Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kesehatan menyeluruh terpadu dan bekesinambungan diperlukan suatu perencanaan yang baik dan mantap. Artinya perencanaan ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menjawab permasalahan kesehatan yang ada.Untuk itu organisasi Dinas Kesehatan Kuantan Singingi harus mempunyai konsep dan perencanaan yang strategis tentang pelayanan serta pengendalian dan pelaksanaan kondisi masyarakat setempat.Untuk menjawab lingkungan ekternal dan lingkungan internal apa saja yang mempengaruhi organisasi, serta perencanaan strategis yang bagaimana yang akan menjadi acuan dan pegangan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk menjawab semua itu dilakukan penelitian terhadap Dinas Kesehatan Kuantan Singin.Pada penelitian ini informasi diperoleh dari data skunder dan sumber resmi lain yang berwenang dimana terhadap sumber resmi tersebut dilakukan wawancara mendalam yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kuantan Singingi.Untuk dapat menyusun rencana strategis Dinas Kesehatan Kuantan Singingi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap input stage yang terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal Dinas Kesehatan Kuantan Singingi yang dilakukan oleh kelompok pengambil keputusan (Consensus Decision Making Group). yang terdiri Kepala Dinas, Bapeda, Pemda, DPRD dan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kuantan Singingi, selanjutnya CDMG melakukan tahap coaching dengan menggunakan analisis SWOT dan analisis IE matriks ( Internal Ekternal Matriks), dan terakhir dilakukan tahap pengambilan keputusan ( Decision Stage) melalui analisis QSPM ('Quantitative Strategic: Planning Matrixs).Berdasarkan hasil analisis SWOT matriks Dinas Kesehatan Kuantan Singingi berada dalam kuadran Strenghts-Oppurtinitis (S-0) dimana pada kondisi demikian Dinas Kesehatan Kuantan Singingi melakukan strategi dengan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Pada analisis matriks IE posisi Dinas Kesehatan Kuantan Singingi berda pada sel II (Growth and Build) dimana pada posisi ini masih mempunyai peluang untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan organisasi.Dari analisis kedua matriks diatas maka prioritas strategi yang tepat dan cocok adalah strategi intensif dan strategi integratif.

---

The Snalysis of Strategic Planning of Kuantan Singingi Health OfficeIn achieving the successfulness of integrated and continual health development, a well-arranged planning is important. It means that the planning must be constructed in such manner to answer any existing health problems. Therefore, the Health Office of Kuantan Singingi should have a clear concept and strategic planning about service, control, and public condition in the area.

To counter with the internal and external environment that may influence the institution, and which strategic planning that can be a reference and choice for the institution in achieving its goal, it was necessary to conduct the research about the Health Office of Kuantan Singingi.

In this study, information were acquired from secondary data and other authorized sources. To the authorized sources, it was carried out in-depth interview that had determined by the head of Health Office of Kuantan Singingi.

Strategic planning of Kuantan Singingi Health Office was arranged in three stages. First, it was input stage, which contained internal and external environment analysis of Kuantan Singingi Health Office, The analysis was conducted by Codsensus Decision Making Group, which consisted of Health Office Ind, Local Planning body (Bappeda), Local Government, Local House Representative and all departments of Kuantan Singingi Health Office. Hereafter, CMDG did a matching stage by using SWOT analysis and Internal and External (1E) Matrix. The final stage was Decision Stage through Quantitative Strategic Planning Matrix.

According to the result analysis of SWOT matrix, Kuantan Singingi Health Office was in the quadrant of strengths-opportunities (S-O), where in that condition the Kuantan Singingi Health Office held strategy with strengths to exploit opportunities. In IE analysis, the position of Kuantan Singingi Health Office was in cell II (growth and build), where the position still had opportunity to make growth and development of the organization

From both of above matrix analyses, it was known that the appropriate strategic priority was intensive and integrated strategies."

"Perencanaan strategis dalam suam organisasi diyakini oleh bnrbagai teori sangat penting dalam menyuunbang pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang disusun dan digunakan sebagai alat utama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam maupun linglcungan luar organisasi yang terus berubah dan mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi.Untuk menjawab, lingkungan dalam dan lingkungan luar organisasi apa saja yang mempengaruhi organisasi, serta perencanaan srtategi yang nagaimana yang akan menjadi pegangan organisasi dalarn mencapai tujuan organisasi, maka dilakukan penelitian terhadap Dinas Kesehatan Tanggamus - Kabupaten Tanggamus-Propinsi Lampung.Informasi diperoleh melalui data sekunder dari sumber resmi yang berwenang untuk itu dan informan yang berasal dari pimpinan-pimpinan Dinas Kesehatan Tanggamus yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus melalui pendekatan kelompok diskusi terarah ( focus group discussion ). Penelitian dilakukan melalui tahap pengumpulan data, analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal, selanjutnya tahap matching dengan menggunakan analisis SWOT ( Strength Weakness Opportunities Threats ) dan analisis SPACE (Strategic Positioriand Action Evalution) , dan tahap pengambilan keputusan melalui analisis QSPM (Qantitative Strategic Planning Matrix).Berdasarkan hasil penelitian saat ini melalui analisis SPACE , dan analisis SWOT menunjukkan bahwa dinas kesehatan Tanggamus dalam posisi yang balk untuk melakukan strategi agresif , dan dengan kekuatan yang ada diperglmakan untnk memanfaatkan peluang, serta mengatasi ancaman dan kelernahan yang ada. Dengan stratcgi terpilih melalui QSPM (Qantitarive Strategic Planning Matrix) yaitu pertama membuka kesempatan pihak swasta untuk ikut dalam kegiatan kesehatan melalui kemudahan-kemudahan perijinan dan dukungan pernbinaan serta perlindungan, kedua menjadikan dinas kesehatan Tanggamus sebagai akselemtor dan dinamisator di bidang kesehatan melalui peningkatan peran fasilitator terhadap keperluan kegiatan pelaksanaan program kesehatan oleh negara atau pihak swasta, dan ketiga adalah mengembangkan sistim komputenisasi pada semua kegiatan manajerial pada dinas kesehatan Tanggamus.

