Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang utama di samping penerimaan dari pungutan (charges) atau juga pinjaman. dimana pajak dapat berupa dana yang ditarik dari sektor swasta lanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Untuk itu setiap penerimaan negara khususnya pajak perlu diatur pemungutannya sesuai perkembangan dan kondisi.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dinyatakan secara kuantilatif dalam jumlah nilai mata uang. APBD merupakan taksiran tentang pendapatan dan belanja daerah dalam kurun waktu satu tahun mendatang.Dengan pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang jumlahriya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan di Propinsi DKI Jakarta dan bagaimana kontribusinya terhadap Bagi Hasil Pajak serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta.Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan, kontribusi penerimaan dan upaya-upaya dalam Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21).Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan analsisis maka diketahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) reiatif stabil. Angka TPI tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 dengan 108%. Angka rasio yang besarnya lebih dari 100% memperlihatkan bahwa administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) Propinsi DKI Jakarta telah berjalan secara efektif yang berarti realisasi penerimaan PPh 21 lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Kontribusi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap Penerimaan Bagi Hasil Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfluktuasi. Hal ini dibuktikan berdasarkan basil perhitungan angka rasio kontribusi Pajak Penghasilan, Perseorangan (PPh 21) selama dua tahun dapat dikatakan bahwa kontribusi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap Bagi Hasil Pajak mengalanni peningkatan dari tahun ketahun.Adapun saran yang dianjurkan besarnya kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap penerimaan Bagi Hasil Pajak dalam APBD seharusnya dapat dipertahankan dan apabila mungkin harus lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dapat dilaksanakan dengan ektensifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) baik dengan cara menegakkan peraturan dan penerapan sanksi."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan proses bisnis dan perdagangan di Indonesia dari konvensional menjadi perdagangan elektronik (E-Commerce). Peningkatan pengguna e-commerce juga memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan nilai transaksi yang menjadi potensi pajak bagi kas negara. Pada penerapannya kegiatan e-commerce ini memberikan dampak yang rumit khususnya bagi pengawasan, dimana DJP kesulitan mendapatkan data dari seluruh para pelaku e-commerce. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada pihak terkait dan studi kepustakaan. Dalam analisis didapatkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJP dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung oleh AR dan juga pengawasan lewat e-faktur. Kendala utama yang dihadapi oleh DJP adalah sulitnya untuk memperoleh data dari para pelaku e-commerce dikarenakan data tersebut hanya dimiliki oleh platform dan kurangnya sarana IT base yang dimiliki oleh DJP. Dalam rangka mengatasi kendala demi pengoptimalan penerimaan negara, DJP berencana melakukan pengembangan regulasi dimana akan bekerjasama dengan BPS sebagai kunci untuk mendapatkan data dan nilai transaksi dari pelaku pengguna platform e-commerce. Dengan demikian diharapkan kedepannya DJP dapat juga bekerjasama dengan pihak lain guna peningkatan sistem pengawasan pada platform e-commerce yang khususnya dengan melakukan pengembangan lewat IT Base internal terkait."

"Dalam tesis ini dilakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh penerimaan pajak dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang ditempuh adalah analisa secara deskriptif dan statistik. Analisa secara deskriptif dilakukan dengan cara studi literature dan penjelasan secara deskriptif untuk melihat bagaimana laju pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi. Analisa statistic dilakukan dengan mengunakan analisa regresi dan pengujian hipotesis uji-T dan uji-F. Variabel Independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak dalam negeri dari tahun 1993 sampai tahun 2002. Sedangkan variabel independent kedua yang digunakan adalah penerimaan PPh, PPN dan PBB.Hasil analisa secara deskriptif menunjukan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri, penerimaan PPh, PPN dan PBB sangat fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Laju pertumbuhannya mengalami penurunan secara perlahan-lahan dari tahun 2001 ke tahun 2002 menjadi 13,39% untuk penerimaan pajak dalam negeri, 7,31% untuk PPh, 16,6% untuk PPN, dan 19,85% untuk PBB. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1995 mengalami perlambatan, dimana puncaknya adalah pada krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 dengan pertumbuhan mencapai minus 13,13%. Setelah krisis ekonomi tersebut, pada tahun 2002 Indonesia mencoba bangkit dari keterpurukannya dengan mencapai pertumbuhan ekonomi 3,66%, yaitu lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun masih lebih rendah dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 4% dalam asumsi APBN 2002.Hasil pengujian analisa statistik dengan mengunakan tingkat kesalahan 5%, menunjukkan bahwa baik penerimaan negara dari pajak dalam negeri secara keseluruhan atau penerimaan negara dari PPh, PPN dan PBB tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat probabilitas pada regresi yang pertama sebesar 0.4437 yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa penerimaan negara dari pajak dalam negeri tidak signifikan secara statistik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk probabilita pada regresi linear berganda menunjukan bahwa tingkat probabilitas untuk PPh, PPn dan PBB berturut adalah 0,2142; 0,2371; 0,5079 yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa PPh, PPN dan PBB secara statistik juga tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.Dengan menuunakan uji-T, hasil t-hitung untuk PPh, PPN dan PBB secara berturut adalah (-1,389), (1.3132) dan (-0.7038) yang berarti bahwa PPh, PPN dan PBB secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan. Sedang dengan uji-F dengan hasil F-hitung (2.1100) < F-tabel (4,74) dan tingkat kesalahan 5% yang berarti bahwa variabel-variabel independent secara bersama-sama tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi."

