Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Jaminan Mutu/QA puskesmas dilaksanakan sejak tahun 1998 mempunyai beberapa indikator, salah satunya adalah kepatuhan petugas terhadap standar ANC. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah proyek penerapan program QA yang dilaksanakan pada enam puskesmas yaitu Tambun, Cibarusah 1, Babelan 1, Sriamur, Tarumajaya dan Kedungwaringin . Hasil Rakerkesda Kabupaten Bekasi Juni 2000 menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakbir tidak ada lagi angka tingkat kepatuhan petugas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran informasi tentang faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas terhadap standar ANC pada enam puskesmas di Kabupaten Bekasi, tahun 2000. Penelitian ini mengunakan disain Cross-sectional dengan pendekatan kuantitalif dengan jumlah sample total populasi sebanyak 42 orang petugas pelayanan ANC. Pengumpulan data untuk memperoleh tingkat kepatuhan dilaksanakan dengan mengamati petugas di dalam memeriksa ibu hamil (ANC) dengan menggunakan altar tilik, untuk memperoleh gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, setelah selesai pengamatan, responder di pinta mengisi kuesioner. Hasil penelitian memperlihatkan pada 42 petugas pelayanan ANC (bidan) yang diteliti maka 66,7% patch; 92,7% sudah pernah mengikuti pelatihan QA; 71,4% merasa disupervisi dengan baik; 95,2% memiliki motivasi baik; 52,4% memiliki pengetahuan baik; 83,3% memiliki beban kerja ringan; 92,7% mengatakan alatnya lengkap dan mengadakan bahwa standar ANC adalah mudah. Dari 7 variabel yang berhubungan dengan kepatuhan petugas, maka hanya variable supervisi yang menunjukkan adanya hubungan bermakna secara terbalik dengan nilai p = 0.036. Kesimpulan secara umum adalah bahwa tingkat kepatuhan petugas terhadap standar ANC di 6 puskesmas Kabupaten Bekasi belum baik dan disarankan kepada: Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi: Agar memperbaiki cara pendekatan supervisi sehingga sesuai dengan pedoman laporan supervisi program QA dengan mengadakan pelatihan/ refreshing. Menekankan kepada kepala puskesmas untuk meningkatkan kegiatan supervisi intern dan menempelkan standar pelayanan pada tempat-tempat pelayanan/pemeriksaan. Menciptakan system reward & punishment yang sesuai dengan kondisi puskesmasnya bagi petugas yang patuh dan dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Menyusun ulang uraian tugas para bidan agar tidak saling mengandalkan disertai dengan pengawasan disiplin yang sesuai. Mengadakan rotasi penempatan bidan. Bagi Departemen Kesehatan: Mengkaji ulang daftar tilik& pedoman yang ada, terutama instrumen untuk mengukur pengetahuan dan motivasi petugas serta penetapan out of point yang diseragamkan bagi semua puskesmas. Menerapkan total quality manajemen di puskesmas tidak hanya quality assurance raja. Mempersiapkan program peningkatan mutu pelayanan di puskesmas yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing (tidak generalisasi) yang dimulai sejak dari perencanaan.Menetapkan standar mutu bagi peralatan puskesmas disertai dengan pengawasan yang sesuai. Bagi Pusdiklat/Bapelkes: Menata ulang kurikulum pelatihan program QA.Menata ulang proses belajar mengajar terutama proporsi waktu antara teori dan praktek. Menyusun/menyiapkan program pelatihan untuk refreshing/pengayaan tentang program jaminan mutu/QA.Mengadakan evaluasi pasca pelatihan tentang program QA.

---

Since 1998 Quality Assurance Programmed has been established in public health centers and one of its indicators is compliance rate. Bekasi District Health Office holds this programmed in six public health centers which one , Cibarusah I, Babelan I, Kedungwaringin, Tambun, Tarumajaya and Sriamur, According to Bekasi District Health Office Annual Meeting in June 2000 data about compliance rate of the health providers/midwives since October 1999 has not been available.

This study aims to obtain information about magnitude of compliance rate and its related factors that provide antenatal care in six public health centers in Bekasi District Health Office in 2000. A Quantitative approach using cross sectional design was used in this study comprising 42 samples, which are as a total population_ Data collection has Checklist and questionnaire was used to measure compliance rate and another variables.

The results are 66, 7% comply; 92,7% trained; 71,4% good supervision; 95,2% motivated; 52,4% good knowledge; 83,3% light workload; 92,7% fully facilities and all of them said that the standard is applicable. But only supervision variable was indicate significant correlation with compliance rate with p value = 0.036. Generally, the conclusion was six public health centers in Bekasi show low compliance rate of antenatal care.

So the recommendation for:

Bekasi District Health Office are: refreshing/retraining of midwives to increase supervision approach; increasing internal supervision by Head of public health centre and hang on to the standard; creating reward & punishment system; restating & rotation of midwives.