---

Strategic planning in an organization is believe by many teories which are very important to get the goal ofthe organization. Strategic planning is the process of long planning which are arrange and use as the best equipment to adaption for the environment whether inside or outside of the organization which are always change and influence to organization.

To answer what are the factors than can influence the organization and how is the strategic planning which will be principle of the organization to get the goal, so it is obseved in the health department Tanggamus - Tanggamus - Larnpung. The information can be collected throw secunder data from the accurate source, and the leaders of health depamnent Tanggamus which are appointed by the head of the health department Tanggamus throw focus group discussion. This observation is made by the stage of collecting data, analyzing the external and internal environment, and the stage of matching through SWOT and SPACE analysis, and the last stage of making decision through QSPM analysis.

Up to know, based on SPACE and SWOT analysis it shows us that health department Tanggamus in the good condition to use agresif strategy, and using their strength they can fullfil their opportunities and to prevent the threats and weakness. The priority of the QSPM result strategys, the first giving the chance for particular to follow and support the health activities through easly permission, supervision and protection. The second, making the the health department Tanggamus as acselarator and dinamisator in the health aspect by developing the function of fasilitator to the beneficial of the health program activities by the government or particular. The third developing computer system at all managerial activities in health department Tanggamus."

"Perencanaan kesehatan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang terpenting, yang harus dikerjakan lebih dahulu sebelum mengerjakan fungsi manajemen yang lain. Output perencanaan kesehatan tahunan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung hingga saat ini kualitasnya masih rendah, padahal dilihat dari inputnya cukup memadai, diduga proses perencanaannya yang tidak benar. Untuk itu perlu dilakukan penelitian secara mendalam tentang proses perencanaan kesehatan tahunan itu sendiri.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara secara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Adapun hasil temuan penelitian bahwa proses perencanaan kesehatan tahunan di Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung masih jauh dari sempuma, langkah-langkahnya masih banyak yang tidak sesuai dengan prosedur tetap perencanaan kesehatan. Penyebabnya adalah kemampuan dan pengetahuan perencana masih kurang, struktur organisasi perencana rendah tidak sesuai beban kerjanya, mekanisme kerjasama lintas program dan lintas sektor tidak jalan.Agar perencanaan kesehatan tahunan yang dihasilkan berkualitas proses perencanaannya perlu diperhatikan, kualitas Sumber Daya Manusia perencana perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif dan adekuat, pembinaan oleh atasan lebih diintensifkan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah struktur organisasi perencanaan di Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung, perlu dibenahi lagi agar sesuai beban tugas yang diembannya. Menggalang kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan memanfaatkan otoritas pemerintah daerah.

---

The Analysis of the Annual Health Planning Process in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung 1995/1996Health planning is one of the most important management functions which have to be done first before doing the other management functions. The quality of the annual health planning output in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung is still low so far, whereas the input is adequate. It is hypothesized that the process of the annual health planning needs conducting.

The research method used is the qualitative method by using an In-depth Interview and Focus Group Discussion. The result is that the process of the annual health planning in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung needs more improving, its steps are not in accordance with the porcedur of health planning. The causes are the skill and knowledge of planner still low, the structure of planning organization not in accordance with the work load, the mechanism of cooperation between cross-program and cross-sectoral not functioning.

In order to produce a qualified annual health planning, the planning process requires considerable attention, the quality of human resource of planner needs improving by conducting education and training intensively and adequately, the supervision by the head needs improving intensively. The other matters require considerable attention are the structure of planning organization in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung needs straightening so that it is in accordance with the work load, performed and the cooperation between cross-program and cross-sectoral needs supporting by using the authority of the local government."

