Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mahasiswa membutuhkan pemahaman dan cara pandang secara profesional untuk menyesuaikan diri dalam rangka menghadapi kehidupan pasca kampus atau dunia kerja. Mahasiswa dapat belajar bersikap profesional melalui program apa saja yang diikuti di luar kampus. Makalah ini bertujuan untuk memberikan contoh pembelajaran karakter profesional melalui keikutsertaan dalam program Kampus Mengajar. Metode penelitian yang digunakan adalah refleksi pengalaman penulis sebagai peserta Kampus Mengajar yang bertugas pada salah satu sekolah di Jakarta selatan. Penulis mempelajari dan menerapkan beberapa sikap baru dalam 4 (empat) bulan masa penempatan. Penulis menemukan beberapa cara yang dilakukan penulis saat enkulturasi, yaitu pengamatan penulis, praktek langsung, dan melalui nasihat orang lain. Penulis mengalami beberapa tahapan enkulturasi dimulai dengan imitasi dan identifikasi, dilanjutkan internalisasi dan eksternalisasi. Penulis mendapatkan hasil yaitu dapat memahami karakter adaptabilitas, kesabaran, tanggung jawab, terorganisir, dan siap tanggap. Karakter seperti ini dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan yang diikuti penulis selanjutnya. Manfaat mengikuti Kampus Mengajar bagi penulis dan mahasiswa secara umum adalah mendapatkan skill baru yang membantu adaptasi dalam dunia pasca kampus.

---

College students need understanding and a professional perspective to adjust themselves in order to face post-campus life or the world of work. College students can learn to act professionally through any program they take part in off-campus. This paper aims to provide examples of professional character learning through participation in the Kampus Mengajar program. The research method used is a reflection of the author's experience as a Kampus Mengajar participant in charge of a school in South Jakarta. The author learns and applies several new attitudes in the 4 (four) months of the placement period. The author found several ways that the author did during enculturation, namely the author's observation, direct practice, and through other people's advice. The author goes through several stages of enculturation starting with imitation and identification, followed by internalization and externalization. The writer gets the results that are able to understand the character of adaptability, patience, responsibility, organization, and responsiveness.  Characters like this can be implemented into activities that are followed by the next writer. The benefits of joining the Kampus Mengajar for writers and college students in general are gaining new skills that help adaptation in the post-campus world."

"Profesionalisme dalam kedokteran, meliputi kesejahteraan pasien, otonomi, keadilan sosial, serta penguasaan diri, perlu dibentuk sejak masa preklinik melalui Professional Identity Formation (PIF). Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pandangan mahasiswa tingkat 1 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengenai pelanggaran perilaku profesional, sikap mereka, dan dampaknya. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan pengumpulan data melalui tiga sesi focus group discussion (FGD) yang melibatkan 20 mahasiswa dari kelas reguler dan khusus internasional, serta mempertimbangkan jenis kelamin. Penelitian ini mengidentifikasi enam tema utama: pemahaman profesionalisme, bentuk pelanggaran, faktor penyebab, dampak pelanggaran, respons mahasiswa, serta upaya pencegahan dan pengelolaan. Hasil menunjukkan mahasiswa memahami profesionalisme sebagai perpaduan kompetensi dan etika, menyadari berbagai bentuk pelanggaran dan faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap individu maupun institusi. Mereka juga mencatat pentingnya regulasi dan peran pengajar dalam mencegah serta menangani pelanggaran. Temuan ini menekankan perlunya pembinaan profesionalisme yang komprehensif sejak awal pendidikan kedokteran.

---

Professionalism in medicine, encompassing patient welfare, autonomy, social justice, and self-mastery, needs to be cultivated early during the preclinical phase through Professional Identity Formation (PIF). This study aims to explore the perspectives of first-year medical students at the Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, regarding breaches of professional behavior, their attitudes, and the resulting impacts. A descriptive qualitative method was employed, collecting data through three focus group discussions (FGDs) involving 20 students from regular and international classes, with gender considerations. The study identified six main themes: understanding professionalism, forms of violations, contributing factors, impacts of violations, student responses, and efforts for prevention and management. The results indicate that students perceive professionalism as a combination of competence and ethics, recognize various forms of violations and their causes, and understand the impacts on individuals and institutions. They also highlighted the importance of regulations and the role of educators in preventing and addressing violations. These findings emphasize the need for comprehensive professionalism development early in medical education."

