Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berusaha untuk menganalisis peran baru Patroli Kemitraan (PATRA) di masa pandemi Covid-19 dengan menelusuri berbagai kendala internal dan eksternal yang dihadapi dengan mengangkat studi kasus praktik kegiatan PATRA Batalyon B Pelopor dalam percepatan penanganan Covid-19 Ops Aman Nusa II–2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitik melalui studi kasus dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah keteraturan sosial untuk membingkai peran Polri dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PATRA Batalyon B Pelopor telah berhasil dalam menerapkan community policing dan urban policing melalui kegiatan patroli rutin bermobilitas tinggi serta program Kampung Tangguh di wilayah rayonisasi Jakarta Timur dan Depok. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terhadap pengembangan unit PATRA, yakni dengan menambahkan unit tersebut ke dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) agar memiliki eksistensi organisasi yang lebih signifikan dalam Polri, serta kerja sama yang lebih intensif dengan Dinas Kesehatan melalui pelatihan khusus untuk memberdayakan petugas unit PATRA dengan pengetahuan medis serta pertolongan pertama mendasar untuk melayani masyarakat setempat secara lebih responsif terlepas dalam situasi pandemi atau tidak.

---

This research seeks to analyze the new role of the Partnership Patrol (PATRA) during the Covid-19 pandemic by exploring various internal and external obstacles encountered through the case study of the practice of PATRA Battalion B activities in accelerating the handling of Covid-19 Ops Aman Nusa II–2020. The type of research used is descriptive analytic qualitative research method through case studies with data obtained through interviews, observation, and literature studies. The theory used is social order to frame the role of the Police in creating a conducive community security and order. The results showed that PATRA Battalion B Pelopor had succeeded in implementing community policing and urban policing through routine high-mobility patrols and the Kampung Tangguh program in the areas of East Jakarta and Depok. This research also provides recommendations for the development of the PATRA unit, namely by adding this unit to the Organizational Structure and Work Procedure (SOTK) so that it has a more significant organizational existence within the National Police, as well as more intensive cooperation with the Health Service through special training to empower PATRA unit officers with basic medical knowledge and first aid to serve the local community more responsively regardless of a pandemic situation or not."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan teknis yang diperlukan oleh Batalyon Pelopor Brimob Polda Metro Jaya dalam konteks pengamanan Ibu Kota Negara. Pengamanan Ibu Kota Negara merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan kesiapan serta kompetensi yang tinggi dari aparat kepolisian, khususnya Batalyon Pelopor. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis Training Need Analysis (TNA) yang melibatkan kuesioner dan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa Batalyon Pelopor secara luas terlibat dalam berbagai tugas pengamanan yang meliputi penanganan ancaman kejahatan intensitas tinggi hingga pengurusan bencana alam. Pelibatan Batalyon Pelopor umumnya berperan dalam mendukung polisi kewilayahan ketika intensitas ancaman mencapai eskalasi yang tinggi. Penelitian selanjutnya membahas pelatihan teknis yang sudah diterima oleh Batalyon Pelopor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan beragam dan meliputi berbagai aspek keamanan. Namun, pelatihan tersebut belum direncanakan secara optimal dan seringkali terkendala oleh tugas mendadak dan keterbatasan fasilitas. Meskipun pelatihan sudah mencakup isu-isu yang tercantum dalam modul pedoman pelatihan yang diterbitkan oleh Foster Police Department, masih ada potensi untuk meningkatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan aktual dalam pengamanan Ibu Kota Negara. Dalam analisis ini, penulis menekankan kebutuhan aktual untuk pengamanan Ibu Kota Negara, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan persiapan menghadapi ancaman di masa depan.  Kesimpulannya, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya pelatihan teknis dalam pengamanan Ibu Kota Negara oleh Batalyon Pelopor Brimob Polda Metro Jaya. Pelatihan teknis penting mengingat banyaknya pelibatan tugas lapangan bagi Batalyon Pelopor. Berdasarkan analisis, masih suda hada pelatihan yang diberikan sesuai dengan modul pelatihan polisi Foster Police yang menjadi dasar analisis. Namun masi hada pelatihan yang belum diberikan, untuk itu, direkomendasikan untuk memberikan pelatihan yang tidak hanya terkait dengan tupoksi khusus Batalyon Pelopor. Namun, temuan paling penting dalam penelitian ini adalah perencanaan pelatihan harus dilakukan secara matang. Pengembangan dan peningkatan pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan aktual pengamanan Ibu Kota Negara akan memperkuat kesiapan dan kompetensi anggota Batalyon Pelopor dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek keamanan.