"Perencanaan kesehatan merupakan hal penting yang merupakan awal dari berbagai fungsi manajemen. Keluaran mutu perencanaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak masih belum baik. Kemampuan para perencana juga masih belum cukup mendukung. Studi ini meneliti proses perencanaan dalam kerangka pendekatan sistem untuk mengantisipasi pelaksanaan desentralisasi.Metode penelitian adalah kualitatif, dilakukan dengan wawancara mendalam dan didukung dengan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan proses perencanaan membutuhkan perbaikan, karena tahapannya belum sesuai dengan teori. Belum ada petugas yang mendapat pelatihan perencanaan dan penganggaran secara khusus. Struktur Urusan Perencanaan tidak sesuai dengan beban kerjanya. Koordinasi lintas program dan lintas sektoral belum berjalan seperti yang diharapkan. Telaah dokumen menunjukkan terdapat inefisiensi antara program. Ditambah dengan kekakuan administrasi memperberat inefisiensi. Pemerataan (equity) telah tampak dalam telaah dokumen seperti pelayanan bagi keluarga miskin dan barang barang-barang publik. Kelangsungan JPKM sulit bertahan.Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Pontianak didominasi oleh Pusat. Pada tahun 1999/2000 pembiayaan Pusat berkisar 88%, sedangkan Daerah hanya 11,89% terdiri dari 2,21% APBD tingkat II dan 9,68% dari APBD tingkat I. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 2,76 milyar rupiah. Dana jaring pengaman sosial (JPS) membiayai sektor kesehatan sebesar 1,547 milyar rupiah. Bila diberlakukan konsensus Bupati mengenai pembiayaan kesehatan adalah 15% dari PAD, berarti pembiayaan kesehatan saat desentralisasi akan sangat menurun. Bandingkanlah dengan nilai pembiayaan saat ini. Bagaimana dapat mencapai dana seperti saat ini bila hanya megharapkan dari PAD saja. Mekanisme pembiayaan pra upaya dan rasionalisasi tarif pelayanan kesehatan selayaknya dijadikan sebagai sumber pendanaan. Pembiayaan pra upaya merupakan pilihan terbaik untuk mendanai sektor kesehatan.Dalam rangka rnenghadapi desentralisasi, Kepala Dinas telah melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah. Bupati pun telah menunjukkan perhatiannya kepada sektor kesehatan. Untuk merebut Dana Alokasi Umum (DAU) petugas Dinas Kesehatan harus memiliki kemampuan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta DPRD, antara lain dengan memaparkan pentingnya pembiayaan bagi sektor kesehatan. Analisis situasi kesehatan berdasar data, haruslah disertai dalam advokasi tersebut. Perencanaan kesehatan berbasis data (evidence based health planning) akan dapat menggambarkan berapa besar dana yang diperlukan. Dengan anggaran yang terbatas, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah haruslah memprioritaskan pada pelayanan bagi keluarga miskin dan hal yang berdimensi keadilan sosial (social justice) seperti barang-barang publik. Untuk itu sebaiknya dibikin suatu piagam saling pengertian untuk rnemilih kegiatan yang diprioritaskan serta jaminan atas pembiayaannya. Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan bagi keluarga miskin merupakan prioritas tinggi agar tercapai pemerataan (equity) pelayanan kesehatan.Untuk memperbaiki perencanaan, peneliti menyarankan sebagai berikut : pelatihan perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu (P2KT) bagi para perencana, meningkatkan eselon Urusan Perencanaan, meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah dan Bappeda dalam proses P2KT agar mempunyai persepsi yang sama dalam perencanaan kesehatan, serta melibatkan peneliti, ahli survei, ahli ekonomi kesehatan terutama dalam analisis situasi, penentuan prioritas, penilaian pilihan dan penyusunan program dan anggaran.Daftar bacaan : 54 (1984-2001)

---

Analysis of The Annual Health Planning in The District Health Office of Pontianak, Kalimantan Barat Province, During The Fiscal Year 1999/2000.Health planning is one of the most important functions, which have to be done first before doing the other management functions. The quality health planning output in the District Health Office (DHO) of Pontianak is still low. The capability's health planner in DHO of Pontianak is not good enough. This study was conducted to research process of health planning in a view of systemic approach frame for anticipating decentralization era.

The qualitative method by using in-depth interview is used in this study. It is complemented by document observation.

The result is that the process of the health planning in DHO of Pontianak needs more improving. Their steps are not in accordance with the theory of health planning. The causes are no officials have trained health planning and budgeting specifically. The structure of planning subdivision not in accordance with the workload. The mechanism of cooperation between cross program and cross sectoral do not function. The document observation result is inefficiency between programs. Budget absorption failure caused by restraint or inflexibility finance mechanism more weight inefficiency. Equity has been contained in document, just like poor family health services and public goods. Sustainability of managed care is difficult to be implemented.

The composition of public finance is dominated by the central government. District figure for fiscal year 1999/2000 that approximately 88% of total government expenditure for health at district level, cone from the central government, and just about 2,21 % from the district income and expenditure budget and 9,68% from the province income and expenditure budget. District government revenue is 2,76 billion Rupiahs. Social Safety Net contributes 1,547 billon Rupiahs. According to District Head's consensus, local government health spending will be approximately 15% district government revenue. If this consensus is realized, public health spending will be reduced drastically. Compare with health expenditure this time; come from central and province budget 20,399 billion Rupiahs plus SSN 1,547 billion. How to afford the budget for health spending, if we just rely on district government revenue. It means we must strive for the public financing through pre payment mechanism, and rationalization user charge.

For anticipating decentralization era, the head of DHO of Pontianak has advocated to Local Government. District Head has showed full attention in health sector.

In order to get General Allocation Fund (GAF) so District Health Officials (DHOs) must have avocation capability to local government, other institution and local legislative body for introducing the importance of financing health services.

Evidence based in analysis of the health situation must accompany avocation. Evidence based health planning is the way of finding out how much money will be needed.

With restrictive budget, DHO and local government must priority the activity of program that has paradigm social justice and distributive justice (include public goods). So the local government must take the memorandum of understanding to choose the priority activities programs and convince that its financing is secure. Providing basic package and services for the poor are occupied on the high list of priorities to ensure equity.

In order to produce a qualified health planning, the planning process requires considerable attention to the quality of human resources (planner) that need improving by training about integrated health planning and budgeting (IHPB). The other matters require considerable attention are the structure of planning organization in DHO of Pontianak needs straightening in accordance with the workload and output of health planning; the cooperation between cross program and cross sectoral needs supporting by using the authority of local government. The other important things are better for local government and its planning (Bappeda) to involve them in IHPB process (cross sectoral institute), in order to have a same perception in the health planning, DHOs collaborative with other institution must arrange the strategic planning for directing the future activities; recruitment patterns and developing decision making guidelines (the strategy) that based on situational analysis. Meanwhile it is better for DHO of Pontianak to involve surveyor, surveillance epidemiology expert and health economic expert especially in analysis of the health situation, the priority setting, option appraisal and programming-budgeting.

