Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan angka pengguna internet di Indonesia memiliki pengaruh terhadap perkembangan belanja secara daring. Tercatat 88,1% dari 202,6 juta pengguna internet di Indonesia pernah menggunakan layanan berbelanja e-commerce pada April 2021. Selain itu, negara Indonesia menempati urutan ketujuh pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Fenomena ini ditambah lagi dengan jumlah penjual di e-commerce sebanyak 16 juta dan munculnya hari belanja online nasional. Shopee adalah salah satu marketplace terbesar yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal inilah memunculkan pertanyaan yaitu terkait dengan masalah kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha di e-commerce. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan pelaku usaha Shopee di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, pendekatan kuantitatif dan metode pengumpulan data survei. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probabilita sampling yaitu convenience sampling sejumlah 385 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik ketiga faktor independen yaitu pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan. Selain itu, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak memiliki keeratan yang sangat tinggi dengan kepatuhan formal. Hasil koefisien determinasi menunjukkan variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 56,2% oleh variabel-variabel independen penelitian ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar DJP melakukan pemeriksaan lapangan dengan intensitas lebih tinggi, melakukan audiensi melalui undangan sosialisasi secara langsung kepada pengusaha di e-commerce, dan melakukan integrasi data dengan mewajibkan pengusaha Shopee mendaftarkan NPWP sebagai syarat berjualan agar bisa terdeteksi kepatuhan perpajakannya.

---

The growing number of internet users affected the rising number of businesses selling on e-commerce. It was recorded that 88.1% of the 202.6 million internet users in Indonesia had used e-commerce shopping services in April 2021. In addition, Indonesia ranks seventh in the fastest-growing e-commerce in the world. This phenomenon is coupled with the number of e-commerce sellers of 16 million and the emergence of a national online shopping day. Shopee is one of the largest marketplaces operating in Indonesia. These things raise questions related to the income tax compliance problem for business actors in e-commerce. This study aimed to determine the effect of mandatory understanding, tax sanctions, and tax rates on the formal income tax compliance of Shopee business actors in Indonesia. This study uses a positivist paradigm, a quantitative approach, and a survey data collection method. The sampling technique used was non-probability sampling, namely convenience sampling, with a total of 385 respondents. The results of this study indicate that both the three independent factors, namely understanding of the taxpayer, tax sanctions, and tax rates, have a positive and significant effect on formal income tax compliance. In addition, understanding taxpayers, tax sanctions, and tax rates have a very high relationship with formal compliance. The results of the coefficient of determination show that the dependent variable can be explained by 56.2% of the independent variables of this study. This research recommends that tax authorities conduct field inspections with higher intensity, conduct hearings through invitations to socialize directly with entrepreneurs in e-commerce and integrate data by requiring Shopee entrepreneurs to register NPWP as a condition for selling so that tax compliance can be detected."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tarif pajak progresif terhadap perilaku penggelapan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan merupakan data hasil audit pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di seluruh Indonesia untuk Tahun Pajak 2001 hingga 2012. Hasil analisis regresi Model Tobit dengan pooled data menunjukkan bahwa penerapan sistem tarif progresif cenderung mendorong perilaku penggelapan pajak di Indonesia. Demikian pula perubahan kebijakan tarif pajak dan braket lapisan penghasilan kena pajak yang ditetapkan melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 turut serta berkontribusi terhadap tingkat penggelapan pajak. Oleh karena itu, besaran Marginal Tax Rates maupun rentang braket penghasilan kena pajak menjadi hal yang krusial dalam menekan penggelapan pajak.

---

The aim of this research was finding out how the progressive personal income tax had impact on the tax evasion behavior in Indonesia. The research sample used was the tax audit result data of personal taxpayer in the whole Indonesia for tax year 2001 to 2012. The result of Tobit Model regression analysis with pooled data showed that the progressive tariff system was inclined to drive tax evasion behavior in Indonesia. Likewise, the change of tax rates and taxable income bracket enforced through the Law of Income Tax No. 36 of 2008 also contributed on the level of tax evasion in Indonesia. Therefore, the magnitude of Marginal Tax Rates as well as the range of taxable income bracket are being crucial on suppressing tax evasion."

