Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Penelitian ini berusaha mendiskripsikan proses perusahaan dalam merespon perubahan lingkungan bisnis dan sosialnya dalam perspektif stakeholder. Upaya perusahaan dalam merespon perubahan dan kepentingan stakeholder terutama masyarakat sekitar dilihat sebagai proses adaptasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya. Studi kasus diangkat dari proses dan pengalaman perusahaan pengembang ( developer) dalam mengembangkan kebijakan kelembagaan dan strategi Community Development yang dilaksanakannya.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Analisa terhadap hasil temuan lapangan dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara diskriptif dilengkapi dengan bagan alur dan tabel untuk menunjukkan hubungan antar faktor dalam unit-unit analisa. Kerangka pemikiran yang melandasi studi ini meliputi tinjauan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, tinjauan tentang Dinamika Perusahaan dan tinjauan tentang Community Development. Dalam hal ini tiga kerangka pemikiran tersebut digunakan untuk melihat dan menjelaskan kasus dan pengalaman perusahaan pengembang.Temuan dan analisa hasil studi kasus PT.SA sebagai perusahaan pengembang dalam mengadaptasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya nienunjukkan beberapa hal penting: a). Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya di sektor properti nampaknya telah berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan masyarakat sekitar, b). Perusahaan melakukan pengembangan kebijakan kelembagaan dan melaksanakan sejumlah pendekatan dan strategi untuk turut serta memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar, c). PT.SA memiliki pengalaman dan kompetensi yang khas sebagai pengembang dalam mengelola lingkungan fisik dan sosial, serta berpotensi untuk mengembangkan strategi community development yang efektif sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar.Proses dan pengalaman perusahaan dalam mengadaptasi Tanggung Jawab Sosial dalam kegiatan bisnisnya tersebut telah mempengaruhi pengembangan kebijakan dan strategi Community Development yang dilaksanakannya. Hal ini antara lain ditandai oleh dukungan manajemen dalam meningkatkan kontribusi perusahaan bagi masyarakat sekitar, pengembangan struktur dan fungsional dalam menangani hubungan perusahaan dan masyarakat sekitar serta kebijakan untuk melibatkan para karyawan dalam berbagai kegiatan sosial sebagai volunteer.Perusahaan pengembang memiliki peluang yang strategis untuk mengembangkan Community Development sebagai bentuk dan strategi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Untuk mengoptimalkan kedua peluang ini perusahaan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan strategi Community Development menjadi bagian dari kebijakan bisnisnya, antara lain melalui :1. Pengembangan organisasi, menyusun strategi community development pada tingkat manajer atau direktur, untuk mengintegrasikan tujuan bisnis dan tujuan pengembangan masyarakat pada tingkat kebijakan. Sehingga pada tingkat operasional tujuan sosial dan tujuan bisnis perusahaan dapat bersinergi.2. Kerjasama lintas sektor, setelah memiliki struktur kelembagaan yang mengatur kebijakan community development, perusahaan dapat mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai langkah strategis. Instansi pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang pengembangan komunitas misalnya, adalah pihak-pihak yang dapat dimanfaatkan.3. Meningkatkan partisipasi warga, baik sebagai bagian dari strategi maupun aktivitas. Sebagai bagian dari strategi pencapaian tujuan pengembangan masyarakat misalnya, melibatkan warga masyarakat dalam proses perencanaan merupakan agenda strategis yang dapat dilakukan."

"ABSTRAKTanggung jawab sosial (CSR) merupakan fungsi penting untuk membantumempercepat proses pembangunan bangsa secara merata dan menyeluruh.Indonesia, merupakan negara terpadat ke-4 di dunia, sekaligus merupakan rumahdengan komposisi penduduk mayoritas yang masih membutuhkan fasilitasfasilitaspokok, dimana diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif untukmenjangkau panjang dan luasnya negara, salah satunya dengan upaya danprogram CSRSebagai institusi BUMN, BNI merasa memiliki tanggung jawab sosial untukturut berperan secara nyata ditengah-tengah masyarakat, selain itu diharapkandapat turut memberikan contoh bagi dunia bisnis pada umumnya. Dalampelaksanaannya bersama dengan organisasi sosial kemanusiaan Mer-C, BNImembangun dan mengoperasikan program bina lingkungan dalam bentuk klinikkesehatan, berawal sejak 2005 sebanyak 60 (enampuluh) lokasi, yang saat ini totalberoperasi sebanyak 33 (tigapuluh tiga) lokasi yang memerlukan bantuan dibidang kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari hasil penelitian yangdilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara program BinaLingkungan “Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat BNI Berbagi” terhadapcitra BNI. Dimana di saat yg sama program bina lingkungan di bidang kesehatanyang telah dilakukan selain membantu masyarakat setempat juga telahmembentuk dengan baik citra BNI secara luas dan menjalin hubungan yang kuatkhususnya terhadap masyarakat setempat.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagiperusahaan untuk mendapatkan feedback dari program sosialnya, yang antara laintelah membangkitkan kesadaran penulis atas timbal-balik perusahaan terhadapmasyarakat setempat yang tidak semata hanya melakukan bisnis, tetapi jugamemberikan manfaat dari keuntungan yang diperoleh dalam bentuk pelayanankesehatan terhadap masyarakat setempat yang membutuhkan. Selanjutnya dari sisiakademis diharapkan dapat memberikan sumbangan perspektif dan gambaransalah satu bentuk bina lingkungan dalam bidang kesehatan dilakukan untukmasyarakat yang membutuhkan.

