Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Sistem Manajemen Kinerja dalam kerangka SAKIP serta menganalisis kendala utama yang menghambat penerapan SAKIP pada UPT BPOM dan solusi untuk meminimumkan kendala tersebut. Objek studi yang digunakan adalah Balai Besar/Balai POM, yang merupakan UPT BPOM di daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus (problem solving).  Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode descriptive analysis, dilakukan dengan menggunakan kombinasi data primer (hasil dari wawancara semi terstruktur yang mendalam) dan data sekunder (hasil dari dokumentasi).  Hasil penelitian adalah implementasi SAKIP pada  UPT BPOM menunjukkan hasil yang baik dan menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, namun demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Kendala utama yang dihadapi adalah penetapan target kinerja belum semuanya berdasarkan basis data yang memadai, penggunaan berbagai macam aplikasi Monev yang tidak terintegrasi, dan pemanfaatan informasi kinerja yang belum maksimal. Penelitian ini akan membantu UPT BPOM menyempurnakan tata laksana sistem akuntabilitas kinerja, dengan berfokus pada penetapan target kinerja disertai data dukung memadai, pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Monitoring dan Evaluasi, dan  pembuatan kertas kerja rekomendasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja.

---

This study aims to analyze the implementation of the Performance Management System within the SAKIP framework and the main obstacles that hinder the implementation of SAKIP at UPT BPOM, and solutions to minimize these obstacles. The object of study used is the Balai Besar/Balai POM, which is the UPT BPOM in the regions that carry out operational technical tasks in the drug and food control field. This study uses a qualitative research methodology through a case study approach (problem-solving). The data were analyzed using the descriptive analysis method, combining primary data (results from in-depth semi-structured interviews) and secondary data (results from documentation). The results are that the implementation of SAKIP at  UPT BPOM showed good results and result-oriented governance; however, several aspects needed improvement and refinement.   The main obstacles faced are the setting of performance targets that are not all based on adequate databases, the use of various types of Monev applications that are not integrated, and the utilization of performance information that is not optimal. This research will help UPT BPOM improve the management of the performance accountability system, focusing on setting performance targets with adequate supporting data, developing and perfecting the Monitoring and Evaluation applications, and making recommendation working papers for utilizing maximum performance information."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi relatif dari 31 UnitPelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) tahun 2013dan 2014 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).Pemilihan metode DEA dikarenakan kelebihannya mengolah lebih dari satu input dan output. Input terdiri dari 3 variabel, yaitu jumlah pegawai, jumlah peralatan laboratorium, dan jumlah anggaran. Output terdiri dari 8 variabel, yaitu jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diperiksa, jumlah sampel produk obat dan makanan yang diuji, jumlah iklan yang diawasi, jumlah kasus, jumlah pengaduan, jumlah sertifikasi, jumlah Sekolah Dasar yang diintervensi, jumlah komunikasi, edukasi dan informasi. Hasil perhitungan dengan pendekatan output menunjukkan pada tahun 2013 secara teknis terdapat 24 efisien dan 7 UPT BPOM tidak efisien. Sedangkan tahun 2014, secara teknis terdapat 23 yang efisien dan 8 UPT BPOM yang tidak efisien. Bagi UPT BPOM yang belum efisien secara teknis dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan meningkatkan output berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

ABSTRACTThis research is to analyze the relative efficiency level of 31 TechnicalOperational Unit The Nasional Agency of Drug and Food Control (UPT BPOM)in 2013 and 2014 using Data Envelopment Analysis (DEA). DEA chosen isbecause is abble to handle more input and output. Inputs use 3 variable arenumbers of employees, numbers of laboratory equipment, and budget. Outputs use 8 variable is numbers of site production and distribution drug and food, numbers of sample product drug dan food tested, numbers of advertisement supervised, , numbers of case, numbers of complaint and quetions, numbers of sertification, numbers of primary school intervention and nuber of communication, education and information. The results using output oriented showed in 2013, 24 classified as technically efficient and 7 classified as technically inefficient. In 2014, 23 classified as technically efficient and 8classified as technically inefficient. For UPT BPOM which are tehcnically inefficient, is necessary to repair the efficiency with improve output variabelbased on DEA."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) di RSUP Dr. Kariadi tahun 2006-2012. Materi penelitian ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu penelitian ini juga menggambarkan faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran. Dalam penelitian kualitatif ini, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradikma diskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Penganggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum yang ideal belum tercapai, dan para pegawai dan pimpinan kurang begitu memahami makna Penganggaran Berbasis Kinerja BLU. Faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan berpengaruh secara koordinatif, sehingga terdapat beberapa kesalahan dalam tahapan proses penganggaran termasuk perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Penerapan Kurangnya komunikasi dan sistem aplikasi komputer yang sudah terintegrasi menjadi penyebab kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja BLU.

