Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMenjelang Abad 21 dan milenium ke-3 mendatang, Bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, baik pada tatanan global maupun regional. Menjawab tantangan perubahan tersebut menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan untuk menata ulang peran pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta melakukan reformasi dibidang administrasi publik. Penetapan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud dari pada upaya penataan kembali peran pemerintah. Dihadapkan pada kondisi saat ini, khususnya di bidang transportasi dimana kewenangan pemerintah pusat sangat dominan, maka dapat diperkirakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dibidang transportasi akan menghadapi berbagai kendala yang cukup substansial, utamanya setelah dilakukan penataan kewenangan yang akan menimbulkan berbagai dampak di berbagai aspek seperti aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan aspek ketatalaksanaan. Dari berbagai fenomena yang diungkapkan, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:Bagaimana penataan otonomi di seluruh sektor transportasi agar sejalan dengan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif dan didukung data primer serta data sekunder. Lokus penelitian di lingkungan kantor pusat Departemen Perhubungan dan sebagai responden adalah para pejabat yang berkompeten dengan obyek penelitian.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukenali adanya faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi di sektor transportasi antara lain, Pertama : aspek penataan kewenangan, belum lengkapnya inventarisasi kewenangan dan kurang memadainya pedoman untuk penataan kewenangan, kedua : aspek penataan kelembagaan, belum dilakukannya analisa beban kerja terhadap hasil penataan kewenangan dan belum adanya pedoman penataan kelembagaan yang memadai. Ketiga : aspek penataan sumber daya manusia, belum jelasnya arah kebijakan penataan sumber daya manusia, belum dilakukan kajian mengenai penataan sumber daya manusia termasuk dampak dari mutasi pegawai ke daerah. Keempat : aspek ketatalaksanaan, belum lengkapnya standar pelayananlteknis untuk seluruh jenis pelayanan disektor transportasi, serta belum disusunnya pola hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan daerah otonom;Berdasarkan hal-hal tersebut di atas direkomendasikan untuk ditempuh langkah-langkah antara lain, Pertama : menyusun perencanaan dan skenario penataan kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan, dengan kejelasan target waktu, sasaran dan penanggung jawab, dan kedua : merumuskan mekanisme hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, menyusun berbagai standar yang diperlukan dan menyempurnakan sistem transportasi nasional dan sistem transportasi wilayah.

---

ABSTRACTFactors Affecting Autonomy In Transportation SectorPrior to the 21st century and the next 3rd millenium, Indonesians are challenged by a very dynamic change of strategic environment, both from regional and world - wide sphere. This includes transferring the challenge into demand or needs to rearrange the role of government, in order to create a democratic, transparent and accountable government as well as to carry-on public administration reform. The establishment of the Law number 22 year 1999 on Local Government, known as The Law of autonomy is one effort to restructuring the role of government.It could be predicted that the implementation of autonomy, in general and in transportation sector, in particular, the central government will face various substantial handicaps. They will emerge especially after the restructuring of government role has been done, and this will in turn, cause some effects on various aspects such as institution aspect, human resources aspect, and management management aspect. Based on aforementioned phenomena, this research focuses on: " How to manage autonomy in transportation sector which get into a line with the whole autonomy, down to earth, and fully liable, as required by the Law number 22 Year 1999 on Local Government ".This research relies on a descriptive observation using qualitative methodology and supported by primary and secondary data. The locus of this observation is the office of the Ministry of Communications, with the relevant officers as respondents.According to the observation, there are some factors affecting autonomy in transportation sector, among others are: First, authority management aspect; incomplete authority stock - taking, lack of guidelines to manage the authority. Second, institutional arrangement aspect; the absence of work load analysis and lack of appropriate guidance for authority. Third, human resource management aspect; vague direction of human resource management policy, and absence of human resource management study, including impacts of employee's mutation to regional offices, and Fourth, management aspects; lack of technical service standard for all kind of services in transport sector, and obscure pattern of work relationship between central and local government.Based on the above reasons, it is recommended to take the following measure: First, to set up a plan and scenario for the arrangement of authority, institution, human resources, management with clear target of time, objectives and responsible persons; and second, to formulate work relationship mechanism between central and local government, to set up various standards needed and to improve national and regional transportation system.

