Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengangkutan udara adalah salah satu faktor penting dari kekuatan negara di ruang udara yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga untuk mempersatukan bangsa dalam pengertian politis, sebagai sarana untuk membantu efektifitas pemerintahan serta pendorong lajunya pembangunan.Transportasi udara semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia yang selalu berkembang. Hal ini tentu saja membawa konsekwensi dibutuhkannya peraturan tentang pengangkutan udara yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.Hukum pengangkutan udara merupakan lapangan hukum Baru yang perkembangnnya dimulai sekitar tahun sebelum dan sesudah perang dunia II. Khusus di Indonesia lapangan hukum ini kurang mendapat perhatian dibandingkan lapangan hukum lainnya. Hal ini dapat dilihat dari langkanya bahan bacaan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penerbangan atau pengangkutan udara yang dihasilkan ahli hukum Indonesia.Bertitik tolak pada kenyataan tersebut, maka hukum pengangkutan udara merupakan suatu obyek yang menarik untuk diteliti. Selain itu karena sifat-sifatnya yang khusus sehubungan dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang penerbangan dan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan udara semakin meningkat.Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut, maka penulis terdorong untuk mempelajari serta mengadakan penelitian dalam bidang hukum pengangkutan udara, dengan mengambil salah satu aspek panting yakni ganti kerugian. Dengan demikian kiranya cukup beralasan kalau penulis memilih judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Udara di Indonesia (Khususnya Masalah Ganti Rugi)".Dalam pelaksanaan pengangkutan udara, masalah ganti kerugian merupakan salah satu aspek penting bagi pihak yang mengalami kerugian akibat dari kegiatan pengangkut. Ganti kerugian tersebut diberikan kepada pengguna jasa angkutan udara atau ahli warisnya dan pihak ketiga yang menderita kerugian sebagai akibat dan pengoperasian pesawat udara. Dari uraian sebelumnya penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :Bagaimana proses penyelesaian ganti kerugian dalam pengangkutan udara di Indonesia ?.Pelaksanaan ganti kerugian dalam pengangkutan udara di Indonesia, prosesnya diawali dengan adanya tuntutan dari penumpang dan pengirim barang yang mengalami kerugian terhadap pengangkut. Kemudian pengangkut mempelajari dan mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian tersebut untuk selanjutnya menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna jasa pembiayaan konsumen yang ada di dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas pembiayaan konsumen, yang mana di dalamnya terdapat hubungan hukum antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen terikat pada beberapa peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan konsumen dan juga mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan. Keberadaan keseluruhan pengaturan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan hukum yang responsif dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantive dalam rangka melindungi konsumen jasa pembiayaan konsumen. Namun dalam upaya penegakannya, yang mana masih menggunakan konstruksi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dirasakan bahwa perlindungan terhadap konsumen belum cukup memadai karena sengketa yang terjadi diposisikan sebagai hubungan hukum antara kreditor-debitor biasa dan merupakan sengketa konsumen.

---

This thesis discusses the aspect of consumer protection of consumer using consumer finance service in which existed in the law and regulations of Republic of Indonesia. This research is a literature research with qualitative approach. The research find that the consumer finance activity, in which the legal relation between consumer as the debtor and financing company as the creditor, in relation with law regarding consumer protection, is bound to the provisions in the Civil Code, The Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, and Law Number 21 Year 2001 Regarding Financial Service Authority and its implementing regulations especially Financial Service Authority regulation regarding consumer protection and regulation regarding the implementation of financing business. The existece of the aforementioned regulations indicate the rise of responsive law in order to provide the substantive justice to protect the consumer. However, in the term of law enforcement, in which is still implementing the contstruction within the Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, the protection of consumer is considered inadequate because any dispute arise is positioned as regular dispute between creditor-debtor and not the dispute regarding consumer protection."

"Seiring dengan pemberlakuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai undangundang yang mengintegrasi dan memperkuat hak-hak konsumen Indonesia, membawa dampak juga terhadap hak-hak konsumen pengguna jasa kesehatan atau pasien. Pasien semakin sadar akan hak-haknya dalam beberapa waktu belakangan ini. Beberapa kasus gugatan maupun tuduhan malpraktek terhadap tenaga kesehatan kerap kita baca dan dengar di media massa. Hal ini memberikan gambaran kepada kita, bahwa masyarakat sebagai health receivers kini telah menuntut pelaksanaan hak-hak yang mereka miliki. Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pelayanan kesehatan. Bahkan dapat dikatakan layanan keperawatan merupakan ujung tombaknya, dimana pasien berhubungan langsung dengan perawat. Pekerjaan perawat yang berhubungan langsung dengan kesehatan pasien menyebabkan is harus hati-hati dan penuh pertimbangan dalam menjalankan tugasnya. Karena salah dalam mengambil tindakan maka dapat berakibat fatal tidak hanya bagi_ pasien tetapi juga bagi perawat itu sendiri. Perbuatan perawat yang tidak memenuhi standar profesi dapat disebut sebagai tindakan malpraktek. Tanggung jawab perawat terhadap tindakan malpraktek dikategorikan menjadi dua, yaitu tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan profesi dan tanggung jawab terhadap ketentuan umum seperti pidana, perdata dan administratif. Jasa pelayanan kesehatan merupakan jasa yang memiliki karakteristik, oleh karena itu dalam penerapan UUPK dalam bidang kesehatan harus' memperhatikan karakteristik tersebut. Hal ini membawa pengaruh terhadap jasa yang diberikan oleh perawat dimana tidak semua ketentuan yang terdapat dalam UUPK berlaku bagi perawat."