"PNS Sebagai pelayan publik harus profesional dalam melayani masyarakat sebagai upaya untuk mencapai ?feel good service? baik bagi masyarakat sebagai penerima maupun PNS sebagaii pemberi layanan itu sendiri. Untuk menyediakan pelayanan seperti itu PNS harus bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh kemampuan serta keahlian yang memadai. Oleh karena itu PNS harus memahami peraturan- peraturan yang terkait dan memperoleh pelatihan dan pendidikan yang cukup dan sesuai. Untuk mempertahankan profesionalisme PNS dalam memberikan pelayanan publik dibutuhkan komitmen dari seluruh pegawai serta dilakukannya pengawasan dan evaluasi secara periodik."

"Paradigma baru organisasi memandang pentingnya peningkatan kualitas SDM, oleh karena itu sebagai konsekuensi organisasi pemerintah juga harus menciptakan profesionalisme PNS. Sebagai pedoman dan pola berpikir perlu diciptakan suatu model untuk mewujudkan profesionalisme PNS dalam setiap instansi pemerintah. Model ini merujuk pada sinergi yang seimbang antara aspek perencanaan karier, pengembangan karier, dan pola karier atau disebut dengan istilah manajemen karier. Manajemen karier PNS dalam organisasi pemerintah hendaknya akomodatif terhadap nilai-nilai good governance yang dewasa ini tengah dikembangkan dalam sistem pemerintahan. Manajemen karier akan bermanfaat bagi PNS untuk mengembangkan kariernya dan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya."

"Auditor is an independent party that examines and assesses whether the financial statements are presented fairly in accordance with generally accepted accounting principles and then provides an opinion on these financial statements. This study aims to determine whether there is significant influence of emotional intelligence to auditor professionalism in the public accounting firms located in Semarang. The concepts used in this study include the concept of emotional intelligence which is the independent variable and the concept of professionalism as the dependent variable. Samples are collected by using accidental sampling method and 72 samples are gathered. This study uses a simple regression analysis. The results of this study proved empirically that there is significant influence of emotional intelligence to professionalism. The higher the level of auditor’s emotional intelligence means high professionalism of the auditor."

"Pendidikan merupakan jalan keluar yang paling efektif bagi program pengentasan kemiskinan pada jangka menengah dan panjang. Belanja pendidikan pada prinsipnya diarahkan untuk dapat mendorong masyarakat miskin dalam hal meningkatkan kualitas hidupnya melalui hasil yang dicapai dari pendidikan. Karena itu penting untuk memastikan bahwa manfaat belanja pendidikan diterima secara proporsional oleh golongan masyarakat miskin. Untuk melakukan analisa terhadap distribusi dari manfaat belanja pendidikan yang diterima kelompok pendapatan masyarakat digunakan alat analisa Benefit Incidence Analysis. Manfaat belanja pendidikan yang dibelanjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tingkat SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat terdistribusi secara dominan kepada kelompok pendapatan C (Rp. 1000.000 - 3000.000) sebesar 28,12% dan paling kecil diterima oleh kalompok pendapatan terkaya (>5000.000) sebesar 10,38%, sedangkan kelompok masyarakat termiskin hanya menerima 13,46% manfaat belanja pendidikan. Sedangkan dilihat dari kelompok sekolah SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat manfaat terbesar diterima oleh kelompok sekolah 2 sebesar 27,41% sedangkan sekolah dengan kualitas terendah hanya mendapat 14,09%. Secara spesifik manfaat riil belanja pendidikan paling banyak diterima oleh kelompok pendapatan C pada sekolah kelompok 2 sebesar Rp. 8,64 milyar dan terkecil diterima kelompok pendapatan E di kelompok sekolah 5 sebesar Rp. 1,18 milyar.