---

This research aims to analyze the technical training needs required by the Mobile Brigade Pioneer Battalion of Polda Metro Jaya in the context of securing the National Capital City. Securing the National Capital is a complex challenge and requires high readiness and competence from the police, especially the Pioneer Battalion. In this research, we used a qualitative approach with the Training Need Analysis (TNA) analysis method which involved questionnaires and literature study. The results of the analysis show that the Pioneer Battalion is widely involved in various security tasks which include handling high-intensity crime threats to managing natural disasters. The involvement of the Vanguard Battalion generally plays a role in supporting regional police when the intensity of the threat reaches a high escalation. The next research discusses the technical training that the Pioneer Battalion has received. Research findings show that the training provided is diverse and covers various aspects of security. However, this training has not been planned optimally and is often hampered by sudden assignments and limited facilities. Although the training already covers the issues listed in the training manual modules published by the Foster Police Department, there is still potential to improve the training to suit actual needs in securing the National Capital City. In this analysis, the author emphasizes the actual need for securing the National Capital, improving services to the community, and preparing to face future threats. In conclusion, this research identifies the importance of technical training in securing the National Capital by the Mobile Brigade Pioneer Battalion of Polda Metro Jaya. Technical training is important considering the large number of field assignments involved in the Pioneer Battalion. Based on the analysis, there is still no training provided in accordance with the Foster Police police training module which is the basis of the analysis. However, there is still training that has not been provided, for this reason, it is recommended to provide training that is not only related to the special duties and functions of the Pioneer Battalion. However, the most important finding in this research is that training planning must be done carefully. The development and improvement of technical training that is relevant to the actual needs for securing the National Capital will strengthen the readiness and competence of Pioneer Battalion members in carrying out complex security tasks involving various security aspects."

"Penelitian ini membahas pola penanganan demonstrasi omnibus law oleh Sat Brimob Polda Metro Jaya Tahun 2020. Sebagai aparat penegak hukum sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Polri memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dimana pada demonstrasi omnibus law ini, berpotensi menimbulkan kekacauan di masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data Primer pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung yang dilakukan kepada narasumber,data sekunder didapatkan melalui hasil penelitian jurnal tentang demonstrasi, buku-buku terkait serta dokumentasi yang terkait demonstrasi.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Penanganan faktual dinamika demonstrasi omnibuslaw dilakukan dengan BKO dengan jumlah personel Korbrimob dan Satbrimob Polda yang melaksanakan tugas BKO berjumlah 6.688. Kedua, Pola penanganan Demonstrasi Omnibus Law Tahun 2020 yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya dilakukan dengan strategi-strategi yang dilakukan Sat brimob Polda Metro Jaya antara lain; meningkatkan kegiatan penggalangan, sambang dan silaturahmi dengan Tokoh-Tokoh. Menggunakan peran media massa melalui Humas Polri. Satuan Kewilayahan terus melakukan monitor, deteksi kantong-kantong massa Demonstrasi omnibus law. Ketiga, Faktor-faktor yang menjadi kendala Sat Brimob Polda Metro Jaya dalam penanganan Demonstrasi Omnibus Law Tahun 2020 antara lain; keterbatasan Sumber Daya Manusia, Metode Pengamanan yang tidak semua anggota pahami, minimalnya Sarana Prasarana

