Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah Sakit Pusat Raden Said Sukanto yang disebut Rumah Sakit Sukanto adalah badan pelaksana pada dinas kedokteran dan kesehatan Polri. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan perawatan pasien rawat inap dan rawat jalan. Selama periode triwulan II/2002 telah melayani perawatan pasien rawat inap untuk anggota dinas dan keluarga sebanyak 3.512 orang dan pasien rawat jalan sebanyak 26.611 orang. Dalam kegiatan operasionalnya, RS. Sukanto belum dapat mencukupi kebutuhan obat-obatan untuk anggota dan keluarga.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui rata-rata beban biaya obat untuk anggota dinas dan keluarga di rawat inap dan rawat jalan serta total beban biaya obat-obatan yang selama ini dikeluarkan oleh pasien dinas dan anggota keluarga. Desain penelitian ini adalah survei untuk menghitung total beban biaya obat di rawat inap dan rawat jalan selama periode triwulan II/2002.Teknik pengumpulan data adalah dengan abstrasi catatan medik selama 6 hari (15 April -20 April 2002) selanjutnya analisa dilakukan melalui uji t atau uji Anova dan uji Kai Kuadrat dengan bantuan perangkat lunak (SPSS).Dari hasil perhitungan didapatkan rata-rata beban biaya obat rawat jalan sebesar Rp.39.587 dirawat inap sebesar Rp.110.171 sehingga total beban biaya obat di rawat inap dan rawat jalan pada triwulan II/2002 adalah sebesar Rp. l. 440.370.209,- dukungan anggaran dinas untuk obat-obatan sebesar Rp.798.249.900,-(55%) sisanya Rp.640.120.309,-(45%) ditanggung oleh pasien dinas sendiri.Dari keseluruhan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan pengolahan dan perencanaan obat baik ditingkat MABES (DISDOKKES) maupun Rumah Sakit Sukanto, serta peninjauan kembali perhitungan proporsi DPK yang selama ini dipotong 2% dari setiap anggota POLRI.

---

Raden Said Sukanto Police Department General Hospital is working committee on Medical and Health Service of Indonesian Police Department (POLRI), which one activity organizing health care, for ambulatory patient and in-patient.

This hospital on second quarterly 2002 had been serving member ships of police office and their families for staying care around 3.512 person and ambulatory care as much as 26.611 patients. Sukanto Hospital could not fulfill the over drugs for policemen and their families.

The objective of research is to knowing the cost charge average and total cost of medical supply that Police Department spends for policemen and their families at ambulatory care and room care.

Research design is taking survey for calculating the total cost and the cost average of medical supply at ambulatory care and room care on second quarterly 2002. While, medical record abstraction have required for collecting of data, as long as six days, in the middle of April until 20 th April 2002. Furthermore, the researcher carried our univariat analysis by t-test or anova or chi-square with assisting SPSS.

From those analysis was found that the cost charge average of medical supply in ambulatory care was Rp.39.587,- whereas in room care was Rp. 1.440.370.209,-, with the result that, the total cost both of its, on second quarterly 2002 was Rp.1.743.613.511,-. The department just only could expensed Rp.798.249.900, - (55%), and less of fund, about Rp.612.120.309, - (45%) became responsible for patients.

Conclusion of these research could explained that MABES or Sukanto Hospital necessary to make conduct preparation of medical supply with good planning, and the hospital has to make judgment in medical cost by implementation of reference system in main level or region level. Finally, in order to the membership of police office and their families didn't have much charge, the hospital has to increase quality of service and has to rise good image, as good hospital for membership of police office."