Ministry of Health is: Reassessment of the Checklist; total quality management implementation in public health centre with local orientation/ local need; standardize of health facilities.

Centre of Education and Training Health are: redesigning of curriculum; redesigning of classes and exercise length of time proportion; preparing refreshing training programmed; QA post training evaluation."

"Hasil laporan Sub Direktorat Imunisasi Depkes RI bersama WHO tentang studi pengukuran keamanan penyuntikan di empat porpinsi di Indonesia (1999) menunjukkan bahwa 37,5% syringe tidak steril, 22,5% bagian jarum tidak steril ketika akan digunakan dan 28,5% bagian jarum dan syringe yang steril tersentuh waktu pemakaian. Di samping itu Laporan Tahunan Imunisasi 1998/1999 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survei Badan Litbangkes Depkes RI menunjukkan bahwa 40-50% praktek imunisasi tidak aman termasuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Hal ini menyangkut kepatuhan petugas pelaksana pelayanan imunisasi. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang tingkat kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas tersebut di puskesmas Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2000. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan potong lintang (cross sectional). Pengamatan dilakukan di 20 Puskesmas di Kota Pontianak sebanyak 100 orang petugas pelaksana pelayanan imunisasi di Puskesmas atau di Posyandu. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan daftar tilik untuk pengamatan kepatuhan petugas, setiap petugas diamati sebanyak tiga kali. Setelah selesai pengamatan dilakukan wawancara tentang hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas. Hasil analisis univariat kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi nilai total menunjukkan yang patuh sebesar 53,0 %. Pengamatan kepatuhan dilakukan pada tiga komponen kegiatan yang hasilnya menunjukkan bahwa petugas yang patuh terhadap proses pencatatan 81,0%, proses penyuntikan 79,0%, tetapi yang patuh pada proses penyuluhan 8,0%. Petugas dengan tingkat pengetahuan baik lebih sedikit dari yang tingkat pengetahuannya kurang, sebagian besar berpengetahuan baik tentang jadwal imunisasi, sebaliknya sebagian besar berpengatuhan kurang tentang cara imunisasi. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi. Petugas yang berpengetahuan baik yang patuh sebanyak 68,1% dan yang pengetahuan kurang yang patuh 39,6%. Variabel pengetahuan menunjukkan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi. Saran, perlu adanya upaya peningkatan kepatuhan petugas dengan peningkatan pengetahuan tentang pelaksanaan pelayanan imunisasi melalui pelatihan, pertemuan maupun supervisi.

---

Report of Immunization Sub Directorate of the Ministry of Health Republic of Indonesia in a joint project with WHO (World Health Organization) concerning study on measurement of injection safety in four provinces in Indonesia (1999) shows that 37.5% of syringe were not sterile, 22.5% of the needles to use were not sterile and 28.5 % of sterile needles and syringe were touched during their use. In addition, the Immunization Annual Report 1998/1999, based on a survey conducted by National Institute of Health Research and Development of the Ministry of Health Republic of Indonesia, reveals that 4U°/o-50% of the immunization practice were not safe, including the implementation of Bulan lmunisasi Anak Sekolah (BIAS) or School Immunization Program. This finding correlates with the staff compliance in delivering immunization service.

This study was aimed at gathering information regarding level of staff compliance to the implementation guidelines of immunization service and factors that correlate with such staff compliance at all Puskesmas (community health centers) in Pontianak City, West Kalimantan Province, Year 2000.

The study design employed a qualitative approach with a cross sectional method. Observation was conducted at 20 Puskesmas in Pontianak City over 100 operatives or staffs of immunization service at Puskesmas or Posyandu (Integrated-Service Shelter). Data collection was conducted by using checklist to observe the staffs? compliance. Each staff was observed for three times. Following the observation, interviews were set to dig information on factors that correlate with the staffs? compliance to the guidelines.

Result of univariat analysis of the staffs compliance to the guideline shows that 53.0% of the staffs compliance to the guidelines. The observation over the staffs compliance was focused on three components of activities, The results describes that 81.0% of the staffs compliance to recording process, 79.0% of the staffs compliance to injection procedures, and only 8.0% of them compliance to the program dissemination session. The number of knowledgeable staff was far littler that the opposite staff, a lot of the staffs acknowledged the immunization schedule, while most of them were less informed about appropriate immunization procedures.

The bivarians analysis result shows that there is a significant correlation between knowledge level of the staffs and their compliance to the implementation guidelines of the immunization service. 68.1% of the knowledgeable staff's compliance to the guidelines while 39.6% of the less knowledgeable staff-'s compliance to the guidelines. Knowledge variable proved to be the most dominant factor that correlated with the staffs compliance to the implementation guidelines of immunization service. As recommendations, there should be improvement of the staffs? compliance to the guidelines by increasing their knowledge of the guidelines through regular training, meetings or supervisions."