"ABSTRAKPenelitian ini mengestimasi pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi dan pajak atas deviden terhadap perilaku income shifting wajib pajak orang pribadi yang masuk dalam kelompok top bracket. Pengukuran respons dilakukan dengan menggunakan data pajak dari Direktorat Jenderal Pajak DJP pada kurun waktu 2008-2012. Hasil deskriptif statistik dan analisis dynamic panel data menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak deviden menyebabkan income shifting dari penghasilan non final menjadi penghasilan deviden pada wajib pajak orang pribad yang masuk dalam kelompok top bracket. Berdasarkan hasil deskriptif analisis, income shifting dilakukan oleh kelompok top bracket pada kuartil 1 satu dan kuartil 4 empat dengan rata-rata penghasilan sebesar 390 juta rupiah dan 10 miliar rupiah pada tahun 2008.

---

ABSTRACT This study estimates the effect of personal income and devidends tax rate reduction on income shifting behavior of top bracket taxpayers. Income shifting behavior is measured by the Directorate General of Tax DGT data in 2008 2012. Descriptive statistics and dynamic panel data analysis show that the decrease of dividend tax rate causes income shifting to dividend income on top bracket personal taxpayers. Based on descriptive analysis, income shifting behavior occurs in quartile 1 and quartile 4 of the top bracket personal taxpayer with average income of 390 million rupiah and 10 billion rupiah in 2008."

"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh divisi Individual Tax DV Indonesia. Subjek evaluasi laporan magang ini adalah seorang ekspatriat dari India bernama Mr. B yang dipilih berdasarkan keunikan kasusnya yang melaporkan SPT Tahunan berstatus Kurang Bayar meskipun hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21. Hasil evaluasi menunjukkan perlakuan perpajakan sebagai Wajib Pajaka Dalam Negeri, penghitungan pajak penghasilan terutang, pengisian Formulir SPT Tahunan, pembayaran PPh kurang bayar hingga pelaporan SPT Tahunan secara e-filing sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. DV Indonesia juga melakukan prosedur verifikasi data penghasilan dan harta untuk menjamin pengisian SPT Tahunan Mr. B telah memenuhi kriteria benar, lengkap dan jelas. Meskipun bukan ranah konsultan pajak, perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja juga dibahas pada laporan magang ini untuk mencari penyebab masih terdapatnya pajak kurang bayar pada SPT Tahunan Mr. B.

---

This internship report discusses the evaluation of reporting of Individual Annual Income Tax Return conducted by the Individual Tax division of DV Indonesia. The subject of this internship report evaluation is an expatriate from India named Mr. B, who was chosen based on the uniqueness of his case, who reported his Annual SPT underpayment status even though he only received income from one employer and had been deducted with Income Tax Art. 21. The evaluation results show that the tax treatment as a domestic taxpayer, the calculation of income tax payable, the filling of the Annual Income Tax Return, the payment of underpaid income tax to the reporting of the Annual Income Tax Return through e-filing have been carried out in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. DV Indonesia also performs procedures for verifying income and assets data to ensure that the filling of Mr. B's Annual Income Tax Return has met the correct, complete and clear criteria. The calculation of Income Tax Art. 21 is also discussed in this internship report, although it is not the realm of tax consultants to find out the cause of the underpayment income tax in Mr. B' Annual Income Tax Return."

"High Net Wealth Individual (HNWI) menjadi sasaran pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak. Pendirian unit khusus dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas HNWI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi, mengindentifikasi masalah dan menganalisis peluang terkait optimalisasi pemungutan PPh atas Wajib Pajak (WP) HNWIdi Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Empat. Penelitianmenggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Strategi yang dilakukan berupa kerja sama dengan lembaga lain, membentuk sistem informasi dan membangun kepercayaan dengan WP. Masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah WP, intensitas pergantian konsultan pajak, pemisahan pengelolaan WP HNWI, dan pencarian aset WP yang sulit. Peluang diperoleh dari pertumbuhan populasi dan aset HNWI dan terbukanya data WP melalui kasus Panama Papers.