---

This study aims to understand the implementation of Performance-Based Budgeting Public Service Agency (BLU) in Dr. Kariadi years 2006-2012. The research material consists of budgetary processes including planning, implementation, measurement and evaluation of performance and reporting. Besides, this study also describes the regulatory factors, human resources, commitment and financial performance, as well as the constraints faced in the budgeting process.

In this qualitative study, the data obtained with the natural setting. Data was collected through observation, interviews and documentary studies. Results were analyzed by the method of data collection using qualitative descriptive paradigm.

The findings of this study indicate that the overall Performance-Based Budgeting Public Service Board that ideal has not been achieved, and the employees and leaders understand the significance less BLU Performance Based Budgeting. Regulatory factors, human resources, commitment and financial performance in coordination effect, so there are some errors in the stages of the budgeting process, including planning, implementation, measurement and evaluation, and reporting. Lack of communication and application of computer application systems which are integrated into the causes of the problems and constraints faced in the implementation of performance based budgeting BLU."

"Pengalihan pejabat struktural ke jabatan fungsional dalam konteks RB merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kemampuan pegawai untuk mengembangkan kompetensi yang relevan dengan peran baru mereka. Beberapa penelitian terdahulu belum ada yang secara spesifik menganalisis bagaimana kompetensi mempengaruhi kinerja dalam konteks pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Lebih lanjut, mengaitkan aspek dimensi kinerja tugas, kinerja kontekstual, kinerja adaptif dan perilaku kinerja kontraproduktif dimana aspek-aspek tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pegawai beradaptasi dengan peran baru mereka dan bagaimana kompetensi mempengaruhi berbagai aspek kinerja dalam konteks transisi jabatan. Penelitian positivism ini dirancang untuk mengkaji pengaruh kompetensi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi Pejabat Eselon IV yang mengalami pengalihan jabatan menjadi jabatan fungsional di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Data dianalisis menggunakan PLS-SEM dari survei sebanyak 194 orang untuk menentukan pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kompetensi yang terdiri dari dimensi pengetahuan, motivasi, sikap, sifat, dan kemampuan secara signifikan mempengaruhi kinerja. Melalui analisis statistik, ditemukan bahwa kompetensi memiliki pengaruh signifikan sebesar 66.6% terhadap kinerja ASN. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Badan POM memprioritaskan pengembangan kompetensi pegawai melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan pengetahuan teknis dan sikap kerja positif, serta menyediakan dukungan manajerial yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program pengembangan kompetensi dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

---

The reassignment of structural officials to functional positions within the context of bureaucratic reform is crucial for enhancing organizational efficiency and effectiveness. However, the success of this transition heavily relies on employees' ability to develop competencies relevant to their new roles. Notably, there is a lack of prior studies specifically examining how competence affects performance in the context of reassignment from structural to functional positions. Examining task performance, contextual performance, adaptive performance, and counterproductive performance behaviors provides a comprehensive understanding of how employees adapt to their new roles and how competence influences various performance aspects during job transitions. This positivist research investigates the influence of competency on the performance of the State Civil Apparatus (ASN) for Echelon IV officials reassigned to functional positions at the Food and Drug Supervisory Agency (Badan POM). Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) from a survey of 194 participants to determine the impact of competency on performance. The quantitative analysis results indicate that competencies, including knowledge, motivation, attitudes, traits, and abilities, significantly influence performance. Statistical analysis revealed that competency had a significant influence of 66.6% on ASN performance. Based on these findings, it is recommended that the Badan POM prioritize employee competency development through structured and continuous training programs, focusing on enhancing technical knowledge and fostering positive work attitudes, in addition to providing adequate managerial support. Regular evaluations should be conducted to ensure the effectiveness of competency development programs and to offer constructive feedback."

