Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan paradigma pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit perlu didukung Sistem Informasi Manajemen ASN. Beban kerja yang berkurang, tumpang tindih pekerjaan, tidak tercapainya output yang telah ditetapkan, pekerjaan yang membutuhkan koordinasi lintas direktorat membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menggambarkan permasalahan struktur dan proses transformasi input menjadi output teknologi yang belum optimal di Kedeputian SINKA BKN. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian post postivist dengan pendekatan penelitian mix method untuk menganalisis karakteristik teknologi unit pada masing-masing direktorat dan menganalisis kesesuaian dimensi struktur formalisasi, sentralisasi, kualifikasi pegawai, dan koordinasi dengan karakteristik teknologi unit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik teknologi unit pada Dit AK I dan Dit AK II rutin sedangkan Dit Lahta non rutin kemudian Dit PSIK engineering. Sentralisasi Dit AK I dan II sedang. Kualifikasi pegawai Dit AK I dan AK II memiliki tingkat pengalaman tinggi dan pelatihan rendah. Formalisasi dan Sentralisasi Dit Lahta sedang karena pegawai diberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan internal di unit walaupun jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pegawai Dit Lahta memiliki tingkat kepatuhan pada peraturan tinggi meskipun sikap atasan fleksibel. Kemudian kondisi struktur di Dit PSIK memiliki formalisasi tinggi, kualifikasi pegawai dalam hal pelatihan masih sedikit dan tidak tersedia bagian/alat/orang yang digunakan untuk mekanisme koordinasi.

---

The change of ASN management paradigm based on merit system needs to be supported by ASN Management Information System. Decreased workload, overlapping work, not achieving predetermined output, jobs that require coordination across the directorate take a long time. This illustrates the problem of structures and processes of transforming inputs into outputs technology that have not been optimal in the SINKA BKN Deputy. This research uses postpostivist research paradigm with mix method research approach to analyze technological characteristics of unit in each directorate and analyze suitability of structure dimension formalization, centralization, qualification of employee, and coordination with technology characteristic of the unit. The results showed that the characteristics of unit technology on Dit AK I and Dit AK II routine while Dit Lahta non routine then Dit PSIK engineering. The centralization of Dit AK I and II is moderate. The qualifications of the employees of Dit AK I and AK II have high level of experience and low training. The formalization and centralization of the Lahta territory is due to the fact that employees are given the freedom to determine internal policies in the unit although they are seldom involved in decision making. Employees of Dit Lahta have high regulatory compliance level although supervisor atittudes tend to be flexible. Then the structural conditions in Dit PSIK have high formalization, the qualification of employees in the case of training is still few and there is no part tool person used for coordination mechanism."

"Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan maka BKN (Badan Kepegawaian Negara) semakin dituntut untuk dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat dalam memberikan pelayanan prima kepada publik khususnya bidang manajemen kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana keseluruhan proses manajemen kepegawaian tersebut berkesinambungan antara instansi selaku pengusul proses kepegawaian dengan BKN, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka BKN membangun suatu sistem informasi yang terintegrasi yaitu SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) berbasis web. Sistem ini bersifat mandatory use (wajib digunakan) dimana dalam lingkungan yang bersifat mandatory use, kepuasan pengguna menjadi ukuran penerimaan penggunaan sistem informasi. Untuk melihat keberhasilan implementasi sistem informasi tersebut diperlukan suatu evaluasi atas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan total pengguna akhir sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan diukur dari lima dimensi, kualitas sistem diukur dari delapan dimensi, kualitas informasi diukur dari enam dimensi, kepuasan pengguna sistem SAPK diukur dari delapan dimensi dan dampak kepuasan pengguna sistem terhadap manfaat-manfaat bersih diukur dari enam dimensi. Hipotesis kesatu dalam penelitian ini adalah kualitas informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, hipotesis kedua adalah kualitas sistem mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, hipotesis ketiga adalah kualitas layanan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna dan hipotesis keempat adalah kepuasan pengguna mempunyai pengaruh positif terhadap manfaat bersih. Objek penelitian adalah para pengguna SAPK baik instansi pusat maupun daerah. Dari 160 kuestioner yang dikirim diperoleh responden sebanyak 158. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Updated D&M IS Success model dengan analisis data menggunakan metode Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kesatu ditolak dan ketiga hipotesis lainnya mendukung terhadap model tersebut sehingga didapatkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pengguna SAPK di BKN tersebut dan dampaknya terhadap net benefits.