"This research is intended to identify the description of the performance and factors that effect the performance of the drugs personnel in managing report of drug request utilization (LPLPO). The research method use cross-sectional design. The research location are all community health centers that available in distrcit of Padang Pariaman and district of Agam with respondents of 46 drug personnel of community health centers. Data collection is done by filling-up questionaire, and continued with monthly checking of documents of report of drug request utilization (LPLO).Results of the research indicate that performance of the drug personnel of the community health is 67,4%. The results of research regarding the description of performance level of drug personnel of the community health centers is viewed in terms of internal and external factors. Regarding significant variables after chi-square test, the internal factor related with the performance of drug personnel is the work tenure and level of education, while knowledge does not show significant relationship. Within the external factors, only training is significantly related to the performance. While othe factors, i.e., remuneration, support of coworkers, supervision, and work load do not have significant relationship. From the multivariate analysis the most dominant variable is education. The suggestion from the result of this reseacrh is that it is ecxpected that the province needs to recommend personnel recruitment to manage the drug at the community health centers with formal education of assitant pharmacist. the suggestion for districts is that refreshing training for drug personnel needs to be done periodic meetings need to be done."

"Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah sarana kesehatan terdepan yang memberi pelayanan kesehatan termasuk gizi kepada masyarakat. Upaya perbaikan gizi melalui puskesmas bertujuan untuk menangulangi masalah gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat. Di Puskesmas Kecamatan upaya perbaikan gizi dilaksanakan oleh Ahli Gizi, namun di Puskesmas Kelurahan upaya perbaikan gizi dilaksanakan oleh beberapa macam tenaga gizi puskesmas seperti Ahli Gizi, Pembantu Ahli Gizi, bidan, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya. Upaya perbaikan gizi melalui Puskesmas Kelurahan, belum dapat dilaksanakan secara efektif karena belum semua Puskesmas Kelurahan memiliki tenaga gizi yang professional dalam bidang gizi, kemampuan terbatas, dan masalah gizi yang dihadapi sangat luas.Mengingat bahwa di Propinsi DKI Jakarta belum pernah dilakukan penelitian terhadap kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu, serta mengacu kepada penelitian sebelumnya di tempat lain, maka perlu dilakukan penelitian agar diperoleh informasi bagaimana gambaran kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Rancangan penelitian yang digunakan adalah Cross sectional dengan pendekatan pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian adalah seluruh petugas gizi puskesmas kelurahan di Propinsi DK.1 Jakarta yang berjumlah 274 orang petugas gizi puskesmas kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan 48,9 % kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan balk dan 51,1 % kinerja buruk. Sebanyak 46,4 % petugas gizi puskesmas kelurahan melakukan kegiatan gizi posyandu dengan balk dan 53,6 % melakukan kegiatan gizi posyandu tidak balk.Berdasarkan analisis multivariat dengan uji Regresi Logistik Ganda, didapat adanya hubungan yang bermakna dengan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan adalah kegiatan gizi posyandu, pendidikan petugas, lama kerja petugas, supervisi petugas gizi puskesmas kecamatan, dan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan. Sedangkan yang berhubungan secara statistik dengan kegiatan gizi posyandu adalah usia petugas, sarana transportasi, sarana kegiatan, beban tugas dan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan.Penelitian ini menyarankan bahwa untuk meningkatkan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu perlu dilakukan pengaturan pegawai di puskesmas kelurahan dimana petugas yang berusia < 44 tahun ditugaskan sebagai petugas gizi dan untuk meningkatkan kinerjanya dapat ditingkatkan pendidikannya sampai jenjang D3 atau S1 gizi. Disamping itu untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan gizi di posyandu perlu didukung dengan sarana transportasi berupa sepeda motor atau dana transportasi. Peranan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan sangat mendukung terhadap peningkatan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan. Untuk menyampaikan informasi dari tingkat Sudinkes atau Dinas Kesehatan maka supervisi Petugas Gizi Puskesmas Kecamatan sangat membantu dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kinerja petugas gizi Puskesmas Kelurahan.

---

Primary Health Centres (Puskesmas) is the frontier of health care services including nutrition services. The nutrition program through Puskesmas is aimed to overcome nutrition problem and improve nutritional status of the population. In sub-district Puskemas, the nutrition program is conducted by a nutritionist. However, in Puskesmas kelurahan, the program is conducted by various staff qualifications, such as nutritionist, assistant nutritionist, midwives, nurses, or other health care professionals. Nutrition program in Puskesmas has not been properly conducted as not all Puskesmas Kelurahan have the appropriate nutritionist, or have limited skill, while the nutrition problem is very wide.