"Tujuan penelitian ini adalah menghitung biaya satuan pengujian laboratorium dan membandingkan biaya pengujian laboratorium berdasarkan tarip Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal-hal yang dianalisis adalah struktur biaya, alokasi biaya, biaya satuan dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penelitian ini menggunakan data historis pengeluaran antara Januari-Desember 2008. Distribusi biaya dari pusatbiaya penunjang ke pusat biaya produksi menggunakan Step Down Method. Struktur biaya didominasi biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 85.57% dari total biaya, 14,43% biaya investasi. Dari jumlah tersebut gaji (30.30%), bahan kimia habis pakai (19,90%), biaya insentif (9,71%) dan biaya alat operasional habis pakai (9,54%) dari total biaya. Alokasi biaya ke pusat produksi 80,38% dari total biaya, 19,62% pusat biaya penunjang. Pada pusat biaya produksi, dibagi untuk Laboratorium Teranokoko (45,12%), Laboratorium Pangan (19,55%) dan Laboratorium Mikrobiologi (l5,71%). Sedangkan pusat biaya penunjang, dibagi untuk biaya administrasi (15,60%) dan fasilitasi (4,02%). Rata rata biaya satuan pengujian bila memasukan biaya penuh; tampa biaya investasi; tanpa biaya investasi dan gaji rnasing masing adalah sebagai berikut: di Laboratorium Teranokoko Rp. 192.449,- Rp. l65.917,- Rp. 113.310,-; di Laboratorium Pangan Rp. 216.373,- Rp. 192.479,- Rp. ll3.518,- dan di Laboratorium Mikrobiologi Rp. 97.932,- Rp. 78.144,- Rp. 47.696,- Berdasarkan penghitungan Cost Recovery Rare bahwa total biaya pengujian pada Laboratorium Teranokoko, Pangan dan Mikrobiologi lebih bcsar daripada total biaya pengujian berdasarkan tarif atas PNBP yang berlaku di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta. Rekomendasi agar melakukan analisis biaya pengujian dan melakukan kaji ulang terhadap tarif PNBP yang berlaku. di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

---

The aim of this research was to calculate unit cost of laboratory testing and to compare cost of laboratory testing based on the tariff of PNBP in Drug and Food Control Agency. The research analysed cost structure, cost allocation, unit cost and tariff of PNBP for laboratory testing. This research used expenditure data within January to December 2008. Cost distribution used Step Down Method.

The cost structure was dominated by operational and maintenance cost (85,57% of total cost), following by investment cost (14.43%). Operational and maintenance cost consist of wage cost (30.3%), reagensia cost (1 9.9%), insentive cost (9.71%), sparepart and glassware cost (9.54%). Cost allocation for production cost was 80.38% and supporting cost was 19.62% of total cost. Production cost was allocated to Teranokoko Laboratory (45.12%), Food Laboratory (19.55%) and Microbiology Laboratory (1 5.71%). Supporting cost was allocated to administration cost (15.6%) and facility cost (4.02%).

Average unit cost for each testing cost with full cost, without investment cost and without investment and wage cost ave: at Teranokoko Laboratory are Rp192,449.- Rp165,917.- Rp113,310.-; at Food Laboratory Rp216,373.- Rp192,479.- Rp113,5l8.- ; at Microbiology Laboratory Rp97,932.- Rp78,144.- Rp47,696.-, respectively.