"Penetapan tarif ruang rawat inap kelas III RSUD Palembang Bari selama ini belum memiliki keseragaman metode, sehingga dalam kebijakan penetapan tarif ruang rawat inap (ranap) kelas III untuk gakin memakai PPE sedangkan untuk pasien umum memakai Perda kota Palembang tanpa memperhitungkan dan menganalisa biaya satuan layanan. Bagaimana metode penetapan tarif ranap kls III di RSUD Palembang Bari bila dilihat dengan analisa biaya yang berbasis aktifitas, maka dilakukan suatu penelitian/studi tentang hal ini.Penelitian ini adalah penelitian non eksperimental (survey) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari bagian keuangan dan catatan medis RSUD Palembang Bari dan data primer didapat dengan wawancara mendalam. Perhitungan dan analisis biaya satuan layanan dilakukan dengan metode pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing) sedangkan kebijakan tarif ruang rawat inap kls III ditetapkan sesuai dengan biaya satuan layanan.Hasil penelitian menunjukkan penetapan tarif ruang rawat inap kls III di RSUD Palembang Bari (BOR 32.83 % tahun 2002) dengan menggunakan biaya satuan layanan yang berbasiskan aktifitas adalah tarif ranap kls III rata-rata sebesar Rp 77.938 dengan rincian tarif ranap kls III Anak sebesar Rp 62.540. tarif ranap kls III Kebidanan sebesar Rp 165.742 dan tarif ranap kls III Perawatan Umum sebesar Rp 61.000, hal ini lebih besar dari tarif yang ditetapkan pada ranap kls III sebesar Rp 10.000.Sehingga untuk tahun 2002, Pemda Kota Palembang telah mensubsidi pasien yang menggunakan ranap kls III sebesar Rp 260.545.964, dimana sebesar Rp 107.981.610 diberikan pada pasien umum yang bukan gakin. Kesalahan pemberian subsidi ini akan meningkat bila disimulasikan dengan BOR 80 % (normatif, di isi semua oleh pasien umum) sebesar Rp 205.454.996.Hasil penelitian ini diharapkan merupakan informasi awal dan dapat ditindaklanjuti oleh RSUD Palembang Bari, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Walikota Palembang serta DPRD Kota Palembang.

---

Tariff Analysis for Poverty in In-Patient Unit at RSUD Palembang Bari, in 2002RSUD Palembang Bari has been applied various methods for coming to a decision for the in-patient tariff in class III. The hospital has been exercised Essential Service Package (PPE) for poverty group as well as for regular patient using local government policy without analyzing its unit cost. Due to the situation, this study is conducted in order to evaluate how tariff for the inpatient unit in RSUD Palembang Bari may be analyzed using unit cost analysis.

This non experimental (survey) research is descriptive using qualitative approach. Data provided is divided into two types: secondary and primary data. Secondary data is presented from hospital's financial department and medical record. Primary data is provided using in-depth interview. Unit Cost analysis employs activity based costing method, while tariff for class III will be analyzed based on unit cost per services.

Research has indicated that the inpatient unit should consider the average tariff for class III is Rp. 77.938,- including Rp. 62.540 for pediatric and Rp. 165.742,- for the obsgyn and Rp. 61.000,- . This number is more than the existing tariff which is Rp. 10.000,-.

This eventually causes high number of cost subsidizing the non poverty patient which is Rp. 107.981.610 out of Rp. 260.545.964 cost of services. Assuming 80% of BOR, government may subsidize the non poverty group of Rp. 205.454.969,-.

Hopefully, this research may become the initial information as well as following up decision by RSUD Palembang Bari, Dinas Kesehatan Kota Palmbang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Walikota Kota Palembang and DPRD Kota Palembang."