References : 54 (1980-2001)"

"Pembangunan Kesehatan yang merupakan salah satu upaya penunjang Pembangunan Nasional, dibutuhkan tersedianya sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas, dengan desentralisasi memmberlkan wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan kesehatan daerahnya sesuai kemampuan, kondisi dan kebutuhan setempat, sehingga diharapkan mampu melakukan perencanaan kesehatan dan dapat memecahkan masalah kesehatannya sendiri, metode perencanaan dan penganggaran yang tepat akan dapat memberikan dampak pada perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan, oleh karena anggaran yang diserahkan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk block grant, dengan demikian kualitas perencanaan dan penganggaran kesehatan serta efektifitas advocacy mentadi sangat menentukan alokasi anggaran yang akan diperoleh dinas kesehatan, dimana akan menentukan pelaksanaan operasional program dalam kegiatan tahun berlalan.Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, secara struktur Organisasi baru berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dengan peningkatan eselonering, 4 (empat) Sub dinas, 1 Bagian yang salah satu Sub Dinasnya adalah Sub Dinas Bina Program. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi tentang Sistem Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 dengan mengkaji komponen Input, komponen Proses dan komponen Output.Dari hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004, telah dapat dilakukan dengan bottom up planning, hambatan yang timbul berkaitan dengan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan, antara lain kuantitas dan kualitas sumber daya tenaga belum memadai, sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai, belum tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan, ketersediaan data yang masih kurang dan kevalidan datanya, masih rendahnya pemahaman tentang metode perencanaan, pelaksanaan langkah - langkah perencanaan belum optimal. Dengan keterbatasan yang ada dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, maka perlu ditingkatkan kernampuan melakukan advocacy terhadap penentu kebijakan dalam kaitannya menentukan pembiayaan kesehatan.Proses dokumen perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 belum sesuai yang diharapkan karena belum didukung oleh data yang akurat dan valid dan dokumen yang dihasilkan adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Proposal Proyek Health Workforce and Services (HWS) dan Rencana Strategi Kesehatan Kota Payakumbuh yang disyahkan serta merupakan dokumen penting dalam melakukan kegiatan evaluasi dan acuan selama melakukan kegiatan pembangunan kesehatan di Kota Payakumbuh yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehata n.Saran yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yaitu penempatkan sumberdaya manusia yang tepat dengan posisinya sesuai dengan pendidikan dan keahliannya dengan mempertimbangkan profesionalisme, diperlukan visi organisasi yang menjadi komitrnen bersama oleh seluruh staf dan penguatan kepemimpinan di semua jenjang administrasi

---

Analysis on Health Planning and Budgeting Development System in Payakumbuh City Health Office year 2004Health development is one pillar of national development and necessitates the availability of strong, independent, and high quality human resources. Decentralization has given the districts/cities rights to self determine their own health development priorities according to their capacities, conditions, and needs. Thus it is expected that districts/cities are able to do their own planning and budgeting and solving their problems. Planning and budgeting method will have significant impact on the resulted plan and budget, and in a situation where budget and fund are provided by central government in form of block grant, quality of planning and budgeting along with effective advocacy will determine funding allocation for health sector to be received by health office. This, in turn, will strongly influence the operational of the program.

Payakumbuh City is one of city in West Sumatera Province, and structurally the organization of this city has just been running for around one year with increasing numbers of echelon in the government organization. This study aimed to obtain information on health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 by analyzing input, process, and output components.

The study shows that health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 has employed bottom up planning method, with constraints including insufficiency of human resources in term of quantity and quality,

lack of computational, transportation, and communication facilities, no specific budget for planning development, lack of valid relevant data, low understanding of planning method, and suboptimal implementation of planning steps. With those limitations, it is necessary to improve the ability to provide better advocacy to the policy maker in order to get sufficient allocation for health development.

The documentation process of health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 was not fully appropriate as expected due to lack of accurate and valid data. The produced document was Working Unit Budget Document (DASK), Health Workforce and Services (HWS) Project Proposal and Payakumbuh City Health Development Strategic Plan which have been legalized and are important as to provide guidance in evaluation and to be referred during implementation of health development in Payakumbuh City by Health Office.

It is suggested to Payakumbuh City Health Office to place appropriate human resources in accordance to education background by considering professionalism. There is also a need to set organization vision to be committed by all staff and to strengthen leadership in all administrative level."

"Pada sektor kesehatan, desentralisasi adalah terjadinya pelimpahan kewenangan dari Departemen Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, yang berakibat terjadinya perubahan terhadap struktur, fungsi dan tanggung jawab, dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disadari, bahwa desentralisasi ini berdampak juga pada sistem perencanaan pembangunan kesehatan, yaitu daerah mempunyai kewenangan besar untuk melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan situasi dan kemampuan daerah, sehingga beberapa permasalahan perencanaan terjawab dengan adanya sistem desentralisasi dengan Bottom Up Planning.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme Sistem Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, dengan menggunakan metode kualitatif dan melakukan pengumpulan data primer terhadap kompunen input, komponen proses dan komponen out put dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, melakukan observasi dan telaahan dokumen data skunder.Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, telah dapat dilakukan dengan mekanisme bottom up planning. Hambatan yang timbul berkaitan dengan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan pada era desentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, antara lain kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga belum memadai; kedudukan unit perencanaan pada sub bagian perencanaan di bawah bagian tata usaha, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan tidak optimal; tidak tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan; sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai; rendahnya ketersediaan dan kevalidan data; rendahnya pemahaman terhadap metode perencanaan; pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan perencanaan belum maksimal; pelaksanaan konsultasi mengenai penyusunan perencanaan belum optimal; pelaksanaan langkah-langkah perencanaan belum maksimal; koordinasi lintas program sudah dilaksanakan akan tetapi terdapat hambatan mengenai sumberdaya manusiannya; perlu ditingkatkan untuk melakukan advocacy kepada pihak Pemerintah Daerah, DPRD dan Bapeda dan belum masuknya wawasan terhadap program pembangunan kepada sektor lain;' penggunaan pedoman penyusunan perencanaan dengan menggunakan konsep P2KT, serta melakukan rencana anggarannya dengan mengacu Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002; pedoman satuan biaya yang digunakan adalah pedoman satuan biaya dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Keputusan Bupati; jadwal penyusunan perencanaan sudah dibuat secara sistematis akan tetapi penggunaannya belum maksimal serta realisasinya sering tidak tepat; dilakukannya pendokumentasian perencanaan program pembangunan kesehatan dalam bentuk DIPDA(DASK, Proposal, Master plan 2001-2005; adanya peningkatan anggaran pada tahun 2003. Kemudian adanya kegiatan district grant PIP I, guna mendorong pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang didanai oleh pinjaman luar negeri (World Bank).Saran utama untuk mendorong kemampuan Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yaitu dengan meningkntan kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga guna melakukan advokasi secara sitematis sehingga dapat memperoleh komitmen pengambil keputusan di daerah agar sektor kesehatan dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan daerah melalui pelaksanaan bimbingan teknis; melakukan konsultasi; melaksanakan penyusunan perencanaan sesuai dengan langkah-langkah perencanaan; adanya koordinasi lintas program dan lintas sektor; adannya petunjuk perencanaan; menyusun anggaran biaya sesuai dengan pedoman satuan biaya; melakukan penjadwalan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan program pembangunan kesehatan.

