Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perencanaan pengembangan sumber daya tenaga kesehatan adalah suatu proses penyelenggaraan tenaga kesehatan yang terdiri dari a) perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, b) rekrutmen, penyerapan tenaga kesehatan, c) penempatan /pendayagunaan tenaga kesehatan untuk tercapainya penyediaan, jumlah serta mutu untuk pemerataan tenaga kesehatan.Diduga tidak tercapainya pemerataan dalam bentuk jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Propinsi Jawa Barat karena ketiga unsur dalam pengembangan tenaga kesehatan belum merupakan satu kesatuan perencanaan ketenagaan yang utuh.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam dan disertai tinjauan kepustakaan dan telaahan dari segi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian serta observasi yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perbedaan antara peraturan-peraturan dengan kenyataan yang ada selama ini dan pada akhirnya dimunculkan saran dan tindakan koreksi.Adapun hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa unsur-unsur dalam perencanaan pengembangan sumberdaya tenaga kesehatan di Propinsi Jawa Barat belum menjadi satu kesatuan yang utuh, yang pada akhirnya menyebabkan belum tercapainya pemerataan baik dalam jumlah dan jenis tenaga kesehatan.Secara umum belum tercapainya pemerataan baik dalam jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Jawa Barat lebih disebabkan karena masih lemahnya koordinasi dalam proses penempatan tenaga kesehatan, hal ini ditunjukkan dengan proses penempatan tenaga kesehatan yang kurang memperhatikan data-data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dari daerah, serta terdapatnya 2 (dua) tim penempatan tenaga kesehatan di Jawa Barat yang hampir bisa dikatakan berjalan sendiri-sendiri karena mempunyai kewenangan penempatan tenaga kesehatan yang berbeda, serta adanya kebijaksanaan yang kurang mengacu untuk tercapainya pemerataan tenaga kesehatan.Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan agar pembentukan "Tim penempatan tenaga kesehatan di Jawa Barat " ditingkatkan menjadi Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat, yang anggotanya terdiri dari unsur Kanwil Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Pemda TK I Jawa Barat, diharapkan pula agar data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dari DT II Iebih optimal dimanfaatkan untuk perencanaan penempatan tenaga kesehatan serta modifikasi kebijaksanaan penempatan tenaga kesehatan untuk lebih tercapainya unsur pemerataan, dengan tidak mengurangi semangat kebijaksanaan itu sendiri.

---

Analysis of the Planning Process of Health Workforce Resources Development in West Java ProvinceThe planning of health workforce resources development is a process of providing health workforce which consists of a) identifying the needs of health workforce, b) recruitment of health workforce, c) placement/utilization of health workforce to meet the of needs with a reasonable quality.

It is assumed that the unfulfillment of human resources in health in terms of number and kind in West Java province happened due to separation of the above three factors .

This research is adopting qualitative method utilizing interviews and library literature. The writer also study the related regulations to have a better understanding of how far is the difference between the available regulations and the existing reality. In turn, it is hoped that there will be a valuable inputs, suggestions and improvements.

The result of this research showed that the components in health workforce resources development in West Java have not yet been coordinated , and this becomes a reason why the distribution of number and kind of health workforce is unfulfilled.

In general, the unfulfillment of the equitable distribution of health workforce both in number and kind, of is primarity caused by a weakness in coordinating the placement of health workforce process, in indicated by the lack of data needed from the district level, to facilitate the health workforce placement. In addition, there are two teams of health workforce placement, which carry out the job individually. Each team has the power to place the workforce.

Based on the research result it is advised to set up " a Team of health workforce placement in West Java" which is reinforced by a decree of Governor of West Java. This team will involve Kanwil Kesehatan ( Provincial Health Office ), Dinas Ks h t n TK I ( Provincial Health Service) , and Pemda TK I ( Provincial Government) of West Java. It is also hoped that the data on the needs of health workforce from DT II ( District Government) are used resonably for health workforce planning. Policy modification of health workforce placement is also needed."