---

"

"Kota merupakan pusat pendominasian daerah di sekitarnya. Penekanan kehidupan di kota adalah pada sektor perdagangan dan jasa. Masyarakat kota sebagian besar bekerja sebagai pedagang, karyawan atau di sektor lainnya. Untuk menunjang mobilitas masyarakat kota, sangat diperlukan sarana transportasi umum, Sistem transportasi umum di Jakarta yang kurang baik mengakibatkan banyak warga kota enggan bepergian dengan menggunakan kencaraan umum dan lebih senang menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya jalan-jalan di Jakarta sangat padat dan terjadi kemacetan lalu lintas. Pemerintah DKI Jakarta kemudian memberlakukan peraturan yang berusaha mengendalikan pemakaian kendaraan mobil pribadi pada jam-jam tertentu di wilayah jalan tertentu. Diberlakukannya SK Gubernur No. 4104 tahun 2003 tentang penetapan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit tiga orang penumpang per kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu di Propinsi DKI jakarta, bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kepadatan kendaraan di jalan utama di Jakarta. Pemberlakuan kebijakan tersebut ternyata menimbulkan implikasi negatif bagi sebagian warga kota, salah satunya adalah para pedagang elektronik di Pasar Glodok.Penelitian ini mencoba menggambarkan perubahan-perubahan perilaku pedagang elektronik di pasar Glodok sebagai akibat pemberlakuan SK Gubernur tersebut, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan bahwa perubahan perilaku yang diteliti - meliputi aspek internal dan eksternal banyak memiliki fenomena yang tidak semua dapat ditangkap melalui metode kuantitatif. Teknik penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan perilaku pedagang. Penelitian dilakukan kepada informan yang merupakan tokoh dan dianggap pedagang elektronik yang berpengaruh. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara yang mendalam dengan pengamatan yang cermat serta memperhatikan nada bicara emosi yang tersirat, gerakan dan bahasa visual lainnya yang penting. Perubahan perilaku yang diteliti meliputi aspek perilaku/tindakan nyata (external observable action) dan aspek internal perilaku yang antara lain meliputi pola pikir (kognisi), perasaan/emosi (afeksi), dan motivasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan penumpang yang diberlakukan pada jalan di depan Pasar Glodok telah merubah cara pencapaian menuju tempat berdagang. Waktu buka dan tutup kios-kios toko, jumlah pengunjung dan jumlah pendapatan. Kondisi yang demikian selanjutnya membuat aspek perilaku internal pedagang berubah. Pada aspek pola pikir timbul keyakinan pedagang bahwa kebijakan pemerintah tersebut merugikan. Pada diri pedagang timbul perasaan kecewa. Selain perubahan pada aspek internal pelaku, temyata juga membawa perubahan pada perilaku nyata pedagang. Perubahan yang terjadi adalah: sebanyak 2,6% pedagang sudah mencari bisnis lain di luar berdagang di Pasar Glodok; 1,2% menjual dan 5,9% mengontrakkan kios/tokonya. Selain itu, para pedagang menjadi lebih agresif terhadap pengunjung yang lewat di kios/tokonya.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa dengan diberlakukan kebijakan pembatasan penumpang, para pedagang di Pasar Glodok telah mengalami perubahan perilaku baik pada aspek internal maupun perubahan pada aspek perilaku nyata.

---

City is the center of domination of surroundings area. The emphasis of the city life is on commerce and service sectors. The majority of society work as merchants, employee or other sectors. To sustain mobility of the society, public transportation structures needed. The less good of public transportation system in Jakarta impact in reluctance of many people in the city to go by public transportation and prefer to use their own vehicle. It contributes traffic jam in Jakarta. Then the Government of Jakarta affecting the regulation to try to control the use of private vehicle on the specific times in specific area The implementation of Governor's Decision No 4104 year 2003 concerning the determination of traffic control area and the obligation to carry minimum three passengers per vehicle on specific track in the Province of Jakarta, have the objective to arrange and control the density of the vehicle in the primary road in Jakarta. The implementation of the policy has negative implication for half of people in the city, one of them are the electronic merchants in Glodok Market.