"Transportasi merupakan sarana yang paling penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, maka sebagian besar kota-kota di Indonesia memiliki berbagai jenis transportasi untuk memudahkan konsumen. Bali sebagai salah satu pusat pariwisata bagi wisatawan domestik dan internasional mendorong transportasi menjadi prioritas utama untuk menunjang pariwisata mereka. Oleh karena itu Bandara Ngurah Rai sebagai tempat untuk menampung para pendatang yang berdatangan menggunakan pesawat, wajib menyediakan transportasi yang mencukupi dan juga beragam agar konsumen dapat memilih jasa transportasi yang mereka inginkan. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan praktiknya, transportasi di Bandara Ngurah Rai hanyalah taksi, dan pelaku usaha yang mendominasi jasa angkutan taksi di area bandara adalah Koperasi Taksi X yang membawahi Taksi X. Sehingga timbul praktik penerapan tarif yang tidak berdasarkan argometer yang diterapkan oleh Taksi X. Konsumen kerap kali mengeluh karena tarif yang dipatok terlalu tinggi dan tidak sesuai aturan yang mewajibkan menggunakan argometer. Bahkan konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Banyak hal yang harus dibenahi oleh Kopersi Taksi X agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan hak-hak konsumen dapat terjamin. Konsumen sendiri perlu lebih menyadari akan hak-hak yang dimilikinya dan harus lebih berani dalam memperjuangkan haknya yang tidak terpenuhi atau dilanggar.

---

Transportation is the most important thing in supporting people’s mobility, majority of cities in Indonesia have many types of transportation to facilitate the consumers. Bali as one of the central tourism hub for domestic and international make transportation as top priority to support their tourism. Therefore Ngurah Rai Airport as a place to accommodate the newcomers who arrive by plane, must provide adequate and varied transportation so that consumers can choose the transportation services they want. But it is contrary to the practice at Ngurah Rai Airport transportation which only taxi, and the company who dominate the taxi transport services in airport area is X Taxi. Which raised the rate application practices that are not based on taximeter which implemented by X Taxi. Consumers often complain that rates are set too high and not according to the rules that required using the meter. Even consumers do not get their rights. Many things must be addressed by X Taxi cooperatives in order to maximize their services and guarantee the rights of consumers. Consumers themselves need to be more aware of their rights and should be more willing to fight for their rights that are not being met (fulfilled) or violated."

"Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan (SMS Spam), bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab penyedia jasa (provider) telekomunikasi seluler terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan. Di Indonesia ada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi, yakni Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum melindungi privasi dan data pribadi konsumen secara komprehensif. Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi konsumen jasa telekomunikasi telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan yang dimaksud. Perlu dibentuk pranata hukum yang secara khusus membahas dan mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh.

---

By employing normative juridical research method, this thesis will attempt to answer the issues raised in this paper, starting from the legal protection towards the telecommunication consumers in receiving adverse information (i.e: spam message), how does the current Indonesian law regulates the protection of personal data, and lastly, the liability of telecommunication provider towards the loss suffered by the consumers, in receiving such adverse information.

In Indonesia, there are several regulations in regards to the protection of privacy and personal data, inter alia, Law on Telecommunications and Law on Information and Electronic Transactions, nonetheless, the Law on Consumer Protection is not sufficient to protect consumers' privacy and personal data.

Although the protection of consumers' privacy and personal has been regulated in legislation, however there exists no provision and mechanism that able to prevent the violation of such law. Therefore, it is necessary to establish legal institution that specifically discusses and regulates the protection of personal data, so that the protection of the personal data can be implemented thoroughly."

