Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka peningkatan dan pengembangan upaya pelayanan kesehatan dengan pendekatan kesehatan dasar yang sesuai dengan prioritas sasaran, diperlukan adanya peningkatan kemampuan tenaga kesehatan yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap petugas dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat, salah satu prioritas sasaran Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya DT II Bandung adalah meningkatan cakupan pelayanan kesehatan gigi bagi ibu hamil yang datang ke puskesmas. Dinas Kesehatan Gigi menghadapi beberapa hambatan dalam memberikan pelayanan tersebut oleh karena keterbatasan tenaga yang ada di BR Gigi. Dalam mengatasi kekurangan tenaga tersebut, Pemerintah Daerah Kotamadya DT II Bandung mengangkat tenaga kontrak kerja (non Pegawai Negeri Sipil) yang ditempatkan di BP. Gigi sebagai tenaga pembantu dokter gigi. Masalah lain yang timbul adalah tenaga kontrak kerja ini tidak mempunyai latar belakang dibidang kesehatan gigi dan mulut sehingga mereka tidak mampu untuk berkomunikasi atau memotivasi ibu hamil untuk datang mencari pelayanan kesehatan gigi dan mulut di BP. Gigi. OIeh karena itu Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya DT 11 Bandung bekerja sama dengan BAPELKES Bandung mengadakan pelatihan bagi 20 tenaga kontrak kerja dalam bidang peningkatan pengetahuan dibidang kesehatan gigi. Penelitian dilakukan oleh penulis untuk melihat apakah ada hubungan antara pelatihan ini dengan peningkatan pengetahuan tenaga kontrak kerja dibidang kesehatan dan mulut serta apakah ada hubungan antara peningkatan pengetahuan tersebut dengan perubahan perilaku mereka dalam memberikan pelayanan kepada mayarakat yang diukur dan peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil ke BP. Gigi. Dalam penelitian ini dilibatkan pula 5 tenaga perawat gigi yang juga bekerja di BP. Gigi lainnya yang dipakai sebagai kelompok kontrol. Dari hasil penelitian ternyata memperlihatkan bahwa pelatihan memberikan peningkatan pengetahuan tenaga kontrak kerja dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang secara statistik dibuktikan bermakna. Demikian pula halnya dengan peningkatan pengetahuan tersebut memberikan peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil di BP. Gigi yang secara statistik dibuktikan bermakna.

---

In the context of improvement and development of public service effort by the basic health approach which accorded with the target priority, there was the improvement of medical potency neede which was including knowledge, skill, and attitude for implementing their job which will be their responsiblity.

For serving the dental and mouth health service for the public, one of the target priorities of the Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya DT. II Bandung is to improve the scope of dental health service for the pregnant mother whoare examining to the public health centre. The 'Dinas Kesehatan Gigi faces some constraints for giving those service, because the limitation of existing medical power at the Dental Clinics. For overcoming those shortcomimg, Multicipality Goverment of Bandung appoints the contractual staff (non Civil Servants) who are installed at the Dental Clinics as dentists' assistant.

Other problems raise, that contractual staff have no background of dental and mouth fie Id, such they are not able to communicate or to motivate all pregnants to look for the dental and mouth health service at the Dental Clinics. Therefore, "Divas Kesehatan Gigi Kotamadya DT. II Bandung collaborates with the BAPELKES Bandung for implementing the training of 20 contractual staff in the field of knowledge improvement for dental health field.

It is worked out by the author to know whether or not there is a relationsship of this training with the contractual staff knowledge improvement in the health field for dental and mouth and whether or not there is a relationsship between that knowledge improvement with their behavioral change for giving the service for the public which is measured from the improvement of pregnant mother visitation scope at the Dental Clinics. In this study is also involved 5 dental nurses who are also worked at other Dental Clinics and they are installed as control group.