---

To improve the efficiency and effectiveness of the services of NCSA (National Civil Service Agency) is increasingly required to provide rapid, precise and accurate in providing excellent services to the public, especially in the field of personnel management of Civil Servants (PNS) in which the general personnel management process is continuously done between all government institutions as the proposer and BKN, therefore BKN has developed an integrated web-based information system called SAPK (National Civil Service Information System (NCSIS)). This system is mandatory use (must be used) as mandatory use environment, user satisfaction become a key factor to measure the acceptance use of information systems. Therefore to see the successful implementation of information systems required an evaluation of the factors influenced to end user satisfaction.

This research aimed to determine the effect of services quality which is measured on five dimensions, the quality system is measured on eight dimensions, quality information is measured on six dimensions, user satisfaction of SAPK system is measured on eight dimensions and user satisfaction and benefit simpact of the system is measured on six dimensions. Meanwhile this study has several hypothesis, the first hypothesis related to the service quality has a positive influence to the user satisfaction, the second hypothesis related to the quality of the system has a positive influence to the user satisfaction, the third hypothes is related to the quality of information has a positive influence to the user satisfaction and the fourth hypothesis related to the user satisfaction has a positive influence to the net benefits.

The observation objects of this research were the users of SAPK both central and local agencies. The number of questionnaire is about 160 questionnaires and only 158 are responded. This research use the methodology of the "Updated D&M IS Success Model with data analysis using Structural Equation Model (SEM)". The results of the model shown the first hypothesis is rejected and the three hypothesis supported the model, to obtain the factors which are influence to the user satisfaction of SAPK and also its impact to the net benefits."

"Keberagaman sistem informasi kepegawaian yang ada di Indonesia menyebabkan terjadinya pulau-pulau informasi kepegawaian. Perbedaan sistem, platform, proses, dan metadata kepegawaian menjadi masalah yang tidak terelakan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pengelola data kepegawaian memiliki tugas untuk menyatukan datatersebut dalam sebuah database PNS nasional. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun interoperabilitas data kepegawaian. Interoperabilitas ini akan menjadi jembatan sistem-sistem tersebut untuk dapat melakukan sharing data yang dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun interoperabilitas data kepegawaian yang sesuai untuk BKN. Pembuatan interoperabilitas data ini menggunakan standar Indonesian E-Government Interoperability Framework (IEGIF) dan metode perancangan Rapid Application Development (RAD) sebagai framework yang digunakan untuk merancang sistem layanan data kepegawaian. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data primer yang didapat dari wawancara dan notulensi rapat serta data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen sistem. Penelitian ini menghasilkan sebuah rekomendasi perancangan interoperabilitas data kepegawaian baik dari sisi semantik, organisasi, maupun teknik yang sesuai dengan karakteristik BKN serta implementasi interoperabilitas data kepegawaian tersebut.

---

The current diversity of personnel information systems in Indonesia is causing segmental issues with respect to the personnel information. Thus, because of the differences in systems, platforms, process and metadata, personnel issues are inevitable. The National Civil Service Agency (BKN) has a duty to produce all the data in a single database of national civil servantsinformation. Developing central employment data entity featuring interoperability is one way amongst other to resolve the issue. This will function as a bridge for those systems to share the required data.

The purpose of this study is to establish interoperability for personnel data for BKN. The development is using Standard of Indonesian E-Government Interoperability Framework (IEGIF) and architecture method of Rapid Application Development (RAD) as a framework for designing the personnel system. The data collection approach used in this study is containing primary data obtained from interviews and minutes of meetings as well as secondary data from system documents.

The end result of this study is a recommendation for personnel data providing interoperability, and designed in terms of semantics, organizations and suitable techniques for BKN and implementation thereof."

"Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian negara harus siap memanfaatkan kekayaan pengetahuan yang dimiliki, termasuk pengalaman di masa lalu. Kenyataan yang dihadapi pengetahuan dan pengalaman sering kali tersebar, tidak terdokumentasi dan bahkan mungkin masih ada di dalam kepala masing-masing pegawai. Selain itu juga adanya kemungkinan pengetahuan yang hilang akibat frekuensi keluar, masuk dan mutasi pegawai yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya suatu Knowledge Management System (KMS) sebagai sarana untuk mendukung proses knowledge management (KM) di lingkungan BKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah rancangan KMS yang mendukung proses KM yang dibutuhkan di BKN dengan menggunakan metodologi analisis faktor kontingensi. Selain itu untuk membantu analisis tipe budaya organisasi digunakan instrumen penilaian OCAI. Penelitian ini menghasilkan rancangan KMS yang mendukung proses KM dengan prioritas pengembangan proses Internalization, Externalization, Exchange, Socialization for Knowledge Sharing, dan Routines. Untuk mendukung proses tersebut dikembangkan fitur-fitur KMS manajemen dokumen, manajemen pengetahuan/pengalaman, pencarian dokumen/pengetahuan, forum diskusi dan fitur chatting.

