Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan jaringan telekomunikasi di Indonesia dalam dasawarsa terakhir telah menampakkan hasil yang cukup menggembirakan, keberhasilan ini di lain pihak menuntut usaha guna mempertahankan tingkat pertumbuhan serta pemerataan jaringan telekomunikasi itu sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan masih memiliki banyak tempat yang belum terjangkau oleh sistem telekomunikasi, bahkan saat ini komunikasi baru dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Masyarakat di daerah pedesaan, perbatasan atau bahkan yang tinggal di pedalaman masih sangat sulit untuk menikmati fasilitas telekomunikasi seperti yang telah ada sekarang ini.Melalui program Universal Service Obligation (USO) pemerintah berharap mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pemerataan akses telekomunikasi antara masyarakat kota dan masyarakat pedesaan.Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang menjadi objek pelaksanaan program USO pada tahun 2004, telah menggelar program ini pada 45 lokasi. Program USO yang telah dilaksanakan dalam perjalanannya menghadapi beberapa permasalahan terutama dari aspek pengadaan perangkat, pemilihan teknologi, operasional, pembiayaan serta pemeliharaan yang kurang maksimal. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dicari solusi guna membantu pemecahan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program USO tahun 2004 di Provinsi Jawa Tengah, sehingga program USO yang akan digelar di waktu yang akan datang dapat lebih optimal dan berdaya guna.

---

The construction of telecommunication in Indonesia within the latest decade has shown enough satisfying results in the other side this successful require efforts so that it can maintain the level of growth as well as the distribution of this telecommunication network. Indonesia as an archipelago country still has many unreachable places by telecommunication system, even in this current time communication only can be used by small part of Indonesia people. People in rural area, border or even in remote area are still difficult to enjoy telecommunication facility like already exist in this recent time.

Through Universal Service Obligation (USO) program the government hope that he can handle the problems happened in the distribution of telecommunication access between rural and urban community.

Central Java Province as one of provinces becoming the implementation of USO program in 2004, has conducted this program in 45 locations. USO program which has been conducted in its journey experienced some problems specially from equipment procurement, technology selection, operational, lack maximal finance as well as maintenance. Through this research is expected can produce solution so that it can help to find the solution of problem happened in the implementation of USO program 2004 in Central Java Province, so that USO program can be executed more optimal and benefit in the future."

"Tesis ini membahas Strategi Implementasi Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Pada Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) di Indonesia, sebagai rekomendasi dalam implementasi kebijakan PLIK. Lingkup penelitian menitikberatkan pada faktorfaktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PLIK. Penelitian ini adalah menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil kuesioner kepada instansi yang berwenang dan pakar yang kompeten, serta studi literature dari berbagai sumber, seperti Undang-undang dan regulasi terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah berupa strategi prioritas implementasi PLIK dan beberapa alternatif strategi untuk mendukung PLIK dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan PLIK.

---

The focus of this research is implementation of strategy for PLIK sector for designing RPJMN II on Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) in Indonesia, as a recommendation in implementation of PLIK policy. The scope of this study are many factors that affect the successful of PLIK implementation. This research use data and information from questionnaire result to government and literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book and website, that using SWOT analyze. The result of this study is strategy priority for PLIK implementation and also some of strategy alternative to support PLIK that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats (SWOT)."