This research tries to depict the changes of the electronic merchants in Glodok Market as the result of the implementation of the Governor Decision. This research used qualitative approaches which considered that the studied behavior - encorripassing internal and external aspects - have many phenomenon that could not seen by quantitative method. The technique of this research is expected to give more comprehensive depiction concerning to the changes or merchants behavior. Examination was executed to the informers who are the prominent figure and is concerned as effected merchants. The collection of primary data was done by deep interviews with careful observation and pay attention to accent, unrevealed emotion, motion and other important visual language. The behavioral changes studied encompass real behavior/action (external observable action) and internal aspect of behavior which encompasses the thinking pattern (cognition), feeling/emotion (affection), and motivation.

The result of this research show that the policy of passenger limitation affected on the road in front of the Glodok Market has changed the way of achieving the market, opening and closing time, the amount of visitors and earnings. The condition then changed the internal behavior aspect of merchants. On cognitive aspect, emerge the belief that the policy of the government inflicts a financial loss. Inside the merchants emerge the feeling of disappointment. Beside the changes on internal behavior aspects, the policy has also brought about the changes on obvious behavior of the merchants. The changes happened are: as many as 2,6% of the merchants have looked for other business except in Glodok Market, 1,2% sell and 5,9% rent the kiosks. The merchants become more `aggressive' to the visitors.

Conclusion that could concluded from the research is that with the implementation of the passenger limitation policy, the merchants in Glodok Market had have changes on behavior whether on internal aspect or the changes on the obvious behavior aspect."

"Keberhasilan skema work from home dalam mengurangi jumlah perjalanan dan kemacetan selama pandemi COVID-19 menunjukkan potensi untuk menerapkannya sebagai strategi pengelolaan permintaan transportasi dengan sistem obligatory dari pemerintah. Namun, kebijakan ini juga berpontensi menghasilakan rebound effect berupa pertambahan bangkitan perjalanan baru di daerah asal pekerja yang bekerja dari rumah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis potensi tersebut dengan menggunakan sampel Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang menerapkan kebijakan dan Kota Bekasi sebagai kota tinjauan. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model pemilihan diskrit logit binomial dengan membentuk fungsi utilitas menggunakan pendekatan regresi logistik. Fungsi utilitas dibentuk oleh variabel yang memiliki korelasi tinggi dengan keputusan responden. Selanjutnya, fungsi utilitas yang terbentuk akan diuji menggunakan uji omnibus, uji hosmer-lemeshow, uji -2 Log Likelihood dan uji validitas dengan metode root mean square error. Fungsi utilitas dengan hasil uji terbaik dipilih pada setiap kelompok, kemudian dibandingkan menggunakan metode Mann Whitney untuk mengetahui signifikansi perbedaan setiap model yang terbentuk. Model terpilih merupakan dasar analisis potensi perjalanan baru di Kota Bekasi akibat penerapan kebijakan work from home (WFH) di Jakarta. Generasi usia, waktu, dan biaya perjalanan merupakan variabel yang mempengaruhi mobilisasi saat skema work from home dilakukan, dengan 66,79% generasi Z dan 62,63% non-generasi Z pengguna motor; serta 77,55% generasi Z dan 59,15% non-generasi Z pengguna mobil di Kota Bekasi yang bekerja di Kota Jakarta akan melakukan mobilitas di luar rumah pada 5 sampai 10 hari work from home mereka. Nilai ini merupakan pertambahan bangkitan perjalanan lokal baru yang terbentuk akibat kebijakan.

