Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan lebih banyak memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan aset perusahaan yang bermanfaat dalam menjalankan strategi mempertahankan pelanggan. Kepuasan pelanggan diberikan dengan cara memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan pelanggan. PT JAMSOSTEK (Persero) adalah Badan Penyelenggara program Jamsostek, berdasarkan Undang - undang nomor 3 tahun 1992 diwajibkan mengutamakan pelayanan kepada peserta. Penelitian ini mendiskrepsikan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan peserta.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kwantitatif, dengan sampel sebanyak 150 perusahaan di wilayah DKI Jakarta. Dari penelitian ini dapat dijelaskan adanya 16 faktor-faktor yang mempunyai pengaruh kuat terhadap kepuasan peserta yang memiliki kinerja buruk. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan adanya kesenjangan antara rata-rata keseluruhan nilai kinerja yang berada dibawah rata-rata keseluruhan dari nilai kepentingan peserta program. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT JAMSOSTEK (Persero) belum dapat memuaskan peserla program sebagai pelanggannya.Dalam menjalankan strategi pelayanan peserta PT JAMSOSTEK (Persero) perlu menetapkan prioritas utama untuk memperbaiki kinerja faktor-faktor yang berpengaruh kuat terhadap kepuasan peserta, serta mempertahan faktor-faktor yang kinerjanya dianggap baik oleh peserta. Strategi tersebut perlu dilakukan terutama dalam mempertahankan peserta Serta menekan sekecil mungkin penolakan terhadap penyelenggaraan program Jamsostek."

"ABSTRAKDalam era industrialisasi dan persaingan yang semakin ketat dewasa ini, bidang ketenaga kerjaan merupakan bidang yang cukup mendapatkan perhatian dari Pemerintah yang meliputi antara lain upah dan perlindungan bagi tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksud adalah perlindungan terhadap resiko social, yang dapat mengakibatkan penghasilan berkurang atau terputus lama sekali, seperti : kecelakaan, sakit, hari tua atau meninggal dunia. Untuk menanggulangi hal tersebut Pemerintah telah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) sebagai suatu Perusahaan Pemerintah yang dituntut untuk memberikan nilai (value) dan kepuasan pada pelanggan/peserta melalui penyampaian produk atau jasa yang berkualitas. Guna memantau kepuasan pelanggan/peserta dan kaitannya dengan kualitas pelayanan Program Jamsostek pada PT. JAMSOSTEK (Persero) dilakukan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan/peserta dan kualitas pelayanan tersebut digunakan metode servqual (Service Quality) yang dikembangkan oleh Valarie A. Zeithaml dan kawan-kawan yang terdiri dari kelompok : 1. Tampilan fisik (tangible) 2. Ketanggapan dalam memberi pelayanan (responsiveness) 3. Kemampuan mewujudkan janji (realibility) 4. Kemampuan memberi jaminan pelayanan (assurance) 5. Kemampuan memahami kebutuhan pelanggan (empathy) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana tingkat kepuasan Perusahaan Peserta Program JAMSOSTEK terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) dan apa harapan dari Perusahaan Peserta terhadap pelayanan yang didapatnya selama ini. Dari penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. JAMSOSTEK Kantor Cabang Olandak barn dapat memuaskan pada kelompok tangible dan empathy, sedangkan tiga kelompok lainnya (responsiveness, reliability dan assurance) yang lebih banyak ditentukan kemampuan petugas terdepan masih perlu ditingkatkan kemampuan dan pengetahuannya melalui pelatihan dan penyegaran yang berkesinambungan."

"Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang digariskan oleh pemerintah. Masalah-masalah aktual yang merupakan kebutuhan dari setiap tenaga kerja meliputi persyaratan kerja, penyerapan, hubungan industrial yang selaras dan serasi, penciptaan lapangan kerja dan lain-lain. Masalah yang paling dominan adalah masalah perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya yang dalam hal ini dilaksanakan. melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Program Jamsostek yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 merupakan public goods untak mewujudkan kepastian peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dampak dari perluasan kepesertaan program Jamsostek akan dapat mengurangi permasalahan kesenjangan sosial, pemogokan, PHK, perselisihan perburuhan yang jelas berpengaruh terhadap stabilitas nasional dalam melaksanakan pembangunan. Di dalam penelitian tesis ini sesuai dengan judul: "Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", penulis menggunakan metode eksploratif dan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (library research) maupun penelitian lapangan (field research). Teori-teori yang digunakan adalah yang ada relevansinya dengan obyek penelitian dan memfokuskan pada teori-teori yang berkaitan dengan program Jamsostek, teori-teori pelayanan, di samping public goods yang tersedia, termasuk hasil studi banding di Malaysia dan Philipina. Analisis masalah perluasan program Jamsostek difokuskan pada masalah intern dan ekstern yang mempengaruhi program dan menggunakan pendekatan SWOT, sehingga dapat diketahui di mana letak kekuatan, kelemahan dan kekuatan-kekuatan dalam menjaring kepesertaan dan merupakan bahan evaluasi dan mengadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Kesimpulan adalah masih banyak yang perlu segera kita sempurnakan dan lakukan dalam peningkatan kepesertaan antara lain dengan melakukan terobosan-terobosan dalam hal koordinasi, penggalakkan penyuluhan dan pemberian informasi, pengawasan, penegakan hukum, kampanye nasional program Jamsostek yang didukung instansi terkait, khususnya dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Terobosan tersebut harus dilaksanakan secara cepat, dalam memperluas kepesertaan program Jamsostek."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang melaksanakan program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk hadirnya negara dalam wujud mencapai cita-cita bangsa dalam Pancasila, yaitu Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada implementasinya, salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan ialah berkaitan erat dengan kepesertaan. Di Indonesia sendiri kepesertaan ini masih mencapai 86,39% dari total penduduk, padahal dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan mencapai 98% dari total penduduk. Melihat kondisi ini tentu penting untuk merumuskan strategi yang tepat guna mencapai target tersebut. Konsep yang digunakan dalam menggambarkan perumusan strategi tersebut ialah dengan SWOT analisis yang dikembangkan dari kerangka teori manajemen strategis. Penulis menggunakan pendekatan post-positivist dalam penelitian dengan metode pengumpulan dan analisis data secara kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kekuatan maupun peluang yang dimiliki oleh organisasi BPJS Kesehatan yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai target kepesertaan. Selain itu, terdapat pula kelemahan maupun ancaman yang harus diantisipasi maupun dicari solusinya agar meminimalisir dampak yang lebih besar terhadap organisasi BPJS Kesehatan.

---

The Social Security Agency for Health (SSAH or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) is a public legal entity implementing the health insurance program. The National Health Insurance Program (JKN) is a form of the presence of the state in the form of achieving the nation's ideals in Pancasila, namely Social Welfare for all Indonesians. In its implementation, one of the essential parts of organizing a health guarantee is closely related to participation. In Indonesia, this participation still reaches 86.39% of the total population, even though the 2020-2024 RPJMN targets 98% of the total population. Seeing this condition is essential to formulate the right strategy to achieve this target. The concept used in describing the strategy formulation is SWOT analysis developed from the framework of strategic management theory. The author uses a post-positivist approach in research with methods of collecting and analyzing data qualitatively through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are strengths and opportunities owned by the SSAH that can be utilized in achieving participation targets. In addition, weaknesses and threats must be anticipated, and solutions sought to minimize the more significant impact on the SSAH organization."

"Dalam jangka panjang akan sangat riskan dan berbahaya apabila sistem perekonomian nasional sangat tergantung pada hutang luar negeri. Karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif dalam membangun sumber pembiayaan domestik yang dapat diandalkan dalam menunjang perekonomian nasional.Dengan sistem kepesertaan yang bersifat wajib, terbuka dan beragam (compulsory, open and multiple coverage) serta bagian dari penegakan human rights, maka secara alamiah program jaminan sosial tenaga kerja akan mempunyai potensi yang sangat besar untuk meraih kepesertaan yang besar, penerimaan iuran dan akumulasi dana investasi.Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, ternyata program jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya dapat diandalkan sebagai perlindungan bagi tenaga kerja melainkan juga sebagai penunjang perekonomian nasional dan pilar penyelamat dari turbulensi ekonomi. Bahkan di negara-negara welfare states program jaminan sosialnya terintegrasi dalam kebijakan fiskal.Bahwa dengan kondisi yang ada saat ini, dengan menggunakan metade time series kuadrat terkecil berdasarkan data historis selarna 24 tahun, diperkirakan program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia akan berkembang sangat datar dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, sehingga diperlukan reformasi dalam penyelenggaraaan Jamsostek sehingga badan penyelenggara program Jamsostek lebih legitimate dan otoritatif.Reforrnasi dalam penyelenggaraan Jamsostek harus mencakup empat hal, yaitu adanya kontrol tripartit, law enforcement yang melekat pada Badan Penyelenggara Peningkatan Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan pengelolaan oleh Badan Nirlaba."