As there has been no known studies in the performance of the nutrition staff in the Posyandu activities in DKI Jakarta, it is thought that such studies is important to be conducted. The design used in this study is a Cross Sectional study with quantitative and qualitative approach. Samples were drawn from a population of 274 nutrition staff in Puskesmas kelurahan. The result was that 48.9% of respondents showed good performance and 46.4% conducted good nutrition activities in the Posyandu.

Multivariate analysis with double logistic regression showed significant relationship between performance of nutrition staff with (I) nutrition activities in Posyandu, (2) education level, (3) length of services, (4) supervision from Puskesmas Kecamatan, and (5) guidance from head of the Puskesmas. Statistically significant relationships were found between Posyandu nutrition activities and (1) age of staff, (2) availability of transportation means, (3) equipments availability, (4) workload, and (5) guidance from head of the Puskesmas.

The study suggested that to improve nutrition staff performance in Posyandu nutrition activities it is necessary to manage the staff so that appointed nutrition staff would be less than 44 years in age. To improve the performance it is suggested to increase education level of the staff to at least diploma level or a degree in nutrition. Availability of transportation vehicles or sufficient find for transportation is also recommended to improve the Posyandu activities. Guidance from head of the Puskesmas is also necessary to improve the performance of the staff. Supervision from the Puskesmas Kecamatan nutritionist is also important to communicate information from district health office in order to improve performance of the star."

"Puskesmas sebagai pusat pembangunan kesehatan yang berfungsi mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan terdepan dan terdekat kepada masyarakat memerlukan penanganan yang mengikuti prinsip-prinsip manajemen. Untuk itu faktor petugas Puskesmas terutama yang ditunjukkan oleh Kepala Puskesmasnya memegang peranan yang cukup penting dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut diatas. Kepala Puskesmas Kelurahan di Wilayah DKI Jakarta khususnya di Wilayah Jakarta Timur diharapkan penampilan kerjanya menunjukkan penggunaan alokasi waktu kerja produktif yang tinggi agar dapat menjadi contoh bagi Puskesmas-Puskesmas llain di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini secara umum adalah diperolehnya gambaran mengenai besarnya penggunaan alokasi waktu kerja produktif dokter Kepala Puskesmas Kelurahan di Wilayah Jakarta Timur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta secara khusus dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penggunaan alokasi waktu kerja dokter Kepala Puskesmas Kelurahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilakukan terhadap para dokter Kepala Puskesmas Kelurahan di Wilayah Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alokasi waktu kerja produktif mempunyai hubungan yang bermakna dengan motivasi. Berdasarkan teori Maslow, penggunaan alokasi waktu kerja produktif berhubungan dengan tingkat kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial dan tingkat kebutuhan aktualisasi diri. Tidak didapatkan hubungan yang bermakna dengan faktor-faktor jenis kelamin, jarak tempat tinggal, masa kerja dan pekerjaan diluar Puskesmas. Faktor status perkawinan tidak dianalisis lebih lanjut karena sebagian besar responden telah menikah. Faktor pendidikan dan latihan manajemen Puskesmas juga tidak dianalisis lebih lanjut karena sebagian besar responden belum pernah mendapatkannya. Dari pengamatan yang dilakukan didapatkan penggunaan alokasi waktu kerja tidak produktif terbesar disebabkan oleh keterlambatan masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas disarankan beberapa hal, yaitu perlu ditegakkannya disiplin kerja, perlu diberikan pendidikan dan latihan manajemen Puskesmas, perlu adanya mutasi bagi yang telah lama menduduki jabatan, dan perlu pembagian tugas yang lebih dipertegas. Untuk menbangkitkan motivasi kerja perlu diperhatikan hal-hal yang menyangkut hubungan atasan dan bawahan, supervisi atasan yang konsisten dan berkesinambungan, perencanaan Puskesmas yang bersifat perencanaan dari bawah agar dilakukan lebih nyata, dan objektif, pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan evaluasi dari motivasi perlu dilakukan secara periodik dan teratur. Juga dianjurkan perlu adanya penelitian lanjutan yang menyangkut beban kerja Puskesmas dan analisis jabatan Kepala Puskesmas Kelurahan."