"Seperti diketahui bahwa, masih terdapat + 43.000 desa di wilayah Indonesia yang belum terlayani oleh fasilitas telekomunikasi (Wilayah USO). Dengan Topographi dan kondisi karakteristik wilayah USO yang sulit dijangkau maka Investasi untuk daerah rural kurang menarik bagi operator telekomunikasi. Upaya pemerintah untuk memulai membangun daerah perdesaan melalui program USO pada tahun 2003 dan 2004 dinilai sangat baik dan patut untuk diteruskan namun berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan terlihat bahwa pemanfaatan atas hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah belum optimal. Hal ini terbukti masih ditemukenali banyaknya % telepon yang tidak aktif dan rusak serta tingginya tariff yang dikenakan kepada penduduk. Hal ini membuktikan bahwa strategi dan kebijakan yang telah diambil dalam pembangunan sebelumnya belum dapat memberikan manfaat yang baik sekaligus belum dapat memberikan stimulant kepada operator untuk turut serta di dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi perdesaan dalam arti yang lebih luas. Dengan penyusunan strategi kebijakan yang tepat, telekomunikasi terbukti dibeberapa negara maju dan berkembang lainnya dapat mendorong tumbuhnya ekonomi suatu wilayah dan sekaligus membuka keterisolasian dari keterbatasan informasi. Thesis ini akan mendiskripsikan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pengalaman-pengalaman dari negara-negara maju dan berkembang lainnya dalam penyusunan sebuah strategi kebijakan. Dengan memperhatikan keunggulan dan kelemahan dari pengalaman beberapa negara dan dipadukan hasil analisa SWOT terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia sebelumnya maka strategi yang harus ditempuh pemerintah adalah dengan membenahi regulasi yang dapat menarik minat operator dalam turut serta memgembangkan wailayah KPU; Melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa dengan Tender Terbuka dan transparan dengan didukung SDM yang berkualitas dan profesional; Memberikan/menciptakan Insentif yang baik bagi penyedia Jasa agar penyelenggara Telekomunikasi tertarik untuk mengembangkan layanan di daerah KPU; Mengoptimalkan Sumber Pendanaan yang berasal dari Operator melalui USO Fund atau sejenisnya untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan KPU/USO; Menetapkan spesifikasi Teknologi yang yang tepat dan berkualitas agar terjamin keberlangsungannya; Menetapkan tariff yang dapat dijangkau bagi masyarakat daerah rural. Membentuk organisasi yang mengelola dana USO ( mengumpulkan dan mengelola pembiayaan).

---

There are more than 43.000 villages in Indonesia has no telecommunications access this area was called Universal Service Obligation Area (Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi/WPUT). Topographic and characteristic condition of WPUT which have difficulty in accessibility especially on transportation cause this area to be not attractive for telecommunications business investation. Government Policy to develop rural telecommunication in Indonesia is starting point and have good value. This policy should be implementing in continuity in the future. According to the evaluation of USO facility that have develop by the government showing that utility of these facility did not optimum. Still many facility did not work and broke and also did not use by the people because of expensive tariff charge. This condition showing that the policy strategy of government that has token before did not solve the problem of rural telecommunication yet, especially on suistainability of services and giving stimulant for the telecommunications operator to serve rural area. With good policy strategy, Telecommunication infrastructure in developed country and some of growing country can support the local economic to growing and also open the isolated area by information access facility.

This Thesis trying to description best experience from some developed countries and growing countries in arranging the telecommunication policy strategy. With SWOT analysis and benchmarking metode are resulted the New Policy Strategy for government as: Change the regulation which some insentif to the operator who serve the rural area; Biding Process is good strategy to choice the USO operator; Optimizing the USO Fund for serving the rural area; good specification and standardization for rural telecommunication equipment; Tariff should be payable by people ( less then from regular tariff); Build the new organization for managing the USO Fund (Collecting and Disbursement)."