"Tingginya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya serta adanya kebijakan earmarking Pajak Kendaraan Bermotor untuk penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum, seharusnya dapat mengatasi masalah terkait dengan kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Earmarking Tax mengatur anggaran atas penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum serta menjamin ketersediaan dana atas anggaran tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada  penerapan earmarking pada pajak kendaraan bermotor untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya, DKI Jakarta belum sepenuhnya menerapkan earmarking pajak kendaraan bermotor karena proses dalam penganggaran general financing system. Dana untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum tidak bersumber langsung dari hasil pajak kendaraan bermotor melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD. Faktor pendukung atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah adanya partipasi aktif dari masyarakat dalam proses penganggaran melalui musrenbang. Faktor penghambat atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax.

---

The increasing of motor vehicle tax revenue in DKI Jakarta Province each year and the existence of Vehicle Tax earmarking policy spesifically for construction and maintenance of roads and public transportation modes, should be able to overcome problems associated with congestion that occurs in DKI Jakarta. Earmarking Tax regulates the budget for providing construction and maintenance of roads and public transportation and ensures the availability of funds for the budget. This study focuses on the budget allocation of motor vehicle tax earmarking for the supply and maintenance of roads and public transportation modes. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. As a result, DKI Jakarta not fully applies the earmarking tax policy. They implement a general revenue system that contradict with the earmarking policy. Funds for the provision and maintenance of roads of public transportation do not funded directly from the results of the motor vehicle tax but rather from the total revenue contained in the APBD. The supporting factors for the implementation of the earmarking of vehicle tax is the active participation of the society regarding the APBD process, the number of DKI Jakarta APBDs which relatively large. The inhibiting factors for the implementation of motor vehicle tax earmarking are the lack of knowledge and attention of the regional government apparatus regarding earmarking and the inconsistency of the budgeting system with the earmarking tax policy."

"Pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang jumlahnya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing.Propinsi DKI Jakarta, daerah yang mengalami perkembangan pesat, masalah yang menyangkut jual beli tanah atau perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi salah satu aspek penting yang 'perlu diantisipasi secara yuridis dan menyeluruh. Kebutuhan untuk menangani masalah pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini secara serius tidak lain disebabkan karakteristik DKI Jakarta yang berpredikat sebagai ibu kota negara yang relatif lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi dan Peran Koordinasi Pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Propinsi DKI Jakarta. Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan koordinasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKl Jakarta dan mengetahui sejauh mana peran koordinasi pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Hasil analisis manemukan bahwa peran koordinasi pemungutan menunjukkan angka yang kurang stabil namun hubungan antara koordinasi dengan realisasi penerimaan kuat. Pelaksanaan koordinasi menunjukan bahwa pelaksanaan koordinasi pemungutan cukup didukung oleh kewenangan dan mekanisme koordinasi yang cukup baik.Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan koordinasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum baik (optimal). Hasil dari unit pendataan dan pemeriksaan sampai penyelesaian tunggakan di unit penagihan kurang efektif dan kurang ditindaklanjuti secara proaktif. Lemahnya koordinasi antara lain tercermin pada kurangnya kerjasama antar unit, maupaun kerjasama diluar instansi yang terkait dengan pihak Iuar KP PBB dan Dipenda DKI Jakarta.Saran yang dianjurkan adalah Membuat sistem informasi administrasi yang dapat menghubungkan tiga unit koordinasi (pendataan dan pemeriksaan, penetapan dan penagihan) secara on line sehingga data dan informasi serta pelimpahan tugas selanjutnya yang diperlukan pada sat itu dapat dipenuhi. Perlunya pengimplementasian model koordinasi yang tepat dan sesuai dengan konsep koordinasi yang diharapkan."

"Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

---

The focus of this study is determine factors to reach the target of tax revenue at Pratama Tax Offices (study at Kanwil DJP Jakarta Pusat years of 2006-2008). This research is using pooling data multiple linear regression from econometrics with independent / explanatory variables : tax revenue (1 year ago), ratio of human resources (Account Representative, Tax Auditor, and Officer) with taxpayers, ratio office budget (realization percentage of DIPA) with human resources, and Administrative Tax Compliance of Tax Payers (person and board/corporation). Results of this research to suggest manager of Directorat General of Taxes as a public policy maker, put more attention for allocation and quality of human resources; to supervise budgeting process in order that be effective and efficient; and to ascend the tax compliance of tax payers, all of this in order to achieve the better quality of tax reform."

"Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional, bahwa Pertamina sebagai pemegang kuasa atas penambangan minyak dan gas bumi dari pemerintah Rl dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaannya sepanjang dilakukan dengan cara Kontrak Production Sharing (KPS). Salah satu aspek yang menonjol daiam sistem KPS adalah adanya kewajiban bagi kontraktor untuk mengeluarkan biaya terlebih dahulu dan pemerintah Rl akan mengakui keberadaan biaya tersebut apabila kontraktor telah berhasil menemukan cadangan minyak. Cost recovery yang merupakan biaya yang telah diakui pemerintah dan sekaligus merupakan biaya pemulihan dari pemerintah Rl kepada Kontraktor, dalam pelaksanaannya akan diperhitungkan sebagai pengurang crude oil yang berarti akan menentukan terhadap bagian masing-masing pihak. Metodelogi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan. Dalam peIaksanaannya ternyata cost recovery telah ditetapkan dengan tidak memperhatikan pertimbangan ekonomis, terbukti dengan tidak adanya pembatasan terhadap besarnya pengembalian cost oil oleh pemerintah. Begitu pula secara akuntansi, terjadi penyimpangan dalam melakukan penghitungan penyusutan aktiva tetap. Dan dilihat dari aspek perpajakan ternyata tidak diperhitungkan baik dari aspek pertambahan penghasilan Kontraktor rnaupun sebagai penambah deductible expense. Penetapan cost recovery pada KPS Indonesia dibandingkan dengan yang berlaku di beberapa negara, ternyata jauh Iebih murah dari negara Iainnya yang melaksanakan pengusahaan migas melalui kerja sama KPS. Dengan berpokok pangkal pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa cost recovery telah ditetapkan menyimpang dari ketentuan normatif namun sesuai dengan ketentuan hukum positif yang daiam hal ini kontrak dan peraturan pendukungnya. Akibatnya, pengaruh cost recovery tidak nampak jelas terhadap penerimaan pajak. Padahal secara normatif cost recovery mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak."

"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.

---

Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.

This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."

"Realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga dibutuhkan strategi optimalisasi penerimaan PPJ serta identifikasi faktor internal dan faktor eskternal dalam optimalisasi penerimaan PPJ berdasarkan analisis SWOT sehingga realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu dapat optimal. Pendekatan penelitian ini yakni post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini terdapat empat macam strategi yakni perluasan subjek PPJ baru dan peningkatan kapasitas PPJ, perkuatan proses pemungutan PPJ, peningkatan pengawasan PPJ, dan peningkatan efisiensi dari administrasi PPJ. Kemudian, terdapat faktor internal sebagai kekuatan dan kelemahan yakni kerja sama bapenda dengan instansi lain yang terkait, ketersediaan sumber daya manusia di bapenda, keterbatasan akses data mengenai subjek PPJ, penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungi, ketidaktersediaan alat ukur kapasitas listrik untuk objek pajak Non-PLN, pemberlakuan sistem pemotongan PPJ pelanggan pra-bayar melalui e-commerce, dan unequal treatment pada subjek PPJ dengan sistem pra-bayar dan pasca bayar. Faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman adalah perjanjian kerjasama antara bapenda dengan PT PLN UP3 Kota Bengkulu, penggantian PJU LED oleh dishub, dan ketersediaan dasar hukum PPJ di Kota Bengkulu, pembayaran tagihan listrik oleh subjek PPJ pasca bayar, dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh dishub.