---

This research discusses the pattern of handling omnibus law demonstrations by the Mobile Brigade Unit of Polda Metro Jaya in 2020. As law enforcement officers as mandated in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police, the National Police has the duty and responsibility to maintain security and order in society. Where this omnibus law demonstration has the potential to cause chaos in society. This research method uses qualitative research. Primary data in this research was obtained through direct interviews conducted with resource persons, secondary data was obtained through research results from journals about demonstrations, related books and documentation related to demonstrations. The results of this research explain that First, the factual handling of the dynamics of omnibuslaw demonstrations was carried out with BKO with The number of Korbrimob and Satbrimob Polda personnel carrying out BKO duties is 6,688. Second, the pattern of handling the 2020 Omnibus Law Demonstration which occurred in the jurisdiction of Polda Metro Jaya was carried out using strategies carried out by the Mobile Brigade Unit of Polda Metro Jaya, including; increase fundraising activities, meetings and friendships with prominent figures. Using the role of mass media through Police Public Relations. The Regional Unit continues to monitor and detect mass pockets of the omnibus law demonstration. Third, the factors that become obstacles for the Mobile Brigade Unit of Polda Metro Jaya in handling the 2020 Omnibus Law Demonstration include; limited human resources, security methods that not all members understand, minimal infrastructure."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi budaya organisasi dan kompetensimanajerial pada Kesatuan Brmob Polda Metro Jaya. Budaya organisasi menjadi salah satubagian dalam agenda reformasi Polri yang merupakan elemen penting dan strategis dalamtransformasi organisasi. Perubahan budaya organisasi tidak mudah sebab akan mempengaruhiperubahan nilai, kebiasaan, pola pikir, dan perilaku individu didalam organisasi. Penelitianini menggunakan konsep Organizational Culture Assessment Instrument OCAI andManagement Skill Assessment Instrument MSAI yang dikembangkan oleh Cameron andQuinn 2006 .180 petugas kepolisian menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk menjawabpertanyaan didalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif untukmendeskripsikan persepsi setiap responden terhadap budaya saat ini existing dan budayayang diharapkan preferred di dalam organisasi. Analisis kompetensi manajerialmenggunakan skala dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5 pada setiap managerialbehaviour, managerial effectiveness, dan importance competencies. Akhirnya dari hasilpenelitian, bahwa petugas Satuan Brimob mengharapkan adanya perubahan budayahierarchy, clan, adhocracy dan market culture. Kemudian dalam kompetensi manajerial,pada budaya Clan kompetensi mengelola pengembangan anggota organisasi dinilai sangatpenting. Pada budaya Adhocracy,kompetensi mengelola perbaikan berkelanjutan lebihpenting. Kemudian budaya market ,kompetensi mengelola karyawan lebih penting dan padabudaya hierarchy kompetensi mengelola koordinasi lebih penting dibandingkan kompetensiyang lain pada budaya hierarchy.

---

ABSTRACTThis research is to examine the organizational culture and managerial competency ofBrimob unit at Metro Jaya Regional Police Department. The organizational culture is part ofthe national police reform agenda due to its strategic and important element in organizationtransformation. The changing of organizational culture is not easy because it will involve thechange in values, habit, mindset, and behaviour of the people in organization. This researchused the Organizational Culture Assessment Instrument OCAI and Management SkillAssessment Instrument MSAI developed by Cameron and Quinn 2006 .The 180 police officer and brigadier was selected as the samples in the study. Toanswer the research questions in the study, the research used descriptive analysis to describethe perception of respondents towards the existing culture and the preferred culture inorganization. The analysis of managerial competency used the five scale for each managerialbehaviour, managerial effectiveness and importance competencies. The results indicated thatthe police officer and brigadier police preferred hierarchy, clan, adhocracy and market cultureshould be improved. In terms of managerial competencies, managing the development ofother in Clan culture is more important. In adhocracy culture, managing continuousimprovement was more important. In market culture, energizing employees was moreimportant and in hierarchy culture, managing coordination was more important"

"ABSTRAK Aksi 212 merupakan sebuah fenomena demonstrasi yang dilakukan dengan intensi keagamaan, syarat kepentingan politik, dan melibatkan jumlah massa ratusan ribu orang - terbanyak sejak tahun 1998 di Indonesia. Kepolisian melalui Satuan Brimob Polda Metro Jaya adalah lembaga negara yang diberikan fungsi dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya mengamankan proses dan dampak dari Aksi 212 yang dianggap lsquo;berpotensi rusuh rsquo; dalam laporan intelejen. Kepolisian secara umum dan Brimob Polda Metro Jaya secara khusus menghadapi dilema dalam menggunakan kekuatannya dalam menghadapi Aksi 212 karena harus berhadapan dengan pilihan-pilihan yang kompleks, karena ada dampak politik dan dampak sosial yang dapat timbul dari penggunaan kekuatan fisik. Kepolisian dan Brimob memilih menggunakan kekuatan non-fisik untuk mengamankan Aksi 212 yang kemudian mendukung keberlangsungan Aksi 212 yang aman dan damai. Penelitian ini hendak membaca penggunaan kekuatan non-fisik sebagai Soft Power dengan mengasumsikan posisi Brimob dan potensi kerusuhan yang dimiliki oleh sejumlah massa Aksi 212 berada dalam upaya menyeimbangkan kekuatan dan memperkuat upaya democratic policing dan community policing yang sedang difungsikan sebagai upaya untuk melakukan reformasi Kepolisian di Indonesia.