Based on the calculation of Cost Recovery Rate, the total cost of testing at Teranokoko Laboratory, Food Laboratory and Microbiology Laboratory are higher than total cost of testing based on the tariff of PNBP in Laboratory of Drug and Food Control Office in Jakarta. It is recommended to do the analysis of testing unit cost in Laboratory and to review the tariff of PNBP in Drug and Food Control Agency."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi penilaian kinerja personel dengan sistem manajemen kinerja Polri pada unit STNK Samsat Kota Bekasi. Sistem penilaian kinerja personel Polri ini merupakan upaya peningkatan profesionalitas Polri. Penelitian tesis ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil observasi dianalisa untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan penilaian kinerja personel Polri dengan sistem manajemen kinerja Polri berdasarkan Perkap Nomor 16 tahun 2011 yang dilakukan pada Unit STNK Samsat Kota Bekasi. Penelitian ini membahas secara ilmiah  pelaksanaan sistem manajemen kinerja tersebut menggunakan teori-teori yang relevan seperti teori manajemen dan analisis SWOT dan teori implementasi kebijakan. Tesis ini juga melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem manajemen kinerja  personel Polri di Unit STNK Samsat Kota Bekasi tersebut.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian kinerja personel dengan sistem manajemen kinerja Polri belum dilaksanakan secara optimal di Unit STNK Samsat Kota Bekasi berdasarkan Perkap no. 16 tahun 2011. Penilaian yang dilakukan baru merupakan formalitas untuk keperluan usulan kenaikan pangkat dan pendidikan pengembangan.

---

This study discusses the implementation of personnel performance appraisal with the Indonesia Nasional police (INP) performance management system in the STNK unit of Bekasi City Samsat. This system is an effort to improve INP professionalism.  This thesis research was conducted with a qualitative method using data collection techniques observation, interview and document study. The observation results were analyzed to find out how the performance of the INP personnel performance was assessed by the INP’s performance management system based on Perkap Number 16 of 2011 conducted at the STNK Unit of Bekasi City Samsat. This study discusses scientifically about the implementation of the performance management system using relevant theories such as management theory and SWOT analysis, and policy implementation theory. This thesis also examines the factors affecting the implementation of performance management system as the personnel performance appraisal system in the STNK unit of Bekasi City Samsat. The results showed that the performance appraisal with the INP performance management system has not been implemented optimally in the STNK Unit of Bekasi City Samsat based on Perkap no. 16 of 2011, because this is applied merely as a requirement for promotion and education. "

"Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan distres kerja sebagai epidemi global abad ke-21. Pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan sangat berisiko mengalami distres kerja, termasuk Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di Batam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan distres kerja pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di Batam tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, dengan sampel penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling yang berjumlah 174 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) III ditambah dengan 4 pertanyaan terbuka. Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas pegawai mengalami distres ringan (62,6%). Berdasarkan analisis inferensial dengan uji chi square terdapat hubungan faktor individu (jenis kelamin) dengan distres kerja, dan terdapat hubungan faktor psikososial (work-life balance) dengan distres kerja pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di Batam Tahun 2023. Uji regresi logistik ganda menunjukan variabel jenis kelamin merupakan faktor yang paling dominan, yaitu pegawai perempuan memiliki peluang sebesar 6,2 kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk mengalami distres kerja setelah dikontrol variabel usia, sifat pekerjaan, hubungan interpersonal, dan work life balance. Perlu dilakukan upaya pengendalian dan pencegahan distres kerja pegawai dengan menerapkan manajemen stres di tempat kerja baik di tingkat individu maupun organisasi.

---

The World Health Organization (WHO) classifies job distress as a global epidemic of the 21st century. Employees working in government agencies are highly at risk of experiencing job distress, including the Technical Implementation Unit of the Ministry of Health in Batam. This study aims to analyze the determinants of job distress among employees in the Technical Implementation Unit of the Ministry of Health in Batam in 2023. The study adopts a cross-sectional design, with a sample of 174 individuals selected using purposive sampling method. Data collection is done using the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) III, supplemented with 4 open-ended questions. The results of the study show that the majority of employees experience mild distress (62.6%). Based on inferential analysis using the chi-square test, there is a relationship between individual factors (gender) and job distress, and a relationship between psychosocial factors (work-life balance) and job distress among employees in the Technical Implementation Unit of the Ministry of Health in Batam, 2023. Multiple logistic regression analysis indicates that gender is the most dominant factor, with female employees having a 6,2 times higher chance of experiencing job distress compared to male employees, after controlling for age, job nature, interpersonal relationships, and work-life balance variables. Efforts to control and prevent job distress among employees are necessary, including the implementation of workplace stress management at both individual and organizational levels."