---

The success of the work-from-home (WFH) scheme in reducing travel and congestion during the COVID-19 pandemic underscores its potential as a government-mandated transportation demand management strategy. However, this policy also carries the risk of a rebound effect, leading to increased trips originating from employees working from home. This study analyzes this phenomenon using samples from DKI Jakarta province, where the policy is implemented, with Bekasi City as the focal area. The analysis employs a discrete choice model using binomial logit and constructs a utility function via logistic regression. This function is built on variables strongly correlated with respondents' decisions. Validation includes tests like omnibus, Hosmer-Lemeshow, -2 Log Likelihood, and root mean square error. The utility function yielding the best results in each group is selected and compared using the Mann-Whitney method to assess model differences. This selected model serves as the basis for forecasting potential new trips in Bekasi City resulting from Jakarta's WFH policy. Generation age, travel time, and travel cost are variables influencing mobility during the WFH scheme, with 66.79% of Generation Z and 62.63% of non-Generation Z motorbike users; and 77.55% of Generation Z and 59.15% of non-Generation Z car users in the City of Bekasi working in Jakarta likely to engage in mobility outside the home during 5 to 10 days of their WFH period. These findings highlight the anticipated increase in local trip generation as a consequence of the WFH policy implementation."

"Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, posisi pemerintah sangat dominan dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang perhubungan, khususnya angkutan ekonomi (publik), seperti bis kota dan angkutan kecil lainnya dan angkutan non ekonomi, seperti Bus AC dan Taksi.Khusus angkutan taksi, pengaturan yang berlebihan dapat dikatakan sebagai intervensi pasar, karena angkutan taksi ini mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan angkutan lainnya dan lebih bersifat individual, sehingga konsumen akan bersedia membayar apabila tingkat pelayanannya sesuai dengan harapan. Melihat semangat dari Undang-undang tersebut diatas yang lebih berat kepada kepentingan konsumen tentu akan sangat menguntungkan apabila kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada angkutan taksi lebih berorientasi pasar, seperti penentuan tarif.Penentuan tarif untuk angkutan non ekonomi menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 sudah dapat ditetapkan oleh masing-masing operator angkutan dan yang sesuai dengan mekanisme pasar. Tetapi yang terjadi adalah bahwa penetapan tarif ini ditetapkan oleh asosiasi yang nyata-nyata tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut Dan peranan pemerintah dalam hal ini ternyata juga tidak memperkuat posisi undang-undang tersebut, akan tetapi semakin memperlemah posisi undang-undang dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang saling bertentangan dengan perundangan yang berada di atasnya.Pada angkutan jalan, Organda merupakan satu-satunya asosiasi yang membawahi semua moda angkutan yang adaa. Peranan Organda dalam menjembatani hubungan antara masing-masing operator dengan pemerintah sangat strategis dalam upaya melakukan pembinaan-pembinaan untuk keuntungan perusahaan maupun keimtungan konsumen yang menggunakan jasa ini.Organda (dalam hal ini unit taksi) pada pengambilan keputusan dalam penetapan tarif terlalu memaksakan kehendak perusahaan yang mempunyai modal besar sehingga dalam pelaksanaan ketentuan tarif baru tersebut timbul gejolak penolakan diantara operator angkutan taksi, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa dalam pengambilan keputusan tidak berada pada keputusan yang dapat menyenangkan semua pihak.Peranan Organda dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya, belum terlalu maksimal. Melihat kondisi yang ada setelah keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut, maka untuk angkutan non ekonomi peranan pemerintah tidak boleh terlalu besar serta kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan semangat Undang-undang tersebut harus segera direvisi secara komprehensif dan tidak secara parsial perkebijakan dan juga harus ada sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan suatu kebijakan."

"Pada penelitian ini, persepsi pengguna terhadap kenyamanan berkendara dilakukan analisis dan dikuantifikasi berdasarkan hasil dari survei preferensi. Dengan membandingkan perbedaan pada karakteristik permukaan jalan dan perilaku pengemudi antara transportasi massal berbasis jalan dan berbasis rel, responden diberikan variasi dari nilai uang yang mewakili kenyamanan berkendara dan ditanyakan keinginan untuk membayar wtp serta pemilihan moda. Hasil survei dianalisis dengan menggunakan beberapa tes statistik seperti Uji T untuk tes parametrik dan Uji U Mann Whitney untuk tes nonparametrik. Diketahui bahwa secara rata-rata, nilai keinginan untuk membayar wtp dari responden sebesar 1700 lebih tinggi untuk moda transportasi massal berbasis rel daripada berbasis jalan untuk skenario operasional yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa dari persepsi pengguna, kenyamanan berkendara untuk moda transportasi massal berbasis rel dipandang lebih baik dan untuk kondisi operasional yang sama pemilihan moda menjadi lebih tinggi untuk tranportasi massal berbasis rel.