"Masalah yang diteliti dalam penclitian ini adalah biaya pelayanan kcschatan rawat inap di rumah sakit dalam program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin), oleh karcna biaya rawat inap di rumah sakit mcncapai 66 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan program JPK Gakin sehingga dalam pelaksanaammya hams ada keseragaman dalam biaya pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta yang melayani peserta JPK Gakin.Untuk ilu melalui Paket Pelayanan Esensial (PPE) dengan tarif kcsepakatan, dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program JPK Gakin sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian ini adalah kuantitatifi Data diambil dari laporan bulanan klaim biaya rawat inap pasien JPK Gakin dari rumah sakit yang telah disetujui pembayarannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua kelompok rumah sakit, yang terbanyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah rumah sakit vertikal terdapat 4 variabel yang mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap, variabcl jender perempuan lebih banyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap meskipun kasusnya lebih sedikit dari pada laki-laki,demikian pula dengan Iama rawat inap dan umur, sementara variabel diagnosis hanya di kelompok rumah sakit umum daemh saja yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan biaya rawat inap Dari 4 variabel yang diperkirakan ada hubungan dengan biaya pelayanan kesehatan rawat inap hanya 3 variabel yang mempunyai hubungan, yaitu variabel umur, jender dan Iama rawat inap, namun variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah variabel umur yang berlaku baik di rumah sakit vertikal maupun rumah sakit umum daerah. Kesimpulan dari penelitian ini : Karakteristik dari pasien JPK Gakin yang mcmbuat biaya pelayanan kesehatan rawat inap menjadi tinggi adalah :Rata-rata biaya rawat inap yang terbanyak dimanfaatkan oleh rumah sakit vertikal, distribusi diagnosis penyakit terlinggi biaya rawat inapnya adalah penyakit TB Paru, rata-rata biaya rawat inap tertinggi untuk 5 diagnosis penyakit terbanyak adalah CHF.Dari 4 variabel yang diuji, yang mcmberikan pcngaruh terhadap tingginya biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabei umur, Iama rawat dan jender namun Variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabel umur. Penulis menyarankan untuk : (1) Penerapan pedoman tarif PPE diberlakukan sama pada semua provider sebagai dasar pembayaran peiayanan kesehatan di rumah sakit, (2) Pcrlu diinjau kembali kesepakatan ikatan keujasama antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan rumah sakit yang selama ini berjalan. Sudah saatnya provider dibatasi pada rumah sakit yang banyak dimanfaatkan oleh peserta Gakin saja rerutama RSUD diselaraskan dengan tujuan pengembangan sena optimalisasi peningkatan rumah sakit umum daerah, (3) Pelayanan kesehatan sebaiknya diberikan kepada peserta yang telah memiliki kartu .IPK Gakin, hal itu selain dapat mengantisipasi adanya percaloaan dalam pengurusan SKTM dapatjuga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan pada program JPK Gakin dan (4) Perlu promosi melalui berbagai mcdia yang Iebih intensif kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur untuk mendapatkan pelayanan keschatan pada program JPK Gakin.

---

The subject of the study is the cost of the in-patient health services payment at the hospital of the program of health service assurance for the poor family (I-ISA-PF). As the cost for in-patient payment at the hospital has reach 66% from all fees on health services of the HSA-PF program, there is a need for govemment and public hospital that work for patient of HSA-PF program, to make an agreement on the cost for in-patient services. Therefore, trough the Essential Service Package (ESP/PPE) with the agreement cost, it can be use for a program monitoring and evaluation the HSA-PF that expected will lead to a more effective and efficient policy for the issue.

The study is a quantitative study which data are collected from a monthly report of the expense claim of the in-patient of HSA-PF program at the hospital and 'thc study found that fiom two groups ot' hospital, the vertical hospital is mostly utilizing the cost of payment of' in-patient health services. There are four variables that influence the cost of payment of in-patient health services, which are: women are mostly utilizing the facility even the cases are lower than those in men, the length of stay in hospital, and age. The diagnosis variable is only found in the group of the district general hospital (RSUD) which has significant relationship with the cost of in-patient services. From those variables above, only three variables are assume to have relationship, i.e. age, gender and length of stay, and the most dominant factor that influence the cost of payment for in-patient services, whether at vertical hospital or RSUD, is age.

To conclude, the characteristic of the I-ISA-PF patient that make up a high Cost of in-patient payment are: the average cost for in-patient payment services is mostly utilized by the vertical hospital, the cost for in-patient payment is mostly used for lung-TB treatments, and the average cost for in-patient payment services for 5 highest diseases is Cl-LF.

Suggestions from the study: l) Implementation for ESP tariff should be applied to all providers as a base for payment of health services at the hospital; 2) The memorandum of agreement between the DHA ot`DKI Jakarta province and hospitals should be reviewed. Providers should be limited to the hospital that mostly chosen and utilized bythe patient of HSA-PF program, particularly the RSUD which should be adjusted with the purpose of the hospital development; 3) The health service suppose to be delivered towards patient who have the HSA~PF card only, this can anticipate the scalper practice on SKTM arrangement, as well as to control the cost of health services on HSA-PF program; and 4) There is a need to promote intensively trough any kind of media towards community for the procedure on how to obtain."