---

The realization of street lighting tax revenue in the city of Bengkulu did not reach the set target, thus requiring an optimization strategy for street lighting tax revenue as well as the identification of internal and external factors in optimizing street lighting tax revenue based on SWOT analysis so that the realization of street lighting tax revenue in Bengkulu city can be optimal. The research approach used in this study is post-positivist with the data collection techniques of in-depth interviews and literature review. The results of this study identified four types of strategies, namely expansion of new street lighting tax subjects and increasing the capacity of street lighting tax, strengthening the street lighting tax collection process, enhancing street lighting tax supervision, and improving the efficiency of street lighting tax administration. Furthermore, there are internal factors as strengths and weaknesses such as cooperation between the local revenue office (Bapenda) and other relevant agencies, availability of human resources in Bapenda, limitations in accessing data on street lighting tax subjects, misplacement of human resources not in accordance with their duties and functions, unavailability of electrical capacity measuring devices for Non-PLN tax objects, implementation of street lighting tax deduction system for prepaid customers through e-commerce, and unequal treatment of street lighting tax subjects with prepaid and postpaid systems. External factors as opportunities and threats include cooperation agreements between Bapenda and PT PLN UP3 Kota Bengkulu, replacement of LED public street lighting by the transportation agency, and availability of legal basis for street lighting tax in Bengkulu city, electricity bill payments by postpaid street lighting tax subjects, and limitations in funds owned by the transportation agency."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi 3 (tiga) model penerimaan pajak yaitu hubungan antara pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh basis pajak pusat dengan penerimaan pajak pusat, pemanfaatan TIK oleh basis pajak provinsi dengan penerimaan pajak provinsi, dan pemanfaatan TIK oleh basis pajak kabupaten/kota dengan penerimaan pajak kabupaten/kota pada 33 provinsi di Indonesia. Proksi variabel dependen penelitian yaitu penerimaan pajak pusat (PPh Final UMKM dan PPh Orang Pribadi non karyawan) per PDRB, penerimaan pajak provinsi per PDRB, dan penerimaan pajak kabupaten/kota per PDRB. Adapun proksi pemanfaatan TIK adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Terdapat basis pajak untuk setiap provinsi yang menjadi variabel independen utama penelitian yaitu basis pajak pusat berupa jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM), basis pajak provinsi berupa jumlah kendaraan bermotor, dan basis pajak kabupaten/kota berupa jumlah PDRB hotel dan restoran. Selain itu, variabel independen utama yang menggambarkan pemanfaatan TIK oleh masing-masing basis pajak adalah interaksi IP-TIK dengan jumlah UKM, interaksi IP-TIK dengan jumlah kendaraan bermotor dan interaksi IP-TIK dengan jumlah PDRB hotel dan restoran. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2015-2019 yang diagregasi ke level provinsi, kemudian dianalisis dengan teknik regresi data panel Fixed Effects Model (FEM) dan Random Effects Model (REM) yang dipilih berdasarkan uji Hausman. Secara umum, hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK oleh basis pajak pusat, basis pajak provinsi, dan basis pajak kabupaten/kota berhubungan positif terhadap penerimaan pajak pusat, penerimaan pajak provinsi, dan penerimaan pajak kabupaten/kota. Hasil estimasi secara rinci yaitu, secara rata-rata, kenaikan sebanyak 1.263 UKM yang memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak pusat sebesar 0,00802 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebanyak 30.828 kendaraan bermotor yang pemiliknya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak provinsi sebesar 0,00172 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebesar 108 milyar rupiah PDRB sektor hotel dan/atau restoran yang pemilik/pengelolanya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak kabupaten/kota sebesar 0,00111 persen.

---

This study aims to estimate 3 (three) models of tax revenue, namely the relationship between the use of Information and Communication Technology (ICT) by the central tax base with central tax revenues, the use of ICT by the provincial tax base with provincial tax revenues, and the use of ICT by the district/city tax base with district/city tax revenues at 33 province in Indonesia. The proxies for the dependent variable of the study are central tax revenues (MSMEs Final Income Tax and non-employee Personal Income Tax) per GRDP, provincial tax revenues per GRDP, and district/city tax revenues per GRDP. The proxy for the use of ICT is the Information and Communication Technology Development Index (IP-TIK). There is a tax base for each province which is the main independent variable of the study, namely the central tax base in the form of the number of Small and Medium Enterprises (SMEs), the provincial tax base in the form of the number of motorized vehicles, and the district/city tax base in the form of the GRDP of hotels and restaurants. In addition, the main independent variables that describe the use of ICT by each tax base are the interaction of IP-TIK with the number of SMEs, the interaction of IP-TIK with the number of motorized vehicles and the interaction of IP-TIK with the number of GRDP of hotels and restaurants. This study uses data from the Directorate General of Taxes (DGT), the Central Statistics Agency (BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) for 2015-2019 which are aggregated to the provincial level, then analyzed using the panel data regression technique Fixed Effects Model (FEM) and Random Effects Model (REM) were selected based on the Hausman test. In general, the estimation results show that the use of ICT by the central tax base, provincial tax base, and district/city tax base is positively related to central tax revenues, provincial tax revenues, and district/city tax revenues. The detailed estimation results are that, on average, an increase of 1,263 SMEs utilizing ICT in the IP-TIK 5 index, will increase the central tax ratio by 0.00802 percent. On average, an increase of 30,828 motorized vehicles whose owners use ICT in the IP-TIK 5 index will increase the provincial tax ratio by 0.00172 percent. On average, an increase of 108 billion rupiahs in the GRDP of the hotel and/or restaurant sector whose owners/managers utilize ICT on the IP-TIK 5 index will increase the district/city tax ratio by 0.00111 percent."