Significantly, results indicate that training creates the improvement of contractual manpower knowledge in the field of dental and mouth helath, it is statisticallly significant. Likewise, those knowledge improvement gives the improvement of pregnant mother visitation scope at the Dental Clinics, it is statistically proved significant."

"Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) maka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dihapuskan dan perlu penyesuaian melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai hal-hal yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sebenarnya status hukum KK? Serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah apabila pemegang KK tidak melakukan renegosiasi kontrak? Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kesimpulannya adalah bahwa status hukum KK merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni pada umumnya. Perjanjian yang ada pada KK merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban. Karena status hukum KK merupakan konsesi, maka pemerintah dapat menempuh beberapa upaya dalam renegosiasi kontrak apabila kontraktor tidak mau melaksanakan renegosiasi. Pertama, dengan jalan melanjutkan renegosiasi kontrak karya. Kedua, penghentian sepihak kontrak yang sudah ada dan kemudian memberikan kompensasi. Ketiga, menasionalisasi secara langsung tanpa adanya renegosiasi kontrak ataupun kompensasi. Keempat, jika renegosiasi tidak dapat berjalan maka Pemerintah Indonesia dapat menggugat ke arbitrase.

---

Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining removed Contract of Work and Work Agreement for Coal Mining Enterprises, but the conditions specified in the contract should be adapt to Law No. 4 of 2009. Adjustment provisions contained in article Contract of Work with the Law No. 4 of 2009 was conducted through contract renegotiation. Contract renegotiation is not easy to do because many contractors are not agree on provisions that should be adapted to Law No. 4 of 2009. The question is how exactly the legal status of Contract of Work? And how the action which can be done by the Government when the contractors will not perform contract renegotiations to adapt to Law No. 4 of 2009? Design of this study is a normative juridical. Data types used in this study is a secondary data, it can be a primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The conclusion is that the status of the Contract of Work is a concession and not purely civil agreement in general. Agreement in contract work is the implementation of rights and obligations. Because the status of the Contract of Work is a concession, the government could lead some action in contract renegotiations when the contractor did not perform renegotiations in order to adapt Law No. 4 of 2009. First, by way of extending the work contract renegotiations. Second, the unilateral termination of the existing contract and then give compensation. Third, direct nationalize without compensation or contract renegotiations. Fourth, if renegotiation can not run the Government of Indonesia can sue contractor to arbitration."

"Dalam beberapa tahun terakhir, peramalan basis data deret waktu di berbagai bidang terapan di implementasikan. Sejauh ini, berbagai teknik telah diusulkan untuk memprediksi dan menganalisis literatur dalam arah yang berbeda. Riset ini dilakukan di sebuah perusahaan manufaktur katup yang menghasilkan produk berupa katup untuk industri minyak dan gas. Riset ini berfokus pada tipe pemesanan yang disebut Call of Order atau pemesanan berdasarkan panggilan. Objek riset berupa kontrak perjanjian pembelian produk dalam satu periode dan historis penjualan produk. Pada riset ini, terdapat fenomena deviasi permintaan antara kontrak awal pada Pull Contract dengan aktual order pada realisasi pemesanan yang berdampak pada biaya yang di keluarkan dalam pemenuhan kontrak tersebut. Pull Contract memiliki karakteristik dan pola permintaan yang tidak umum pada pemesanan selama periode penjualan. Tujuan riset ini adalah menentukan prediksi kesenjangan permintaan antara kontrak dan realisasi, serta meminimalisir biaya pemenuhan kontrak untuk tipe pemesanan berdasarkan panggilan. Metode yang digunakan pada riset ini adalah perhitungan nilai deviasi, perhitungan Expected fill rate, perhitungan biaya kepemilikan dan metode prediksi deret waktu. Dalam riset ini, metode Arima digunakan untuk menentukan nilai prediksi pemenuhan Pull Contract dengan tipe Call of Order. Selain itu perhitungan biaya dilakukan dari hasil nilai prediksi yang didapat untuk dapat mengetahui estimasi penurunan biaya agar dapat meminimalisir biaya pemenuhan kontrak. Riset ini telah mengembangkan model prediksi Arima dengan penerapan penggunaan stok pengaman pada sebuah kontrak yang tidak umum yaitu Pull Contract dalam mempertimbangkan ketidakpastian pada besar biaya kepemilikan. Menerapkan penggunaan stok pengaman berdasarkan dari nilai prediksi dapat meminimalisir total biaya pemenuhan kontrak secara efektif apabila jangka waktu penggunaan tidak melebihi waktu enam bulan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan penggunaan stok pengaman tetap dapat memenuhi syarat meskipun terdapat kemungkinan terjadinya penambahan biaya dalam jangka waktu tertentu.