---

Education is the most effective solution for poverty alleviation program in the medium and long term. Education spending is principally directed to encourage the poors to improve their quality of life through education process. It is therefore very important to ensure that the benefits of education spending received by the poorest income groups in society. This thesis analyzes the distribution of education spending received across income group using Benefit Incidence Analysis. The benefits of education expenditure spent by the Government Province of Jakarta at Junior High School in City Adm. Jakarta Barat is predominantly distributed to income group C (1 million ? 3 million) at 28,12%, while the poorest income group received 13,46% of the budget and the richest received the smallest benefits by 10,38%. By school group the benefits predominantly is received by school group 2 by 27,41% and the lowest quality group only received 14,09%. Specifically, the real benefits of education spending is received by income group 3 on school group 2 by Rp. 8,64 billion and the smallest received by income group E on school group 5 by Rp. 1,18 billion."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah masalah dalam profesionalitas Polri di era demokrasi pasca reformasi. Salah satunya adalah keterlibatan dan peran polisi dalam kontestasi politik. Keterlibatan Polri dalam politik menjadi fenomena penting karena memperlihatkan persoalan mendasar dalam profesionalitas aktor keamanan yang tidak selaras dengan prinsip demokrasi, yaitu tidak terlibat dalam politik. Keterlibatan ini terjadi saat situasi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan berlangsung pada Pilpres 2019 di Jawa Barat. Fenomena empiris ini menjadi dasar terbentuknya pertanyaan penelitian dalam disertasi ini, yaitu bagaimana profesionalitas Polri dalam demokrasi Indonesia era reformasi, yang dilihat melalui Pilpres 2019 di Jawa Barat. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, disertasi ini menggunakan dua teori utama yaitu Demokrasi dan De-demokratisasi dan Hubungan Sipil-Militer, dan satu konsep kekuasaan politik dalam pemolisian.Metode penelitian dalam disertasi ini adalah kualitatif berdasarkan studi kasus dengan tipe single-case design yang holistik. Data primer diperoleh dari hasil wawancara para informan yang dipilih secara purposif. Data primer dilengkapi dengan data sekunder melalui literatur, regulasi, serta laman opini informan yang tidak bisa diwawancarai. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 20 dari 23 yang direncanakan.Temuan penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa persoalan profesionalitas Polri dalam Pilpres 2019 di Jabar disebabkan sejumlah faktor, yaitu: kapasitas demokrasi negara yang rendah melalui penggunaan instrumen penegakan hukum Polri; persepsi polisi mengenai kekuasaan pemolisian melampaui batasan prinsip profesionalitas; adanya dua kepentingan yang saling berkelindan dalam hubungan negara dan polisi sebagai aliansi politik; dan lemahnya seluruh mekanisme pengawasan kepada kepolisian. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa pelemahan demokrasi justru terjadi di saat polisi secara kelembagaan telah mandiri sebagai institusi penegak hukum.Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada Teori Demokrasi dan De-demokratisasi dengan memperluas konsep kapasitas demokrasi negara yang rendah. Proposisi teoretis disertasi ini adalah kapasitas demokrasi negara yang rendah telah menggeser peran polisi dari instrumen negara menjadi instrumen rezim. Peran polisi sebagai instrumen rezim tidak murni membatasi kebebasan sipil demi kepentingan rezim, namun juga menjaga kepentingan kepolisian.Kontribusi teoretis pada Teori Hubungan Sipil-Militer adalah memperluas konsep kontrol sipil subyektif dengan menambah unit analisis kepolisian dan konsep kekuasaan pemolisian. Karakter hubungan dalam kontrol sipil subyektif tersebut tidak sepenuhnya menjaga kepentingan rezim namun juga kepentingan kepolisian karena polisi memiliki kekuasaan pemolisian yang dapat dilakukan secara mandiri.

---

This research analyzes several problems in the Police's professionalism in the post-reform era. One of these problems is the involvement and role of the Police in political contestation. Police involvement in politics is an important phenomenon because it shows a fundamental problem in the professionalism of security actors that is not in line with democratic principles, not being involved in politics. However, this involvement occurred when Indonesia's democratic situation experienced a setback and took place during the 2019 Presidential Election in West Java. This empirical phenomenon is the basis for the formation of the research question in this dissertation: how is the professionalism of the Indonesian National Police (Polri) in the era of reform through the 2019 Presidential Election in West Java? Based on the research question, this dissertation uses two main theories; Democracy and De-democratization and Civil-Military Relations, and a concept of political power in policing.

The research method in this dissertation is qualitative and based on case studies with a holistic single-case design. Primary data was obtained from the interviews of informants who were selected purposively. Secondary data complement primary data through literature, regulations, and the opinion links of informants who cannot be interviewed. The number of informants in the study was 20 out of 23 informants' plans.

The findings of this dissertation show that the problem of Polri's professionalism in the 2019 Presidential Election in West Java was caused by several factors: the low-capacity democratic through the use of law enforcement instruments; the Police's perception of policing power that has exceeded the limits of the principle of professionalism; the existence of two intertwined interests in the relationship between the state and the Police as a political alliance; and the weakness of all oversight mechanisms to the Police. These findings show that the weakening of democracy occurs when the Police have institutionally fulfilled the principles of democracy, being independent as a law enforcement institution.