"Dalam menghadapi era desentralisasi, RSUD Ujungberung memerlukan suatu perencanaan strategis sumber daya manusia di dalam mewujudkan visi dan mini serta rencana strategis dan program-program yang akan dilaksanakan dalam kunun waktu 2003-2007. Inilah yang menjadi alasan dan tujuan dari penelitian Mi.Untuk dapat menyusun perencanaan strategis SDM Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberungjenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian operasional dengan teknis analisis yaitu kornbinasi dari analisis kualitatif dan kuantitatif, dibantu dengan peramalan menggunakan time series forecasting dengan teknik double exponential smoothing with linear trend melalui program QS (Quant System) Version 2.0.Penyusunan strategi ini dilakukan melalui beberapa tahap, tahap pertama (input stage) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan internal SDM RSUD Ujungberung, yang dilakukan oleh Consensus Decision Making Group (CDMG). Pada tahap kedua (matching stage), CDMG melakukan analisis dengan Internal-Eksternal matrix dan SWOT matrix. Secara tersendiri dilakukan analisis beban kerja dengan dasar jumlah kunjungan pasien dan jumlah hari perawatan yang disertai estimasi kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat Map, yang akan menghasilkan salah sate contoh jumlah kebutuhan SDM. Pada tahap ketiga (decision stage) analisis dilakukan dengan menggunakan QSPMuntuk menentukan prioritas strategi.Dari hash penelitian, pada pemilihan altematif strategi dengan berdasarkan IE matrix, diketahui bahwa posisi SDM RSUD Ujungberung Kota Bandung berada pada sel I, yang artinya pada posisi pertumbuhan yang perlu dukungan baik internal maupun ekstemal.Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa untuk snencapai tujuan jangka panjang SDM RSUD Ujungberung, dalam menghadapi era desentralisasi tahun 2003 - 2007 diperlukan advokasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung.Sebagai saran untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini adalah perlunya dibuat tim perencana untuk merumuskan langkah-langkah pengembangan SDM, membuat program pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan SDM yang merupakan operasionalisasi dari perencanaan strategis SDM ini.

---

Strategic Plan for Human Resource in Ujungberung General Hospital, Bandung, West Java Province in Applying Decentralization, 2003-2007.Within the decentralization era, Ujungberung General Hospital requires the strategic plan for human resources to concrete vision and mission and program will be conducted in period of 2003 - 2007. This is major reason of the research.

To arrange the strategic plan of human resource in District General Hospital of Ujungberung, operational research has been conducted by using qualitative and quantitative analysis assisted by model prediction of time series forecasting using double exponential smoothing with linear trend through QS program (Quant System) Version 2.0.

Strategy arrangement is conducted through several stages. First stage (input stage) consist of external and internal environmental analysis of Ujungberung District General Hospital done by Consensus Decision Making Group (CDMG). The second stage (matching stage), CDMG performs the analysis with Internal - External matrix and SWOT matrix. Separately, analysis of work charge is conducted based on the amount of patient visiting and day of nursing accompanied by visiting of contact care and hospitalizing care, which produce one of human resource requirement. In the third stage (decision stage), analysis is conducted by using QSPM to decide strategy priority.

From the research of strategy alternative option based IE matrix, it is known that the position of Ujungberung District Hospital is in cell 1, it shows the developing position which is required both internal and external support. It is concluded that to obtain long term purpose of human resource of Ujungberung District Hospital in decentralization age of 2003- 2007, it is required the ad vocation and coordination with Bandung District Government.

To follow up research result, it needs to form planning team to formulate the further steps of human resource development, to make educational and training program which operational form of human resource strategy planning."

"Sumber daya manusia merupakan salah satu input terpenting dalam sebuah organisasi, tidak terkecuali dengan pelayanan kesehatan Puskemas, dibutuhkan perencanaan kebutuhan SDM yang sesuai agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terpenuhi. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Sei.Jang Kota Tanjungpinang yang bertujuan untuk mendapatkan jumlah tenaga kesehatan yang ideal dengan menggunakan perhitungan beban kerja berdasarkan Metode perhitungan Work Load Indicator Staff Need (WISN). Desain penelitiannya kualitatif dan gambarannya secara deskriftif analitik. Informasi pada penelitian melalui data primer dan data skunder serta pengumpulan informasi dengan wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan tenaga yang ada saat ini melebihi dari kebutuhan yang sebenarnya, dikarenakan beban kerja yang terlalu kecil pada beberapa unit tertentu, selain itu ditemukan penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

---

Human resources is one important input in an organization, no exception in the service in health. So it is with health services, health center fully needed planning needs human resources corresponding to the service for people to be fulfilled.