"Dalam rangka memberikan upaya perlindungan kepada tenaga kerja dan keluarganya, maka Pemerintah (Departemen Tenaga Kerja) menyusun Jamsostek. Di Indonesia dari sekitar 151.000 perusahaan, baru 30 persen yang sudah menjadi anggota Program Jamsostek. Di Jawa Timur dan 24.000 perusahaan, baru sekitar 29 persen yang ikut Program Jamsostek (berita media elektronika tanggal 19 Desember 1994).Disain penelitian adalah kuantitatif, suatu tipe studi observasional dengan rancangan kasus kontral. Untuk memperkuat data kuantitatif yang ada, dilakukan wawancara mendalam agar diketahui hubungan kemungkinan kecelakaan kerja pada suatu perusahaan dan kemampuan perusahaan membayar iuran JHT bagi karyawannya dengan keikut sertaan perusahaan dalam Program Jamsostek.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap mempunyai hubungan dengan keikutsertaan perusahaan dalam Program Jamsostek. Jika pengetahuan pengusaha tentang Program Jamsostek dengan katagori rendah akan menyebabkan perusahaan belum ikut Program Jamsostek 16 kali dibandingkan dengan pengetahuan tinggi. Jika sikap pengusahan tentang Program Jamsostek dalam katagori kurang baik, akan menyebabkan perusahaan belum ikut Program Jamsostek sebesar 2,91 kali dibandingkan dengan sikap baik. Jika pembinaan yang dilakukan oleh petugas pengawas Depnaker dalam katagori kurang baik akan menyebabkan perusahaan belum ikut Program Jamsostek sebesar 18,86 kali dibandingkan dengan pembinaan yang baik.Variabel independen utama yang diteliti adalah pengetahuan dan sikap pengusaha, secara statistik signifikan dan secara teori variabel-variabel tersebut penting. Faktor yang berperan sebagai kovariat selain variabel utama adalah pendidikan, jumlah karyawan,pembinaan oleh petugas pengawas. Pengetahuan pengusaha terhadap keikutsertaan Program Jamsostek akan meningkat menjadi 32,970 setelah dikontrol oleh faktor pendidikan dan pembinaan (p kurang dari 0,001 dan Likelihood Ratio Statistik sama dengan 19,75).

---

To manage the social security of labors and their families, the Government c.q. Department of Labor Force has formed the social security program. In Indonesia, among the 151.000 companies has approximately registed 30 persen as the members of social security program, while in East Java from approxiamately 24.000 companies has been registered 29 persen. (Television News at 19th December 1994).The research design is quantitative, an observational study for the program of Case Control. For strengthening the quantitative data has been interdepth interviewed to six employers in connection with the probability occurring the duty accident and the ability paying contribution for old age retirement program in the participation of Jamsostek Program.Conclusion from this research there are close relevant between the knowledge and attitude with the participation of company in the Jamsostek Program. In case the knowledge of employers concerning the Jamsostek Program is low, this will result the company not interested to joint the Jamsostek Program is 16 times comparing with the high category owning by the employers. In case the attitude of employers not fully interested for Jamsostek Program, this will result the Company not join the program is 2,91 times comparing the full interested one. Moreover, the motivation from the Department of Labor Force is very important, the figures is 18,86 times for the comparison of effective and not effective motivation.The prime variable independent concerning the research is knowledge and attitude of employers. The methods of significant statistics and the methods of variables theory is quite important. Beside the prime variable as the factor of covariate, the education, numbers of employees, motivation from the supervisor is also having role on this matter. The knowledge of employer concerning the Jamsostek program is very much influenced for joining the program by the fact of increasing to become 32.970 after controlling and motivating by supervisor (p0.001 and Likelihood Ratio Statistics 19.75)."