---

In this research, user perception to riding comfort is analysed and quantified based on the result of a preference survey. By comparing the difference on track characteristics and driver behaviour between roadbase and railbase mass transit, the respondents are exposed to various monetary values representing the riding comfort and, asked their willingness to pay and mode choice. Then the survey results are analysed through several statistical tests such as t test for parametric test and Mann Whitney U Test for nonparametric test. From these tests, it is found that the respondents are willing to pay, in average, about 1700 rupiahs higher for railbase than that of roadbase mass transport for the same operational scenario. This result indicates that, from the user perception, the riding comfort of railbase is viewed better and, yields that for the same operational condition the mode split is higher for railbase mass transport."

"Luasnya wilayah kota membutuhkan suatu jaringan transportasi yang terintegrasi. Untuk itu dibutuhkan suatu terminal sebagai titik simpul bagi warga kota berganti moda angkutan untuk melanjutkan perjalanan demi mencapai tempat tujuan.Terminal sebagai public goods haruslah memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada para penggunanya. Terminal bus Pulogadung sebagai terminal antar kota dan dalam kota, saat ini masih berfungsi layaknya sebuah terminal, tempat pertemuan bus dengan penumpang/naik turun penumpang. Akan tetapi aspek ketersediaan fasilitas dalam memberikan pelayanan yang nyaman dan mudah kepada para pengguna masih kurang mendapat perhatian. Kenyamanan dan kemudahan masih menjadi mimpi bagi para penggunanya.Penelitian ini bermaksud mengurai faktor-faktor yang mempengaruhi para pengguna dalam memanfaatkan terminal Pulogadung berkaitan dengan kenyamanan, keamanan dan kemudahan yang dapat dinikmati oleh penumpang/calon penumpang dan para pengusaha/perwakilan otobis. Dilakukan secara kuantitatif melalui kuesioner, observasi dan survei lapangan, tinjauan teoritis hingga pengamatan ke negara lain dengan harapan mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pengguna dalam pandangan penumpang dan pengusaha.Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terminal Pulogadung masih berfungsi sebagai terminal, tempat naik turun penumpang dan vii tempat penumpang berganti moda angkutan dengan mudah. Akan tetapi, keberadaan fasilitas pendukung yang mampu memberikan kenyamanan bagi penggunanya tidak tersedia sebagaimana mestinya. Penumpang setiap hari memanfaatkan terminal Pulogadung oleh karena ketersediaan armada angkutan, bukan karena ketersediaan fasilitas yang baik.Penulis berasumsi bahwa penyediaan dan pembenahan fasilitas yang ada dalam terminal berperan penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan terminal. Dalam penyediaan dan pembenahan fasilitas terminal ini bukanlah hanya dengan membangun terminal di lokasi lain dengan lahan relatif luas, akan tetapi dapat dilakukan renovasi terhadap struktur bangunan, sebagaimana hasil pengamatan dinegara lain. Diperlukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan terminal Pulogadung, diantaranya mengenai arsitektur ruang publik, masalah manajemen pengelolaan termina, kualitas alat transportasi, masalah kaki lima dalam terminal, serta masalah prilaku dan disiplin masyarakat sehingga terciptanya kelancaran transportasi perkotaan.

