Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah, yaitu Polri perlu mendapatkan perhatian serius dari instasi-instansi pemerintah. Saat ini sedang dikembangkan konsep dan prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas, yang kemudian disebut pelayanan prima, yang menguraikan tentang konsep, prinsip, mutu dan indikator pelayanan prima dalam konteks tugas seorang aparatur negara, strategi mengidentifikasikan pelanggan dan analisa permasalahan pelayanan prima dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat sebagai pelanggan.Dengan adanya penyederhanaan proses dengan menggunakan program simulasi i-Graft Process 2000 yang digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisa waktu proses saat ini dibandingkan dengan waktu proses yang diusulkan, maka didapat waktu pengurusan pembuatan SIM yang lebih lama, tempi dengan hasil yang lebih berkualitas.Pada proses usulan, jumlah operasi mengalami perubahan antara current process dengan proposed process, jumlah transportasi mengalami perubahan antara current process dengan proposed process, jumlah inspeksi juga mengalami perubahan antara current process dengan proposed process dan jumlah penundaan (delay) mengalami perubahan antara current process dengan proposed process. Pada proses usulan, jumlah waktu mengalami perubahan dan biayapun mengalami perubahan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan karena diharuskannya para pemohon SIM untuk mengikuti kursus teori dan kursus mengemudi selama 15 jam dan 20 jam.

---

Society demand about service quality of government employees, which is Police, need require getting serious attention of government department. This time, they have improving service principles and concept which with quality and called excellent services, which elaborate about concept, principal and indicator of excellent services and quality in context of duty as government employees, strategy to identifying customer and analysis problems of excellent service in making of Driving License (SIM), so that can give satisfying service of society as customer.

With existence of process moderation by using simulation program of i-Graft Process 2000, which is used as appliance assist to analyses time process in this time compared to proposed process time, hence got time management of making of longer SIM, but with result of more with quality.

At proposal process, amount of operation are changed between current process and proposed process, amount of transportation are changed between current process and proposed process, amount of inspection are changed between current process and proposed process and amount of delay are changed between current process and proposed process. At proposal process, amount of time are changed between current process and proposed process and expense are changed between current process and proposed process. This matter caused by obliging of all applicants of SIM must follow theory courses and driving courses during 15 hours and 20 hours."

"Penelitian ini bertujuan untuk; (I) mengetahui besarnya potensi PNBP retribusi SIM dari hasil penerbitan yang tercatat pada seluruh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Satlantas Polda), (II) selisih atau gap antara PNBP retribusi SIM hasil perhitungan dengan PNBP retribusi SIM aktual, (III) bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas dari pengumpulan PNBP SIM serta pelaporannya dilakukan, (IV) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PNBP retribusi SIM di tingkat Satlantas Polda, dan (V) analisis pengaruh faktor-faktor terhadap PNBP retribusi SIM di tingkat Satlantas Polda sepanjang tahun 2009-2012.Metodologi yang digunakan di dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif untuk tujuan penelitian pertama dan kedua serta metode regresi data panel dengan pendekatan pooled least square, fixed effect dan random effect untuk tujuan penelitian ketiga dan keempat.Hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa : (1) adanya gap antara PNBP retribusi SIM hasil perhitungan dengan PNBP retribusi SIM aktual, (2) gap tersebut terjadi karena permasalahan administrasi pada sistem pelaporan PNBP retribusi SIM dan (3) dari hasil regresi data panel sejumlah 124 obeservasi diperoleh ketiga variabel bebas (Belanja sumber PNBP, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikatnya (PNBP Retribusi SIM). Satu variabel yang berpengaruh paling dominan yaitu variabel belanja dengan besarnya pengaruh terhadap PNBP SIM sebesar 0,42%.