"Tenaga Kesehatan mempunyai peranan kunci karena sebagai penyelenggara bertugas melakukan kegiatan kesehatan dan mempunyai peranan sangat menentukan dalam melayani masyarakat. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan nasional. Dari penelitian terdahulu Gard, Sutopo dan Retnasih mendapatkan kinerja pegawai puskesmas rendah. Selain itu didapatkan juga ada hubungan yang cukup kuat antara kinerja dengan motivasi. Paramedis sebagai pegawai Puskesmas merupakan pelaksana langsung dan penanggung jawab program yang ada di Puskesmas. Kinerja pegawai pada garis besarnya dipengaruhi kemampuan dan motivasi, dari hal kemampuan Paramedis Puskesmas dianggap standar karena sebagian besar mempunyai kualifikasi ijazah setingkat SMLT. Dan hal motivasi eksternal psikis, motivasi berprestasi dalam menjalankan tugas dalam penelitian ini dipengaruhi oleh Gaya kepemimpinan, Situasi kepemimpinan dan Iklim kerja organisasi Puskesmas. Kabupaten Magetan merupakan Daerah tingkat II dengan pembangunan segala bidang cukup bagus sehingga diperkirakan keadaan ini dipengaruhi juga oleh tingkat motivasi pegawainya secara keseluruhan. Penelitian terhadap Paramedis Puskesmas di Kabupaten Magetan dengan pendekatan "Cross sectional" ini menggunakan kuesioner sebagai alat ukur. Dari penelitian ini didapatkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara gaya kepemimpinan Kepala Puskesmas dengan motivasi berprestasi Paramedis dalam menjalankan tugas. Ada hubungan dalam tingkat sedang antara Situasi Kepemimpinan di Puskesmas dengan motivasi berprestasi dalam menjalankan tugas bagi Paramedis Puskesmas. Ada hubungan yang kuat antara iklim kerja organisasi Puskesmas dengan motivasi berprestasi dengan dalam menjalankan tugas bagi Paramedis Puskesmas. Model paling fit adalah gaya kepemimpinan laissez faire dengan situasi yang mendukung dan iklim kerja yang mendukung akan terjadi motivasi berprestasi dengan probabilitas sebesar 97%. Disimpulkan bahwa Paramedis di Puskesmas Kabupaten Magetan cukup matang tugas-tugas yang ada kebanyakan rutin sehingga cukup dimengerti dan tidak membutuhkan kepemimpinan yang cederung otokratis. Iklim organisasi ternyata mempunyai pengaruh paling besar di antara variabel lain dalam menimbulkan motivasi berprestasi bagi Paramedis. Untuk efisiensi dari penghargaan terhadap Paramedis senior dalam kebijakan pengangkatan Kepala Puskesmas terutama untuk daerah yang mudah tranportasinya supaya ada pertimbangan terhadap Paramedis yang sudah dalam golongan III. Untuk meningkatkan iklim kerja organisasi supaya meningkatkan rasa semangat kerja kelompok melalui kebanggaan korps pegawai kesehatan.

---

Health personnel's play an important role for as an organizing having the duty of executing health activity and having the decisive role in serving the public. Health Center plays the most important role of the National Health Service. From the earlier research, Gani, Sutopo and Retnasih found the personnel's performance was low. Apart form that they found as well that there is a relatively strong relation between the motivation and the performance. Paramedics as the personnel's of Health Center constitute the direct organizing and caretaker of available program in Health Center.

The personnel's performance is generally influenced with both ability and motivation. In terms of ability, Health Center paramedic's is considered standard since most of them have high school certificate qualification. Terms of psycho external motivation, in this research, achievement motivation in conducting the task is influenced by the style of leadership, Leadership situation and working climate of the health center organization. Magetan District is autonomous administrative region II with the prosperous development in all sectors, so it is estimated that such condition is also affected with the entire level of employees motivation. The research on the health center paramedics in Magetan District by means of "cross sectional" approach using questionnaire as the measurement device.

From this research, it is found that there is a relatively strong relation between style leadership of the health center Chief and the Paramedics achievement motivation in conducting the task. There is a medium level correlation between the leadership situation in Health Center and the achievement motivation in conducting the task for the health center paramedics. There is a strong correlation between working climate of the health center organization and the achievement motivation in conducting the task for the health center paramedics. The most suitable style of leadership is that of "laissez faire" where under supporting leadership situation and working climate, there will be achievement motivation which in probability rate of 97%.

It could be concluded that the paramedics in the health centers at Magetan District are sufficiently matured, the existing tasks are routine and it is understandable and it is required no autocratic leadership tendency. Working climate organization obviously has the greatest impact among the other variables in providing achievement motivation for paramedics. For the efficiency and the respects to senior paramedics, there should be a consideration against grade III paramedics, in case appointment policy of chief of health center mainly for smooth transportation area. Increasing organization working climate in order to improve group working spirit through the pride of health personnel corps."

