Endangering National Economy and/or Financial System Stability (Law 2/2020) is ratified as an extraordinary step to handle the financial system crisis due to COVID-19, which includes the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in order to adapt to the conditions of COVID-19. This paper discusses the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority according to Law 2/2020 and the implications. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. From this research it can be concluded that the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in preventing and handling financial system crisis is given according to their functions, and Law 2/2020 resulted in various changes in authority. The suggestions given are that related institutions need to provide a rationalization regarding the changes of authority, as well as KSSK needs to inform the indicators of success in preventing and handling financial system crisis due to COVID-19."

"Tujuan utama pada penelitian ini ialah menginvestigasi reaksi pasar modal Indonesia terhadap pengumuman pertama kasus terkonfirmasinya virus corona di Indonesia dan kecenderungan industri yang paling terkena dampak akibat adanya pandemi COVID-19 yakni travel related, hospitality serta pariwisata. Selain itu pada penelitian ini juga menganalisis faktor penentunya terkait bagaimana pengaruh cadangan kas perusahaan, pandangan pasar Indonesia terkait karakteristik dari direktur utama terhadap kerentanan terpaparnya corona virus disease 2019 serta rasio leverage perusahaan apakah mempengaruh reaksi pasar saat pengumuman 2 Maret 2020. Dengan menggunakan Fama French Three Factor Model dalam memprediksi tingkat pengembalian yang diharapkan, hasil uji event study ini menunjukan bahwa pengumuman kasus pertama virus corona direspon oleh pasar secara signifikan sebagai sentiment negatif. Lebih lanjut pada penelitian ini juga ditemukan bahwa industri penerbangan, hospitality serta pariwisata memiiki kecendrungan reaksi yang lebih negatif dibandingkan industri lainnya. Selain itu dalam penelitian ini juga mendapatkan hasil cadangan kas berpengaruh secara signifikan terhadap reaksi pasar dimana semakin kecil cadangan kas yang dimiliki perusahaan maka reaksi pasar akan semakin negatif. Sedangkan perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi mengalami reaksi yang lebih negatif. Sementara itu terkait karakteristik direktur utama akan kerentanan COVID-19, penelitian ini gagal menemukan adanya reaksi dari pasar yang memperhatikan variabel tersebut sebagai indikator reaksi negatif akibat adanya pengumuman kasus pertama terkonfirmasi virus corona di Indonesia.

---

The main purpose of this paper is to investigate the stock market reaction in travel-related, hospitality, and leisure industries to the first announcement of the COVID-19 case which affected Indonesia on March 2, 2020. Additionally, this study also analyses indicators that determine market reaction such as cash reserve and CEOs’ health risk due to pandemic situations. We also use a control variable, leverage. The method used in this research is event study and supported by multiple linear regression to analyze the relationship between market reaction and independent variables. This paper uses Fama French three-factor models to estimate the expected return on firms due to the COVID-19 announcement. Based on a calculation of Cumulative abnormal returns, the stock of tourism industries has a more negative reaction towards a confirmed first case of COVID-19 compared to other industries. We also find that Indonesian firms with greater cash reserves experienced fewer negative returns, while firms with higher leverage ratios were penalized more. Additionally, we don’t find that firms with CEOs who were exposed to significant health risks of COVID-19 experienced worse stock market performances."

"Dalam rangka penanganan dampak ekonomi dari penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Bogor membuat kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan penerimaan daerah. Penghapusan sanksi tersebut dilakukan terhadap bunga pembayaran sampai dengan Tahun Pajak 2019 bagi wajib pajak yang telah membayar pokok pajak pada tahun yang bersangkutan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan tersebut ditinjau sebagai stimulus penerimaan dari sektor pajak. Serta bagaimana Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2020 ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal terkait. Berdasarkan penelitian ini, pemberlakuan kebijakan penghapusan sanksi administratif terhadap Pajak Bumi dan Bangunan kurang relevan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 ini telah cukup memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus lebih diperhatikan lagi.