"Terdapat selisih antara klaim INA-CBG dengan pendapatan Rumah Sakit di 4 Rumah Sakit kelas A yaitu RSUP Fatmawati, RSUP Dr. Kariadi, RSUP Dr. Sarjito dan RSUP Dr. Hasan Sadikin. Dalam 6 bulan terdapat selisih terkecil Rp 1.091.205.671 di RSUP Dr. Kariadi dan terbesar Rp 10.142.004.398 di RSUP Fatmawati. Perbedaan selisih terutama dipengaruhi perbedaan pada komponen biaya untuk jasa medis dan farmasi pada seluruh kasus yang dilayani maupun kasus sectio cesarea tingkat keparahan 3. RSUP Dr. Kariadi dan RSUP Dr. Hasan Sadikin adalah Rumah Sakit yang efisien, sedangan RSUP Fatmawati dan RSUP Sarjito adalah Rumah Sakit yang inefisien.Metode pembayaran INA-CBG meningkatkan upaya pengendalian biaya Rumah Sakit melalui pembayaran jasa medis yang lebih kecil, penggunaan obat generik serta pengendalian pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi. Setiap Rumah Sakit mempunyai karakteristik dalam melakukan pengendalian biaya untuk meningkatkan efisiensi dan dapat menjadi model pembelajaran bagi Rumah Sakit lain. RSUP Fatmawati dalam menerapkan clinical pathway, RSUP Dr. Kariadi dalam pengendalian alat medik habis pakai, RSUP Dr. Sarjito dalam menerapkan jasa pelayanan yang sama untuk semua kelas perawatan dan RSUP Dr. Hasan Sadikin dalam hal kebijakan mewajibkan penggunaan obat generik.

---

There is a difference between the claims of INA - CBG with hospital revenue in the fourth class A hospitals; Fatmawati, Dr. Kariadi, Dr . Sarjito and Dr. Hasan Sadikin . Within 6 months, difference range between Rp 1,091,205,671 in Dr. Kariadi Hospital and Rp 10,142,004,398 in Fatmawati Hospital . The difference is mainly influenced by the difference of cost component for medical service payment and pharmacy cost in all cases and cesarean section severity level 3. Dr. Kariadi and Dr. Hasan Sadikin Hospital are an efficient hospitals, on the other hand Fatmawati and Sarjito Hosital are an inefficient hospitals.

INA-CBG payment method enhance the cost containment efforts through smaller medical service payment, the use of generic drugs, control of laboratory and radiological investigations. Each hospital has the characteristics in costs containment to enhance hospital efficiency and can be a learning model for other hospitals. Fatmawati hospital in implementing clinical pathways, Dr. Kariadi hospital in the control of medical equipment consumables, Dr. Sarjito hospital in implementing the same payment services to all class care and Dr. Hasan Sadikin hospital in policies require the use of generic drugs."

"Angka Kematian Ibu (AKI) karena kehamilan dan persalinan merupakan salah satu tolok-ukur dari derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, AKI di Indonesia masih yang tergolong tertinggi diantara negara-negara ASEAN.Atas dasar hal tersebut, maka pada tahun 1996 oleh Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dicetuskan suatu program intervensi, Program tersebut dinamakan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI), dimana kabupaten Karawang ditunjuk sebagai salah satu kabupaten di Indonesia untuk melaksanakan uji coba yang berlangsung sampai saat ini. Program tersebut terdiri dari 2 komponen yaitu Program Kecamatan Sayang Ibu (KSI) yang berperan untuk meningkatkan kepedulian aparat pemerintah dan masyarakat terhadap wanita. Sedangkan Program Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI) berperan untuk meningkatkan fungsi Rumah Sakit Kabupaten sebagai Rumah Sakit rujukan untuk menangani kasus-kasus kegawat-daruratan obstetrik.Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran proses penatalaksanaan kasus ibu hamil, bersalin dan nifas risiko tinggi beserta upaya perbaikan dalam rangka Program Rumah Sakit Sayang lbu.Metodologi penelitian dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara observasi dan wawancara mendalam dengan para pelaksana disetiap unit pada instalasi kebidanan Rumah Sakit Umum Karawang untuk menggali permasalahan yang ada beserta pemecahan masalah yang ideal sesuai dengan persepsi dari para pelaksana disamping saran jangka pendek dan jangka panjang.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, ditemukan permasalahan sebagai berikut: masih belum optimalnya Pelayanan Obstetrik Emergensi Komprehensif terutama untuk pelayanan purna waktu, masih adanya hambatan dalam pengadaan darah dan prosedur administratif beserta pengaturan ketenagaan yang belum menunjang upaya perbaikan proses penatalaksaan ibu hamil, bersalin dan nifas risiko tinggi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum optimalnya dukungan manajerial dalam proses penatalaksanaan kasus ibu hamil, bersalin dan nifas risiko tinggi di Rumah Sakit Umum Karawang. Untuk itu disarankan agar Rumah Sakit Umum Karawang, khususnya Instalasi kebidanan lebih meningkatkan lagi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada baik tenaga medis maupun paramedis beserta perbaikan prosedur administratif dan pengaturan ketenagaan yang lebih efisien, melengkapi prasarana penunjang dan pengadaan Bank darah. Sedangkan terhadap Dinas Kesehatan dan Instansi Lintas Sektoral disarankan untuk meningkatkan peranan koordinasi dalam pembinaan jaringan rujukan.