"Perawat merupakan salah satu unsur penting dalam proses pelayanan kesehatan khususnya dalam pemberian asuhan keperawatan kepada pasien. Latar belakang pendidikan perawat RSJ ini, kebanyakan lulusan SPK, SPR"B" dan SPKSJ. Jumlah lulusan Diploma III Keperawatan di RSJ Bogor 16,14% (36 dari 223 orang), RSJ Bandung 19,11% (13 dari 68 yang), dan RSJ Cimahi 23,37% (18 Bari 77 orang). Kebutuhan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, serta kebijakan pemerintah (PP.No 3211996) mengharuskan tenaga perawat minimal lulusan D III. Peningkatan mutu tenaga perawat tersebut diharapkan dapat dicapai melalui program pendidikan D III Keperawatan. Unsur utama yang mendukung keberhasilan program tersebut antara lain adalah motivasi para perawat sendiri untuk mengikuti pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor-faktor internal dan ekstemal dengan motivasi perawat untuk mengikuti pendidikan di tiga RSJP di Jawa Barat tahun 2001. Penelitian ini menggunakan rancangan non eksperimental,dimana data diperoleh secara potong lintang (cross sectional). Sampel penelitian adalah seluruh populasi perawat yang bertugas di tiga RSJP di Jawa Barat yang belum mengikuti pendidikan D 111 Keperawatan. Jumlah responden dalam penelitian ini 201 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket dengan menggunakan kuesioner. Data kemudian diolah dengan bantuan komputer dan dianalisis secara statistik dengan teknik chi-square (bivariat) dengan derajat kemaknaan 95%, dan regresi logistik berganda (multivariat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden memiliki motivasi rendah untuk mengikuti pendidikan (54,0%). Dari analisis bivariat didapatkan 9 variabel yaitu umur, status perkawinan, jabatan, masa kerja, persepsi, penghasilan, peraturan, izin atasan dan dukungan keluarga mempunyai hubungan yang secara statistik bermakna dengan motivasi perawat untuk mengikuti pendidikan. Sedangkan variabel-variabel jenis kelamin, penghargaan dan lokasi tempat kerja tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistik dengan motivasi perawat untuk mengikuti pendidikan. Analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik berganda secara simultan memberi basil variabel masa kerja (p=,017), persepsi (p=0,000), dan peraturan (p= 0,010) yang secara statistik bermakna. Juga dibuktikan secara statistik bahwa dari ketiga variabel tersebut, variabel persepsi merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan motivasi perawat untuk mengikuti pendidikan, karena mempunyai OR paling besar yaitu 6,28 (95% CI : 1,323-7,862, p=0,000) dibandingkan dengan variabel masa kerja dan peraturan. Uji interaksi terhadap ketiga variabel tersebut tidak memberi hasil adanya interaksi, sehingga model yang dikembangkan merupakan model akhir (definitif). Dengan diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi perawat untuk mengikuti pendidikan, maka penelitian ini juga memberikan saran sebagai berikut: (a) untuk pihak yang bertanggung javrab dalam mengembangkan tenaga kesehatan, misalnya Pusdiknakes, perlu membuat peraturan dimana minimal 3 tahun perawat diwajibkan mengikuti pendidikan lanjutan, disamping juga perlu dikembangkan program pendidikan keahlian khusus dibidang tertentu bagi yang tidak ingin melanjutkan pendidikan jangka panjang, (b) untuk RSJ, diusulkan untuk membuat daftar unit perawat untuk mengikuti pendidikan, menetapkan imbalan dan menyediakan informasi yang komprehensif, sehingga dapat meningkatkan motivasi perawat untuk mengikuti pendidikan. Untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih representatif perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang mewakili seluruh populasi, desain dan variabeI yang lebih bervariasi.

---

Nurse is one of the important elements in health service process especially in giving treatment comprehensively to the patient. The mental hospital asylum nurse's educational background at this moment, mostly graduated from SPK, SPR "B" and SPKSJ. The number of nursing diploma graduates in Bogor mental hospital asylum are 16,14% (36 from 223 people), Bandung mental hospital asylum 19,11% (13 from 68 people), and Cimahi mental hospital asylum 23,37% (18 from 77 people). Needed health service quality; and as regulated by the government policy (PP No 32/1996) required every nurse to hold at least a diploma. The quality improvement of nurse hopefully can be gained through education (diploma program) in nursing. The main factor assumed to assure the success of the program is the nurse's motivation to participate in the education.

The purpose of the research is to find out whether there is relationship between internal factors and external factors with the nurse's motivation to participate in the education. Observation was carried out in three Mental Hospital Asylums in West Java in year 2001. This research used non-experimental design,using cross sectional method in collecting data. The sample was the whole nurse population on duty at these three mental hospitals who have not attended the diploma offering. The number of respondent in this study were 201 nurses. Data was collected by using both open and close ended questionnaires. The data was then processed with the help of computer and statistically analyzed with chi-square technique (bivariate) using Confidencen Interval (CI) of 95%, and double logistic regression (multivariate).