"ABSTRAKTelah tiga tahun program jamsostek berjalan belum semua tenaga kerja perusahaan menjadi peserta JPK Jamsostek. Data awal tahun 1996 kepesertaan JPK Jamsostek di DKI Jakarta hanya 3,85% dari kepesertaan program Jamsostek seluruh ( paket A + B ). Dan selama ini belum dilakukan evaluasi terhadap tanggapan dari peserta terhadap JPK Jamsostek. Persepsi manajer personalia perusahaan peserta merupakan salah satu bentuk tanggapan terhadap JPK Jamsostek. Sehingga pertanyaannya adalah; Bagaimana persepsi manajer personalia perusahaan peserta terhadap JPK Jamsostek yang meliputi manfaatnya, benefitnya, biayanya, kualitas pelayanannya, peraturannya dan aksesibilitasnya ?. Dan apakah perbedaan persepsi tersebut berkaitan dengan perbedaan tingkat kepesertaannya ?. Serta variabel apa yang paling dominan perannya terhadap tingkat kepesertaannya?. Desain penelitian ini "Cross Sectional? dan merupakan studi observasi melalui survei wawancara terhadap 50 responden yang sebagian besar berasal dari perusahaan manufaktur. Analisa statistik dilakukan dengan bantuan program SPSS for Win, untuk menggambarkan proporsi masing-masing variabel ( univariat ), bivariat dengan "uji independen dua faktor Chi-Square" dan multivariate dengan ?UP Regresi Logistik". Hasil penelitian secara univariat menunjukan bahwa sebagian besar tingkat kepesertaannya tinggi (> 95%), dan sebagian besar persepsi responder terhadap JPK Jamsostek adalah bermanfaat, benefitnya kurang memenuhi, biayanya sedang cenderung mahal, kualitas pelayanannya sedang cenderung buruk, peraturannya cukup baik, aksesibilitasnya sedang cenderung sulit, serta kebijakan perusahaannya baik. Sedangkan berdasarkan analisa bivariat selain perbedaan persepsi terhadap manfaatnya dan terhadap peraturannya yang berkaitan dengan perbedaan tingkat kepesertaannya, juga perbedaan kebijakan perusahaannya yang berkaitan dengan perbedaan tingkat kepesertaannya. Dan berdasarkan analisa multivariat menunjukan bahwa kebijakan perusahaan (variabel konfounding) merupakan variabel determinan terhadap tingkat kepesertaan, dibanding persepsi peraturan dan persepsi manfaatnya Kesimpulan penelitian bahwa tingkat kepesertaan tenaga kerja perusahaan yang rendah pada JPK Jamsostek dipengaruhi oleh buruknya kebijakan perusahaan dalam perlindungan SDM, buruknya persepsi terhadap peraturannya dan buruknya persepsi terhadap manfaatnya. Sedangkan saran penelitian perlu desain benefit dengan kualitas yang berjenjang, asimilasi benefit dengan asuransi swasta, memanfaatkan jasa broker dalam kerja sama dengan PPK, serta melakukan upaya penegakan hukum untuk meningkatkan tingkat kepesertaan tenaga kerja perusahaan.Daftar bacaan : 21 ( 1988 -1995 )

---

The Personal Manager Perception of Company Participant to the Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek and Its Association With The Participation Level of Employees, in DKI Jakarta on Year 1996It has been three years since the Jamsostek Program implemented but not all the company employees yet became participant of the JPK Jamsostek. According to the data from the end of the year 1995, the participant of the JPK Jamsostek program in DKI Jakarta reaches only 3,85 % of the total participant Jamsostek program. No evaluation has been carried out so far regarding response to the JPK Jamsosotek program from the participant.

The perception of the company Personal Manager as a response to the JPK Jamsostek. That is why the form of the question is; How those Personal Manager perceive the JPK jamsostek that covering advantage, Benefit, Cost, Service quality, Rules and Accessibility. Does the different of that perception have an associate to the level of participation ?. What kind of variable acts as the most dominant part against the level of participation ?.

Design of this research base on "the Cross - Sectional" method and was an observation study which survey through interviewing of 50 respondents' majority came from industry manufacture company. Statistical analysis utilized SPSS software for windows that show proportion each variable ( Univariable ), Bivariabel analysis using an independence test of two factor of chi-square, Multi variable using a Logistic Regression.

The results of univariable research show mostly a high level of participation ( a 95% ), mostly respondent have a perception that it is useful, but the benefit is not sufficient fulfilled, cost ranking from moderate to expensive, service quality ranking from moderate to bad, rules is good enough, Accessibility from moderate to difficult and company policy is good. On the basis of bivariabie analysis there are different perception about benefit and rules that is associate to the level of participation. Also there is a different company policy that is associate to different level of participation. The results of multivariable analysis show the company policy ( confounding variable) is a determination variable against level of participation compare to the perception of rule and advantage.

The result of this research is most affected the low level of participation of company employees in JPK Jamsostek is imperfect company policy in protecting human resources, and also the personal manager perception regarding its rule and advantage which are not good enough.

The research suggestion the necessity to design a benefit with a rank of quality service, to assimilate the benefit with the benefit of private insurance company, to utilized broker in join operation with provider end law enforcement effort to support the activity to increase level of participation.