---

ABSTRACTSocial responsibility (CSR) is an important function to help speed up theprocess of building the country evenly and thoroughly. Indonesia is the 4th mostpopulous country in the world, and is home to the majority of the populationcomposition who is still need the basic amenities, which required the efforts ofmore intensive to reach the length and breadth of the country, one of them withthe efforts and CSRAs a state institution, BNI also has a social responsibility to be able tocontribute significantly in the society, but it is expected to also provide a modelfor the world of business in general. In its implementation together with the socialorganization of humanity Mer-C, BNI build and operate a communitydevelopment program in the form of a health clinic, started in 2005 by 60 (sixty)locations, which currently operates a total of as many as 33 (thirty three) locationsthat require health assistance across Indonesia. From the research conducted, it isconcluded that there is a relationship between the Community Developmentprogram "Public Health Care Center of BNI " on the image of BNI. Where at thesame time environmental development programs in the areas of health that havebeen conducted in addition to helping the local community has also established agood image with BNI widely and in particular a strong relationship to the localcommunity.Results of this study are expected to provide recommendations for thecompany to get feedback from the social program, which has raised awarenessauthor for mutual relationship to local communities which are not solely doingbusiness, but also giving back the benefit of profits earned in the form of healthcare on local communities in need. Furthermore, from the academic side isexpected to contribute perspective and overview of one form of communitydevelopment in the field of health assistance for people in need."

"Tesis ini membahas mengenai kepemilikan saham yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan tanggungjawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007. Dengan menggunakan metode menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan data sekunder berupa studi dokumendokumen dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber utamanya. Adapun instrumen lain yang digunakan adalah penafsiran serta wawancara langsung dengan nara sumber yang berkaitan dengan penelitian deskriptif ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait penjatuhan denda administratif akibat terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi beban perseroan terbatas, (para) pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif ke Pengadilan Negeri jika diduga adanya penyalahgunaan wewenang atau kelalaian anggota Direksi dalam melakukan tindakan kepemilikan saham oleh perseroan pada beberapa perusahaan dan atau pendirian beberapa perusahaan. Pemegang saham yang juga terbukti baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi tetap harus bertanggungjawab secara pribadi, sehingga dengan demikian tidak berlaku lagi tanggung jawab terbatas baginya.

---

This thesis discusses the ownership of shares that are prohibited under Article 27 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as it relates to the responsibilities of shareholders as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Private Lialibility Company. Using the method of normative juridical research that is research based on secondary data such as document studies of literature in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as its main source. The other instrument used is the interpretation as well as live interviews with resource persons associated with this descriptive study.Results of research indicate that if administrative penalties due to the fulfillment of the elements of Article 27 of Law No. 5 of 1999 which were charged to a limited liability company, (the) shareholders may file a derivative lawsuit at the District Court if the alleged abuse of authority or negligence of any member of the Board of Directors in taking ownership action in other companies or the establishment of several companies. Shareholders are proved either directly or indirectly utilize the company in bad faith solely for personal purposes will continue to be personally liable, and could not invoke limited liability."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan pada implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di PT Media Nusantara Citra Tbk dan bagaimana perspektif pemangku kepentingan terhadap implementasi tersebut serta menganalisis kesesuaian implementasi dengan perspektif tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Media Nusantara Citra Tbk telah melakukan proses keterlibatan pemangku kepentingan dengan baik namun berdasarkan perspektif pemangku kepentingan PT Media Nusantara Citra Tbk perusahaan masih kurang dalam memenuhi perspektif dari pemegang saham dan karyawan.