---

National Civil Service Agency (BKN) as the state administering agency personnel management must be prepared to take advantage of the wealth of knowledge, including experience in the past. Reality faced by knowledge and experience are often scattered, undocumented, and may even still exist in the head of each employee. There was also the possibility of losses knowledge due to the quite high frequency of personnel transfers. Therefore, it is necessary the existence of a Knowledge Management System (KMS) as a means to support the knowledge management processes in the BKN.

This research aims to develop a KMS design that supports KM processes required in BKN using contingency factor analysis methodology. In addition to helping analysis type of organizations culture used OCAI assessment instruments.

This research resulted in the design of KMS that support KM processes with process development priorities Internalization, Externalization, Exchange, Socialization for Knowledge Sharing, and Routines. To support the process, developed KMS with features document management, knowledge/experience management, search features, discussion forums and chat features."

"Tesis ini membahas tentang Proses Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja yang dijalankan pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara terdiri dari 4 empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peninjauan kembali. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja sudah digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses kenaikan pangkat, pemberian penghargaan dan seleksi promosi jabatan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya standar kinerja yang jelas sebagai pedoman dalam mengukur kinerja pegawai. Pejabat penilai belum melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan perilaku kerja pegawai dan tidak seluruh pegawai mengumpulkan laporan hasil kerja sehingga hasil penilaian masih terlihat subyektif karena kurangnya bukti-bukti pendukung. Hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

---

This thesis discusses the process of Performance Assessment of Civil Servants in the Civil Service Bureau of National Civil Service Agency conducted in 2015. This study used a postpositivist approach and qualitative method. The results showed that the performance appraisal process that runs on the Civil Service Bureau of the State Personnel Board consists of four 4 phases planning, implementing, assessing and reviewing. Utilization of performance appraisal results has been used as one of the administrative requirements in the process of promotion, awards, and selection for job promotion.

Problems were found in this study is there is no clear performance standards as a guide in measuring employee performance. Assessor officials have not done recording the observations of the behavior of employee and not all employees gather reports on the work result, so that it still looks a subjective assessment results due to lack of supporting evidence. The results of performance appraisal has not been used as the basis for the payment of benefits employee performance and competencies development."

"Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pembina dan penyelenggara  manajemen kepegawaian memiliki tugas dan fungsi diantaranya mengelola mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Berdasarkan Rencana Strategis BKN 2015 – 2019 salah satu tugas BKN yang adalah “Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil”. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian nasional dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap PNS dibutuhkan database PNS yang akurat dan terkini.  Ketika  melaksanakan tugas dan fungsi ini, BKN sering mendapatkan masalah perbedaan data yang disebabkan kesalahan sistem, kesalahan operator sistem atau karena lainnya.  Dalam karya akhir ini penulis melakukan pengukuran kualitas data kepegawaian memakai dimensi kualitas data sesuai dengan Loshin’s Data Quality Maturity Model agar bisa menjadi dasar data yang dipakai oleh produk sistem informasi yang dihasilkan oleh BKN. Aktivitas yang dilakukan untuk mencari tingkatan kualitas data, keadaaan menajemen kualitas data, harapan manajemen kualitas data, dan juga rekomendasi perbaikan kualitas data melalui tiga proses pengumpulan data yaitu wawancara terbuka, observasi langsung, dan analisis dokumen. Penelitian karya akhir ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi dalam memperbaiki manajemen kualitas data kepegawaian dengan berfokus pada dua tabel utama yaitu Tabel ORANG dan Tabel PNS. Rekomendasi yang di dapat melalui pemetaan model oleh Patel dan Ramchandran (2009) yaitu Agile Maturity Model (AMM), menghasilkan 48 rekomendasi yang terdiri dari 10 rekomendasi perbaikan permasalahan data PNS yang telah ada, antara lain penambahan otomatisasi validasi, pemeriksaan dan perbaikan kembali data yang sudah ada di database BKN, serta penambahan fitur pemberitahuan kepada pengelola data jika ada terindikasi sumber masalah. Selain itu ada 38 rekomendasi untuk perbaikan peningkatan  manajemen kualitas data. Rekomendasi tersebut dibagi berdasarkan delapan komponen penilaian. Komponen harapan kualitas data mempunyai rekomendasi di identifikasi dan dokumentasi  harapan kualitas data, syarat kualitas data yang baik, profil dan analisis harapan kualitas data, mengembakan metode penilai dampak bisnis, pemantauan dan validasi proses, dan penetapan serta evaluasi layanan kualitas data.