Library & reference : 21 ( 1998 d 199G ). "

"Penelitian ini fokus untuk mengetahui persepsi dan harapan kementerian/lembaga terhadap pelayanan asistensi yang diberikan oleh deputi program dan reformasi birokrasi, serta untuk mengetahui bagaimana strategi deputi program dan reformasi birokrasi dalam pelayanan asistensi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa persepsi kementerian/Iembaga terhadap pelayanan asistensi deputi program dan reformasi birokrasi adalah belum maksimalnya pelayanan yang ditandai dengan tidak adanya umpan balik, lambat, tidak responsif, dan baru menyentuh proses bukan hasil. Harapan kementerian/ Iembaga terhadap pelayanan asisrensi adalah adanya asistensi yang dapat diaplikasikan oleh instansi, dimana hasil asistensi dapat dimanfaatkan Iangsung dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa (1) Persepsi kementerian/Iembaga terhadap pelayanan asistensi jauh dari yang diharapkan, dalam arti masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Harapannya adalah agar pelayanan dapat lebih baik Iagi sehingga memudahkan kementerian/lembaga dalam proses reformasi birokrasi dan mendapatkan asistensi yang aplikatif lagi dan berguna bagi instansi; dan (2) Strategi pelayanan asistensi yang dilakukan oleh deputi program dan reformasi birokrasi belum berjalan optimal dengan keterbatasan yang ada. Untuk itu, perlu dirumuskan suatu strategi dalam pelayanan asistensi yang lebih aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan.

---

This research is focus to know about the perceptions and expectations of the ministries/agencies about technical assistance that given by the Deputy Program and Bureaucracy Reform, and to find out how their strategy to give that technical assistance. Based the research conducted, the data showed that the perception of Ministries/Agencies about the technical assistance is that the assistance not maximal enough that characterized by no feedback, not responsive, and all the assistance is only touching process rather than outcome. The expectation of the assistance is there are result that can utilize directly in implemented the bureaucracy reforms. Therefore, based on the analysis that have been done, it concluded that (1) the perception of Ministry/Agencies about the assistance is far from the expected, which mean there are still have many shortcomings that have to be improved. The expectation is the assistance could be better so it can facilitate Ministry/Agencies in process to reform the bureaucracy and get the assistance that can be applied and give advantage to the agency; and (2) Strategy fiom Deputy Program and Bureaucracy Reforms in the technical assistance has not run optimally with the limitations that existing. So, it needed to make a formulation of a strategy that applicative and can be easy to implemented."

"JPK merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara asuransi sosial yaitu PT Jamsostek (Persero) dan diselenggarakan secara terstruktur dan komprehensif. Program JPK Jamsostek menggunakan prinsip managed care. Program ini harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, peserta program ini harus memahami dan mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh PT Jamsostek (Persero). Pada tahun 2012, PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Gambir membayarkan klaim perorangan rata-rata 75 klaim/bulan. Hal ini menandakan bahwa masih rendahnya pemahaman peserta JPK Jamsostek tentang prosedur pelayanan kesehatan PT Jamsostek (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman peserta JPK Jamsostek tentang prosedur pelayanan kesehatan PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Gambir Tahun 2012.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi cross-sectional dan dilakukan dengan cara pengisian kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 97 responden di PT Matahari Department Store Tbk. Atrium Plaza dan Kopposindo Jakarta Pusat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara umur, tingkat pendidikan, pengalaman menggunakan JPK, sosialisasi SDM perusahaan, dan sosialisasi JPK Jamsostek dengan pemahaman peserta JPK Jamsostek tentang prosedur pelayanan kesehatan PT Jamsostek (Persero).

---

JPK is a program organized by the social insurance administrators, PT Jamsostek (Persero) and organized in a structured and comprehensive. JPK Jamsostek using managed care principles. This program shall be implemented in accordance with the procedures of health care. Therefore, participants should understand and follow health care procedures that have been established by PT Jamsostek (Persero). In 2012, PT Jamsostek (Persero) Gambir Branch paying individual claims an average of 75 claims/month. This indicates that there is still lack of understanding of JPK Jamsostek participants about health care procedures of PT Jamsostek (Persero). This study aims is to determine the factors that influencing the JPK Jamsostek participant?s comprehension about health care procedure in PT Jamsostek (Persero) Gambir branch office in 2012.This research is a quantitative study with cross-sectional design and carried out by filling out the questionnaires. Questionnaires were distributed to 97 respondents at PT Matahari Department Store Tbk. Atrium Plaza and Kopposindo Jakarta Pusat.The results of this study indicate that a significant relationship between age, educational level, experience of using JPK, corporate HR socialization, and JPK Jamsostek socialization with the JPK Jamsostek participant?s comprehension about health care procedure in PT Jamsostek (Persero)."