---

This study aims to describe and analyze on how the involvement of stakeholders in the implementation of corporate social responsibility in PT Media Nusantara Citra Tbk and how the perspectives of stakeholders on the implementation and analyze the suitability of implementation with that perspective. Results from this study indicate that the PT Media Nusantara Citra Tbk has conducted stakeholder engagement process well but from the perspective of the stakeholders of PT Media Nusantara Citra Tbk the company is still lacking in fulfilling the perspective of shareholders and employees."

"Partai politik memegang peranan penting dalam sistem politik Indonesia, maka partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai cara pembentukan Partai Politik, yaitu untuk dapat mendirikan suatu partai politik, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pendiri partai politik adalah dengan menggunakan jasa notaris untuk membuat akta pendirian partai politik yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. Dalam penulisan ini, yang akan diteliti adalah putusan pengadilan Nomor 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang melibatkan seorang notaris yang digugat dalam pembuatan akta perubahan Angaran Dasar suatu partai politik. Notaris digugat karena penggugat merasa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar hasil Kongres partai politik tersebut. Penggugat berkeinginan untuk membatalkan akta tersebut melalui prosedur gugatan di Pengadilan Negeri dengan menjadikan Notaris sebagai tergugat. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah Notaris dapat dijadikan sebagai Tergugat atas akta yang telah dibuatnya dan bagaimana tanggung jawab Notaris dan sanksi apa yang dapat diberikan kepadanya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptifevaluatif-preskriptif. Hasil penelitian adalah Notaris tidak dapat dijadikan tergugat karena notaris hanya menuangkan kembali dokumen-dokumen yang diserahkan penghadap ke dalam akta dan notaris telah membuat akta sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai pembuatan akta. Tanggung Jawab Notaris adalah sebatas pada pemenuhan unsur otentisitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab notaris.

---

Political Parties hold a very important role in the Indonesian political system, therefore they are regulated in the Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. In that regulation, requirements about how to establish a political party is regulated, one of the requirements is using public notary service to make the Political Party`s Deed of Establishment which contains their Article of Association.

Judicial Decision Number 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. is reviewed in this thesis, that decision involves a public notary who was sued in the making of the Alteration of Article of Association Deed of a Political Party. The notary was sued because the plaintiff thought that the deed made by the notary was not in accordance with the Alteration of Article of Association based on the Political Party`s congress. The Plaintiff wish to nullify that deed by suing the notary in front of the District Court.

The main problem in this thesis is whether the Notary could be sued based on the deed he made, and what are the notary`s responsibility and what sanction could be imposed on him based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. Data used in this thesis are secondary data which is analyzed qualitatively which results a descriptiveevaluative-prescriptive data.

The Result of the research is the notary could not be sued as a plaintiff because he only rewrote documents given to him into a deed and the notary had applied all the regulations in making an authentic deed based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. The Notary`s responsibility is limited only in fulfilling authenticity substances in making a deed, but the truth of the deed content is not the notary`s responsibility."