---

One of The National Civil Service Agency (BKN) duty as a national staffing management agency is managing the rotation of Civil Servants (PNS). Based on the 2015-2019 BKN Strategic Plan, one of the tasks of the BKN is "Managing and developing the Civil Service staffing information system (ASN)". To support the implementation of national staffing management and improvement of staffing services for civil servants, an accurate and up-to-date civil service database is needed. Nevertheless, BKN often encounters problems with data differences due to system errors, system operator errors or other reasons. In this thesis, the author measured the quality of staffing data by using data quality dimensions based on Loshin’s Data Quality Maturity Model, aiming for high quality data to be used in BKN’s information systems. In order to gain data quality levels, data quality management conditions, data quality management expectations, and recommendations for improving data quality, the author held open interviews, direct observation, and document analysis. This research aims to provide a strategy recommendation in improving the quality of staffing data management by focusing on two main tables which are PEOPLE and PNS tables. The recommendations obtained through the mapping model by Patel and Ramchandran (Agile Maturity Model), resulted in 48 recommendations consisting of 10 recommendations for repairing existing PNS data problems, including adding validation automation, rechecking and revising existing data in the BKN database, also adding a notification feature to the data manager when indicating a problem. Aside from that, there are also 38 recommendations for improving the data quality management. The recommendations are divided based on eight assessment components. The data quality expectation component has recommendations in identifying and documenting data quality expectations, good data quality requirements, profiling and analyzing data quality expectations, developing business impact assessment methods, monitoring and validating processes, and establishing and evaluating data quality services."

"Hingga tahun 2022, bauran energi listrik terbarukan seperti geothermal hanya mencapai 2280 MW dari target pemerintah Indonesia 7200 MW, sebagaimana tercantum pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Hasil kajian World Bank menyatakan bahwa implementasi teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam mempercepat eksplorasi energi ini. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 juga mendesak perusahaan eksplorasi geothermal seperti PT XYZ untuk mempercepat proses transformasi digital untuk meningkatkan kualitas koordinasi,  pengambilan, integrasi, dan pengelolaan data di lapangan. Akan tetapi, penggunaan dan penyimpanan data digital yang sangat dinamis memunculkan masalah kerentanan terhadap data. Sehingga hal tersebut menjadi pendorong untuk dilakukannya penilaian risiko keamanan informasi di perusahaan ini. Penilaian risiko keamanan informasi juga merupakan langkah awal dalam penyusunan sistem manajemen keamanan informasi. Penilaian risiko keamanan informasi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005 dengan menggunakan domain dan objektif yang terdapat pada ISO/IEC 27001. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 26 risiko kemanan inforasi pada sistem informasi kepegawaian PT XYZ. 16 risiko tinggi dan sedang direkomendasikan untuk dimitigasi dengan menerapkan kontrol yang diharapkan dapat mengurangi dampak dan kemungkinan dari risiko tersebut. Sepuluh risiko rendah diterima dengan tetap menerapkan kontrol yang sesuai dengan ISO 27002.

---

Until 2022, geothermal energy only reaches total capacity 2280 MW behind the target of national total renewable energy mix 7200 MW that stated in the General National Energy Plan. Recent study from World Bank stated that implementation of information and communication technology is crucial in accelerating geothermal energy exploration. In addition, the COVID-19 pandemic also has drived many geothermal exploration companies such as PT XYZ to accelerate their digital transformation to improve coordination, data acquisition, data integration, and data management at the exploration site. However, the rapid flow of digital data raises several issues related to information security. This study aims to establish information securiy risk assessment as the first step in developing information security management system. This assessment is prepared using ISO/IEC 27005 framework with domains and objectives from ISO/IEC 27001. The results show that there are 26 information security risks in the PT XYZ human resource information system. 16 high and moderate unacceptable risks are recommended to be mitigated by implementing controls to reduce the impact and likelihood of these risks. Ten low risks are accepted while maintaining controls according to ISO 27002."