---

Regional broadness of town require transportaion network which is integrated. For that required by a terminal as nodal points to towny change the moda of transportation to continue the journey for the shake of reaching location.Terminal as a public goods shall given the freshment and amenity to all its consumer. Pulogadung Bus Station as intercity terminal and in town, in this time still function within reason a terminal, place of bus meeting with fluctuate the passenger. However aspect of its availiability of facility in giving balmy service and easy to all consumer still less getting of attention, freshment and amenity still become the dream to all its consumer.This research mean to decompose the factors influencing consumer in exploiting terminal Pulogadung relate to the freshment, security and amenity able to be enjoyed by passenger/passenger candidate and entrepreneur/bus delegation. Conducted by quantitatively questionnaire, observation and survey the field, theoretical evaluation till perception to other state on the change can elaborate the factors influencing consumer perception of passenger and entrepreneur.From research result, inferential that terminal Pulogadung still function as terminal, place fluctuate the passenger and passenger place change the moda transportation of easily. However, existence of support facility capable to give the freshment consumer is not made available properly. Thousands of passenger every day exploit the Pulogadung because availability of armada transportation, not because availability of good facility.Writer assume that ready and existing facility correction in terminal of playing important role to improve, repair the quality of terminal service. In ready and this terminal facility correction is not only by developing terminal in other location with the farm relative wide of, however can be done to renovate to building structure, as other state perception result. Needed by continuation research related to terminal Pulogadung, among other regarding the public room architecture, problem of management terminal, quality of transportation appliance, problem of cloister in terminal, and also the problem prilaku and society discipline so creation fluency of urban transportation."

"Pembangunan infrastruktur sangat penting dalam pembangunan negara. Di Indonesia, kemajuan pesat tekanan urbanisasi untuk peningkatan jumlah transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, transportasi modern harus dikembangkan secara berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan dalam jangka panjang. Penelitian ini ditulis untuk menyelidiki skema pendanaan alternatif yang dapat diimplementasikan di Karawang, mengidentifikasi permintaan dan kondisi kritis mdash, untuk indikator transportasi berkelanjutan mdash; diminta oleh warga Karawang, serta pengukuran keberlanjutan perkotaan di Karawang sesudahnya. Metode survei kuesioner digunakan di mana ia diproses menggunakan kuantifikasi, di mana ia diproses menggunakan metode penilaian Skala Likert dan tes Mann-Whitney U untuk analisis lebih lanjut. Dari analisis, ditarik kesimpulan. Skema pendanaan alternatif dengan pembiayaan kreatif melalui pengembangan infrastruktur berbasis masyarakat dapat digunakan, di mana ia dapat mengakomodasi proyek infrastruktur skala kecil berkelanjutan yang bermanfaat. Selain itu, empat mata pelajaran utama mdash; Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan, dan Layanan Handal mdash, adalah tuntutan dan kebutuhan kritis untuk pengembangan transportasi di Karawang. Selain itu, Karawang hanya menggaruk permukaan pada subjek metrik keberlanjutan perkotaan untuk tindakan berkelanjutan, oleh karena itu elaborasi lebih lanjut dari set metrik untuk kontrol dan pengawasan pembangunan berkelanjutan di bawah lembaga yang sah perlu dikembangkan sesuai.

---

Infrastructure development is essential in a country rsquo s development. In Indonesia, the rapid progress of urbanization pressures for increased amount of transportation to fulfill society rsquo s needs. However, modern transportation must be developed sustainably to ensure wellbeing in the long term. This research is written to investigate alternative funding schemes that can be implemented in Karawang, identify critical demands and conditions mdash to sustainable transportation indicators mdash requested by the Karawang citizens, as well as the measurement of urban sustainability in Karawang afterwards. A questionnaire survey method was employed in which it was processed using quantification, where it was processed using Likert Scale scoring method and Mann Whitney U test for further analysis.

From the analysis, a conclusion was drawn. An alternative funding scheme by creative financing through a community based infrastructure development can be used, where it can accommodate useful sustainable small scaled infrastructure projects. Furthermore, four main subjects mdash Safety, Security, Comfort, and Reliable Service mdash were the critical demands and needs for transportation development in Karawang. Additionally, Karawang has only scratched the surface upon the subject of urban sustainability metrics for sustainable measures, therefore further elaboration of the set of metrics for sustainable development control and supervision under a lawful institution needs to be developed accordingly."