The result showed more than a half of the respondent have low motivation to follow the education (54,0%). Using bivarian's analysis mentioning 9 variables which were age, marriage status, position, tenure, perception, income, rule, higher permission and family support, statistically showed significant relationship with the nurse's motivation to follow the education. Other variables, such as gender and work site did not show significant relation statistically with the nurse's motivation. Further analysis using double logistic regression simultaneously showed that (length of service) tenure (pl,017), perception toward education program (0,000) and rules/conditions (0,010) statistically significant. Also statistically approved that from those three variables, perception was the most dominant variable related with the nurse's motivation, because it has the biggest odds ratio (OR) which was 6,28 (95% Cl = 1,323 - 7,862, p = 0,000) compared with other variables (length of service and rules). Interaction test done to the three variables did not assure the result of interaction's existence, giving the improved model as the last accepted (definitive) model.

Recognizing the factors related with' the nurse's motivation to participate in education, this research suggested ; a) to the authority who is responsible for health menpower development (such as Pusdiknakes), to develop conditions that nurse to attain additional three years education, aside from improving special skill training programmes in various fields, for those who are not willing to continue their education, b) for the mental hospital asylum, it is suggested to make the list of nurses to participate in a programmed, to provide comprehensive information, and to establish an incentiveldisincentive schem, to attract nurses to continue their education. To gain more representative conclusion it is needed to carry out further research using sample that represent the whole population, different designs and or involving more variables."

"Pemantauan pertumbuhan merupakan salah satu upaya untuk mengetahui gangguan gizi pada balita, sehingga keadaan gizi yang memburuk dapat dicegah secara dini. Kabupaten Sukabumi adalah salah satu kabupaten dimana Kurang Energi Protein (KEP) merupakan masalah kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil SUSENAS (2002) prevalensi KEP di Kabupaten Sukabumi lebih kurang 16,23%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kemampuan kader dalam mencatat pemantauan pertumbuhan balita pada KMS dan karakteristik internal dan eksternal kader posyandu dan faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan kemampuan kader dalam mencatat pemantauan pertumbuhan balita pada KMS di Kabupaten Sukabumi.Penelitian ini bersifat diskriptif dengan desain studi potong lintang. lnstrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat kuesioner. Sebagai sampel dari penelitian ini adalah kader posyandu di 34 unit posyandu dari 29 desa yang tergabung dalam 6 Kecamatan. Responden yang didapat berjumlah 130 kader posyandu.Hasil penelitian menunjukkan persentase kader yang mempunyai kemampuan dalam mencatat pemantauan pertumbuhan balita pada KMS dengan benar sebanyak 36,2%. Sedangkan hasil analisis dengan uji Chi Square terhadap karakterisitik internal dan eksternal yang berhubungan dengan kemampuan kader dalam mencatat pemantauan pertumbuhan balita pada KMS, menunjukkan hanya 3 variabel yaitu pendidikan, persepsi dan insentif yang berhubungan secara signifikan (r<0,05). Analisis multivariate dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan variabel persepsi sangat dominan (OR=2,56) dalam kemampuan kader dalam mencatat pemantauan pertumbuhan balita pada KMS. Berdasarkan hasil tersebut di atas, terlihat "persepsi dalam pembagian tugas" merupakan masalah yang sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan posyandu seharihari. Salah satu saran dari peneliti yaitu "persepsi dalam pembagian tugas" merupakan masalah yang harus ditekankan pada saat pelatihan kader posyandu.Daftar bacaan : 77 (1979-2003)

---

Growth monitoring is one of the efforts to identify the malnutrition in children under five years, hence deterioration of nutrition status can be prevented. District of Sukabumi is one of the districts where the protein energy malnutrition is considered as the public health problem. Based on the result of SUSENAS (2002), the prevalence of protein energy malnutrition in District of Sukabumi is about 40%. The aims of the research is to study the description of cadres ability in recording of growth monitoring of children under five years, internal and external characteristic of cadres, and factors that may be related to cadres ability in recording children under five years in growth chart (KMS) in District of Sukabumi.The study is descriptive research with cross sectional study design. The instrument used in the study is a set of questionnaires. As the sample in the study is cadres in 34 integrated health services post (posyandu) from 29 villages in 6 sub district in District of Sukabumi. The total respondent of cadres was 130 cadres.The result of study showed that the percentage of cadres who are able to correctly record the growth monitoring was 36.2%. The chi square test analysis on internal and external characteristic related to the cadres ability found that only 3 variables, namely_ education, perception and incentives were significantly associated (p=<0,05). Multivariate analysis using logistic regression showed that perception of job description is significantly associated with the ability of cadres to record the growth monitoring of children under five years (OR=2.56)."