---

In the health sector, the decentralization means the submission of authority from the Department of Health to the Health Office of Province and Regency/ Municipality, which cause the change towards the structure, function and responsibility, in order to provide health services to the people. It is realized that the decentralization also effect the health development planning system, namely the region have greater authority to perform the planning and budgeting according to the situation and the regional ability, that some planning problems are responded with the decentralization system with Bottom Up Planning.

This research is intended to obtain the description regarding the mechanism of Health Development Program Planning Preparation During The Decentralization Era In The Health Office Of Way Kanan Regency In The Year 2003, by using qualitative method and performing the primary data collection by using the in-depth interview technique, observation and study of documents of secondary data.

This results of this research in implementation of the Health Development Program Planning Preparation in the Decentralization Era in the Health office of Way Kanan in the year 2003, has been done with bottom up planning mechanism. The constraints faced related to the preparation of the health development program planning in the decentralization era in the health office of Way Kanan Regency, among others are the quantity and quality of the human resources that are not sufficient; the position of the planning unit in the sub division of planning under the administration unit, that in the implementation of the health development program planning preparation is not optimum; the lack of fund available especially for the planning preparation; insufficient computation and communication facilities, the low availability and validity of data; the low understanding towards the planning method; the technical guidance implementation is not optimum; consultation implementation regarding the planning preparation has not optimum; planning steps implementation has not maximum; the inter programs coordination has been dome but there is human resource constraint; the advocacy to the regional Government, DPRD and Bapeda needs to be increased due to lack of understanding toward the development program of the other sector; the use of planning preparation guide by using the concept of P2KT, and the prepare the budget by referring to the Kepmendagri No. 29 year 2002; the standard unit cost used is standard the unit cost from the regency government in the form of Decree of the Head of Regency; schedule of the planning preparation has been systematically, however, the usage is not maximum yet and the realization is often inaccurate; the documentation of health development planning in the form of DTPDAIDASK, Proposal, Master plan 2001-2005; the increase of budget in the year 2003. Then with the district grant PHP 1, in order to encourage the decentralization in the health sector which is financed by the foreign loan (World Bank).

The main suggestion to encourage the ability of the Regency Government, especially the Health Office of Way Kanan in order to implement the decentralization of the health sector, namely by increasing the quality and quantity of human resources in order to perform the advocacy systematically that the commitment of decision maker in the region can be obtained in the health sector to be used as the regional development pillar through technical guidance implementation; perform the consultation; perform the planning preparation according the planning steps; the inter programs and inter sector coordination; the planning guidance; prepare the budget according the standard unit cost perform the planning schedule up to the implementation of the health development program activities."

"Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang berperan dalam pengembangan profesionalisme sumber daya manusia. Sejalan dengan terjadinya perubahan lingkungan organisasi dan lingkungan luarnya, maka penelitian ini berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi dan untuk mengetahui sejauhmana kondisi Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta strategi yang sesuai, maka diperlukan penelitian perencanaan strategis Bapelkes Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005 - 2009.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis Bapelkes Prov. Sumsel tahun 2005 - 2009. Penelitian merupakan penelitian operasional, menurut David pada perumusan strategi disusun melalui tiga tahapan yaitu tahap I (Input Stage), tahap II (Matching Stage) dan tahap III (Decision Stage). Pada tahap I (Input Stage) menganalisis data kualitatif dan data kuantitatif terhadap variabel eksternal (geografi, ekonomi, teknologi, kebijakan, pesaing, pelanggan, dan pemasok) dan variabel internal (manajemen, visi dan misi, keuangan, produk layanan, fasilitas dan peralatan, pemasaran, SIM, dan SDM).Pada tahap II (Matching Stage) dari hasil analisis menggunakan matriks EFE dan matriks IFE diperoleh nilai total EFE 2,65 dan nilai total IFE 2,72 yang selanjutnya dengan menggunakan matriks IE menempatkan posisi Bapelkes Prov. Sumsel pada sel V (hold and maintain) dengan alternatif strategi yang direkomendasikan adalah market penetration dan product development. Sedangkan analisis dari matriks TOWS menempatkan posisi Bapelkes Prov. Sumsel pads quadrant 3 (eksternal fix-it quadrant) dengan alternatif strategi yang direkomendasikan adalah related diversification, unrelated diversification, market development, product development, enhancement, status quo. Selanjutnya dilakukan matching antara matriks IE dan TOWS sehingga diperoleh alternatif strategi product development (pengembangan produk).Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Consensus Decision Making Group (CDMG) diperoleh informasi berupa peluang yaitu perkembangan teknologi informasi komunikasi semakin canggih, ekonomi sudah mulai stabil, W dan Perda, jumlah tenaga kesehatan yang meningkat. Sedangkan yang menjadi ancaman ialah lokasi Bapelkes, networking antar instansi diktat, komitrnen tentang pelaksanaan diktat satu pintu bidang kesehatan, pesaing memberi kemudahan dalam pertanggungjawaban keuangan, kebutuhan tenaga widyaiswara. Dilain pihak kekuatan adalah visi dan misi, Bapelkes sudah terakreditasi, meningkatnya jumlah anggaran, fasilitas dan peralatan, jumlah pegawai, sistem informasi, produk layanan. Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah sistem perencanaan dan pengawasan, pelayanan belum berorientasi kepada kepuasan pelanggan, sistem pemasaran, kualitas SDM, tenaga fungsional non edukatif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bapelkes Prov. Sumsel memiliki strategi terpilih pengembangan produk yaitu mengembangkan program pelatihan dan diktat unggulan yaitu pelatihan quality assurance, pelatihan out bound, dan pelatihan metodologi dan teknologi kediklatan; mengembangkan pelayanan akomodasi yang sudah ada untuk penginapan dengan mengembangkan fasilitas untuk berbagai kegiatan pertemuan, seminar, resepsi pernikahan; mengembangkan sistem informasi Iptek bidang kesehatan dan kediklatan melalui layanan internet; mengembangkan program pelatihan mandiri (peserta membayar sendiri); dan mengembangkan peran Bapelkes Prov. Sumsel sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan bidang kediklatan.Pada tahap III (Decision Stage) dan strategi yang akan dikembangkan dianalisis lagi dengan matriks QSPM untuk menentukan prioritas strategi yang akan dikembangkan yaitu mengembangkan program pelatihan (mengembangkan program pelatihan yang ada dan merencanakan program pelatihan yang baru) dan menyelenggarakan diktat unggulan (pelatihan quality assurance, pelatihan out bound, pelatihan metodologi dan teknologi kediklatan).Peneliti menyarankan agar Bapelkes Prov. Sumsel mensosialisasikan kepada pelaksana dan instansi terkait, advokasi kepada penentu kebijakan tentang rencana srategis Bapelkes Prov. Sumsel, menyusun rencana operasional tahunan yang dilanjutkan dengan rincian kegiatan tahun 2005.Daftar bacaan : 32 ( 1989 - 2003)