"ABSTRAKBandara Soekarno Hatta sebagai Bandara terbesar dan Bandara utama di Indonesia, peranan transportasi menjadi sangat penting dan vital. Dengan adanya deregulasi di sektor penerbangan domestik tumbuh berkembang dengan pesat tentu menjadi simpul utama pergerakan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, merupakan tempat peralihan antar moda transportasi udara dan darat. Salah satu hal pokok dalam menyelenggarakan transportasi darat yang semakin marak tumbuh dan berkembang menjadi kelancaran dari dan ke Bandara Soekarno Hatta dituntut untuk memberi pelayanan utamanya pelayanan angkutan darat.
Menghadapi persaingan yang tajam saat ini pada bidang jasa angkutan ditandai dengan berbagai jenis kendaraan seperti kendaraan pribadi, taksi, kendaraan sewa, mobil jemputan, mobil angkutan kota, bus bandara (angkutan pemadu moda) dan ojek. Oleh karena itu, setiap produk pelayanan diharapkan mempunyai nilai yang lebih baik dan berada pada posisi yang unggul di mata konsumen sebagai faktor utama dengan memuaskan pelanggan dan mengoptimalkan produktivitas. Mengantisipasi persaingan dan agar perusahaan tetap eksis maka diperlukan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yaitu suatu metode pengambilan keputusan dengan mengkualitifikasi sebuah penilaian yang bersifat Kwaiitatif.
Pelaksanaannya adalah dengan cara menyederhanakan suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, kemudian mengaturnya ke dalam suatu hierarki. Berdasarkan hierarki dibuat kuesioner dan dibagikan ke para responden terdiri dari beberapa Stake Holder : para pengguna jasa, pengemudi, teknisi, beberapa pakar yang terkait dan lainnya, terlibat langsung pada permasalahan yang diteliti. Hasil kuesioner diolah dengan program AHP dan expert choice.
Analisis hasil penelitian memperhatikan bahwa faktor yang paling mempengaruhi upaya untuk strategi pelayanan angkutan khusus Bandara Soekamo Hatta di Perum Damri Jakarta adalah Manajemen dengan bobot 0,387. Aktor atau pelaku yang paling berpengaruh dalam menentukan strategi pelayanan angkutan tersebut yaitu Pengemudi dan Tenaga Tehnik dengan nilai bobot 0,307. Tujuan utama dari strategi pelayanan angkutan yaitu Keselamatan Penumpang dengan nilai bobot 0,287. Kemudian altematif strategi pelayanan angkutan khusus Bandara Soekamo Hatta Perum Damri memprioritaskan yang paling baik Penyempumaan Pelayanan dengan nilai bobot 0,254.
Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, maka saran yang diajukan untuk strategi pelayanan adalah secara berkesinambungan dan terus menerus melakukan Penyempumaan pelayanan, dengan meningkatkan pelayanan secara intensif disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan dari dan atau ke Bandara Soekamo Hatta
"

"Bermula dari penolakan terhadap masuknya taksi online dalam menyelenggarakan usaha transportasi umum dengan mengadakan demo oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional. Masuknya taksi online untuk memperluas bisnis transportasi tersebut merupakan sebuah ancaman bagi pelaku usaha taksi online karena dianggap dapat mematikan usaha angkutan sewa dan taksi konvensional dengan menawarkan tarif taksi online yang dibawah tarif angkutan sewa dan taksi konvensional. Oleh sebab itu, pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional, secara bersama-sama membatasi daerah pemasaran jasa angkutan taksi online tersebut serta menghalangi taksi online tersebut untuk masuk pada dan memasarkan jasa taksi online. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ilmiah ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha mengatur terkait dengan tindakan pelarangan beroperasinya taksi online oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional di Bali; apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional di Bali bersama dengan bendesa adat serta pengusaha jasa pariwisata di Bali yang menghalangi beroperasinya taksi online pada wilayah wisata tersebut termasuk tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dan analisa data secara deskriptifanalitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Dengan adanya perjanjian yang anti-persaingan ini menyebabkan terhambat tercapainya kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu mengatur terkait dengan penyelenggaraan usaha transportasi umum di Bali sehingga dengan terwujudnya persaingan yang bebas dan adil, maka terwujud juga kesejateraan rakyat.