"Iklan pada dasarnya merupakan somber informasi produk bagi konsumen dan sekaligus menjadi sarana produksi produk. Bahkan kecenderungannya, berfungsi sebagai alat promosi yang paling menonjol. Bagi konsumen, posisi iklan sebagai instrumen promosi, seringkali mengakibatkan konsumen menjadi korban atau dirugikan. Peraturan perundang-undangan kita belum secara tegas dan terinci mengenai bentuk iklan yang menyesatkan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa periklanan, khususnya terhadap konsumen jasa periklanan tentang obat-obatan bukan hanya diperlukan, bahkan sudah merupakan kebutuhan yang sangat vital. Utamanya bagi kalangan ekonomi menengah kebawah, dan boleh dikatakan sudah menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk menganalisa tentang permasalahan ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, dan sifat penelitiannya adalah dekriptif. PeIanggaran etika periklanan dan half konsumen dalam iklan obat-obatan dapat dituntut pertanggungjawaban berdasarkan KUHPerdata, KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan obat-obatan. Penerapan strict liability terhadap product liability dapat terjadi dalam pelanggaran iklan obat-obatan. Selain itu j uga dapat diterapkan prinsip presumption of liability dan prinsip limitation of liability, sehingga tidak tertutup kemungkinan pula bagi pihak konsumen untuk menuntut atau menggugat pihak perusahaan periklanan, media, Ditjen POM, serta Departemen Kesehatan."

"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada tiket valet parking berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beserta masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen.

---

Standard clause is a clause or terms and standard provisions that are standardized and made unilaterally by businesses in relation to consumers. This thesis discusses the application of standard clause in the valet parking ticket based on the Consumer Protection Law, along with the problems that occured with it.

The analysis of the problems discussed in this thesis is done based on the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, especially in Article 18 which regulate about the standard clause. The author argue that the control to the application of standard clause is a shared responsibility of government, companies, non-government organization, and the society itself as a consumer."

"Kehidupan modern masyarakt saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil sempurna dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar kepada masyarakat, sehingga tampak bahwa produk yang ditawarkan memiliki harga yang lebih murah din=bandingkan kosmetik yang memiliki izin edar resmi. Ketentuan tentang pemasukan kosmetik diatur dalam Keputusan kepala Badan POM tnentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai kosmetik impor. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetik tanpa memiliki izin edar. Agar kepentingan konsumen dapat terlindungi secara sempurna oleh sebab itu diperlukan pengaturan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kosmetik impor.

---

In modern life today's, societies required not only high mobility but also the value of beauty and appearance. Human desire to be perfect, especially woman have been exploited by a group og business actors with trade in imported cosmetics that did not have the authorization to the public, so its look like their product cheaper than the others one. The regulations about cosmetic import arranged in the Decree of Head of National Agency of Drug and Food Control of RI. In this research, it used the normative law research that is research of written law which based research on literature and interviews. The act No. 8 of 1999 on Consumer Protection there is no explicit regulation of the import cosmetic. However, the provisions of Article 8 paragraph (1) of the act No. 8 of 1999 on Consumer Protection can be used to deceive or give legal consequences to business that sell import cosmetic without authorization. In order to protect consumers' interests perfectly, it is necessary to arrange specifically and explicitly in the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection regarding import cosmetic."

"[Fokus dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang memilikidampak pada kepuasan konsumen terhadap produk keuangan keuangan danservicesby menganalisis beberapa faktor yaitu prinsip-prinsip perlindungankonsumen tingkat tinggi, tujuan perlindungan konsumen, tugas perlindungankonsumen, kemampuan penanganan masalah perlindungan konsumen di , dankepuasan konsumen. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatifyang meyakinkan. Penelitian ini menemukan bahwa tujuan perlindungankonsumen keuangan dan masalah kemampuan tentang perlindungan konsumenpenanganan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen keuangan. Namun,prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan kemampuan untuk mengatasi tugasperlindungan konsumen tidak berdampak pada kepuasan konsumen keuangan;The focus of this study is to examine the factors that has an impact on thefinancial consumer satisfaction towards financial products and servicesbyanalysing several factors namely the high level consumer protection principles,consumer protection objectives, duties on consumer protection, problem handlingability in consumer protection, and consumers satisfaction. This research is usingquantitative descriptive conclusive analysis. This research finds that financialconsumer protection objectives and problem handling ability on consumerprotection has positive influence on the financial consumers satisfaction.However, the principles of consumer protection and the ability to cope withconsumer protection duties does not have an impact on the financial consumerssatisfaction., The focus of this study is to examine the factors that has an impact on thefinancial consumer satisfaction towards financial products and servicesbyanalysing several factors namely the high level consumer protection principles,consumer protection objectives, duties on consumer protection, problem handlingability in consumer protection, and consumers satisfaction. This research is usingquantitative descriptive conclusive analysis. This research finds that financialconsumer protection objectives and problem handling ability on consumerprotection has positive influence on the financial consumers satisfaction.However, the principles of consumer protection and the ability to cope withconsumer protection duties does not have an impact on the financial consumerssatisfaction.]"