---

This study aims to: (i) determine the magnitude of potential non-tax revenues from the SIM retribution proceeds are recorded in the entire Traffic Unit Police (Police Traffic Unit), (ii) the difference or gap between the non-tax revenues of driving license retribution of calculation results with the actual non-tax revenues of driving license retribution, (iii) how the mechanisms of transparency and accountability of the non-tax revenues of driving license retribution collection and reporting is done, (iv) the effecting factors of driving license retribution in the traffic unit of regional Police, and (v) analysis effecting factors of the non-tax revenues of driving license retribution in the traffic unit of regional Police in years 2009-2012.The methodology used in the research is descriptive quantitative method for the first and second research objectives and methods of panel data regression with pooled least squares approach, the fixed effect and random effect for the third and fourth research purposes.The estimation results showed that: (i) the gap between the non-tax revenues of driving license retribution of calculation results with the actual non-tax revenues of driving license retribution, (ii) the gap occurred because of administrative problems in the reporting system of non-tax revenues of driving license retribution (iii) the panel data regression results by 124 observation obtained the third independent variable (the expenditure source of non-tax revenues, the number of population and vehicles) significant positive effect on the dependent variable (the non-tax revenues of driving license retribution). One of the most dominant variable affecting is the expenditure variable which effecting 0.42% of the non-tax revenues of driving license retribution."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas pelayanan prima pada Satpas SIM Polresta Bekasi Kota melalui survey kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, berdasarkan data yang dihimpun dari responden. Pengumpulan data primer melalui kuesioner dengan penentuan sample menggunakan ukuran sampel didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP- 25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang mensyaratkan sampel minimal adalah jumlah unsur + 1 x 10 dengan jumlah 100 sampel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis bantuan Program SPSS versi 19. Penelitian menunjukan bahwa secara kumulatif, skor IKM pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh Satpas SIM Polresta Bekasi Kota adalah sebesar 68.94 yaitu berada pada interval Baik (B), dengan skor relatif rendah pada unsur penanganan pengaduan dan kompetensi sedangkan skor yang masih di bawah rata-rata meliputi petugas, tarif, serta sikap dan perilaku petugas. Oleh sebab itu disarankan agar di lakukan terobosan yang inovativ guna meningkatkan efektivitas secara keseluruhan unsur yang diperlukan guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di wilayah hukum Polresta Bekasi.

---

This study aims to measure the effectiveness of excellent service to the city of Bekasi Police SIM Satpas through community satisfaction survey. This study uses a quantitative approach, based on data collected from respondents. The collection of primary data through questionnaires with the determination of sample using a sample size based on the Decree of the Minister of State for Administrative Reform No. KEP-25 / M.PAN / 2/2004 dated February 24, 2004 on Guidelines for Preparation of Public Satisfaction Index Services Unit Government Agencies requiring minimal sample is the number of elements + 1 x 10 with 100 samples. The method used is the method of analysis assistance program SPSS version 19.

Research shows that cumulatively, scores of SMEs on the quality of services provided by the city of Bekasi Police SIM Satpas amounted to 68.94 which are at intervals of Good (B), with relatively low scores on the handling of complaints and competency elements while still score below the average include officers, fare, as well as the attitudes and behavior of officers. Therefore it is suggested that in order to do terebosan which inovativ increase the overall effectiveness of the necessary elements in order to provide the best service to the public in Bekasi City Police jurisdiction."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya reformasi Polri di bidang pelayanan SIM yang diharapkan mampu memberikan hasil yang best practice melalui pelaksanaan program SIM Nasional Presisi (SINAR) di Satpas Polda Metro Jaya. Namun, inovasi ini belum berdampak signifikan, dan masyarakat DKI Jakarta masih banyak yang belum merasakan manfaat yang dihasilkan dari program ini. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inovasi, teori best practice, dan teori manajemen. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi program SIM Nasional Presisi (SINAR) yang dilaksanakan Satpas Polda Metro Jaya telah memenuhi kriteria best practice, yang mana hal ini dapat dilihat dari dimensi dampak, dimensi kemitraan, dimensi keberlanjutan, dimensi kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, dan dimensi transferability. Namun, pada dimensi kesetaraan gender dan pengeculian sosial SINAR belum mampu mengakomodasi perpanjangan SIM untuk kaum disabilitas dalam hal ini SIM D. Ditemukannya hambatan pada dimensi kesetaraan gender dan pengeculian sosial ini dapat disebabkan oleh minimnya kompetensi sumber daya manusia Satpas pada bidang teknologi informasi, kurangnya koneksi sosial dan publikasi hingga inovasi yang baik ini tidak popular atau dikenal baik oleh seluruh lapisan masyarakat, dukungan anggaran untuk inovasi yang belum menyeluruh dan belum didukung oleh dana DIPA, dan jaringan internet tidak stabil yang mengganggu proses pelaksanaan perpanjangan SIM A dan C.