---

It begins from the refusal of the entry of online taxis in organizing public transportation businesses by holding demonstrations by conventional rental and taxi business operators. The entry of online taxis to expand the transportation business is a threat to online taxi business players because it is considered to be able to shut down conventional rental and taxi transportation businesses by offering online taxi fares that are below conventional rental and taxi transportation rates. Therefore, conventional rental and taxi business operators jointly limit the marketing area of the online taxi transportation service and block the online taxi from entering and marketing online taxi services. The problem raised in this scientific paper is how business competition law regulates related to the prohibition of the operation of online taxis by conventional rental and taxi business operators in Bali; whether the actions taken by conventional rental and taxi transportation business operators in Bali along with traditional villages and tourism service entrepreneurs in Bali block up the online taxis in these tourist areas, this act is considered as a violation of competition law and against the principle and the purpose of Competition Law based on The Law No.5/1999. To answer these problems by using juridical-normative legal research methods and descriptive-analytical data analysis. The results of the study show that there are agreements that are prohibited in business competition law. With the existence of this anti-competitive agreement, it has hampered the achievement of public`s welfare. The government needs to regulate related to the implementation of public transportation business in Bali so that with the realization of free and fair competition, the publics welfare will also be actualize."

"Demi mengejar berbagai kebutuhan infrastruktur negara, penerapan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini telah mengalami peningkatan, diantaranya infrastruktur jenis jalan tol. Akan tetapi, berbagai penelitian terkait dengan hal tersebut masih relatif terbatas, terutama yang dilakukan langsung di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa tingkat kepentingan dari 10 faktor keberhasilan KPBU berbeda yang sudah dirangkum dari berbagai jurnal terkait dari luar negeri dan apakah masing-masing faktor tersebut masih bisa diragukan tingkat kepentingannya di Indonesia berdasarkan kedua hipotesa penelitian ini, khususnya untuk proyek-proyek jalan tol. Dengan itu, penelitian ini akan dilakukan melalui survei penyebaran kuesioner untuk kemudian dilakukan pengujian validitas, pengujian reliabillitas, dan pengujian hipotesa untuk kemudian dianalisa lebih lanjut. Hasilnya menunjukan bahwa mayoritas faktor keberhasilan KPBU tersebut masih dapat diragukan tingkat kepentingannya di Indonesia. Dengan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya masih memiliki perjalanan yang cukup jauh untuk memiliki kondisi yang ideal untuk penerapan KPBU di berbagai proyek jalan tol, relatif terhadap berbagai negara maju lainnya. Melalui penelitian ini, maka sekiranya dapat disarankan beberapa kegiatan sederhana yang bisa dilakukan pihak pemerintah demi meningkatkan jumlah proyek KPBU jalan tol yang akan berujung kepada meningkatnya tingkat keterlibatan swasta pada proyek-proyek tersebut sebagai salah satu langkah menuju negara Indonesia yang lebih maju dan makmur.

---

In order to pursue various state infrastructure needs, the implementation of the Public Private Partnership (PPP) scheme in Indonesia over the last few decades has increased, including on toll road infrastructures. However, various studies related to this matter are still relatively limited, especially those conducted directly in Indonesia. This study aims to examine the level of importance of 10 different critical success factors (CSFs) of PPP that have been summarized from various related journals from abroad and whether the importance of each of these factors can still be of doubted in Indonesia based on two research hypotheses, especially for toll road projects. With that, this research will be carried out through a questionnaire distribution survey who will then be tested for validity, reliability, and hypothesis testing for further analysis. The results show that the importance of the majority of the success factors for the PPP can still be doubted in Indonesia. With this, it can be concluded that Indonesia actually still has a long way to go to have ideal conditions for implementing PPPs in various toll road projects, relative to other developed countries. Through this research, it is possible to suggest some simple activities that the Indonesian government can do to increase the number of successful PPP toll road projects that will eventually increase the level of private involvement on those projects as one of its steps towards a more advanced and prosperous Indonesia as a whole."