"Fokus di dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Sistern Pelatihan Kerja Nasional pada Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Direktorat Jenderal Pernbinaan Pelatihan dan Produktivitas.. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward George III. dalam bukunya yang beljudul Implementing Public Policy. Menurut Edward George III suatu kebijakan dapat dinilai implement/asinya dengan mengacu pada empat variabel yang terkait satu sama lain. Keempat variabel tesebut adalah vaxiabel komunikasi (dengan indikator : penyaluran, kejelasan dan konsistensi), variabel sumber daya (sumber daya manusia, kewenangan, informasi dan sarana dan parasana), variabel sikap dan variabel struktur birokrasi (slandar operation prosedur dan iiagmentasi). Populasi penelitian ini adalah ll Kepala Balai latihan Kexja Unit pelaksana Teknis Pusat.. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner dengan menggunakan skala Likert untuk dalam metodenya dan wawancara dengan informan yan mengetahui tcntang Sistem Pelatihan Kelja Nasional. Sedangkan data sckunder, berupa literatur, buku, artikel, perundang-undangan dan dokumen yang terkait dengan penclitian. Berdasarkan pengolahan data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa impementasi kebijakan pembinaan Sistem Pelatihan Kexja Nasional (Sislatkernas) pada Balai Latihan Kelja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sudah beljalan dengan baik. Ini di dapat dengan melihat variabel komunikasi memperoleh skor relatif 77,I7%, variabel sumber daya mendapatkan skor relatif 72,87%, variabel sikap dengan skor relatif 74,55% dan variabcl struktur birokrasi dengan skor nelatif 73,94%. dapat dapat di golongkan baik. Rckapitulasi dari skor relatif variabel-variabel diatas menunjuklcan skor relatif 74,63% schingga berdasarkan acuan interpretasidengan skor tesebut dapat digolongkan baik. Implementasi kebijakan pcmbinaan Sislatkemas pada BLK-UPTP dapat berjalan lebih baik lagi maka Ditjen Binalattas perlu mcngadakan pemetaan tentang kualifrkasi instruktur dan mengupayakan peningkatan kualifikasi inslruktur melalui diklat, sosialisasi, bimbingan tcknis, workshop serta uji kompetensi bagi instruktur dan penyediaan anggaran untuk menjadikan kcjuruan-kejuruan yang ada di BLK-UPTP dapat menjadi Tempat Uji Kompetensi.

---

The focus in this research is Policy’s Implementation of National Working Training System {Sislatkemas) in Vocational Training Centre on Centre Technical Implementer Unit of Directorate General of Development of Training and Productivity. This research uses Edward George ill policy implementation theory of his book "Implementing Public Policy". According to Edward George Ill, as policy can be assessed the its implementation with the connection of 4 variables. 4 variables are : communication variable (the indicator : distribution, clarity, and consistency), resources variable (human resources, authority, information, and facilities and infrastructure), attitude variable and birocracy structure variable (standard operation procedure and iragrnentation).

Population in this research is ll head of Vocational Training Centre on Centre Technical Implementer Unit. Primary data is likert questionnaire and interview to knowing of National Working Training System (Sislatkemas). As secondary data are literatures, books, articles, legislation, and the other documents which related with this research.

Based of research data processing, it can be concluded; the development policy .implementation of National Working Training System (Sislatkemas) at Vocational Training Centre on Centre Technical lmplernenter Unit of Directorate General of Development of Training and Productivity is mmiing well. It can be seen the communication variable has score 77,l7%, resources variable has score 72,87%, attitude variable has score 74,5S% and birocracy structure variable has score 73,94%. This score can be classified as good. Recapitulation of variable relative score shown relative score 74,63%. This score, based on reference interpretation can be classitied as good.

Policy implementation of National Working Training System (Sislatkemas) at Vocational Training Centre on Centre Technical lmplementer Unit can be running better, so Directorate General of Development of Training and Productivity needs to do a mapping about instructor qualilication and see about instructor qualification development through training, socialization, technical guidance, workshop, and competencies test to instructor and budgeting provision to make vocation on Vocational Training Centre on Centre Technical Implementer Unit can be the place of competency test."