---

The background of the research is the Indonesian Natioanl Police reform in services related to issuing driving license services. Such services are expected to be able to generate best practices through the implementation of SINAR (Precision National Driving License). As a matter of fact, the innovation has not resulted in a significant impact and there are still many people living in Jakarta Special District who have not yet experienced the benefits generated by the program. Based on these problems, this research is intended to evaluate the implementation of the program and analyze the factors that influence them so that the results of the decisions can be used to optimize the implementation of the program. The study employs several analytical tools, such as innovation theory, best practice theory, and management theory. The study also uses the qualitative approach using field research method. The results of the study indicate that the innovation of SINAR program carried out by Satpas of Jakarta Metropolitan Police Region the Polda Metro Jaya Satpas has met the best practice criteria, which can be seen from the impact dimensions, partnership dimensions, sustainability dimensions, leadership and community empowerment dimensions, and transferability dimensions. However, on the dimensions of gender equality and social exclusion, the SINAR program has not been able to accommodate the extension of driving licenses for people with disabilities, in this case Diving License D. The results of the research also reveal that the obstacles found in the dimensions of gender equality and social exclusion can be caused by the lack of competence of Satpas human resources in the field of information technology; lack of connection of social media and publications until these good innovations are not popular or well known by all levels of society; budget support for innovations that has not been comprehensive and has not been supported by state budget; and unstable internet networks that interfere with the process of the implementation of the extensions of Driving License A and Driving License C"

"Tesis ini membahas masalah pelayanan yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang makin canggih, cepat, tepat, aman dan menyenangkan atas pelayanan. Salah satu instansi yang pelayanan yang masih menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan di Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi. Polda Metrojaya, yang memiliki tugas pelayanan atas Surat Ijin Mengemudi. Pelayanan ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun ujian praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, masih adanya biaya yang tidak seragam, praktek pencaloan dan tempat pelayanan yang tidak nyaman. Proses pelayanan Surat Ijin Mengemudi oleh Direktorat Lalu Lintas Polri Polda Metrojaya untuk wilayah administrasi pemerintah daerah Khusus Ibukota masih sentralisasi, sedangkan kesatuan Lalu Lintas di Polres untuk wilayah pemerintah di luar Daerah Khusus Ibukota diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan menerbitkan SIM. Untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara ilmiah kualitas pelayanan Surat Ijin Mengemudi pada Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi Polda Metrojaya dengan menggunakan pendekatan Indek Kepuasan Masyarakat, yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pendekatan ini dipilih karena metode ini didesign dan divalidasi untuk dapat digunakan dalam berbagai sektor jasa/pelayanan terutama dalam lembaga pemerintah. dan memiliki keunggulan antara lain: memiliki tingkat validasi dan reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian ini adalah untuk Satuan pelayanan adminitrasi Surat Ijin mengemudi di Polres Metro Tangerang unsur Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, di Polres Bekasi Kota unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi dan untuk Polres Bekasi Kabupaten antara lain unsur Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan serta Kenyamanan lingkungan. Unsur unsur tersebut masih mengecewakan dan belum memuaskan masyarakat sehingga perlu dibenahi dan di tingkatkan. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya menyusun program peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi, Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan. penyusunan standar operasional prosedur, pemenuhan sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, dan evaluasi pelayanan publik.