---

In recent years, time series database forecasting in various applied fields has been implemented. So far, multiple techniques have been proposed to predict and analyze the literature differently. This research was conducted at a valve manufacturing company that produces products in the form of valves for the oil and gas industry. This study focuses on the type of order called Call of Order or orders based on calls. The object of this research is a product purchase agreement contract in one period and the historical sales of the product. In this research, there is a phenomenon of demand deviation between the initial contract on the Pull Contract and the actual order on the realization of the order, which impacts the costs incurred in fulfilling the contract. Pull Contracts have unusual characteristics and demand patterns on orders during the sales period. This research aims to determine the predicted demand gap between contract and realization and minimize the cost of contract fulfillment for the call-based order type. The methods used in this research are the calculation of the deviation value, the calculation of the Expected fill rate, the calculation of the holding cost, and the time series prediction method. In this study, the Arima method is used to determine the predicted value of the Pull Contract fulfillment with the Call of Order type. In addition, the cost calculation is carried out from the predicted value results obtained to determine the estimated cost reduction to minimize the cost of fulfilling the contract. This study has developed an Arima prediction model by applying the use of safety stock in an unusual contract, namely the Pull Contract, in considering the uncertainty of the cost of ownership. Implementing the use of safety stock based on the predicted value can effectively minimize the total cost of fulfilling the contract if the period of use does not exceed six months. Therefore, it can be concluded that the application of the use of safety stock can still meet the requirements even though there is the possibility of additional costs within a certain period."

"Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Belanda merupakan suatu permasalahan Hukum Perdata Internasional. Dengan demikian, perlu diketahui hukum mana yang berlaku pada Perjanjian Kerja tersebut. PEA mendasarkan hukum yang berlaku pada Perjanjian Kerja pada Ketertiban Umum dan Kaidah Super Memaksa berdasarkan Hukum PEA. Di sisi lain, Belanda memberikan kesempatan untuk melakukan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Kerja dengan pembatasan berupa Kaidah Hukum Super Memaksa menurut Hukum Belanda. Berdasarkan praktek dalam Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab dan Belanda, hukum yang mengatur Perjanjian Kerja adalah hukum tempat bekerja.

---

Employment Agreement between Indonesian Citizen and Foreign Corporation to work in United Arab Emirates (UAE) and Netherlands is a Private International Law?s issue. Thus, it needs to be known law of which country is applicable to the Employment Agreement. UAE bases applicable law to Employment Agreement to Public Policy and Overriding Mandatory Provision from UAE law. On the other side, Netherlands gives some chance to do Choice of Law in Employment Agreement with limitations in the form of Overriding Mandatory Provision from Netherlands law. Based on practice in Employment Agreement between Indonesian Citizen and Foreign Corporation to work in UAE and Netherlands, governing law of Employment Agreement is the law of place of work."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut perihal penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. X. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Dari penelitian ini ditemukan bahwa asas kebebasan berkontrak sudah tidak berlaku secara mutlak lagi dalam perjanjian kerja. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kerja dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatif apa bila asas kebebasan berkontrak berlaku secara mutlak.