"Kompetisi bisnis telekomunikasi seluler di Indonesia tampak semakin intens sebagai akibat dari ekspansi yang dilaksanakan oleh pemain lama seperti Telkomsel, Satelindo dan Excelcomindo, serta masuknya 2 pemain raksasa seperti Telkom dengan TelkomMobile dan Indosat dengan IM3 (indosat Multimedia Mobile), menyambut gayung deregulasi yang didengungkan oleh pemerintah pasca UU No. 36/1999. Karya akhir ini meneliti tentang persepsi dan perilaku pemakai Kartu GSM pra bayar di wilayah Jabotabek dengan tujuan untuk menentukan strategi positioning yang tepat bagi TelkomMobile dalam memasuki pasar Kartu GSM pra bayar di Indonesia, melalui proses positioning?. Persepsi yang diteliti meliputi awareness, persepsi terhadap tingkat kepentingan atribut dan persepsi terhaclap kinerja 3 kartu GSM pra bayar dalam setiap atribut, yaitu atribut kemampuan jelajah (roaming), kualitas jaringan, ketersediaan fitur, kemudahan memperoleh, pelayanan puma jual, harga (termasuk biaya airtime, biaya roaming/jelajah), serta rekomendasi pihak ketiga (teman, keluarga dan kerabat) dan promosi. Perilaku yang diteliti meliputi alasan pemilihan kartu pm bayar tertentu, biaya pemakaian telepon seluler per bulan, perilaku pemakaian telepon seluler, trial terhadap komunikasi data (internet), pola pemakaian internet, kern ungkinannya dalam mengakuisisi produk GSM 1800 generasi 2,5 (purchase intention) serta beberapa alasan yang menyebabkan belum pastinya konsumen membeli produk tersebut. 1-lasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif, inferensial, asosiatifdan compare mean seria bi plot analysis yang dikembangkan bersama studi literature yang berkaitan dengan industri seluler di Indonesia, keyakinanlsikap dan perilaku konsumen seria strategi positioning. Dengan mengetahui persepsi dan perilaku pemakai kartu GSM pra bayar, karya akhir ini akan memberikan rekomendasi strategi positioning bagi TelkomMobile dalam memasuki pasar GSM pra bayar Indonesia, yaltu: Sebagai later entrant, strategi positioning yang tepat bagi TelkomMobile adalah imitative positioning (memposisikan dirinya pada dua atribut yang hampir sama dengan Pro XL pra bayar, yaitu ketersediaan fitur dan kualitas jaringan). TelkomMobile memiliki peluang untuk mendayagunakan distinctive advantages-nya untuk memperkuat positioning, seperti platform teknologi GSM 1800, kapabilitas network, dan saluran distribusinya yang tersebat di seluruh wilayah tanah air. TelkomMobile dapat diposisikan dengan pendekatan: atribut, yaitu ketersediaan fitur dan kualitas jaringan, dimana keduanya termasuk ke dalam dimensi teknis (analisis faktor), sehingga memudahkan manajemen untuk memfokuskan kegiatan operasionalnya, dengan ouput leverage yang tinggi, karena meningkatnya penilaian konsumen terhadap atribut ketersediaan fitur akan menaikkan pula atribut kualitas jaringan, sehingga dapat mendongkrak kinerja merek TelkomMobile secara keseluruhan dalam persepsi konsumen. manfaat, yaitu membantu untuk mencapai nilai kebersamaan (komunitas hidup), pemenuhan din/status (emosional), kenyamanan dan kemudahan dalam hidup dengan biaya ekonornis (the benefit segment). imajinasi, yaitu mengembangkan positioning TelkomMobile dengan menggunakan imajinasi seperti situasi yang jadi Iebih mudah dan nyaman untuk kehidupan social (seperti mcnghubungi keluarga dan teman). Konsekuensinya, TelkomMobile harus mampu menuangkannya ke dalam positioning statement, sebagai .single positioning claim. Pernyataan tersebut harus dapat diungkapkan dengan bahasa yang jelas, singkat dan mudah diulang-ulang, serta mengandung klaim yang unik yang berkaitan dengan aspek ketersediaan fitur dan kualitas jaringan. Untuk mempercepat penetrasi pasar, TelkomMobile harus mengoptimalkan saluran koniunikasi personal, yaitu lingkungan social dan para expert untuk mengungkapkan pengalamannya."