---

ABSTRACT Aksi 212 is a demonstration phenomenon conducted by religious intentions, political interest, and implicate hundred thousand people ndash the largest demonstration since 1998 in Indonesia. Police, through Polda Metro Jaya rsquo s Brimob Unit is a state institution which is given the functions and authority to maintain security and public order, one of which secures the process and impact of Aksi 212 which is considered 39 potentially violent 39 based on intelegence rsquo s report. Police in general and Brimob Polda Metro Jaya in particular, facing a dilemma in using its power for securing the process and effects of Aksi 212 in a complex choices, because there are political and social impacts that can arise from the use of physical force. The Police, especially Brimob chose to use non physical forces to secure Aksi 212 which then supported the safe and peaceful condition in the process of Aksi 212. This research contain the use of non physical forces as ldquo Soft Power rdquo by assuming the Brimob rsquo s position and the potential of riot owned by the mass of Aksi 212 as in position to maintain balance the power and strengthen democratic policing and community policing that is being functioned as an effort to reform the Police InstituTion in Indonesia"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakefektifan pelaksanaan Patroli Perintis Presisi di Polda Metro Jaya yang hanya memenuhi tugas tanpa mempertimbangkan data dan peta kerawanan wilayah yang telah dibuat, sehingga pelaksanaan patroli tidak optimal dalam mencapai tujuan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun Polda Metro Jaya telah merencanakan patroli dengan matang, namun sistem hunting yang digunakan dalam patroli seringkali mengabaikan data intelijen yang penting, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas dan hasil yang diharapkan. Sesuai penjelasan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Patroli Perintis Presisi sebagai upaya pencegahan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan mengeksplorasi berbagai penyebab ketidakmampuan pelaksanaan patroli perintis presisi dalam mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan, teori manajemen, konsep analisis SWOT. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian eksploratif, yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil evaluasi pelaksanaan Patroli Perintis Presisi belum mampu mencegah gangguan kamtibmas secara optimal di wilayah hukum Polda Metro Jaya disebabkan oleh masalah keterbatasan pemahaman wilayah oleh tim, anggaran, sarana bensin, serta dukungan masyarakat dan koordinasi antar satuan merupakan kendala utama. Pelaksanaan Patroli Perintis Presisi sebagai upaya preventif mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat diterapkan melalui strategi peningkatan koordinasi, sosialisasi, kemitraan strategis dengan masyarakat, serta penggunaan data intelijen dan teknologi modern dalam pelaksanaan patroli.

---

This research is motivated by the inefficacy of the Precision Pioneer Patrol implementation at Polda Metro Jaya, which only fulfills tasks without considering data and regional vulnerability maps that have been prepared, resulting in suboptimal patrol performance in achieving the goal of preventing security and public order disturbances. Although Polda Metro Jaya has meticulously planned the patrols, the hunting system used often disregards critical intelligence data, ultimately reducing the expected effectiveness and outcomes. Accordingly, this research aims to evaluate the implementation of the Precision Pioneer Patrol as a preventive measure against disturbances to security and public order in the Polda Metro Jaya jurisdiction and to explore the various causes of the patrol's inability to prevent such disturbances.

Theories used in this research include crime prevention theory, management theory, and the SWOT analysis concept. This type of research is qualitative, employing an exploratory research method in the Polda Metro Jaya. The results of the evaluation of the implementation of the Precision Pioneer Patrol have not been able to optimally prevent social security and order disturbances in the jurisdiction of Polda Metro Jaya due to the problem of limited understanding of the area by the team, budget, petrol facilities, as well as community support and coordination between units which are the main obstacles. Implementation of Precision Pioneer Patrols as a preventive effort to prevent Public Security and Order disturbances in the jurisdiction of Polda Metro Jaya can be implemented through strategies to increase coordination, outreach, strategic partnerships with the community, as well as the use of intelligence data and modern technology in carrying out patrols. "