---

In order to handle the economic impacts due to the spread of COVID-19 pandemic, the Bogor Regency Government made a policy of removing the administrative sanctions for Rural and Urban Land and Building Taxes to ease the burden on taxpayers and increase local government revenues. The removal of administrative sanctions is carried out on interest until the Tax Year of 2019 for taxpayers who have paid the tax principal for the year concerned. This undergraduate thesis discusses the removal of administrative sanctions on land and building taxes in terms of the tax revenue stimulus. And how the Regent of Bogor Regulation Number 39 of 2020 is reviewed in terms of the principle of legal certainty. This study uses a normative juridical method, using secondary data including regulations, books, and related journals. Based on this research, the implementation of this administrative sanctions removal policy of Land and Building Tax also considered not appropriate to achieve the objectives of the policy. However, the Regent of Bogor Regulation Number 39 of 2020 has been sufficient to provide legal certainty for taxpayers, although there are still several things that have to be considered.

"

"Pengadaan barang/jasa (PBJ) saat masa pandemi COVID-19 sangatlah vital dalam keberlangsungan operasional RS. Terdapat mekanisme khusus yang tertuang dalam SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pembaharuan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ pemerintah. PBJ paling signifikan terdapat pada kebutuhan APD serta renovasi ruangan hal tersebut membuat RS harus memiliki anggaran khusus dalam penanganan COVID-19. Kondisi tersebut membuat pengeluaran RS menjadi lebih tinggi dan keadaan tersebut akan memberi pengaruh pada kinerja keuangan RS. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan PBJ pada masa pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (RSPG). Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian didapatkan dengan cara purposive sampling diantaranya Dewan Pengawas; Direktur Utama; Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU; Unit Layanan Pengadaan; Instalasi Farmasi; Koordinator Keuangan dan BMN; Subkoordinator Akuntansi dan BMN. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (telaah dokumen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PBJ pada masa pandemi di RSPG sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kebijakan tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan RSPG secara umum dikarenakan terdapat penerimaan bantuan dana BA BUN untuk percepatan penanganan COVID-19 dari Kementerian Keuangan. Kebijakan PBJ berpengaruh negatif terhadap rasio kas, rasio lancar dan penagihan piutang. Selain itu, berpengaruh positif terhadap imbalan atas aset tetap, imbalan ekuitas serta rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional. Dan tidak mempunyai pengaruh terhadap perputaran aset tetap dan perputaran persediaan di RSPG.

---

Procurement during the COVID-19 pandemic is vital for the continuity of hospital operations. There is a special mechanism contained in SE LKPP Number 3 of 2020 regarding the acceleration of handling the COVID-19 pandemic and the renewal of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning the government's procurement. The most significant procurement is for PPE and room renovations, this makes the hospital must have a special budget in handling COVID-19. This condition makes hospital expenditures higher and this situation will have an impact on the hospital's financial performance. The purpose of this study was to determine the effect of procurement policies during the COVID-19 pandemic on the financial performance of Pulmonary Hospital dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (RSPG). This research is a non-experimental research with a qualitative approach. Research informants were obtained by purposive sampling including the Supervisory Board; President Director; RM and BLU Commitment Making Officers; Procurement Service Unit; Pharmaceutical Installation; Finance and BMN Coordinator; Sub-Coordinator of Accounting and BMN. The types of data needed in this study are primary data (in-depth interviews) and secondary data (document review). The results showed that the implementation of procurement during the pandemic at the RSPG was in accordance with applicable policies. This policy has a positive effect on the financial performance of the RSPG in general due to the receipt of BA BUN funds to accelerate the handling of COVID-19 from the Ministry of Finance. Procurement policies have a negative effect on the cash ratio, current ratio and collection period. In addition, it has a positive effect on the return on fixed assets, return on equity and the cost recovery rate. And it has no effect on fixed asset turnover and inventory turnover at RSPG."