---

Strategic Planning for Health Training Center of the Province of South Sumatera Year 2005-2009Health Training Center of the Province of South Sumatera is one of the Technical Unit belongs to the Health Office of Province of South Sumatera which plays a part in development of human resource professionalism. In line with the change of organizational environment and its outside environment, hence this research coped to assess the factors influencing the organization both internal and external environment and to assess the condition of Health Training Center of the Province of South Sumatera and also the appropriate strategy, hence needed to conduct the research of strategic planning of Health Training Center of the Province of South Sumatera year 2005-2009.

This study aimed to arrange the strategic planning of Health Training Center of the Province of South Sumatera Year 2005-2009. The study was an operational research, in which according to David formulation of strategy was divided through three stages that was stage I (Input Stage), stage II (Matching Stage), and phase III (Decision Stage). At phase I (Input Stage) was analyzed data qualitative and quantitative to external variables (geography, economic, technology, policy, competitor, customer, and supplier) and internal variables (management, mission and vision, finance, service product, equipments and facility, marketing, information management system, and human resources).

At phase II (Matching Stage), the result of analysis that used EFE and IFE matrix obtained total values of EFE and IFE in sequence were 2.65 and 2.72. Then, analysis used IE matrix placed the position of Health Training Center of the Province of South Sumatera in cell V (hold and maintain) with recommended strategy alternative was market penetration and product development. While analysis from TOWS matrix placed the position of Health Training Center of the Province of South Sumatera in quadrant 3 (fix-it quadrant external) with recommended strategy alternative was related diversification, unrelated diversification, market development, product development, enhancement, and status quo. After that, matching between IE and of TOWS matrix was conducted so that obtained strategy alternative of product development.

The study result showed that according to Consensus Decision Making Group (CDMG) was obtained the information about the opportunity that was development of sophisticated communication information technology progressively, stable economic, national and local regulations, and the increase of health human resources. While including the threat as follows: location of Health Training Center, networking among training centers, one gate health training commitment, competitors gave the amenity in financial responsibility, and requirement of widyaiswara. On the other hand, strength factor included mission and vision, accredited Health Training Center, the increasing of budget, equipment and facility, amount of officer, information system, and service product. While weakness factor included planning and controlling system, service not yet oriented to customer satisfaction, marketing system, human resources quality, and non-educative functional officer.

The study concluded that Health Training Center had a chosen strategy of product development: training development program and pre-eminent education and training such as quality assurance training, out bound training, and education and training technology and methodology training; developing the existing accommodation service such as lodging by developing facility to various activities for meeting, workshop, wedding reception; developing health information and technology system and education and training through intemet; developing self-supporting training program (out of pocket payment); and developing the role of Health Training Center of the Province of South Sumatera as a center for education and training studies.

At phase III (Decision Stage) out of strategy that would be developed was analyzed again with QSPM matrix to determine strategy priority that was developing training program (developing the existing training program and planning new training program) and carry out pre-eminent education and training (quality assurance training, out bund training, education and training technology and methodology training).

It is recommended to Health Training Center of the Province of South Sumatera to socialize the strategic planning to the relevant institution and operator, giving advocacy to the stake holder about strategic planning about Health Training Center of the Province of South Sumatera, and making annual operational plan which continued with detail of activity of year 2005.