---

High Net Wealth Indivudual (HNWI)was targeted by government to raise tax revenue resources. Special Tax Unit was established to optimalize the income tax collection on HNWI. This research is aimed to describe strategies, obstacles, and opportunities in optimilizing income tax collection on HNWI by Large Taxpayer Office (LTO) IV. This research was conducted with qualitative approach and in-depth interview as data collection method. As the result, the strategies are cooperate with some institutions, establish an information system, and build tax payer trust. The obstacles are the limititation of HNWI taxpayer amount, dynamic change of tax consultant, separation of HNWI tax collection, and difficulties in tracking HNWI asset. The opportunitiesare the increase of HNWI population and asset and the exposure of taxpayer data by Panama Papers case."

"50 tahun yang lalu PPN tidak dikenal kecuali di Prancis, namun kini mayoritas negara di dunia menggunakan PPN menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Bagi Indonesia, PPN merupakan sumber penerimaan negara terbesar setelah Pajak Penghasilan. Namun, penerimaan PPN di Indonesia diduga tidak efisien dan efektif karena rendahnya kepatuhan pajak, berbagai kebijakan telah dilakukan sejak tahun 1985, awal PPN diterapkan di Indonesia, hingga kebijakan terbaru yang melibatkan Teknologi Informasi, sayangnya kepatuhan administratif tetap tidak sesuai harapan.Penelitian ini meneliti faktor eksternal yang terdiri beberapa aktivitas pengawasan yang dilakukan otoritas pajak serta faktor internal yang ada pada diri pembayar pajak yang mempengaruhi kepatuhan adminisratif atau formal. Dengan data panel seluruh PKP di Indonesia di rentang waktu 2013 hingga 2017 ditemukan hasil yang menarik, bahwa tidak semua kebijakan peningkatan kepatuhan yang dilakukan otoritas pajak meningkatkan kepatuhan pajak.

---

50 years ago the VAT was unknown except in France, but now the majority of countries in the world use VAT to be one source of state revenue. For Indonesia, VAT is the largest source of state revenues after Income Tax. However, VAT revenues in Indonesia are allegedly inefficient and effective due to low tax compliance. Various policies have been implemented since 1985, when the initial VAT is applied in Indonesia, and to the latest policy involving Information Technology, unfortunately administrative compliance remains untrue.

This study examines external factors consisting of several supervisory activities conducted by the tax authorities and internal factors that exist in tax payers affecting administrative compliance. With panel data of all taxpayer that registered in VAT system in the period 2013 to 2017, we found interesting results, that not all tax compliance policy in Indonesia can increase tax compliance."

"Pemerintah dalam upaya meningkatkan investasi mengeluarkan kebijakan pengecualian pajak penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Nomor 36 Tahun 2008. Atas perubahan tersebut, dividen yang diterima wajib pajak dapat dikecualikan dari pajak sepanjang diinvestasikan kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pengecualian pajak dividen mengubah sistem pemajakan dividen Indonesia dari classical system menjadi dividend exemption system. Dividend exemption system dikatakan dapat meningkatkan netralitas, kesederhanaan dan efisiensi pajak dalam penerapannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengecualian pajak dividen ditinjau dari asas perpajakan yang baik (netralitas, kesederhanaan dan efisiensi). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengecualian pajak dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi telah memenuhi asas netralitas dan efisiensi (biaya kepatuhan), tetapi belum memenuhi asas kesederhanaan. Kebijakan telah memenuhi asas netralitas karena keputusan investasi wajib pajak lebih berdasarkan pertimbangan ekonomi ketimbang pertimbangan pajak. Asas efisiensi (biaya kepatuhan) dapat dipenuhi karena biaya yang dikeluarkan untuk kewajiban perpajakan tidak signifikan dan sepadan dengan manfaat yang didapat. Sedangkan tidak terpenuhinya asas kesederhanaan dikarenakan masih terdapat kesalahpahaman atas persyaratan pelaporan hasil investasi, serta masih rumitnya prosedur pelaksanaan pelaporan hasil investasi. Maka dari itu terdapat rekomendasi untuk meningkatkan sosialisasi di platform media sosial serta bekerja sama dengan manajer investasi, mempertimbangkan prosedur pelaporan investasi hanya pada instrumen SPT Tahunan dan mengeluarkan ketentuan tambahan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan

---

In an effort to increase investment, the government issued an income tax exemption policy on dividends received by domestic taxpayers by amending the provisions of Article 4 paragraph (3) letter f of Law Number 36 of 2008. For these changes, dividends received by taxpayers can be exempt from tax as long as they are reinvested to Indonesia within a certain period of time. The tax dividend policy changed Indonesia's dividend taxation system from a classical system to a dividend exemption system. The dividend exemption system is said to increase neutrality, simplicity and tax efficiency in its application. Therefore, this study aims to analyze dividend tax exemption policies in terms of good tax principles (neutrality, simplicity and efficiency). The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivist paradigm and qualitative data collection techniques. The results of the study show that the dividend tax exemption policy received by individual taxpayers has met the principles of neutrality and efficiency (compliance costs), but has not fulfilled the principle of simplicity. The policy meets the neutrality principle because the taxpayer's investment decision is based more on economic considerations than tax considerations. The principle of efficiency (compliance costs) can be met because the costs incurred for tax obligations are insignificant and commensurate with the benefits obtained. While the principle of simplicity is not fulfilled because there are still misunderstandings regarding the requirements for reporting investment results, as well as the complexity of the procedures for implementing investment return reporting. Therefore there are recommendations to increase outreach on social media platforms and work closely with investment managers, considering investment reporting procedures only on the Annual SPT instrument and issuing additional provisions to support policy implementation."

"Penelitian ini membahas dan menguji salah satu faktor yang dikemukanan oleh Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) yang termasuk kategori faktor psikologi yaitu pengaruh keadilan dan kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengolahan data yang digunakan adala uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keadilan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

---

This research discuss and examine the influence of one of the factor according Organization for Economic Coorperation and Developmen (OECD) which including physicological factor that is fairness and trust to compliance of individual taxpayer in submit the Annual Tax Returns of Income Tax. The respondent of this research is the individual taxpayer who lives in the small tax office region in Serpong. The method used in this research is quantitative while data processing method used multiple regression test. The research results showed that fairness and trust have positive significant effects to compliance individual taxpayer in submit the Annual Tax Returns of Income Tax."

"Skripsi ini membahas mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif PPh pada Wajib Pajak badan UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama serta upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam melaporkan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara survey. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis nonprobability sampling yang digunakan adalah teknik purposive/judgemental. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan kewajiban pajak setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, menunjukkan mengalami peningkatan dilihat dari kepatuhan formal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama ialah dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada Wajib Pajak, tatap muka kepada Wajib Pajak, dan memberikan surat himbauan kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

---

This paper discusses about the taxpayer compliance level of UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises) post the stipulation of income tax rate reduction policy in Jakarta Kebayoran Lama Tax Office and efforts that has been made by fiscus to improve UMKM's compliance in reporting its obligations. This research uses descriptive quantitative approach with data collection techniques of survey. Sample used in this study amounted 100 respondents. Sampling method used in the paper is purposive/judgmental technique.

The study finds that the level of tax obligations compliance after the policy of income tax rate reduction facilities for company tax payers, UMKM in Jakarta Kebayoran Lama Tax Office showed an increase seen from formal compliance indicator. The efforts made by fiscus in improving tax payer compliance company in Tax Office Jakarta Kebayoran Lama is by continuous socialization to tax payers, direct meeting to taxpayers, and provide a letter of appeal to tax payers who have not submitted the notice tax."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu pada kegiatan usaha petani tembakau di Kabupaten Temanggung serta hambatan dalam penerapannya. Penulis memilih Kabupaten Temanggung sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Kebijakan Pajak Penghasilan yang dibahas dalam penelitian adalah Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Usaha tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan dari kebijakan sebagaimana konsep implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini. Hambatan dalam implementasi kebijakan ini berupa faktor sumber daya manusia, kurangnya komunikasi, dan posisi tawar menawar petani tembakau yang lemah dalam menentukan harga tembakau.

---

This study aims to analyse the implementation of income tax on tobacco farmer business activities to taxpayers who have certain turnover in the regency of Temanggung along with the obstacles in its application. The author chose Temanggung Regency as the research location because it is one of the largest tobacco producing in Indonesia The Income Tax Policy discussed in the study is the final income tax for Taxpayers who have certain turnover regulated in Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on income from businesses received or obtained by taxpayers who have certain turnover. The research method used is qualitative with in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study are there are four factors that determine the success of the policy as Edward IIIs conception of policy implementation includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in achieving the objectives of this policy. Obstacles in the implementation of this policy are in the form of human resources, lack of communication, and weak bargaining position of tobacco farmers in determining tobacco prices."