---

"The Analyze of the Management of Pregnant Women, Parturition and Puerperal with High Risk in Mother-Friendly Hospital Initiative Program at Karawang General Hospital" Maternal Mortality Rate (MMR) because of pregnancy and birth is one of indicators from people health degree and people prosperity level, the MMR in Indonesia is still classified as the highest number among ASEAN countries. From above statement, so in year 1996 The Minister of Women Role Affair declared an intervention program, this program called "Gerakan Sayang Ibu" (GSI}, Karawang regency was pointed as one of regencies in Indonesia to do the trial which continue until this time. This program has 2 program units; they are "Kecamatan Sayang Ibu" (KSI) program which has purposed to improve the government staff and the people awareness to the women. In the other hand Mother-friendly Hospital Initiative Program has purposed to improve the function of Regency Hospital as Referral Hospital to handle obstetric emergency cases. This research is made in order to get the pictures of the management process of pregnant women, parturition and puerperal with high risk and also to improve Mother-friendly Hospital Initiative Program. This research method is done by qualitative method, they are observation and in-depth interview with the entire medical person in every unit in obstetric installation of Karawang General Hospital to find the problem which occurs and the ideal problem solving that appropriate with the perception of the medical person besides short term and long term advice. Based on the research result which has been done, there are some problems namely: The Obstetric Emergency Comprehensive Service is still not optimal especially for full time service, there are still obstruction in blood providing and administrative procedures and also to manage the human resources, which has not support the improvement in the management process of pregnant women, parturition and puerperal with high risk. The conclusions of this research are: the managerial support in the management process of pregnant women, parturition and puerperal with high risk is still not optimal. To handle that, there is an advice to Karawang General Hospital especially Obstetric Installation to improve the human resources and to repair the administrative procedure and the human management in order to make it more efficient, and to make support equipment and Blood Bank complete. Otherwise to the Regency Health Office and Other Institution is suggest to improve the coordination role in referral network establishment."