The study is done in puskesmas sei.jang Tanjungpinangcity which aims to get the number paramedics who an ideal used calculation burden work based on methods of calculation work load indicator staff need (WISN).

Design his research qualitative and his depiction in deskriftif analytic. Information to research through primary data and scundary and gathering information by interview and observation.

The result showed exertion are currently exceed the needs that actually, because the burden work too small on some certain units, besides found for workers is not appropriate with qualifying education."

"ABSTRAKAPK TS Banjarmasin adalah salah satu institusi pendidikan tenaga kesehatan lingkungan didirikan tahun 1983 dan sampai akhir tahun 1988 sudah menghasilkan lulusan sebanyak 151 orang. Pendirian institusi ini terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan lingkungan setingkat S0/D III pada propinsi-propinsi di Kalimantan; dan diharapkan dapat menunjang pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan masyarakat umumnya dan bidang kesehatan lingkungan khususnya. Program pelayanan kesehatan sejak awal 1980-an mencanangkan kesehatan untuk semua orang pada tahun 2000 melalui upaya kesehatan primer ( Primary Health Care), dengan salah satu bentuk kegiatan adalah upaya penggalian potensi dan partisipasi masyarakat. Di Indonesia hal tersebut di operasionalkan dengan kegiatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) dan kemudian lebih disederhanakan dalam bentuk kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Melihat adanya kebutuhan upaya penggalian potensi dan partisipasi masyarakat, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah tenaga kesehatan lulusan suatu institusi pendidikan tenaga kesehatan (dalam hal ini APK TS) mempunyai kemampuan untuk melakukannya pada bidang keahliannya, sesuai (relevan) dengan kemampuan pelaksanaan yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui kesesuaian (relevansi) antara nilai hasil belajar dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi dimaksud, sebagai upaya evaluasi terhadap proses pembentukan kemampuan (selama proses pendidikan) dengan memperhatikan mata-mata kuliah yang dianggap mempunyai kontribusi untuk itu. Penelitian ini bersifat deskriftif dengan rancangan cross sectional . Dilihat dari segi program pendidikan, penelitian ini bersifat evaluatif prediktif . Dilakukan terhadap lulusan APK TS Banjarmasin yang bekerja di Puskesmas di seluruh Propinsi Kalimantan Selatan. Analisis dilakukan secara kualitatif dan uji statistik Chi kuadrat (dan derivatnya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai UKP responden cenderung rendah, kemampuan untuk melaksanaan fungsi UKP relatif belum sesuai, kecuali untuk fungsi 1 dan 3, sedang pada bidang kemampuan tersebut relatif tinggi pada bidang FAB dan PTA. Relevansi antara nilai UKP dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi UKP secara kualitatif hanya terdapat pada beberapa fungsi, yaitu fungsi 1 dan 2 bidang PTA, PS, STTU dan HSM; pada fungsi 3 bidang PAB, PTA, STTU, HSM dan KL; fungsi 4 dan total pada bidang STTU. Walaupun secara statistik diperoleh hasil perhitungan, bahwa nilai UKP masing-masing bidang tidak mempunyai relevansi dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi UKP pada bidang yang bersangkutan. Di lihat dari segi karakteristik responden, beberapa karakteristik mempunyai hubungan secara kualitatif dengan kemampuan pelaksanaan fungsi UKP yaitu angkatan pendidikan, masa kerja total dan masa kerja di Puskesmas, pengalaman kerja, penataran/latihan yang pernah diikuti, strata puskesmas, masa kerja atasan dan lokasi puskesmas. Secara statistik hubungan tersebut bermakna pada masa kerja responden dan masa kerja atasan untuk bidang PAB dan PTA. Saran yang dikemukakan oleh penulis antara lain bahwa nilai hasil belajar tidak dapat dipergunakan sebagai satu-satunya indikator kemampuan, supaya disusun suatu acuan minimal penguasaan kemampuan dari suatu proses pendidikan (critical competency), pemikiran perbaikan ataupun peningkatan pola pemberian materi belajar serta penelitian dengan skala yang lebih luas dan dalam terutama untuk tujuan penetapan standar dan kriteria pemanfaatan tenaga menurut jenisnya."