References: 32 (1989-2003)"

"Upaya besar Bangsa Indonesia dalam merumuskan kembali arah pembangunan nasional menuntut reformasi total kebijakan pembangunan disemua bidang termasuk bidang kesehatan. Derajat Kesehatan Masyarakat dan lndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan di bidang kesehatan.Perencanaan Kesehatan merupakan bagian terpenting dari fungsi manajemen kesehatan. Pada Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi kemampuan tenaga perencana kesehatan kabupaten dalam mcnyusun perencanaan dan penganggaran kesehatan kabupaten dengan menggunakan metode yang tepat akan memberikan dampak terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan. Dengan efekiivitas advocacy pejabat pengambii keputusan di dinar kesehatan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, akan diperoleh alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang sesuai dengan kehutuhan.Kabupaten Way Kanan yang berdiri 27 april 1999 merupakan kabupaten bare yang begitu lahir langsung memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi. Berbagai keterbatasan terutama keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia menjadi permasalahan dasar dalam menjalankan kegiatan fungsi manajemen kesehatan termasuk fungsi perencanaan kesehatan.Penelitian ini bertujuan memperolieh informasi aplikasi P2KT yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi implementasi P2KT dalam penyusunan Master Plan (rencana induk) Pembangunan Kesehatan Kabupaten Way Kanan 2002 - 2005 dan Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 dan 2002 dengan mengkaji komponen input (sumber Jaya), komponen proses (mekanisme penyusunan P2KT) dan komponen output.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran keadaan bahwa otonomi daerah dan desentralisai khususnya bidang kesehatan telah berjalan namun masih banyak kendala, demikian juga dengan pelaksanaan sistem anggaran block grant. Jumlah dan kualitas SDM yang terlibat dalam perencanaan di dinas kesehatan masih terbatas dan banyak jabatan sruktural yang kosong karena terbentur persyaratan administratif. Tidak tersedia alokasi dana khusus untuk perencanaan, dan keterbatasan sarana. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan perencanan dinas kesehatan belum seperti yang diharapkan. Data bersumber pada facility based data, data hasil survey (population based data) belum banyak digunakan untuk penyusunan perencanaan. Metode P2KT baru digunakan untuk perencanan PHP (Provincial Health Project) dan banyak kendala dalam menggunakan metode P2KT akibat keterbatasan kemampuan SDM dalam menjalankan metode P2KT yang tidak sederhana.Dalam upaya memperoleh hasil aplikasi P2KT yang lebih sesuai dengan kondisi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, telah dilakukan CDMG (Consensus Decision Making Group) oleh pejabat pengambil keputusan dan petugas perencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang menghasilkan Draft Rumusan Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kan.Dari pembahasan peneliti, maka diperoleh Hasil Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang merupakan interpretasi dari Draf Rumusan Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Dalam Aplikasi P2KT tersebut dilakukan penyederhanaan konsep Perencanaan Dan Penganggran Kesehatan Terpadu, dimana penganggaran basil aplikasi P2KT dikombinasikan dengan Keputusan Mendagri No. 29 tahun 2002.Untuk penyempurnaan Hasil Aplikasi P2KT ini, maka perlu pengkajian lebih lanjut oleh para ahli atau profesional bidang perencanaan dan penganggaran kesehatan. sehingga kemudian akan didapatkan satu hasil aplikasi P2KT yang lebih tepat dan sesuai dengan situasi dan keadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang lebih sempurna.Daftar Bacaan: 62 (1980 - 2002)Applicational Study of IHPB (Integrated Health Planning and Budgetting) Model in The Health Authority of Way Kanan of Lampung Province The big effort of Indonesia in reformulating the national development direction is to strive the total reforms of development policy in all sectors including health sector. Public Health and Human Development Index (HDI) level acts as indicator that is used to examine development's successfulness, including health sector's development.

Health planning is the most vital organ of health management function. In the Era of Regional Autonomy and Decentralization the ability of regency health planner in arranging regency's health planning and budgeting by using appropriate method will impact the quality of planning and budgeting that are produced. The effectively of decision maker's advocacy in health authority to the Local Government (so called Pemda) and Local House Representative (so called DPRD) will obtain appropriate budget allocation to the necessity.

Way Kanan Regency, which was founded on 27`h April 1999. It is a new regency that directly entering autonomy era and decentralization after being founded. A variety of limitations especially number and quality human resources were becoming fundamental problem in carrying out health management function activities including health-planning function.

This research aimed to get information on the application of IHPB in the Health Authority of Way Kanan Regency after examining the implementation of IHPB in arranging Health Development Master Plan of Way Kanan Regency for the period of 2002-2005 and Health Authority Planning in 2001 and 2002 by studying input (resources), process (IHPB arrangement mechanism) and output components.

The result of the research showed that regional autonomy and decentralization especially in health sector has run even with many constraints, the implementation of block grant system budget does too. The number and quality of human resources involved in planning in health authority was still limited and much structural vacant position due to the administrative qualification. The special allocation for planning was unavailable, and facilities were limited too. Data and information that used to arrange the health authority planning still were not as expected. The data that were acquired from the facility based data, and from the result survey (population based data) were not used in arranging the planning. IHPB's new method was used for the PHP (Provincial Health Project) planning, however, there were many constraints in using IHPB method due to the limitation of human resources ability in carrying out the complicated IHPB method.

In the effort of acquiring the result of IHPB's application that is more compatible to Way Kanan Regency's Health Authority, CDMG (Consensus Decision Making) has been conducted by decision maker and planning staff in the Health Authority of Way Kanan Regency that resulted the Draft of Application's Formulation of /HPB of the Health Authority of Way Kanan Regency.

From the researcher's discussion, it is obtained the result of Application of (HPB in the Health Authority of Way Kanan Regency. that is interpreted from Application's Formulation of IHPB of the Health Authority of Way Kanan Regency.In the application of IHPB model. the simplification of the concept of IHPB has been done, where the prediction of IHPB's application was combined with the Minister of Internal Affairs" Decree No. 29 year 2002.

To complete the result of IHPB's application, a further study needs to he conducted by the experts or professionals in planning sector and health budgeting, so it will obtain a result of IHPB's application that is more compatible to the situation and condition of Health Authority of Way Kanan Regency.