"ABSTRAKSebuah rumah sakit yang baik manajemennya, tidak dapat menghindari kenyataan bahwa piutang penderita merupakan bagian terbesar dari kekayaan lancarnya. Hal ini menyebabkan masalah piutang menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup rumah sakit. Sebagai suatu institusi pelayanan kesehatan yang dikelola secara sosio-ekonomis untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang optimal, rumah sakit harus dapat mengembangkan dirinya secara mandiri dan mantap tanpa melupakan fungsi pelayanan sosialnya. Bagi Rumah Sakit Husada sendiri, piutang penderita cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari Laporan Keuangan Tahun 1991, tercatat bahwa terjadi kenaikan jumlah piutang baik dari penderita yang masih dirawat maupun dari penderita pasca rawat sebanyak 37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan piutang tersebut merupakan 11,9% dari seluruh pendapatan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor. apa saja yang mempunyai hubungan dengan terjadinya piutang pada penderita rawat inap. Ada dua aspek yang diteliti, yaitu Aspek Pemakai Jasa untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan penanggung jawab penderita; serta Aspek Pemberi Jasa, yaitu komponen-komponen piutang yang terjadi. Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Aspek Pemakai Jasa tidak mempunyai hubungan dengan terjadinya piutang. Sedangkan dari Aspek Pemberi Jasa hanya faktor-faktor: Lama Hari Rawat, Biaya Obat, Jumlah Dokter yang Merawat serta Biaya Jasa Dokter yang mempunyai hubungan tersebut. Pada observasi juga didapatkan bahwa fungsi prapenerimaan, penerimaan, penataan rekening serta penagihan belum berjalan dengan baik. Saran-saran yang diajukan adalah perbaikan fungsi-fungsi tersebut antara lain dengan pengadaan formulir data penanggung jawab penderita, penyempurnaan tata tertib keuangan bagi penderita rawat inap, peningkatan kualitas para petugas, penataan struktur dan sistem manajemen piutang itu sendiri."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kompetensi kepala ruangan dalam area personil keperawatan, lingkungan dan peralatan, asuhan keperawatan serta pendidikan dan pengembangan staf.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan bersifat cross sectional. Data primer diambil dengan mengadakan wawancara yang mendalam dan data sekunder didapatkan dari pengumpulan dokumen yang terkait. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 132 orang yang terdiri dari 9 orang kepala ruangan, 122 pelaksana perawatan serta satu orang ketua komite keperawatan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa uraian tugas kepala ruangan di ruang rawat inap sudah ada, tetapi belum sesuai dengan standar yang ada dalam literatur. Hal ini mungkin disebabkan karena pada waktu membuat uraian tugas tidak memakai acuan yang ada dan sebagian besar kepala ruangan belum pernah mendapat kursus manajemen perawatan. Skor kompetensi supervisi kepala ruangan rawat inap dalam area personil keperawatan : kurang sampai dengan sedang, di area lingkungan dan peralatan : sedang sampai dengan cukup, area asuhan keperawatan : sedang sampai dengan cukup, serta area pendidikan dan pengembangan staf : kurang sampai dengan cukup.Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi supervisi kepala ruangan rawat inap RSPP masih perlu ditingkatkan. Saran dari penelitian ini adalah segera dilakukan penambahan pengetahuan manajemen keperawatan bagi kepala ruangan, melengkapi uraian tugas serta kaderisasi kepala ruangan rawat inap.

---

Analysis on the Supervisory Competency of Ward Head Nurse in Pertamina Central HospitalThis study aimed to identify the effects of job descriptions and profile of the ward Head Nurse on the levels of supervision in the area of nursing personnel, environment & facility and nursing care as well as training & developing of staff.

The methodology was cross sectional, using qualitative and quantitative approach. Data collection was done by in-depth interview and secondary data was obtained through analyzing relevant documents.

The study interviewed 132 staff consisted of 9 ward head nurse, 122 nurse and the chief of nursing committee. The study found that job description of ward head nurse is available, yet not according to the Department of Health Standards. The Supervisory Competency of Ward Head Nurse in the area of nursing personnel is ranged: from very low to excellent, in the area of environment & facility: from low to moderate, in the area of nursing care: from low to moderate and the area of staff development & training : from very low to moderate.

This concludes that supervisory competency of Ward Head Nurse at the Pertamina Center Hospital needs to be improved."

"Pembangunan kesehatan di negara sedang berkembang pada umumnya menghadapi masalah rendahnya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Hal ini diperberat dengan tingginya laju inflasi di bidang kesehatan. Faktor lain yang mengakibatkan meningkatnya biaya kesehatan adalah transisi epidemiologi, semakin tingginya proporsi usia lanjut, meningkatnya teknologi kedokteran, serta sistem pembiayaan dan pembayaran yang tidak efisien.Ketika pasien tidak menanggung biaya karena dibayar oleh perusahaan tempat bekerja atau oleh perusahaan asuransi komersial dan pembayaran dilakukan secara fee .for service maka dengan mudah provider menciptakan permintaan baru. Situasi ini mendorong permintaan yang lebih tinggi oleh konsumen dan memberi insentif kepada provider untuk memberikan pelayanan kesehatan secara berlebihan.Untuk memotret perbedaan biaya dari ke tiga jenis pembayar dalam penanganan pasien penyakit demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta tahun 2001. Dilakukan studi perbandingan penanganan pasien antara ke tiga jenis pembayar tersebut.Desain penelitian ini menggunakan desain non eksperimental dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan terhadap pasien demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta pada tahun 2001. Jumlah pasien 65 orang karena adanya kriteria inklusi penelitian maka jumlah populasinya tinggal 56 orang. Oleh karena populasinya yang relatif kecil maka dilakukan pengambilan sampel secara total sampling.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Tidak ada perbedaan pemberian pemeriksaan penunjang medis dan biaya pemeriksaan penunjang medis antara ke tiga jenis pembayar, di antara subvariabel pengobatan dan jenis pembayar ditemukan satu perbedaan bermakna dalam pemberiaan obat antitusive dan ekspektoran namun secara keseluruhan tidak ada perbedaan dalam pemberiaan obat dan biaya obat antara ke tiga jenis pembayar tersebut, tidak ada perbedaan rata-rata lama hari rawat dan biaya sewa kamar antara ke tiga jenis pembayar. Tidak ada perbedaan total biaya perawatan pada ketiga jenis pembayar. Saran yang diberikan adalah bagi rumah sakit sebaiknya perlu kehati-hatian dalam menulis resume kelas perawatan dan kode ICD pasien yang di rawat, bagi pihak asuransi perlu melakukan kesepakatan dengan rumah sakit dalam hal penentuan biaya administrasi dan penetapan jenis obat yang diberikan pada pasien, sedangkan bagi rumah sakit perlu mengadakan resume medis bila rata-rata biaya perawatan demam tifoid melebihi rata-rata total biaya perawatan demam tifoid di kelas satu.