"Fakta empiris yang melatarbelakangi dilakukannya Penelitian ini adalah adanya realita kontradiktif, dimana di satu fihak ada perusahaan besar yang aktivitas usahanya banyak diwarnai dengan konflik sosial, tetapi di sisi lain ada perusahaan besar yang berkinerja baik tanpa harus mengalami konflik sosial. Kondisi yang demikian diduga sangat dipengaruhi oleh derajat perilaku etis perusahaan, yang diwujudkannya melalui kadar tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP).Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang kasus wujud implementasi TJSP pada seting perusahan Tjiwi Kimia, yang diduga telah berkinerja baik tanpa banyak mengalami konflik sosial. Dari hasil deskripsi profit implementasi TJSP Tjiwi Kimia tersebut, kemudian dicari pula makna ekonomisnya bagi kinerja perusahaan dan masyarakat sekitar. Melalui pendekatan penelitian studi. kasus, dengan analisis deskriptif - induktif dan konfirmasi antara realita dan dibimbing teori, dapat diperoleh simpulan jawaban atas detail masalah penelitian, yakni tentang pentingnya TJSP dan sumbangannya bagi kebijakan secara nasional.Penelitian studi kasus ini mengambil seting penelitian pada perusahaan besar pengekspor kertas PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan besar tersebut dari segi potensi produksi, luas pasar, posisi geagrafis dan luas lahan, selain memberi pengaruh besar perekonomian masyarakat sekitar, juga berpotensi menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Tetapi karena penerapan etika bisnisnya (T3SP) baik, perusahaan telah mendapatkan makna kinerja secara baik, dan memberi makna positif bagi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Tjiwi Kimia memberi makna implementasi TJSP sebagai suatu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mempertemukan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Tidak saja bagi kepentingan internal, tetapi juga kepentingan eksternal (sesuai dengan pendekatan stakeholders). Perusahan juga memaknai beberapa aspek panting implementasi TJSP, diantaranya: aspek-aspek ekonomi ketenaga-kerjaan, sosial-budaya masyarakat, dan aspek lingkungan. Terbentuknya nilai-nilai TJSP tersebut kemudian diwujud-konkritkan menjadi visi, misi, dan strategi perusahaan.Menurut hasil menginduksi antara realita dengan bimbingan teori Davenport (melalui 20 indikator kadar implementasi TJSP) dapat ditemukan beberapa cirri utama penting dalam implementasi TJSP Tjiwi Kimia, antara lain: adanya komitmen tinggi terhadap masyarakat (community), lingkungan (environment), dan pekerja (employees). Selain itu juga dilandasi pula dengan perilaku etis berbisnis, komitmen-komitmennya terhadap stakeholder, terhadap kepentingan Investor, terhadap supplier. Realitas tersebut memperkuat teori Freeman (1984) dan Post (2002) tentang pendekatan stakeholder perusahaan.Secara langsung atau tidak, bahwa implementasi TJSP yang baik, telah memberi makna ekonomi bagi kinerja perusahaan Tjiwi Kimia. Kinerja baik ekonominya ditandai oleh kemampuannya mengembangkan keaneka-ragaman produk, memperluas dan mempertahankan pasar internasionalnya. Karena dukungan TJSP yang baik pulalah, kemudian Tjiwi Kimia mendapatkan image baik sebagai perusahaan internasional. Pengakuan internasional Tjiwi Kimia, yang paling penting adalah diperolehnya penghargaansertifikasi standar mutu ISO. 9000, dan sertifikasi manajemen lingkungan melalui ISO. 14000.Makna ekonomi TJSP Tjiwi Kimia bagi masyarakat sekitar, berupa besarnya dana yang mengalir secara langsung dari perusahaan, atau tidak langsung sebagai efek multiplier dari perputaran roda ekonomi masyarakat sekitar itu sendiri. Terbukanya berbagai jenis lapangan kerja baru, berbagai bentuk program mitra kerja perusahan, dan berkembangnya sektor informal, adalah sebagai bukti menggeliatnya perekonomian masyarakat sekitar. Pembangunan sarana fisik bagi lingkugan masyarakat, sumbangan di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, secara tidak langsung juga telah memberi pengaruh peningkatan kualitas SDM dan potensi ekonomi masyarakat.Atas dasar temuan penelitian kasus ini, dapat diajukan berbagai saran, baik yang terkait dengan kepentingan penelitian di bidang ilmunya, bagi kepentingan praktis perilaku perusahaan, maupun bagi kepentingan pengembangan kebijakan. Penelitian bidang sejenis dapat diperluas, hingga menyangkut kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses pemasok bahan baku; hasil temuan terapan TJSP Tjiwi Kimia, dapat dijadikan model percontohan bagi perusahaan setara yang mengalami banyak konflik sosial. Terhadap kebijakan publik/industri, pemerintah perlu lebih kondusif mendorong keberhasilan implementasi TJSP, baik berupa kebijakan baru atau pemberian insentif bagi perusahaan yang telah mampu mengimplementasi TJSP secara baik dan nyata."

"Tesis ini membahas indikator program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) PT. Nusa Halmahera Minerals, aspek-aspek pada laporan TSP, dan pengintegrasiannya pada laporan Global Reporting Initiatives (GRI) korporasi.Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan indikator yang tidak sesuai dengan tujuan program, yaitu keuangan dan kuantifikasi pertanian. Aspek dalam laporan bersifat teknis, sehingga lebih digunakan untuk kepentingan internal. Pengintegrasian indikator ke GRI korporasi sangat minim keterlibatan site. Perlu digunakan indikator yang lebih tepat agar dampak program dapat diukur dan termonitor dalam laporan TSP. Pelaporan GRI perlu lebih melibatkan site agar lebih akurat dan mudah didiseminasi ke pemangku kepentingan lokal.

---

This thesis is discussing Corporate Social Responsibility (CSR) indicators at PT.Nusa Halmahera Minerals, aspects in CSR reports, and its integration to corporate?s Global Reporting Initiatives (GRI).