"This research is intended to identify the description of the performance and factors that effect the performance of the drugs personnel in managing report of drug request utilization (LPLPO). The research method use cross-sectional design. The research location are all community health centers that available in distrcit of Padang Pariaman and district of Agam with respondents of 46 drug personnel of community health centers. Data collection is done by filling-up questionaire, and continued with monthly checking of documents of report of drug request utilization (LPLO).Results of the research indicate that performance of the drug personnel of the community health is 67,4%. The results of research regarding the description of performance level of drug personnel of the community health centers is viewed in terms of internal and external factors. Regarding significant variables after chi-square test, the internal factor related with the performance of drug personnel is the work tenure and level of education, while knowledge does not show significant relationship. Within the external factors, only training is significantly related to the performance. While othe factors, i.e., remuneration, support of coworkers, supervision, and work load do not have significant relationship. From the multivariate analysis the most dominant variable is education. The suggestion from the result of this reseacrh is that it is ecxpected that the province needs to recommend personnel recruitment to manage the drug at the community health centers with formal education of assitant pharmacist. the suggestion for districts is that refreshing training for drug personnel needs to be done periodic meetings need to be done."

"Program Jaminan Mutu/QA puskesmas dilaksanakan sejak tahun 1998 mempunyai beberapa indikator, salah satunya adalah kepatuhan petugas terhadap standar ANC. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah proyek penerapan program QA yang dilaksanakan pada enam puskesmas yaitu Tambun, Cibarusah 1, Babelan 1, Sriamur, Tarumajaya dan Kedungwaringin . Hasil Rakerkesda Kabupaten Bekasi Juni 2000 menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakbir tidak ada lagi angka tingkat kepatuhan petugas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran informasi tentang faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas terhadap standar ANC pada enam puskesmas di Kabupaten Bekasi, tahun 2000. Penelitian ini mengunakan disain Cross-sectional dengan pendekatan kuantitalif dengan jumlah sample total populasi sebanyak 42 orang petugas pelayanan ANC. Pengumpulan data untuk memperoleh tingkat kepatuhan dilaksanakan dengan mengamati petugas di dalam memeriksa ibu hamil (ANC) dengan menggunakan altar tilik, untuk memperoleh gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, setelah selesai pengamatan, responder di pinta mengisi kuesioner. Hasil penelitian memperlihatkan pada 42 petugas pelayanan ANC (bidan) yang diteliti maka 66,7% patch; 92,7% sudah pernah mengikuti pelatihan QA; 71,4% merasa disupervisi dengan baik; 95,2% memiliki motivasi baik; 52,4% memiliki pengetahuan baik; 83,3% memiliki beban kerja ringan; 92,7% mengatakan alatnya lengkap dan mengadakan bahwa standar ANC adalah mudah. Dari 7 variabel yang berhubungan dengan kepatuhan petugas, maka hanya variable supervisi yang menunjukkan adanya hubungan bermakna secara terbalik dengan nilai p = 0.036. Kesimpulan secara umum adalah bahwa tingkat kepatuhan petugas terhadap standar ANC di 6 puskesmas Kabupaten Bekasi belum baik dan disarankan kepada: Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi: Agar memperbaiki cara pendekatan supervisi sehingga sesuai dengan pedoman laporan supervisi program QA dengan mengadakan pelatihan/ refreshing. Menekankan kepada kepala puskesmas untuk meningkatkan kegiatan supervisi intern dan menempelkan standar pelayanan pada tempat-tempat pelayanan/pemeriksaan. Menciptakan system reward & punishment yang sesuai dengan kondisi puskesmasnya bagi petugas yang patuh dan dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Menyusun ulang uraian tugas para bidan agar tidak saling mengandalkan disertai dengan pengawasan disiplin yang sesuai. Mengadakan rotasi penempatan bidan. Bagi Departemen Kesehatan: Mengkaji ulang daftar tilik& pedoman yang ada, terutama instrumen untuk mengukur pengetahuan dan motivasi petugas serta penetapan out of point yang diseragamkan bagi semua puskesmas. Menerapkan total quality manajemen di puskesmas tidak hanya quality assurance raja. Mempersiapkan program peningkatan mutu pelayanan di puskesmas yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing (tidak generalisasi) yang dimulai sejak dari perencanaan.Menetapkan standar mutu bagi peralatan puskesmas disertai dengan pengawasan yang sesuai. Bagi Pusdiklat/Bapelkes: Menata ulang kurikulum pelatihan program QA.Menata ulang proses belajar mengajar terutama proporsi waktu antara teori dan praktek. Menyusun/menyiapkan program pelatihan untuk refreshing/pengayaan tentang program jaminan mutu/QA.Mengadakan evaluasi pasca pelatihan tentang program QA.