---

Treatment Cost Analyses for Typhoid Fever Patient at Inpatient Hospitalized at MMC Jakarta Based on type of Payment Determined for Year 2001Health development in developing country in general is facing the problem of low budget allocation for health sector. It also burdened by the high rate of inflation on the field of health. Which also affect the risk of epidemiological transition, the proportion of elderly, and medical technology, also inefficiency on the fee and payment system.

When the patient is not paying for the fee since it is paid by the company where they work or the health insurance company and the payment is conducted by fee of service, so the provider easily create new request. This situation in encourages to the high of request by consumer and gives the provider incentive in providing unnecessary health services.

To describe the different cost form three kinds of payment in handling the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001, it has been conducted comparison study in handling the patient among the three kinds.

The study design used non-experimental with quantitative approach. This study is conducted on the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001. The number of patient is 65 people, since there were criteria in inclusion study, so the population is only 56 peoples. Because the sample is relatively small, so the study is conducted on the sample total sampling.

Based on this study, it can be concluded that there is not many different in giving medical support examination and the fee of medical supporting examination among the three kinds of payment system. Between sub-variable of treatment and the kind of payment, it was found one significant different in giving antitusive medicine and expectorant, however in the entire perspective there is no different in giving medicine and medicine fee among the three kinds of payment system. There is no different on the average between the day of hospitalized and fee of room rental among the three payment system. So it can be concluded that there are no significant different in on the total fees of treatment on the three kinds of payment system.

It is recommended to the Hospital that it code ICD patient must be written with care. For insurance party should conduct agreement with the hospital in stating the administration fee and kind of medicine that should be given to the patient. While for hospital, should conduct medical summary if the average cost of treatment of typhoid fever went over the average total cost of treatment of typhoid fever at I-class."

"Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporate governance dan good clinical governance dalam meningkatkan mutu pelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktik berbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai Pengelolaan Keuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagai instansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawa dan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaian kelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat) unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktor terkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman, yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA, pengembangan layanan, pengadaan barang & jasa, standar pelayanan, penetapan tarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan & pengawasan.Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU di Kementerian Kesehatan, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi & evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward & punishment, peraturan yang jelas, rencana strategis & rencana bisnis anggaran yang sesuai. Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya.

---

A hospital as an institution needs to implement good corporate governance and good clinical governance to improve service quality continuously. Public Service Agency (BLU) is a government agency established in order to provide services to the community in the form of supply of goods and/or services being sold without profit and doing activities based on the principles of efficiency and productivity. The government realized the needs for flexibility in healthy business practices of various institution, so it has issued Government Regulation No. 23, 2005 (PP 23/2005) of the Financial Management BLU and allow its application to be implemented in a variety of government agencies including the hospitals. The purpose of this research is to evaluate governance at four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali.

The result of this study in four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali showed that there are differences in the implementation. These include differences in achievement of the completeness document on good corporate governance as well as governance requirements documents as well as differences in the 4 (four) elements of governance from PP 23/2005 that includes 12 (twelve) related factors of Donabedian and Glickman’s scheme which are corporate culture, BLU establishment, hospital by laws, strategic planning & business plan budget, service development, procurement of goods and services, service standards, tariffs, management officer, remuneration, staffing, training and supervision.