"Tenaga berkualitas tinggi ditandai oleh perilaku produktif. Dengan perilaku produktif dilingkungan kerja, seseorang dapat menciptakan atau mengubah sesuatu menjadi lebih produktif. Untuk mencapai perilaku produktif tersebut perlu pembinaan tenaga secara terus menerus dengan berbagai cara yaitu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, motivasi dan lain-lain. Untuk mengukur produktivitas tenaga kerja salah satunya adalah mengukur waktu yang digunakan untuk menghasilkan jasa yaitu dengan pengukuran kerja, salah satu metode yang dipakai ialah work sampling. Dengan demikian dapat dihitung persentase waktu yang dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan waktu kerja produktif di beberapa sarana kesehatan gigi dan mulut TNl AU yaitu LAKESGILUT, RUSPAU, LAKESPRA, dan MABES AU. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional yang mengamati faktor-faktor seperti jenis kelamin, jenis tenaga (dokter gigi spesialis, dokter gigi, pengatur rawat gigi, dan pengatur teknik gigi), status tenaga (militer dan sipil), umur, lama kerja, pendidikan tambahan yang didapat, dan motivasi, yang diperkirakan mempunyai hubungan dengan waktu kerja produktif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa rata-rata waktu kerja produktif untuk tenaga kesehatan gigi dan mulut adalah 51,76%, di mana 17,50% untuk kegiatan langsung terhadap penderita, 30,14% untuk kegiatan tak langsung [penunjang] misalnya administratif, dan 4,13% untuk kegiatan pribadi, dengan demikian waktu kerja non produktif adalah sebesar 48,24%. Dengan menggunakan uji t, uji F, analisis regresi, dapat dibuktikan bahwa faktor-faktor jenis tenaga, lama kerja, pendidikan tambahan yang didapat, dan motivasi berbeda bermakna dalam menggunakan waktu kerja produktif. Sedangkan status tenaga, umur, jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. Selanjutnya disarankan agar setiap petugas tenaga kesehatan gigi dan mulut dapat diberikan pembinaan seperti pendidikan tambahan, pelatihan, motivasi, penempatan yang sesuai (fungsi yang relevan) sehingga penggunaan waktu kerja lebih produktif."

"Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan, pemerintah terus menerus meningkatkan upaya kesehatan, diantaranya dengan membangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sementara itu pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan belum optimal.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang adanya hubungan kecukupan jumlah tenaga dengan pemanfaatan Puskesmas. Yang dimaksud dengan tenaga disini adalah tenaga medis, paramedis dan non medis, sedangkan pemanfaatan Puskesmas dilihat dari jumlah kunjungan, jangkauan program dan partisipasi masyarakat.Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional yaitu penelitian deskriptif analitik dengan uji regresi model kurva estimasi metode linier, kuadratik dan kubikus. Dimulai dengan analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi, diteruskan dengan analisis bivariat untuk melihat hubungan antara variabel babas dengan variabel terikat. Populasi adalah seluruh Puskesmas di Kabupaten Aceh Selatan (total populasi).Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga mempunyai hubungan yang bermakna dengan partisipasi masyarakat. Sedangkan kecukupan tenaga medis dan paramedis mempunyai hubungan yang bermakna dengan jumlah kunjungan dan jangkauan program. Ditemukan juga bahwa rata-rata kunjungan ke Puskesmas yang dipimpin oleh paramedis lebih tinggi daripada yang dipimpin oleh tenaga medis.Untuk meningkatkan pemanfaatan Puskesmas di Kabupaten Aceh Selatan hendaknya tenaga baik medis, paramedis maupun non medis harus dipenuhi.Bagaimanapun, Puskesmas di daerah yang terpencil yang tidak memiliki tenaga dokter dapat juga di supervisi oleh dokter yang dekat dengan Puskesmas tersebut. Kebijakan yang direkomendasikan ini dapat mengurangi dampak kekurangan tenaga dokter secara signifikan tanpa mempengaruhi kinerja Puskesmas.

---

In order to form health development, the government continuously increases effort in providing health services such as develop health centers. While utilization of health center by community at Aceh Selatan District still lower than expectation.This research had objectives to describe relationship of manpower adequacy with health center performance. The manpower being studied is medical manpower, paramedical and non-medical staff While the health center performance were total visits in a month, program outreach and community participation.The design of this study was a cross sectional approach, which describe and analyze the relationship. The statistical analyses used are curve estimate regression models with linear, quadratic and cubical methods. The analysis started with univariate analysis to describe distribution of frequency, of each variable continued by bivariate analysis to examine relationship between independent variables and dependent variable. Sample of this study is all health centers in the Aceh Selatan District.This study showed that the number of manpower has significant relation with community participation. While adequate medical manpower and paramedical have significant relation with the number of visit and program outreach. It was also discovered that the visit average to health center, which headed by paramedical staff are higher than the center headed by medical manpower.In order to increase the health center utilization in the Aceh Selatan District, medical manpower, paramedical and non-medical should be available. However, health centers with no medical staff can be supervised remotely by medical staff from nearby health centers. This policy recommendation can significantly reduce impact of medical staff shortage without impacting is the health centers performance."