---

Since 1998 Quality Assurance Programmed has been established in public health centers and one of its indicators is compliance rate. Bekasi District Health Office holds this programmed in six public health centers which one , Cibarusah I, Babelan I, Kedungwaringin, Tambun, Tarumajaya and Sriamur, According to Bekasi District Health Office Annual Meeting in June 2000 data about compliance rate of the health providers/midwives since October 1999 has not been available.

This study aims to obtain information about magnitude of compliance rate and its related factors that provide antenatal care in six public health centers in Bekasi District Health Office in 2000. A Quantitative approach using cross sectional design was used in this study comprising 42 samples, which are as a total population_ Data collection has Checklist and questionnaire was used to measure compliance rate and another variables.

The results are 66, 7% comply; 92,7% trained; 71,4% good supervision; 95,2% motivated; 52,4% good knowledge; 83,3% light workload; 92,7% fully facilities and all of them said that the standard is applicable. But only supervision variable was indicate significant correlation with compliance rate with p value = 0.036. Generally, the conclusion was six public health centers in Bekasi show low compliance rate of antenatal care.

So the recommendation for:

Bekasi District Health Office are: refreshing/retraining of midwives to increase supervision approach; increasing internal supervision by Head of public health centre and hang on to the standard; creating reward & punishment system; restating & rotation of midwives.

Ministry of Health is: Reassessment of the Checklist; total quality management implementation in public health centre with local orientation/ local need; standardize of health facilities.

Centre of Education and Training Health are: redesigning of curriculum; redesigning of classes and exercise length of time proportion; preparing refreshing training programmed; QA post training evaluation."

"Diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah berimplikasi pada perubahan yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya lebih bersifat sentralistik, berubah menjadi terdesentralisasi ke daerah otonom di tingkat Kabupaten/KotaSejalan dengan pelaksanaan desentralisasi, dibutuhkan organisasi kesehatan kabupaten/kota yang lebih profesional dan mandiri serta organisasi yang mau terns menerus belajar dalam rangka meningkatkan kinerjanya sebagaimana disebutkan dalam beberapa literatur sebagai Organisasi Pembelajar. Berdasarkan pengamatan peneliti sampai saat ini belum terdapat alat ukur atau instrumen organisasi pembelajar yang dapat digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengevaluasi organisasinya. Atas dasar tersebut peneliti merasakan perlu adanya sebuah penelitian untuk mengembangkan alat ukur atau instrumen organisasi pembelajar dalam rangka membantu organisasi kesehatan untuk mengevaluasi organisasinya.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat ukur atau instrumen organisasi pembelajar untuk organisasi kesehatan tingkat kabupaten/kota berdasarkan konsep Peter Senge (Disciplines of Learning Organization). Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dan studi kuantitatif yang dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pada bulan Juli tahun 2002.Hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 variabel disiplin dalam organisasi pembelajar berdasarkan konsep Peter Senge yaitu berpikir sistem, keahlian pribadi, model-model mental, visi bersama, dan pembelajaran tim. Hasil studi eksploratif dan konfirmatif menunjukkan terdapat pengembangan terhadap konsep Peter Senge, yaitu terdapat 3 pemyataan untuk variabel berpikir sistem, 12 pernyataan untuk variabel keahlian pribadi, 6 pernyataan untuk variabel model-model mental, 8 pemyataan untuk variabel visi bersama, dan 10 pernyataan untuk variabel pembelajaran tim. Dalam penelitian ini juga didapatkan alat ukur atau instrumen organisasi pembelajar yang memiliki nilai validitas isi, konstruk, dan kriteria yang baik. Sehingga instrumen ini dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi organisasi untuk menilai seberapa jauh organisasinya termasuk organisasi pembelajar.Untuk menindaklanjuti penelitian ini ada beberapa saran dan rekomendasi yang peneliti ajukan diantaranya; sebaiknya penelitian ini dapat dilanjutkan terutama pads kedua organisasi kesehatan di atas untuk dapat memberikan gambaran mengenai organisasi pembelajar secara lebih komprehensif, selain itu untuk mendapatkan alat ukur atau instrumen organisasi pembelajar yang lebih valid sebaiknya penelitian. ini juga dilakukan pada setiap organisasi kesehatan tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

---

The Development of Instrument of Learning Organization on Health Organization in The Regency/City Level (Study on Health Section Official of West Jakarta and Health Official of Bogor Regency).