This research suggested the need for improved understanding of work force management officer, the quality of guidance and supervision, the establishment of specialized managers in BLU in Ministry of Health, the establishment of an integrated team involving all stakeholders. Improvements needed in change organizational culture, BLU’s hospital selection & evaluation, BLU's institutional requirements, reward & punishment system, clear rules and strategic plan & business plan budget. Appropriate public policy to determine the success of a country in achieving its objectives is needed."

"Dukungan dana merupakan salah satu faktor penting (Key Succes Faktor) dalam upaya meningkatkan manajemen rumah sakit untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Asset rumah sakit baik yang sudah dimiliki maupun yang akan diperoleh perlu diamankan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan rumah sakit dalam rangka meningkatkan manajemen rumah sakit, agar tetap survive dan dapat berkembang.RSUD Ciamis mempunyai permasalahan dalam aspek pendapatan jasa pelayanan rawat inap. Dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan pendapatan dari pelayanan rawat inap sebagai akibat meningkatnya piutang tidak tertagib pasien rawat inap bayar sendiri sebesar 18,4 % dari total pendapatan tahum 1998.Secara proposional terjadi peningkatan proporsi piutang tidak tertagih bersumber dari pasien rawat inap bayar sendiri sehingga hal ini sangat memberatkan rumah sakitTujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penatalaksanaan manajemen piutang dan kebijakan-kebijakan rumah sakit yang berkaitan dengan terjadinya piutang tidak tertagih.Untuk mendapatkan gambaran tersebut dilakukan analisis terhadap faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan proses terjadinya piutang tidak tertagih pasien rawat inap bayar sendiri.Metodologi penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah Deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian terhadap sistem yang sedang berjalan.Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan jumlah piutang tidak tertagih pasien rawat inap bayar sendiri disebabkan oleh lemahnya sistem manajemen piutang pasien rawat inap pada semua tahapan.Tahapan pra penerimaan yang merupakan tahapan yang penting untuk tertagihnya piutang ternyata belum ada. Kegiatan Informasi dan verifikasi yang seharusnya dilakukan pada tahapan tesebut dan tahapan berikutnya belum dilaksanakan. Keterlambatan Informasi biaya yang disampaikan kepada pasien/keluarga secara berkala mengakibatkan pasien/keluarga tidak dapat membuat estimasi atas jumlah biaya perawatan yang terhutang. Selain itu jam buka loket/kasir hanya berorientasi kepada jam kerja PNS yaitu dari jam 07.00 - 14.00, belum mengacu kepada kebutuhan pasien.Penyebab kesemuanya adalah belum adanya standar operasional prosedur yang tertulis disamping kurangnya koordinasi, penyediaan tenaga dan alat yang juga kurang memadai sebagai akibat dari lemahnya kondisi RSUD Ciamis.Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kelemahan di setiap tahapan dan pemberdayaan RSUD Ciamis sendiri. Penerapan upaya ini diharapkan dapat menekan jumlah piutang tidak tertagih pasien rawat inap bayar sendiri dan meningkatkan penerimaan rumah sakit.Kepustakaan : 28 (1979 -1997)

---

The result of the study shows that the increasing numbers of uncollectable account of self-paid inpatient is caused by the weakness in the whole system of the inpatient account management. Pre admission stage for account receivable is missing.Furthermore, information and verification activities have not yet being implemented in pre admission stage and in the following stage. Delay in providing information of cost of care often cause inpatient's relatives or guarantor unable to estimate the total amount of cost of care in relation to the amount of financing the credit they have to pay to the hospital. In addition, the length of the opening hours for cashier from 07.00-14.00 do not give consideration to te patient's need.The result also shows that overall weaknesses of Ciamis General Hospital are caused by several factors such as the lack of written standard operational procedure, lack of coordination, inappropriate human resources, and the limited equipent available at hospital.Encountering efforts can be done through elimination of the weaknesses on every stage in the management system and through the empowerment of human resources, financial, and capital resources in Ciamis General Hospital. It is believed that implementation of those effort could reduce the number of uncollectable account of self-paid inpatients and in turn could increase the hospital income."