The theoretical contribution of this research is expanding the concept of the low capacity democratic in the Theory of Democracy and De-democratization. The theoretical proposition of this dissertation is that the state's low democratic capacity begins with weak democratic consolidation and in its development, this capacity is strengthened when law enforcement and security become police tools in limiting citizens' civil liberties. The theoretical contribution to the Civil-Military Relations Theory is to expand the scope of the unit of analysis, namely the police, and add the concept of policing to the concept of subjective civilian control."

"Perkembangan pendidikan dalam era globalisasi diharapkan seiring dengan perkembangan jaman sehingga harus terus diupayakan peningkatan kualitasnya yang salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendorong SMK berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka salah satu kebijakan Direktorat Pembinaan SMK adalah dengan mengembangkan SMK sebagai Pusat Layanan TIK SMK, yaitu SMK yang dijadikan sebagai pusat data dan informasi serta memberikan layanan pembelajaran TIK bagi SMK lain disekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pemberdayaan Pusat Layanan TIK SMK dalam mendukung pembelajaran. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisa program Logic Model, yang mencakup 4 aspek input, activities, output, outcome. Setiap aspek terdiri atas komponen dan indikator kinerja. Mengacu pada hasil penelitian diatas maka ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk Direktorat Pembinaan SMK perlu memberikan bantuan dana yang lebih besar khususnya penulisan pembelajaran berbasis TIK sehingga tenaga pendidik lebih termotivasi untuk aktif dan kreatif dalam penulisan materi atau modul pembelajaran on line untuk Dinas Pendidikan Menengah Kota Jakarta Selatan perlu membantu lebih banyak program pelatihan-pelatihan TIK dan peralatan pendukung lainnya dalam pengembangan proses pembelajaran berbasis TIK. Untuk Pusat Layanan TIK SMK Jakarta Selatan perlu ditambah lagi tenaga pendidik Sarjana komputer khususnya bidang multimedia, peningkatan kecepatan pemeliharaan dan perawatan peralatan, perlu diciptakan suasana ruang multimedia yang lebih menarik bagi peserta didik. Perlu memotivasi tenaga pendidik lebih aktif menulis modul pembelajaran sehingga dapat mengisi konten modul pembelajaran (e-learning) untuk seluruh kompetensi keahlian, perlu lebih diperkaya/ditambahkan materi pembelajaran tentang multimedia.

---

Educat ion development in global iz at ion era is expected to be in l ine wi th the development era, thus i ts qual i ty must be cont inuously improved, and one of them is through the use of informat ion and communicat ion technologies ( ICT). To encourage ICT?based SMK, then one of pol icies of Di rect orate of Technical and Vocat ional Educat ion is by developing SMK as a Informat ion and Communicat ion Technology ( ICT) Service Center of SMK, namely SMK is made as a center for data and informat ion and provides ICT e-learning for SMK in sur rounding areas. Ob ject ive of this research is to evaluate empowerment program on ICT Service Center of SMK in support ing learning. This research uses qual i tat ive descript ive type by applying Logic Model program analysis, including 4 aspects; input , act ivi t ies , output , and outcome. Each aspect consists of component and work indicator . Referring to the above research resul ts then there are several suggest ions necessary to consider the Di rectorate of Technical and Vocat ional Educat ion needs to provide greater fund aid, especial ly Informat ion and communicat ion Technology ( ITC) -based wr i t ing of learning so that the teachers are more mot ivated to become act ive and creat ive in wri t ing onl ine learning materials or modules. For the Department of Secondary Level Educat ion of South Jaka rta Ci ty needs to help more ICT trainings program and other suppor t ing equipments in developing ICT-based learning process.For ICT Service Center of SMK of South Jakarta needs to add the teachers holding Bachelor of Computer Informat ion System, par t icularl y in the field ofmul t imedia, accelerat ion of equipments maintenance and care, needs to create more at tract ive atmosphere of mul t imedia rooms for the students. It is necessary to mot ivate the teachers to be more act ive in wri t ing learning modules so that i t can fi l l e-learning module contents for al l expert ise competencies, needs to be enriched/ added wi th learning mater ial on mul t imedia. (*)"