"Manajemen kepegawaian merupakan kegiatan pengelolaan kepegawaian mulai perencanaan pegawai sampai dengan pegawai pensiun. Pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kementerian Ketenagakerjaan saat ini belum optimal. Masih sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan SK kenaikan pangkat dan SK kenaikan gaji berkala, sering terjadinya kesalahan dalam pembuatan SK, sulitnya membuat laporan tentang data-data kepegawaian. Untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu adanya Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian. Selain menyelesaikan masalah, Sistem Informasi Kepegawaian juga mampu meraih peluang dengan memberikan nilai tambah yaitu update data kepegawaian menjadi lebih mudah dan proses pelayanan kepegawaian dapat menjadi lebih efisien. Tahapan perancangan sistem informasi kepegawaian menggunakan tahapan pengembangan metodologi Waterfall. Untuk menentukan layak tidaknya perancangan tersebut, dilakukan analisis kelayakan yang mencakup kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan kelayakan organisasi. Berdasarkan analisis kelayakan, proyek perancangan sistem informasi kepegawaian layak dikerjakan. Untuk menggambarkan sistem yang sudah ada as-is system dan sistem informasi kepegawaian to-be system digunakan pemodelan UML Unified Modelling Language yang meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state chart mechine diagram, class diagram dan deployment diagram. Manfaat sistem informasi kepegawaian terdiri dari 3 kategori yakni Business Process Automation BPA , Business Process Improvement BPI dan Business Process Reengineering BPR . Rancangan Sistem Informasi Kepegawaian yang dihasilkan dibagi dalam 6 modul subsistem, yaitu modul login, modul master data, modul data pegawai, modul proses kepegawaian, modul pengguna dan modul laporan.

---

Personnel management is an activity of personnel management from planning employee until retirement employee. Implementation of the management of personnel management the Ministry of Labour is currently not optimal. Still frequent delays in manufacturing SK SK promotions and salary increases periodically, frequent occurrence of errors in the manufacturing of SK, the difficulty of making a report on the employment data. To solve these problems need to be their Human Resources Information Systems Design. In addition to resolving the problem, Human Resources Information System is also able to seize the opportunity to provide added value, namely update employee data becomes easier and the process could be more efficient staffing services. Stages of personnel information system design using Waterfall methodology development stage. To determine the appropriateness of the design, feasibility analysis which includes the technical feasibility, economic feasibility and viability of the organization.

Based on the feasibility analysis, project personnel information system design feasible. To illustrate the existing system as is system and personnel information system to be system used modeling UML Unified Modeling Language, which includes use case diagrams, activity diagrams, sequence diagrams, collaboration diagrams, state charts mechine diagram, class diagrams and deployment diagrams. Benefits of personnel information system consists of three categories, Business Process Automation BPA , Business Process Improvement BPI and Business Process Reengineering BPR . Human Resources Information System divided into six modulesvsubsystem, there are the login module, the master data module, the employee data module, the management process module, the user module and the report module."

"Badan Kepegawaian Negara BKN sesuai dengan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang ASN berkewajiban melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN. Dalam rangka menjalankan tugasnya, BKN memerlukan informasi perkembangan PNS dari tahun ke tahun. Informasi PNS didapat dari implementasi data warehouse kepegawaian nasional. Pengembangan data warehouse menggunakan metode Kimball Life-Cycle dengan pendekatan yang menggabungkan user-driven dan goal-driven dalam analisis kebutuhan. Tujuan penelitian ini untuk merancang, mengimplementasikan dan memvisualisasikan informasi dari data warehouse yang mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai manajemen PNS. Data kepegawaian akan diintegrasikan dengan data spasial yang akan memberikan nilai tambah pada informasi yang ditampilkan.

---

Badan Kepegawaian Negara BKN , Indonesian National Civil Service Agency, that has been mandated in Law of the Republic of Indonesia on the Civil State Apparatus, is obliged to conduct guidance and organize the management of civil servants. In order to undertake its duties, BKN requires global civil servants information periodically. Information on civil servants obtained from the implementation of national civil servants data warehouses. The data warehouses development is carried out based on the Kimball Life Cycle method with the combination of user driven and goal driven approach in requirement analysis.

The purpose of this study is to design, implement and visualize information from data warehouses that support policy and decision making regarding civil servant management especially related to the analysis of the needs of civil servants procurement. Employment data will be integrated with spatial data that will be added value in visualizing information."