References: 61 (1980-2002)"

"Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Barat merupakan salah satu institusi pemerintah bidang kesehatan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 58 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. lnstansi ini bertanggungjawab dalam tugas melaksanakan pelayanan perizinan, perencanaan, pengendalian dan penilaian efektifitas pelayanan kesehatan dalam Wilayah Kotamadya Jakarta Barat.Bcrlandaskan Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian atau Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga terkait, maka mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1274/MENKES/SKIVIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005-2009 dan Rcncana Slrategis Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2006, maka Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Barat dengan dukungan berbagai pihak pada tahun 2006 merencanakan dan melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Barat Tahun 2007-2001.Rencana Strategis disusun dengan Pendekatan Balanced Scorecard sebagai suatu metodologi penilaian kinerja yang berorientasi pada pandangan strategis kemasa depan, mampu menterjemahkan visi dan strategi menjadi aksi, menjabarkannya dalam tujuan strategis yang secara komprehensif dapat dijalankan dalam program dan kegiatan operasional sehari-hari dengan sasaran dan target serta tolok ukur yang jelas dan spesifik Gaspersz (2003).Balanced Scorecard merupakan alat manajemen kontemporer (kontemporary management toob dengan Kekomprehensifan, Kekoherenan dan Keseimbangan serta Keterukurannya mempunyai keunggulan tersendiri dalam mengukur kinerja masa depan melalui Empat Perspektif Balanced Scorecard yaitu Perspektif Finansial, Perspekrif Pelanggan, Perspektif Proses lntemal dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi sehingga mampu memasuki lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dan turbulen dimana system manajemen yang digunakan oleh perusahaan masih belum pas dengan tuntutan lingkungan bisnis masa kini dalam era global.Jenis penelitian ini adalah penelitian operasional (operational research) dengan menerapkan metoda kualitatif yang bersifat deskriptifanalitik menggunakan data primer dan sekunder."

"Perencanaan tenaga kesehatan yang tidak baik akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan tenaga kesehatan dengan realisasi. Akibatnya menimbulkan ketidakmerataan tenaga kesehatan. Satu wilayah mendapatkan tenaga kesehatan yang memadai, sementara wilayah lain kurang tenaga kesehatan sehingga akan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Proses perencanaan yang baik meliputi : (1) perkiraan demand , (2) perkiraan supply , (3) mempertahankan (retaining), anggaran (budgeting).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002 dengan mempergunakan analisis SIPOC, yaitu dilihat semenjak dari Suppliers - Inputs - Processes - Outputs -- Customer.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran dokumen agar dapat digali informasi yang mendalam tentang perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002.Adapun hasil dari penelitian ini adalah unsur pemasok (suppliers) telah memberikan dengan baik, walaupun masih ada pemasok lain yang belum dilibatkan dalam perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002 adalah organisasi profesi dan institusi pendidikan. Belum adanya SOP, dana yang tidak ada, sarana penting untuk untuk perencanaan yaitu IT belum memadai, dan tenaga perencana yang belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas sangat mempengaruhi mutu Masukan (inputs). Sementara dalam unsur proses ditemukan bahwa prakiraan demand masih menggunakan metode "ratio tenaga terhadap jumlah penduduk", pada prakiraan supply masih sangat tergantung pada Dinkes Propinsi dan Pemda Kabupaten dalam reknit-ilea, prose retaining dengan strategi "layanan cepat-tepat-sejahtera", dan tidak memiliki anggaran khusus untuk pengembangan tenaga kesehatan. Pada unsur keluaran (outputs) sudah ada usulan kebutuhan. penempatan dan pengembangan nakes, akan tetapi belum memenuhi syarat sebuah usulan yang baik.Sementara pada unsur customer/ pelanggan sudah merasa cukup puas dengan hasil perencanaan, namun tidak puas dengan realisasinya.Untuk terlaksananya perencanaan yang baik perlu ditingkatkan kemampuan personil di Subdin Perencanaan dan Pengembangan, dilengkapi IT yang memadai agar Sistem Informasi Kesehatan dapat beroperasi, disediakan alokasi dana untuk perencanaan, dan harus banyak melakukan advocacy ke berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan perencanaan.Daftar pustaka : 34 ( 1984-2001)

---

Analysis of Health Workforce Planning in Bogor in The year of 2002 The improper planning of medical staff will cause differences between the need of the staff and the number of staff in reality. The result is unequal number of the staff; in one place the number of the staff is sufficient but in another place isn't. The lack of the staff will influence the quality of the medical service. The good planning process involves (I) demand estimation, (2) supply estimation, (3) retaining , and (4) budgeting,

The purpose of this research is to know the medical staff planning description in Bogor Region in2002 using SIPOC analysis, from Supplier-Input-Processes-Outputs-Customer.

The method used in this research is qualitative method , using in depth interview technique, observation and document tracing. These techniques enable to dig information deeply about the planning of medical staff in Bogor region in 2002.

From this research, it is known that the Supplier has given well. But there are suppliers that are not involved in Bogor medical staff planning 2002, that are profession organization and educational institution. The non-existence of SOP, no funds, the insufficient of IT, and the insufficient of the quality and the quantity of the planning staff; influence the quality of the Inputs. Mean while; in the Process; demand estimation still using -staff ratio toward the number of people-' method. In the recruitment, supply estimation still depends on the province health institution and region authority. The retaining process using "Layanan cepat-Tepat-Sejahtera" (Fast-Accurate-Welfare) strategy and doesn't have special budget to develop the medical staff. In Output there has been a need of proposal , medical staff placement and development, but it is considered not fulfill the requirement of a good proposal. In Customer, the customers have felt satisfied by the planning , but they are disappointed with the carrying out.

To carry out the planning well, it is necessary to improve the personnel ability in Planning and Development Subsection, supplied with sufficient IT; so medical information system can work. Fund allocation is prepared for the planning, and advocacy must be done to people who concern to optimize the planning.

Bibliography: 34 (1984 - 2001)"