---

ABSTRACT

This research aims to explain how the application of freedom of contract principle can in time based labor contract. This research is a normative juridical law using secondary data such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that now the freedom of contract is limited in the case of labor contract. Government’s objective from limiting this freedom of contract is to minimize the effect of negative impact of freedom of contract.

"

"Perjanjian kerja merupakan ikatan yang mengawali hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan harus diterbitkan Surat Pengangkatan oleh pemberi kerja. Surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh pemberi kerja tidak mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, sehingga pekerja kurang memahami hak dan kewajibannya. Hal tersebut sering menimbulkan permasalahan baik oleh pekerja maupun pemberi kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, akan dilakukan analisa yuridis pengangkatan pekerja pada Fakultas Y Universitas Z yang perekrutan pekerjanya dengan Surat Keputusan dikaitkan dengan hukum perjanjian dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Z Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

---

The employment agreement is a binding that started the employment relationship between the worker and the employer who raises the legal relationship between the parties. The employment agreement may be made in writing or orally. Work agreements are made ​​verbally should be issued Appointment Letter by the employer. Appointment letter issued by the employer does not specify the rights and obligations of the parties, so that workers do not understand their rights and obligations. It often causes problems by both workers and employers. Based on these problems, the analysis of judicial appointments will be working at the Faculty of the University Y Z are recruiting workers by Decree associated with contract law and Act No. 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation Number 152 Year 2000 on the Establishment of the University of Z As Owned Legal Entity State."

"Gerakan perburuhan merupakan sebuah gerakan yang pada umumnya terjadi ketika sejumlah masalah ketidakadilan dan penindasan terjadi terhadap buruh oleh majikan. Ketidakadilan dan penindasan memang merupakan kunci dari lahirnya gerakan buruh yang bertujuan untuk membela kepentingan buruh. Dalam Hukum Islam, telah diatur hubungan antara buruh dan majikan dengan seksama dalam berbagai sumber. Sebagai muslim yang senantiasa berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah, maka pengaturan Islam mengenai hal ini perlu diperhatikan. Dalam Islam mengenai masalah perjanjian kerja masuk kedalam bidang Mudharabah dan ijarah. Jika dicermati maka temyata ada sejumlah prinsip-prinsip dalam Islam, dimana Islam mengedepankan konsep ta'awun, dimana pengusaha dan buruh sama-sama memperoleh keuntungan. Tidak ada eksploitasi pengusaha atas buruh, begitu juga sebaliknya tidak ada protes dari buruh kepada pengusaha baik berupa aksi demonstrasi maupun pemogokan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam usul penelitian ini adalah sebagai berikut Apakah dalam hukum perikatan Islam diatur mengenai perjanjian kerja sebagai bentuk hubungan kerja buruh dan majikan bagaimana sebenarnya bentuk hubungan kerja antara buruh dan majikan menurut konsep Islam Apakah bentuk ideal penerapan konsep perjanjian kerja dan hubungan kerja menurut Islam tersebut dapat diterapkan di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian eksposisi yang berupaya menerangkan atau menjelaskan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca. Sementara, pengolahan dilakUkan dengan metode pendekatan analisis data kualitatif. Data yang digunakan berupa studi dokumen dan wawancara. Perjanjian kerja secara Islam dapat disebut dengan mudharabah dan Ijarah. Mudharabah dan Ijarah merupakan termasuk kedalam bidang muamalah yang telah diatur dalam syariah Islam dalam beberapa landasan Hukum. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan menyangkut pelaksanaan mudharabah dan ijarah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dengan adanya mudharabah dan ijarah ini timbul pula hubungan kerja antara buruh dan majikan. Hubungan kerja lahir dari adanya hubungan kerja. Dalam Islam hubungan kerja yang terjadi bukanlah eksploitasi dari majikan terhadap buruh, akan tetapi hubungan yang berdasarkan prinsip ta'awun dan ukhuwah Islamiyyah dan secara . bersama-sama memajukan perusahaan. Majikan mengayomi buruh, dan buruh bekerja seprofesional dan sebaik rnungkin. Jika hubungan buruh dan majikan baik tidak perlu ada mogok atau penutupan perusahaan. Penerapan mudharabah dan ijarah dan hukum perburuhan Islam di Indonesia masih membutuhkan waktu yang cukup lama, namun optimisme ke arah tersebut tetap perlu diperjuangkan.Untuk itu diperlukan sosialisasi dan kajian mendalam mengenai hal ini."

"ABSTRAKDalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perjanjian kerja wajtu tertentu, Pemerintah telah membentuk Undang ndash; undang dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepmenakertrans yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak ketentuan dari peraturan tersebut yang dilanggar serta pihak ndash; pihak yang berkepentingan seperti pengusaha, buruh dan pemerintah, mereka merasa nyaman dengan kondisi yang ada dilapangan yaitu dilanggarnya ketentuan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

---

ABSTRACTLaws and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Permenakertrans has set firmly and clearly about the terms and conditions of the work agreement in Specific Time PKWT but in its implementation in the field are still many provisions of these regulations are violated and parties stakeholders such as employers, workers and governments, they feel comfortable with the real condition of the violation of the provisions on the implementation of the work agreement in Specific time."

"Studi ini dirancang untuk menggambarkan dinamika kehidupan pekerja kontrak Jawa di Deli, Sumatra Timur selama depresi ekonomi 1930-1942. Awal abad ke-20 menjadi awal masuknya sejumlah besar kuli Jawa ke perkebunan Sumatera Timur. Alasan merekrut kuli Jawa semakin sulit mendapatkan kuli dari Cina dan semakin meluas. Para kuli Jawa ini direkrut dari desa-desa Jawa miskin dengan tujuan untuk menjadi lebih baik. Tesis ini menggunakan metode penelitian sejarah. Hasil dari penelitian ini adalah diskusi tentang kesejahteraan kuli Jawa yang telah menurun sejak mereka bekerja di perkebunan. Depresi ekonomi yang melanda Sumatera Timur pada awal 1930-an membuat sosial ekonomi kuli Jawa semakin miskin dan lebih khusus kuli Jawa yang dipecat dari perkebunan. Kuli yang dipecat dari suatu tempat untuk mencari pekerjaan lain dengan bermigrasi ke kota dan beberapa digunakan oleh kuli yang tidak bekerja. Mereka yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang. Mereka yang melakukan kejahatan akhirnya dikirim kembali ke Jawa. Sementara itu, mantan kuli yang bekerja dengan baik dapat berbaur dengan penduduk asli Sumatera Timur. Dengan demikian, para mantan kuli yang berbaur dengan komunitas ini akan menjadi kelompok etnis terbesar di Sumatera Timur.

---

This study was designed to describe the dynamics of the life of Javanese contract laborers in Deli, East Sumatra during the economic depression of 1930-1942. The beginning of the 20th century became the beginning of the entry of large numbers of Javanese coolies into East Sumatra plantations. The reason for recruiting Javanese coolies was getting difficult to get coolies from China and increasingly widespread. These Javanese coolies were recruited from poor Javanese villages with the aim of getting better. This thesis uses historical research methods. The results of this study are discussions of the welfare of the Javanese coolies who have declined since they worked on the plantation. The economic depression that struck East Sumatra in the early 1930s made the socio-economic of Javanese coolies increasingly poorer and more specifically Javanese coolies who were fired from plantations. Coolie who was fired from a place to find another job by migrating to the city and some are used by coolies who do not work. Those who commit crimes to get money. Those who made the crime were eventually sent back to Java. Meanwhile, ex-coolies who work well can blend in with the native people of East Sumatra. Thus, the ex-coolies who blend in with this community will become the largest ethnic group in East Sumatra."