Being in progress of ordinances No.22 in 1999 about territorial administration along with ordinances No.25 in 2000 about the equilibrium of central government finance and district implicated on a great deal of change in governmental implementation in Indonesia. The governmental implementation which was then more centralized changed into decentralized to the autonomous district in regency/city.

At the same time, the regency/city health organization it needed to be more professional, independent and willing to keep on studying which some literatures called as learning organization. Currently there are no a measure or an instrument of learning organ1zation which can be used by an organization to evaluate the organization. Upon that reason a study is needed to develop a measure or an instrument of learning organization to help any health organization to evaluate it's our institution.

The instrument was developed based on Peter Senge concepts (Disciplines of Learning Organization). The research used the qualitative study and quantitative study and performed in health official section of west Jakarta and health official of Bogor regency/city on July, 2002.

The result showed there were five discipline variables in the field similar to Peter Senge concept which were system thinking, personal mastery, mental models, shared vision, and team learning. The result of explorative and confirmative analysis showed that there were derivated of Peter Senge concept; three statements for the variable of system thinking, twelve statements for the variable of personal mastery, six statements for the variable of mental models, eight statements for the variable of shared vision, and ten statements for the variable of team learning. This research also developed a measure or an instrument of learning organization which was validated accords to content, construct, and criteria. So that this instrument may become an evaluation for any organization to judge it's learning condition.

The study recommended to intensify the study in the same area in order to be able to give some pictures about learning organization in a more comprehensive way. In addition, the study recommended to expanse similar study in different areas in Indonesia, so that the research can be more valid."

"Tenaga berkualitas tinggi ditandai oleh perilaku produktif. Dengan perilaku produktif dilingkungan kerja, seseorang dapat menciptakan atau mengubah sesuatu menjadi lebih produktif. Untuk mencapai perilaku produktif tersebut perlu pembinaan tenaga secara terus menerus dengan berbagai cara yaitu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, motivasi dan lain-lain. Untuk mengukur produktivitas tenaga kerja salah satunya adalah mengukur waktu yang digunakan untuk menghasilkan jasa yaitu dengan pengukuran kerja, salah satu metode yang dipakai ialah work sampling. Dengan demikian dapat dihitung persentase waktu yang dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan waktu kerja produktif di beberapa sarana kesehatan gigi dan mulut TNl AU yaitu LAKESGILUT, RUSPAU, LAKESPRA, dan MABES AU. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional yang mengamati faktor-faktor seperti jenis kelamin, jenis tenaga (dokter gigi spesialis, dokter gigi, pengatur rawat gigi, dan pengatur teknik gigi), status tenaga (militer dan sipil), umur, lama kerja, pendidikan tambahan yang didapat, dan motivasi, yang diperkirakan mempunyai hubungan dengan waktu kerja produktif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa rata-rata waktu kerja produktif untuk tenaga kesehatan gigi dan mulut adalah 51,76%, di mana 17,50% untuk kegiatan langsung terhadap penderita, 30,14% untuk kegiatan tak langsung [penunjang] misalnya administratif, dan 4,13% untuk kegiatan pribadi, dengan demikian waktu kerja non produktif adalah sebesar 48,24%. Dengan menggunakan uji t, uji F, analisis regresi, dapat dibuktikan bahwa faktor-faktor jenis tenaga, lama kerja, pendidikan tambahan yang didapat, dan motivasi berbeda bermakna dalam menggunakan waktu kerja produktif. Sedangkan status tenaga, umur, jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. Selanjutnya disarankan agar setiap petugas tenaga kesehatan gigi dan mulut dapat diberikan pembinaan seperti pendidikan tambahan, pelatihan, motivasi, penempatan yang sesuai (fungsi yang relevan) sehingga penggunaan waktu kerja lebih produktif."