---

This thesis discusses nowadays service problems related with the needs and desires of community that increasingly sophisticated, fast, accurate, safe and fun for the service. One of the agencies service that is still be public spotlight is department of Administrative Services Unit for Driver's License. Polda Metrojaya, which had task of servicing over driver's license, is often complained by community. The causes are nonstandard care, especially concerning to theory test and practical exam, unclear requirement, completion time, variably cost, practice of brokering, and uncomfortable service place. Driver's license service processed by the Directorate of Traffic Police Polda Metrojaya for local government administrative region Special Capital is still centralized, while the Traffic Police unit to areas outside the government's Special Capital Region was given authority to issue and publish driver’s license.

To assess and carry out scientific research quality of a driver's license at the Administrative Services Unit at Polda Metrojaya by using the approach of Community Satisfaction Index, which has been issued by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This approach was chosen because the method is designed and validated for used in various service sectors / services, especially in government institutions and has advantages such as: has a high level of validation and reliability.

Results of this study, for driving license administration services unit in Tangerang Metro Police Service Officers were clarity and ease of getting information elements, in the City of Bekasi Police Officer were official politeness and hospitality, environment leisure, office building / services feasibility, availability of clean toilets and worship places, availability of practicing place, availability of a copy shop, and in Bekasi Police District were certainty of schedule, service speed, and convenience environment. The elements are still disappointing and unsatisfactory the communities that need to be addressed and improved.

Recommendation of this study is the need to establish program to improve public services relating to the Clarity of Services Officer and the ease of getting information, courtesy and hospitality of Officer, Environment Leisure, Feasibility of Office Building / services, availability of clean toilets and worship places, availability of practising place, availability of copy shop, service schedule and speed assurance, comfortable environment, preparation of standard operating procedures, compliance infrastructure, information and communication technology, and evaluation of public services."

"ABSTRAKBerbelitnya sistem birokrasi yang ditetapkan oleh Polri dalam pengumaanSIM, STNK, dan BPKP (SSB) menimbulkan citra negatif di mata masyarakat yangakhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian danmenyebabkan masyarakat enggan bersentuhan langsung dengan kepolisian.Menyadari buruknya reputasi kepolisian inilah yang pada akhirnya melatar belakangiPolri untuk segera kembali membangun trust building yang dijabarkan dalamprogram reformasi birokrasi 2005-2010 yang bertujuan untuk memberikan pelayananyang cepat, transparan dan akuntabel.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi PoldaMetro Jaya dalam menjalankan program transparansi pelayanan SSB melalui NineSteps of Strategic Public Relations. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatankualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara rnendalam denganresponden terpilih. Metode analisa data dilakukan dengan dengan menelaah seluruhdata yang didapat dari berbagai sumber, kemudian data tersebut dianalisa dandibandingkan dengan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian. Selainmelakukan wawancara, peneliti juga melakukan survey mengenai transparansipelayanan SSB kepada masyarakat selaku stakeholder, melalui kuesioner.Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa strategi komuuikasi padapelayanan SSB Polda Metro Jaya menerapkan kerangka Nine Steps yakni denganstrategi proactive, meliputi action strategies dan communication strategies, yangditujukan kepada internal dan eksternal publik Polda Metro Jaya.. Selain itu, hasilkuesioner juga menunjukkan bagaimana masyarakat mengetahui adanya sosialisasiprogram transparansi tersebut, dan perubahan seperti apa yang dirasakan olehmasyarakat selaku pengguna jasa.