"ABSTRAKRumah Sakit Daerah (RSD) merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan bagimasyarakat, oleh karena itu keberadaannya perlu didukung dengan kelembagaan yang kuat dantepat. Upaya memperbaiki kelembagaan RSD terus dilakukan salah satunya dengan mengubahkedudukannya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Kesehatan darisebelumnya berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD). Namun demikian,layaknya perubahan yang terjadi pada setiap organisasi, perubahan ini mendapat pertentangan(resistensi) karena dinilai dapat mengganggu keotonomian rumah sakit serta membuatkoordinasi antara dinas kesehatan dengan rumah sakit menjadi buruk. Melalui pendekatan postpositivist, penelitian kualitatif yang dilakukan di RSUD Gunung Jati Cirebon ini berusahauntuk menganalisis bagaimana konsep kelembagaan RSUD Gunung Jati Cirebon setelahterjadi perubahan kedudukan menjadi UPT Dinas Kesehatan ditinjau dari aspek perspektifinstrumental serta menganalisis kendala atau masalah yang dihadapi RSUD Gunung JatiCirebon setelah terjadi perubahan kedudukan. Analisis dilakukan dengan membandingkanantara teori yang ada dengan informasi yang diperoleh di lapangan dengan didukung berbagailiteratur baik dari buku, publikasi, laporan atau berita tentang perubahan organisasi khususnyaorganisasi publik . Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk desain organisasi yang dianggappaling sesuai untuk saat ini adalah sebagai entitas tersendiri dan bukan sebagai hubunganatasan-bawahan, serta kendala yang dihadapi setelah terjadi perubahan adalah koordinasi yangburuk antara dinas kesehatan dengan rumah sakit.

---

ABSTRACTRegional Hospital (RSD) is the backbone of health services for the community, thereforeits existence needs to be supported by strong and appropriate institutions. Efforts to improvethe RSD institution continue to be carried out, one of which is by changing its position as aTechnical Implementation Unit (UPT) under the Health Office from previously being aRegional Technical Institution (LTD). However, like the changes that occur in everyorganization, this change gets a conflict (resistance) because it is considered to be able todisturb the autonomy of the hospital and make coordination between the health office and thehospital worse. Through a post positivist approach, this qualitative research conducted atGunung Jati Cirebon Hospital tried to analyze how the institutional concept of Gunung JatiCirebon Hospital after a change of position became the UPT in terms of instrumentalperspectives and to analyze the problems faced by hospital after change in position. Analysisis carried out by comparing existing theories with information obtained in the field supportedby various literature both from books, publications, reports or news about organizationalchanges, especially public organizations. The results of the study show that the form oforganizational design that is considered most appropriate for now is as a separate entity andnot as a superior-subordinate relationship, and the obstacles faced after a change occur are poorcoordination between the health office and the hospital."

"Unit Pelaksana Teknis Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi adalah Laboratorium Penguji pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tangerang, yang melaksanakan fungsinya untuk melaksanakan pengujian bahan konstruksi. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 merupakan Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi. Dengan telah menunjukkan kompetensinya sebagai laboratorium penguji, dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025 : 2017, maka KAN ( Komite Akreditasi Nasional) menerbitkan dan memberikan sertifikat Aktreditasi dengan Nomor LP -1696 -IDN sebagai Laboratorium Penguji. Hal ini memberikan kepastian atas hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji yang dimiliki Pemerintah Daerah dan memberikan kepastian atas penilaian kualitas atas pekerjaan mutu Konstruksi di lapangan.

---

The Technical Implementation Unit for Measurement and Testing of Construction Materials is the Testing Laboratory at the Tangerang City Spatial Planning Public Works Service, which carries out its function to carry out testing of construction materials. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 is a General Requirement for the Competence of Testing Laboratories and Calibration Laboratories. By demonstrating its competency as a testing laboratory, by consistently applying SNI ISO/IEC 17025: 2017, KAN (National Accreditation Committee) issues and grants an Accreditation certificate with LP Number -1696 -IDN as a Testing Laboratory. This provides certainty for the test results issued by the Testing Laboratory owned by the Regional Government and provides certainty for the quality assessment of construction quality work in the field."