"ABSTRAKMenghadapi tantangan kedepan yang mengalami banyak perubahan, mengakibatkan unit pelaksanan teknis (UPT) di lingkungan Departemen / Lembaga Negara meningkatkan kinerja pelayanannya terhadap masyarakat. Akademi Keperawatan (Akper) Depkes sebagai salah satu UPT milik Departemen Kesehatan tentunya harus memperhatikan kinerjanya untuk meningkatkan pelayanan jasa pendidikan keperawatan. Terobosan strategis, pada era reformasi dan keterbatasan anggaran pemerintah serta berlakunya otonomi daerah telah memberikan peluang Akper Depkes untuk menjadi unit swadana, sehingga memungkinkan Akper Depkes dikelola secara swasta dengan model privatisasi.Pengukuran kinerja pada Akper, penulis menggunakan pendekatan Balanced Scorecard yaitu diukur pada aspek pelanggan, aspek bisnis internal, aspek belajar dan berkembang, serta aspek keuangan. Pada aspek keuangan penelitian dilakukan dengan melihat rasio efisiensi, yaitu membandingkan total sumber biaya dengan biaya variabel. Penelitian dilakukan secara deskritif analistis, dan untuk mengukur variabel kinerja digunakan skala pengukuran dengan model Likert yaitu skala 1 - 5.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengukuran Balanced Scorecard dapat memberikan gambaran tentang kemampuan Akper dalam memberikan pelayanan jasa pendidikan kepada pelanggannya. Kinerja pelayanan terhadap mahasiswa sebagai pelanggan dirasakan pada kondisi hampir baik tetapi masih terjadi negative gap terhadap harapan pelanggan. Demikian pula kinerja pada proses bisnis internal khususnya pada profil inovasi masih dibutuhkan penciptaan nilai tambah bagi pelanggannya. Pada proses belajar dan berkembang, hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar karyawan menyatakan bahwa proses pembelajaran baru diterapkan pada sebagian kecil organisasi. Pada aspek keuangan, rasio efisiensi yang terjadi cukup baik sejak diterapkannya pola swadana.Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Akper Depkes perlu meningkatkan dan mengarahkan seluruh potensi yang ada untuk memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan. Faktor pemimpin sebagai pengarah dan motivator, perlu ditingkatkan agar organisasi dapat menuju ke proses perubahan melalui pembelajaran secara berkesinambungan."

"Tidak tersedianya jumlah dan jenis tenaga yang cukup pada rumah sakit, tidak mungkin menyelenggarakan layanan kesehatan bermutu yang dapat mengantisipasi "demand" masyarakat yang selalu meningkat dari tahun ketahun. Melihat besarnya alokasi biaya sektor ketenagaan di rumah sakit maka perlu direncanakan dengan teliti jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung di rumah sakit, studi dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa jumlah dan jenis tenaga yang ada di rumah sakit Bhakti Yudha Depok, ternyata masih kurang bila dibandingkan dengan standar kebutuhan tenaga rumah sakit Tipe C (menurut DEPKES (PERMENKES 262/MENKES/VII/1979 dan Standar Kebutuhan Tenaga Minimal RSU Tipe C). Dari penelitian ini juga didapatkan bahwa perencanaan ketenagaan yang ada di rumah sakit menggunakan metode penghitungan kebutuhan tenaga berdasarkan petimbangan/perkiraan saja, dan hanya bersifat tahunan dikaitkan dengan perencanaan program kegiatan tahunan, yang berdasarkan hasil kegiatan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belum adanya master plan rumah sakit. Selain itu peranan struktur organisasi rumah sakit dalam proses perencanaan ketenagaan belum optimal karena masih ada formasi yang dirangkap. Untuk itu diterapkan penghitungan kebutuhan tenaga di RSU Bhakti Yudha Depok untuk meramal kebutuhan tenaga di rumah sakit itu. Untuk menilai penghitungan kebutuhan tenaga yang tepat di RSU Bhakti Yudha Depok, dibentuk Peer Group dari rumah sakit tersebut, penilaian dilakukan dengan melihat kontribusi, biaya dan kelayakan. Kelompok berpendapat untuk menghitung kebutuhan tenaga RSU Bhakti Yudha Depok yang benar-benar rasionil, masih diperlukan pembahasan yang lebih mendalam, namun demikian sebagai pedoman Indicator of Staff Need dapat digunakan di RSU Bhakti Yudha Depok dan untuk data-data kegiatan rumah sakit perlu dilengkapi."