---

AbstractComplicated bureaucracy established by the Police in handling driver'slicense, vehicle registration, and certificate of ownership (SIM/ STNK/BPKP - SSB)has led to a negative image in the eyes of the public. This negative image ultimatelyreduces the level of public confidence in the institution and has caused a publicreluctance to come into contact with the police. Realizing its poor reputation theIndonesian Police urged to immediately re-establish its trustworthiness to the public.This program is outlined in the 2005-2010 bureaucratic reform programs that aim toprovide fast transparent and accountable service.The purpose of this study was to determine how Polda Metro Jaya strategizeits communication program for the SSB service transparency through the Nine Stepsof Strategic Public Relations. This research was conducted with a qualitativeapproach, through in-depth interviews with selected respondents. The data was thenanalyzed by reviewing all the data obtained from various sources, then analyzed andcompared with the theories used as the research reference. Additional& this studyalso accommodated a survey on transparency SSB, through questionnairesdistributed to the community as stakeholder.The findings suggested that the communication strategy for SSB services inPolda Metro Jaya is adapting to the Nine Steps framework through proactivestrategies, including action strategies and communication strategies, aimed to PoldaMetro Jaya's internal and external public. In addition, the questionnaire alsosuggested how the community is aware of such transparency socialization program,and how the perceive the changes as service user."

"Praktek perdagangan berkaitan erat dengan pemberian kredit. Atas pemberian kredit dibutuhkan adanya suatu jaminan, jaminan diperlukan untuk mengamankan pengembalian kredit. Jaminan yang memberikan hak untuk didahulukan kepada kreditur adalah jaminan khusus. Termasuk dalam jaminan khusus adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia terdapat kewajiban pendaftaran. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia lahir pada saat didaftarkan. Benda yang sering dijadikan obyek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah benda bergerak yang terdaftar. Kepemilikan atas kendaraan bermotor dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B). Pihak yang berwenang untuk melakukan perubahan pada B.P.K.B. adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terhadap kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia seyogyanga dilakukan pemblokiran dalam B.P.K.B. yang bersangkutan. Undang-undang tidak mewajibkan dilakukannya pemblokiran. Dalam prakteknya tindakan pemblokiran jarang dilakukan. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Bagaimanakah perlindungan hukum pada pembebanan fidusia atas kendaraan bermotor yang hanya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tanpa disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka kesempatan bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk mengalihkan atau menjual atau melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia yang akan berakibat timbulnya sengketa baru pada saat proses eksekusi berlangsung. Kreditur dan pihak ketiga (selaku pemilik atau kreditur baru) tidak mendapat perlindungan secara menyeluruh.

---

This thesis discuss fiduciary security encumbrance on motorized vehicle. Author employs method of normative research with descriptive research typology. Status of encumbered motorized vehicle as object of a fiduciary security is shown in the registration note in the Certificate of Ownership by the Police Department of the Republic of Indonesia. The fiduciary security holder often ignores this fiduciary security encumbrance registration process by the Police Department. What is the legal effect of this ignorance? Is there any legal protection to the debtor, creditor, and other third parties in the case that the motorized vehicle encumbrance is registered in the Fiduciary Security Registration Office, bu t not registered by the Police Department in the Certificate of Ownership? Fiduciary security encumbrance on motorized vehicle without the Police registering the encumbrance in the Certificate of Ownership provides a legal gap, to be exploited by a bad faith debtor. The bad faith debtor could transfer, sell, or re-encumber the object, which might cause a legal dispute if the fiduciary security holder confiscates the object. Creditor (the initial creditor and the subsequent creditor) and any third party are not, legally, fully protected."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil usulan penerapan sistem Activity Based Costing (ABC) pada Bagian Perkreditan di PT. BPR Cincin Permata Andalas dan komparasi atas usulan penerapan sistem ABC dengan sistem biaya tradisional yang selama ini digunakan. Hasil usulan penerapan sistem ABC ini dapat dimanfaatkan oleh PT. BPR Cincin Permata Andalas sebagai rekomendasi untuk mengatur strategi berikutnya.Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal (single case study) dengan unit analisis tunggal (single unit analysis) dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan perhitungan biaya yang dilakukan dengan metode tradisional dan ABC, serta perbedaan tingkat profitabilitas yang selama ini dihitung oleh manajemen dengan ABC. Sistem ABC lebih menggambarkan informasi biaya yang andal terhadap perhitungan biaya untuk setiap nasabah kredit di PT. BPR Cincin Permata Andalas.