"[ABSTRAKDalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai apakah revenue ataspengelolaan site tower berdasarkan perjanjian interkoneksi di bidang telekomunikasidapat dialihkan, prosedur dan mekanisme pengalihan revenue atas pengelolaan sitetower berdasarkan perjanjian interkoneksi di bidang telekomunikasi, dan dokumendokumenapa saja yang diperlukan dalam revenue atas pengelolaan site towerberdasarkan perjanjian interkoneksi dalam bidang telekomunikasi. Penelitian yangdilakukan untuk tesis ini menggunakan metode yuridis normatif (normativeresearch) yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris dengan prosedurpengumpulan data yang sumbernya adalah bahan dari kepustakaan dan dariwawancara. Dari pembahasan atas permasalahan-permasalahan tersebut, dapatdisimpulkan bahwa revenue atas pengelolaan site tower berdasarkan perjanjianinterkoneksi dapat dialihkan, prosedur dan mekanisme pengalihan revenue ataspengelolaan site tower berdasarkan perjanjian interkoneksi di bidang telekomunikasiadalah adanya berita acara kesepakatan pelaksanaan pengalihan revenue ataspengelolaan site tower, dibuatnya perjanjian pengalihan revenue atas pengelolaansite tower antara penyedia akses dengan operator pengganti, dibuatnya perjanjianpengalihan pembayaran revenue antara pencari akses dengan operator pengganti.Proses pengalihan revenue atas pengelolaan site tower tersebut dibuat dalamperjanjian tertulis berupa perjanjian pengalihan. Adapun saran dari hasil penelitiantesis ini adalah sebaiknya perjanjian interkoneksi dan perjanjian pengalihannyadibuat secara otentik atau dengan jasa notaris dan sebaiknya hal-hal yangdiperjanjikan dalam perjanjian pengalihan revenue seperti blanko milik PT. Telkomdapat diperjelas lagi

---

ABSTRACTIn this research, writer research on whether revenue on the management of sitetower based on interconnection agreement in telecommunication can be assignment,procedure and mechanism assignment of revenue on the management of site towerbased on interconnection interconnection in telecommunication, and the documentsany lengths necessary in revenue on the management of site tower based oninterconnection agreement in telecommunication. Research for this thesis is usingjudicial normative method (normative research) that is supported by an approachjudicial empirical with the procedure data collection is from literature and frominterview. From the discussion of these issues, it can be concluded that the revenueon the management of site tower based on interconnection agreement can beassignment, procedures and mechanisms for the assignment of revenue on themanagement of site tower based on interconnection agreement intelecommunication is the implementation of the assignment agreement for reportrevenue on management of site tower, made an assignment of revenue agreement onthe management of site tower between access provider with replacement operator,made an assignment of evenue payment agreement between access seekers withreplacement operator. The process of assignment of revenue on the management ofsite tower was made in a written agreement in the form of assignment agreement.The suggestion from the research of this thesis is the interconnection agreement andthe assignment agreements is better written by a notary and and better the things inthe assignment of revenue agreement such as blank-owned PT. Telkom should bemore obvious, In this research, writer research on whether revenue on the management of sitetower based on interconnection agreement in telecommunication can be assignment,procedure and mechanism assignment of revenue on the management of site towerbased on interconnection interconnection in telecommunication, and the documentsany lengths necessary in revenue on the management of site tower based oninterconnection agreement in telecommunication. Research for this thesis is usingjudicial normative method (normative research) that is supported by an approachjudicial empirical with the procedure data collection is from literature and frominterview. From the discussion of these issues, it can be concluded that the revenueon the management of site tower based on interconnection agreement can beassignment, procedures and mechanisms for the assignment of revenue on themanagement of site tower based on interconnection agreement intelecommunication is the implementation of the assignment agreement for reportrevenue on management of site tower, made an assignment of revenue agreement onthe management of site tower between access provider with replacement operator,made an assignment of evenue payment agreement between access seekers withreplacement operator. The process of assignment of revenue on the management ofsite tower was made in a written agreement in the form of assignment agreement.The suggestion from the research of this thesis is the interconnection agreement andthe assignment agreements is better written by a notary and and better the things inthe assignment of revenue agreement such as blank-owned PT. Telkom should bemore obvious]"

"Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan suatu Kewajiban Pelayanan Universal (US0-Universal Service Obligation) yang diprioritaskan untuk daerah pedesaan dan daerah terpencil. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dalam memperoleh informasi. Kurangnya fasilitas atau sarana untuk berkomunikasi, menyebabkan masyarakat pedesaan sulit untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat lain di luar daerahnya.Pada penelitian ini diambil tiga wilayah untuk dilakukan analisa yaitu Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta mewakili wilayah pulau Jawa, Lampung mewakili pulau Sumatera dan NTB mewakili Indonesia Timur, Ketiga wilayah ini diambil karena memiliki jumlah kecamatan rural yang besar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan terhadap ketiga wilayah yang kemudian akan didapat skala prioritas kecamatan yang harus didahulukan untuk digelar program USO. Metode yang digunakan untuk analisa ini adalah analisa klaster dengan teknik K Means Cluster, yaitu klaster yang jumlah kelompoknya ditetapkan langsung yaitu 4 kelompok di tiap wilayah karena dianggap paling optimal, dimana analisa tersebut ditempuh dua tahapan yaitu tahap I untuk skala Kabupaten / Kotamadya dan Tahap II untuk skala kecamatan. Adapun data-data yang diperlukan diambil dari Biro Pusat Statistik (BPS) mengenai besarnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, luas wilayah, besar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Densitas dan tingkat rural di tiap kecamatan.Dari hasil penelitian didapat daerah-daerah yang potensial di tiap propinsi, untuk Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terdapat 13 Kabupaten dengan jumlah 275 Kecamatan, Lampung terdapat 4 Kabupaten dengan jumlah 49 Kecamatan dan NTB terdapat 3 Kabupaten dengan jumlah 32 Kecamatan. Untuk Kabupaten Jawa Tengah diseleksi lagi menjadi 206 Kecamatan berdasarkan persentasi kecamatan rural, kecamatan rural adalah kecamatan yang persentasi keruralannya sebesar 50% atau lebih. Dari pengelompokkan didapat 4 kecamatan rural berdasarkanbesar persentasi kecamatan rural, kemudian dari hasil pengelompokkan didapat skala prioritas masing-masing wilayah berdasarkan tingkat keruralannya (Kecamatan Rural I sampai Kecamatan Rural IV).

---

The Indonesian government regulation no 52/2000 about Telecommunication Operation, has forced the government to operate a Universal Service Obligation (USO) that is focused for the villages and rural area in Indonesia. Lack of telecommunication facility among those areas has made difficulty for the people to gain information and communicate with others in different area.

This Research analyzes three different areas: Central Java and DI Yogyakarta which represent the Java area; Lampung to represent the Sumatera area and West Nusa Tenggara Barat (NTB) which is represent the Eastern Indonesia area. These three areas were taken because they have a large number of rural districts. The purpose of this research is mapping those three areas to obtain the scale of priority about the district that have the highest priority for the USO programs. The method used on this research is Cluster Analysis using the K-Means Cluster Technique, in which the number of group taken is 4 groups per area. The analysis divided in to two steps. The first step is taken for the Kabupaten or Kotamadya areas and then the second step for the Kecamatan area. The data about populations, density, educational status, and Gross Domestic Product (GDP), for this research is taken from Biro Pusat Statistik (BPS).

The analysts result shows that for Central Java and D.i. Yogyakarta there are 13 Kabupaten with 275 Kecamatan, 4 Kabupaten with 49 Kecamatan for Lampung area, and 3 Kabupaten with 32 Kecamatan for NTB, which is a potential areas for the USO programs. And then from those 275 Kecamatan in Contra! Java 206 Kocamatan are selected based on its rural percentage. Kecamatan rural is the Kecamatan which have a rural percentage 50% or above. From the grouping obtained 4 Kecamatan rural and the scale of priority for each area based on its rural percentage (Kecamatan rural I up to Kecamatan rural IV)."

"Tesis ini membahas Strategi Implementasi Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Pada Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) di Indonesia, sebagai rekomendasi dalam implementasi kebijakan PLIK. Lingkup penelitian menitikberatkan pada faktorfaktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PLIK. Penelitian ini adalah menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil kuesioner kepada instansi yang berwenang dan pakar yang kompeten, serta studi literature dari berbagai sumber, seperti Undang-undang dan regulasi terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah berupa strategi prioritas implementasi PLIK dan beberapa alternatif strategi untuk mendukung PLIK dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan PLIK.

---

The focus of this research is implementation of strategy for PLIK sector for designing RPJMN II on Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) in Indonesia, as a recommendation in implementation of PLIK policy. The scope of this study are many factors that affect the successful of PLIK implementation. This research use data and information from questionnaire result to government and literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book and website, that using SWOT analyze. The result of this study is strategy priority for PLIK implementation and also some of strategy alternative to support PLIK that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats (SWOT)."