This qualitative descriptive research shows that indicators used (financial and agriculture) were not aligned with program?s objectives. Reporting aspects are technical and mainly for internal purposes. Site?s involvement in integration process of indicators to GRI was minimum.

Precise indicators are needed to better measure impacts of CSR programs and monitor them in the reports. More site?s involvement needed to improve the accuracy of GRI reporting and for better dissemination to local stakeholders."

"Hukum Waris Perdata menetapkan adanya dua jenis pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (pewarisan ab-intestato) dan pewarisan berdasarkan wasiat (pewarisan ad-testamento). Bagian mutlak (legitime portie) adalah bagian minimum tertentu yang tidak dapat diganggu gugat dan harus diperoleh ahli waris ab-intestaat tertentu dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah yang biasa disebut dengan legitimaris. Namun pada prakteknya, banyak terdapat akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang berisi kehendak pewaris yang melanggar bagian mutlak (legitime portie) dari para legitimaris. Padahal akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris merupakan bentuk wasiat yang paling ideal karena dalam pembuatannya notaris dapat memberikan bimbingan dan himbauan kepada pewaris sehubungan dengan akibat-akibat yang timbul dari dibuatnya wasiat tersebut, dan notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Untuk lebih memahami mengenai tanggung jawab notaris untuk memperhatikan bagian mutlak (legitime portie) dalam pembuatan akta wasiat, tesis ini mengadakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 29/PDT.G/2010/PN.TNG yang mengangkat permasalahan para ahli waris dari pewaris yang menuntut pembatalan akta wasiat yang melanggar bagian mutlak (legitime portie).

---

Civil Inheritance Law establishes the two types of inheritance, those are inheritance which based on the laws (inheritance ab-intestato) and inheritance which based on testament (inheritance ad-testamento). Legitimate portion (legitime portie) is particular minimum parts that is inviolable and must be obtained by the certain ab-intestaat heirs in the vertical relation with the deceased, which commonly known as legitimate heirs. However, in practice, there are many testament deeds before a notary containing the testator?s will which violate the legitimate portion (legitime portie) of the legitimate heirs. Whereas the testament deed before a notary is the most ideal form of testament because in the making of those testament deeds notary can provide guidance and counsel about the consequences arising from the testament deeds to the testator, besides the notary is an authorized officer to make authentic deeds according to Law of Republic of Indonesia concerning Notaries. The research method used in this thesis is juridical normative, the literature research by using the secondary data. For further understanding on the responsibility of notary to regard the legitimate portion (legitime portie) in the making of testament deed, this thesis provides a case study of Tangerang District Court Judgement Number: 29/PDT.G/2010/PN.TNG about the dispute between legitimate heirs and ad-testamento heir where as the legitimate heirs demanding the cancellation of the testament deed before a notary which violate their legitimate portion (legitime portie)."

"Tesis ini membahas hubungan kontraktual pengembang dengan pembeli atas transaksi jual beli satuan rumah susun secara pesan terlebih dahulu (indent) dalam bentuk perjanjian jual beli pendahuluan. Pengembang menggunakan jasa Notaris untuk melegalisasi perjanjian agar dapat memberikan kepastian hukum dan akta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Penelitian ini adalah penelitian analitis dengan desain deskriptif dan didukung dengan penelitian lapangan, wawancara dengan Notaris, pengembang dan pembeli. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab Notaris dalam melegalisasi surat atau akta di bawah tangan sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terbatas mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat atau akta di bawah tangan, sebagaimana diatur Pasal 15 ayat 2 huruf a. Dalam praktek Notaris tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan tersebut, dan tetap menjelaskan isi akta terlebih dahulu, karena Notaris mempunyai tanggung jawab profesional secara perdata atas dasar prestasi pemberian jasa yang tidak terukur.

---

The focus of this thesis is about the contractual relationship between developer and buyer of sale and purchase transactions of apartment unit were reserved in advance (indented) in the form of a preliminary purchase agreement. Developers use the services of Notary to legalize the Agreement to provide legal certainty of the deed, so can be used as evidence. This research is analysis descriptive and supported by field research in form of interview with Notaries, developer and buyers.

The result of research reveals that the Responsibility of Notary in legalizing letter or inauthorised deed since the effectuation of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2004 concerning Notary, limited to ratify the signature and establish certainty date of the letter or inauthorised deed as stipulated in Article 15 paragraph 2 point a. In the practice of carrying out Notary duties is not entirely refer to the mentioned Article, the Notary remains explain and give information on the contents of deed, because Notary possess a professional responsibility in public law based on the unmeasurable performance of services."