---

This study aims to determine the comparison between the result of the implementation proposal of Activity Based Costing (ABC) system on the Loans Department at PT. BPR Cincin Permata Andalas and the proposed implementation of the ABC system with traditional cost allocation system that has been used so far. The result of the proposed implementation of ABC system can be utilized by PT. BPR Cincin Permata Andalas as recommendation to arrange the next strategy.

The research method used is single case study with a single unit analysis by collecting data through observation, documentation, and interviews. Results from this research shows the different calculation of costs with traditional cost method and ABC, also the different level of profitability between management with ABC. ABC system describes cost information reliable for calculating the cost of each loan customer in PT. BPR Cincin Permata Andalas."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah ketersediaan barang yang dapat menimbulkan keluhan konsumen dengan menggunakan pendekatan Business Process Reengineering pada sebuah perusahaan perdagangan suku cadang otomotif. Dengan memetakan kembali proses bisnis yang terjadi di perusahaan dapat diperoleh sebuah pemahaman yang benar mengenai proses yang terjadi di perusahaan sehingga dapat dilakukan perbaikan. Pendekatan dalam merancang proses bisnis dapat menggunakan pendekatan secara sistematis dan pendekatan clean sheet (menggunakan metode idealisasi). Kedua pendekatan ini dikombinasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Perbandingan dari proses sekarang dan proses yang dirancang belum memberikan hasil yang maksimal hal ini terjadi karena adanya perbedaan aktivitas antara aktivitas saat ini dengan aktivitas yang dirancang. Perbedaan aktivitas ini menyebabkan perubahan budaya kerja dari budaya kerja administratif ke budaya kerja yang lebih terencana. Kesiapan dukungan sistem informasi sangat dibutuhkan untuk kelancaran implementasi proses bisnis yang baru.

---

ABSTRACTThis research aims to solve the problem of availability of goods which can lead to consumer complaints using Business Process Reengineering approach on an auto spare parts trading company. By mapping business processes that occurred back in the company can be obtained by a correct understanding of the processes occurring in the company so it can be repaired. Approach in designing business processes can use a systematic approach and a clean sheet approach (using the method of idealization). Both approaches are combined to obtain better results. Comparison of the current process and process designed yet provide maximum results this is the case because of the difference in activity between the current activity with the activities designed. These differences lead to changes in the activity of the working culture of administrative work culture to work culture more planned. Preparedness information system support is needed for the smooth implementation of new business processes."

"Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai sistem pengendalian kredit pada BPR Gamon, sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang sedang tumbuh dan berhasil menjadi 3 BPR terbaik di Jakarta. Sistem pengendalian kredit yang dianalisis tidak terpaku pada proses pengendalian saja, tetapi juga pada strategi dan manajemen yang melakukan pengendalian. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana BPR Gamon menerapkan sistem pengendalian kreditnya ditengah kesulitan BPR di industri Perbankan terkait tingginya tingkat Non Performing Loan (NPL) BPR secara nasional selama ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa BPR Gamon memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan sistem pengendalian kredit melalui strategi, proses pengendalian dan manajemennya sehingga mampu menekan NPL. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa BPR Gamon telah memiliki sistem pengendalian kredit yang sangat baik dan sesuai dengan keadaan perusahaan sehingga mampu mengatasi berbagai ancaman dan meningkatkan kinerja perusahaan.

---

This research comprehensively analyzes the implementation of credit control system at BPR Gamon, a growing rural bank that has become one of the top three rural bank in Jakarta. The analysis is not only focused on the control process, but also on the strategy and the management of credit control. The aim of the research is to explain how BPR Gamon applies its credit control system in the middle of rural banks industry difficulty due to high Non Performing Loan (NPL) percentage.

The research shows that BPR Gamon has a high commitment on implementing the credit control system through its strategy, control process, and management so it can reduce the NPL percentage. Finally, the research concludes that BPR Gamon has an excellent and appropriate credit control systems that it could overcome various threats and increase the bank performance."